Xcloud.id

kab/kota: Poso

  • Kementrans Berangkatkan 15 KK Transmigran dari DIY ke Sulawesi

    Kementrans Berangkatkan 15 KK Transmigran dari DIY ke Sulawesi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberangkatkan sebanyak 15 kepala keluarga (KK) atau total 42 jiwa asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Pulau Sulawesi dalam program Transmigran Karya Nusa.

    Mereka diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Taramanu Jaya, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

    Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjelaskan, para transmigran yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi oleh Kementrans. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan pelatihan dan pembekalan agar siap beradaptasi serta mengembangkan kehidupan di lokasi tujuan.

    Tujuan utama program Transmigran Karya Nusa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi di wilayah transmigrasi.

    “Mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi, menjadi sumber penghidupan mereka,” ujar Viva, di Yogyakarta, Minggu (14/12/2025).

    Lebih lanjut, Viva menegaskan program ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi. Pemerintah tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Pemerintah juga memberikan jaminan hidup berupa bantuan tunjangan bulanan selama satu tahun kepada para transmigran. Selain itu, pendampingan akan dilakukan hingga lima tahun agar para transmigran mampu hidup mandiri dan berkelanjutan.

    “Kita akan selalu memonitor, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polewali Mandar, agar mereka terpantau dalam kesejahteraannya,” ungkap wamentrans.

  • Dua Tahun Hidup Tanpa Listrik, Ni Wayan Kini Menikmati Cahaya

    Dua Tahun Hidup Tanpa Listrik, Ni Wayan Kini Menikmati Cahaya

    Jakarta –

    Setelah dua tahun hidup dalam kegelapan, Ni Wayan Jarniti akhirnya bisa menikmati terang di rumah sederhananya di Desa Tangkura, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Malam itu, cahaya lampu pertama kali menembus dinding kayu rumahnya.

    Hidup seorang diri di tengah kebun kecil yang menjadi sumber penghidupannya, Ni Wayan sudah lama terbiasa menyalakan pelita minyak setiap malam. Namun, di balik kebiasaannya itu, tersimpan harapan besar yang tak pernah padam, ia ingin suatu hari rumahnya benar-benar diterangi listrik.

    Harapan itu akhirnya terwujud melalui program ‘Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan’ yang digagas oleh PT PLN (Persero). Ia menjadi salah satu dari 20 keluarga tidak mampu di Kabupaten Poso yang disambung listriknya secara gratis.

    “Saya sangat berterima kasih kepada PLN karena setelah dua tahun rumah kami gelap tanpa listrik, hari ini akhirnya bisa terang. Bantuan ini membawa suka cita bagi kami, teruslah menyalakan terang kasih di setiap sudut negeri ini,” ungkap Ni Wayan, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Total sebanyak 62 keluarga tidak mampu di Sulteng mendapatkan penyambungan listrik gratis yang juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

    Program tersebut merupakan inisiatif sosial insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati listrik secara layak.

    Inisiatif ini mencerminkan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan pemerataan akses energi di seluruh pelosok negeri.

    Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PLN mewujudkan energi berkeadilan di seluruh Indonesia.

    Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan PLN yang telah berkontribusi dalam mewujudkan terang bagi masyarakat.

    “Semangat gotong royong melalui program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan ini merupakan salah satu komitmen PLN untuk terus menghadirkan listrik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Rizal.

    Rizal menambahkan kehadiran listrik bagi keluarga tidak mampu bukan hanya sebatas memberikan terang, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan taraf hidupnya.

    “Kami percaya bahwa setiap cahaya yang kami nyalakan adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Energi listrik bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan,” ucap Rizal.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) Usman Bangun menegaskan upaya PLN untuk terus memastikan kehadiran listrik bagi seluruh masyarakat Suluttenggo.

    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses listrik. Ini adalah bentuk nyata PLN hadir untuk negeri,” ungkap Usman.

    Kegiatan ‘Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan’ di Desa Tangkura ini juga menjadi bagian dari penyalaan serentak yang dilaksanakan oleh seluruh unit PLN se-Indonesia dalam rangka memperingati HLN ke-80.

    Secara nasional, lebih dari 8 ribu keluarga tidak mampu menerima pemasangan listrik gratis melalui program tersebut.

    (prf/ega)

  • Sejarah Brimob: Polisi Khusus yang Lahir sejak Zaman Jepang hingga Basmi Terorisme

    Sejarah Brimob: Polisi Khusus yang Lahir sejak Zaman Jepang hingga Basmi Terorisme

    Bisnis.com, JAKARTA – Korps Brigade Mobile Polisi RI, atau yang dikenal sebagai Korps Brimob, merayakan hari jadinya setiap 14 November. Sebagai salah satu bagian kepolisian RI yang paling tua, ternyata Brimob memiliki cikal bakal sejak penjajahan Jepang.

    Bagian dari kesatuan khusus milik Kepolisian Indonesia yang memiliki tugas menanggulangi ancaman berkadar tinggi seperti kerusuhan massa, kejahatan bersenjata, hingga penanganan bencana. Bagian ini memiliki kemampuan khusus, dan sudah disiapkan untuk menangani kejahatan berkadar tinggi sejak Jepang menjajah Indonesia.

    Sejarah Brimob Sejak Zaman Jepang 

    Cikal bakal Brimob berasal dari lembaga Tokubetsu Keisatsu Tai (Pasukan Polisi Istimewa) di setiap Karesidenan Jawa, Madura dan Sumatera beranggotakan polisi muda yang terlatih, disiplin, dan terorganisasi dengan rapih, yang dibentuk pada April 1944 oleh Militer Jepang.

    Melansir situs resmi Brimob Sumatera Utara, pada Maret hingga Desember 1944 Pemerintah Militer Jepang merekrut banyak tenaga militer dari penduduk Indonesia karena sekutu yang semakin menguat. Oleh sebab itu, Jepang secara intensif membentuk beberapa organisasi semimiliter dan militer seperti Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Barisan Pemuda Pembantu Polisi), Heiho (Pembantu Prajurit ), dan Peta (Pembela Tanah Air).

    Jepang yang sedang membutuhkan bantuan militer sebanyak-banyaknya dari penduduk Indonesia, juga menginginkan adanya tenaga cadangan polisi yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai tenaga tempur. Dari situ, Jepang membentuk satuan Polisi Khusus yang bernama Tokubetsu Keisatsu Tai.

    Tokubetsu Keisatsu Tai beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi serta didirikan di setiap Karesidenan di seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Organisasi ini memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa dan pendidikannya setara dengan militer dari tentara Jepang.

    Setelah kemerdekaan Indonesia dan bubarnya satuan bentukan Jepang, Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi salah satu organisasi yang masih boleh memegang senjata.

    Mereka juga menjadi lembaga pertama yang memperebutkan senjata dari Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Senjata tersebut dibagikan kepada bekas anggota satuan Jepang yang sudah bubar untuk berjuang melawan kependudukan Belanda di Agresi Militer.

    Pada 14 November 1946, seluruh kesatuan Tokubetsu Kaisatsu Tai dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig). Hari inilah yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai hari dibentuknya Brimob lewat surat Y. M. Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23 /61/ tanggal 12 Agustus 1961 yang menyatakan bahwa tanggal 14 November 1961 merupakan hari Mobile Brigade ke-16.

    Pada saat upacara tersebut, Presiden Soekarno menganugerahkan Pasukan Tanda Kehormatan (Pataka) “Nugraha Cakanti Yana Utama“ sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade. Saat itu pula, Soekarno secara resmi mengubah nama satuan ini dari Mobile Brigade menjadi Brigade Mobile agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.

    Brimob Era Reformasi

    Sejak era Reformasi dimulai dengan dipisahkannya TNI dan Polri menjadi lembaga masing-masing, Brimob turut menyesuaikan tugasnya dengan Kepolisian RI dengan fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menegakkan hukum dalam kultur polisi sipil.

    Kini, Brimob ditugaskan dalam menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kriminal berintensitas tinggi, salah satunya terorisme. Brimob semakin terlibat dalam penanggulangan terorisme sejak serangan Bom Bali I hingga terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, yang bergabung dalam operasi bersama TNI. (Stefanus Bintang Agni)

  • Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) Pol Idham Azis sebagai anggota anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Idham Azis
    dilantik bersama sembilan orang lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025.
    Nama Idham Azis tidak asing dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ). Dia adalah Kapolri periode 2019-2021.
    Berikut Ini 10 orang yang dilantik jadi
    Komisi Reformasi Polri
    :
    Ketua:
    Anggota:
    Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.
    Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
    Di Institusi Kepolisian, Idham juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010.
    Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, Idham pernah terlibat dalam upaya melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.
    Idham juga menjadi anggota tim kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
    Hal itu terkait kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy.
    Selain Idham pernah menjadi wakil satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus-kasus teror dan konflik di Poso atau disebut Ops Camar Maleo.
    Karena prestasinya, pada 2017, Idham Azis dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Januari 2019.
    Belum genap setahun menjabat sebagai Kabareskrim, pada 1 November 2019, Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).
    Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.
    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan, perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.
    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.
    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. 
    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.
    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.
    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.
    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.
    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.
    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.
    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial.
    Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.
    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.

    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.

    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. “

    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.

    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.

    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.

    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.

    Sementara itu, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.

    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.

    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial. Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.

    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Operasi BNN Perangi Narkoba di 5 Provinsi Sekaligus, Sabu-Ribuan Ekstasi Disita

    Operasi BNN Perangi Narkoba di 5 Provinsi Sekaligus, Sabu-Ribuan Ekstasi Disita

    Jakarta –

    Operasi penindakan dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membongkar peredaran narkoba di lima provinsi Indonesia. BNN menyita barang bukti sabu hingga ribuan ekstasi dari penindakan tersebut.

    Dirangkum detikcom, Minggu (26/10/2025), pengungkapan pertama ada di Sulawesi Tenggara Sultra (Sultra). Penangkapan dilakukan pada Kamis 23 Oktober 2025 19.15 Wita. Mulanya BNNP Sultra mendapat informasi bahwa I, yang merupakan kurir sabu, akan tiba di Bandara Haluoleo sekitar pukul 18.00 Wita.

    BNNP Sultra kemudian membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya BNNP bersama avsec dan TNI AU berhasil mengamankan I setelah mendarat.

    “Sekitar pukul 19.15 Wita, tim BNNP Sultra bersama pihak avsec dan personel TNI AU mengamankan seorang laki-laki di depan pintu terminal kedatangan Bandara Haluoleo. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke salah satu ruangan di area kedatangan Bandara Haluoleo untuk dilakukan penggeledahan dan interogasi,” kata Tim Berantas BNNP Sultra, Kombes Alam Kusuma S, dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

    I diketahui membawa barang haram tersebut dari Medan, Sumatera Utara (Sumut), menuju Kendari, Sultra. Koper berisi belasan paket sabu itu hendak diserahkan kepada seseorang di Medan.

    “Bahwa yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu dari Kota Medan, Sumatera Utara, transit Jakarta menuju Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menggunakan pesawat Super Air Jet. Bahwa tas koper yang berisikan narkotika jenis sabu diberikan oleh seseorang di depan terminal bus ketika tiba di Kota Medan, Sumatera Utara,” ujarnya.

    Sebanyak 12 paket berisi 2.030,8 gram sabu yang dibawa pelaku menggunakan koper diamankan. Berikut rinciannya:

    1. Kode A I : 187,6 gram
    2. Kode A II : 145,6 gram
    3. Kode A III : 181,3 gram
    4. Kode A IV : 162,9 gram
    5. Kode A V : 180,9 gram
    6. Kode A VI : 156,7 gram
    7. Kode B VII : 179 gram
    8. Kode B VIII : 144,8 gram
    9. Kode B IX : 195,8 gram
    10. Kode B X : 178,8 gram
    11. Kode B XI : 152,5 gram
    12. Kode B XII : 164,9 gram

    BNNP Kaltara Gagalkan Penyelundupan 1 Kg Sabu

    BNNP Kalimantan Utara (Kaltara) dan Bea dan Cukai juga melakukan pengungkapan kasus narkoba. Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari satu kilogram di Pelabuhan Speed Boat SDF Tengkayu I, Kota Tarakan.

    Kepala BNNP Kalimantan Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menjelaskan, laporan awal dari masyarakat menyebut adanya upaya pengiriman sabu dari Nunukan menuju Tarakan menggunakan speed boat.

    “Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltara berkoordinasi dengan Bea dan Cukai Tarakan untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pemantauan, tim berhasil mengamankan satu orang kurir beserta barang bukti di Pelabuhan Tengkayu I,” ujar Brigjen Pol Tatar Nugroho.

    Pada Rabu (22/10), tim gabungan BNNP Kaltara dan Bea Cukai Tarakan melakukan penyisiran di perairan Tarakan-Nunukan menggunakan speed boat Bea Cukai. Namun, penyisiran tersebut belum membuahkan hasil.

    Keesokan harinya, Kamis (23/10) sekitar pukul 08.00 WITA, tim kembali menerima informasi bahwa sabu dikirim melalui speed penumpang Sadewa Gemilang menuju Pelabuhan Tengkayu I. Sekitar pukul 14.30 WITA, tim melihat seorang pria turun dari speed boat dengan membawa ransel hitam.

    Pria tersebut diketahui bernama Syachril alias Boneng (30), warga Nunukan. Petugas kemudian mengamankannya dan melakukan pemeriksaan di ruang Dishub Pelabuhan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu bungkus teh cina warna hijau bertuliskan R1688 berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat 1.039 gram (brutto).

    Selain sabu, petugas juga menyita sejumlah barang lainnya, antara lain satu unit handphone, tiket speed boat, tas ransel, dan dua kantong plastik warna hitam.

    BNN Sumsel Tangkap Pemotor Bawa 2 Kg Ekstasi

    Selanjutnya, pengungkapan di Sumatera Selatan (Sumsel). BNNP Sumsel menangkap seorang pria terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau obat inex. Sebanyak 63 bungkus inex berhasil diamankan.

    “Laporan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ekstasi di Palembang, Sumsel, telah diamankan 1 orang,” kata Kepala BNNP Sumsel Brigjen Hisar Siallagan dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

    Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah Lemabang, Palembang. Petugas BNNP Sumsel segera menyelidiki informasi tersebut.

    “Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda warna hitam dengan Nopol BG 4106 ADM, kemudian saat kendaraan sedang melintas di Jalan Laksamana Yos Sudardo, Lemabang, petugas BNNP melakukan penghentian kendaraan tersebut,” ujarnya.

    Dia mengatakan pengendara pun diketahui bernama Kgs Asrul Yuliansyah (38). Petugas pun segera melakukan penggeledahan kepada pelaku.

    “Ditemukan di gantungan dasbord gantungan motor Vario narkotika jenis inex sebanyak 63 bungkus,” ujarnya.

    Hisar mengatakan pelaku pun segera dibawa ke kantor BNNP Sumsel. Sebanyak 63 bungkus inex, sepeda motor, serta dua ponsel juga turut diamankan.

    “Barang bukti, 63 Bungkus inex, dengan berat bruto 2.090 gram,” tuturnya.

    Kasus Jaringan Sumut-Sulteng

    BNN juga membongkar jaringan peredaran narkoba Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Tengah. BNN menyita ratusan butir ekstasi dan cartridge vape disita.

    Pengungkapan peredaran narkoba ini bermula pada hari Rabu (22/10). Saat itu Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Utara mendapatkan informasi peredaran gelap narkotika di Jaringan Sumatera Utara-Sulawesi Tengah.

    “Atas informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNP Sumut melakukan penyelidikan terhadap jaringan ini, hasil penyelidikan diketahui terdapat pengiriman paket berisikan narkotika oleh jaringan ini dan di-trace posisi paket berada di Kualanamu, pengiriman menggunakan jasa ekspedisi,” demikian bunyi rilis tertulis BNN, Sabtu (25/10).

    Paket ini akan dikirim ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tim melakukan penyelidikan terhadap pengirim, ditemukan petunjuk pengirim seorang pria inisial AF yang diduga berada di sebuah kos di seputaran Kelurahan Sei Putih Timur II, Medan. Tim kemudian mengamankan AF pada Kamis (23/10) di kos bersama seorang wanita inisial NS.

    “Kemudian diamankan 2 orang tersebut. Dilakukan penggeledahan terhadap motor disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan ditemukan BB narkotika jenis ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan cartridge vape sebanyak 10 (sepuluh) buah,” jelasnya.

    Tim kemudian melakukan penggeledahan di kos pelaku. Ditemukan cartridge vape sebanyak 179 buah.

    “Terhadap tersangka dan barang bukti diamankan ke kantor BNNP Sumatera Utara guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut,” katanya.

    Dalam pengungkapan kasus ini, BNN mengamankan narkotika jenis ekstasi sebanyak 985 butir diamankan di Kualanamu. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 9 butir diamankan di sepeda motor milik AF.

    “Cartridge vape sebanyak 10 buah diamankan di sepeda motor milik AF. Cartridge vape sebanyak 179 buah diamankan di dalam kamar kost,” jelasnya.

    Kepala BNN: Narkoba Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kriminalitas

    Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebelumnya menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.

    “Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.

    “Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/imk)

  • Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Ajak ASN Kabupaten Poso Junjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme – Page 3

    Liputan6.com, Poso Di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Poso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya setiap ASN untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. 

    Bima Arya mengatakan integritas merupakan pilar utama dalam melaksanakan tugas yang selaras dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan konsistensi dalam bertindak.

    “Integritas itu ketika lisan kita, pikiran kita, kebijakan kita, tindakan kita, itu sama, satu,” ujarnya saat memberikan pengarahan kepada ASN Pemkab Poso di Banua Pogombo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (24/10/2025).

    Bima menilai, integritas menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi seluruh anggotanya dengan mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, aspek tersebutlah yang membedakan sosok pemimpin dengan yang lainnya.

    “Saya melihat bedanya orang-orang besar dengan orang-orang biasa adalah integritas ini,” ujarnya.

    Selain integritas, Bima menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin juga dituntut memiliki kemampuan nyata untuk membimbing anggotanya dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

    “Pemimpin itu adalah orang-orang yang tahu jalannya ke mana, ditunjukkan jalan itu lewat mana, dan dipimpin sendiri menuju jalan itu,” tegasnya.

    Bima menegaskan bahwa pemimpin juga harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan banyak pengalaman agar kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.

    “Pemimpin itu harus turun langsung. Bayangkan kalau kepala daerah hanya bicara omongan-omongan besar, tapi dia tidak hands-on, dia tidak pimpin langsung. Bagaimana untuk memimpin langsung, perlu jam terbang. Perlu banyak belajar,” tegasnya.

    Bima juga mengingatkan ASN untuk memahami perannya sebagai abdi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, ASN diharapkan dapat bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, dan tidak terpacu pada jabatan semata.

    “Kemudian jabatannya apa, posisinya apa, itu perjalanan hidup yang akan mengiringi mereka. Tapi mindset-nya, akalnya, cita-citanya, jiwanya, passionnya, girohnya adalah menjadi berarti,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Poso Heningsih E.G. Tampai, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Poso.

     

    (*)

  • Hamida, Fauzi dan Netizen jadi Oase Pencari Keadilan Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    Hamida, Fauzi dan Netizen jadi Oase Pencari Keadilan Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Desakan supaya pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny Sidoarjo yang menewaskan lebih dari 60 anak-anak terus bermunculan. Ditengah gurun penerimaan wali santri terhadap hilangnya nyawa para santri, Hamida dan Fauzi menjadi oase pencari keadilan yang terus bersuara.

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim di lokasi selama tragedi mayoritas keluarga korban pasrah dan menerima jika tragedi tersebut merupakan takdir yang sudah ditetapkan. Bahkan sejumlah keluarga sempat melakukan protes kepada petugas evakuasi karena dianggap lamban dalam menyelamatkan para santri. Hingga menyebabkan 60 lebih santri meninggal dunia.

    Salah satu wali santri yang menerima tragedi dengan korban jiwa terbanyak menurut BNPB itu adalah M. Ma’ruf (50). Ia adalah wali santri dari Muhammad Ali (13) salah satu korban jiwa dalam peristiwa ambruknya mushola Al Khoziny Sidoarjo. Ma’ruf menganggap apa yang terjadi merupakan kehendak dan takdir dari Allah SWT.

    “Kami titipkan (putra) kami di pondok ini dengan tujuan, satu agar anak kami kenal dengan Tuhannya, dua kami pasrah dengan guru kami yang ada di sini, andaikan ada kejadian yang tidak diinginkan itu semua takdir dan kami siap menerima adanya,” kata Ma’ruf.

    Keikhlasan dan penerimaan Ma’ruf itu mengamini pernyataan Pengasuh Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, KH Abdus Salam Mujib dihari ambruknya bangunan mushola ponpes. Disamping reruntuhan, kyai yang juga tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU) mengatakan jika ambruknya bangunan merupakan takdir.

    “Ya saya kira ini takdir dari Allah, jadi semuanya harus bisa bersabar. Dan mudah-mudahan juga diberi diganti oleh Allah yang lebih baik,” kata Mujib ditemui di lokasi kejadian, Senin (29/9/2025) lalu.

    Namun, tak semuanya memilih pasrah dan menerima. Hamida dan Fauzi contohnya. Di tengah gurun menerima dan pasrah, keduanya menjadi oase harapan perbaikan sistem pembelajaran di pondok pesantren dengan menuntut pertanggungjawaban dari pengasuh dan pengurus Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

    Hamida warga Sedati, Sidoarjo sampai hari kesepuluh tragedi atau Rabu (8/10/2025) belum mengetahui di mana keponakannya yang turut menjadi korban. Setiap hari ia menunggu hasil identifikasi dari tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokkes Mabes Polri di RS Bhayangkara Surabaya menyebut nama keponakannya, M Muhfi Alfian (16).

    “Keluarga berharap, mendorong dan mendesak pihak kepolisian khususnya Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan, karena tragedi ini sudah ada unsur pidananya. tetap harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi bencana non alam ini karena peristiwa ini tidak ambruk secara alami,” kata Hamida.

    Perempuan yang akrab dipanggil Mimid ini mengungkap sebenarnya pihak keluarga sudah menanyakan terkait dengan penggunaan gedung disaat para santri melakukan pengecoran di lantai paling atas bangunan mushola.

    “Masa dilantai atas masih pengecoran basah tapi di bawah digunakan untuk aktivitas sholat. Pertanyaan seperti itu juga sudah pernah disampaikan orang tua korban Muhfi di grup WhatsApp wali santri dan tidak ada satupun dari pengurus ponpes yang menjawab,” imbuh Hamida.

    Senada dengan Mimid, Fauzi (48) juga mendesak adanya pertanggungjawaban dari pengurus dan pengasuh ponpes. Fauzi kehilangan empat keponakannya dalam tragedi tersebut. Anak kandungnya yang juga mondok di tempat yang sama dinyatakan selamat.

    Empat santri yang awalnya ingin belajar ilmu agama namun malah menjadi korban ambruknya bangunan mushola itu adalah MH, MS, BD dan A. Mereka memiliki rentan usia 16-17 tahun atau dalam Islam disebut dengan periode As-Syabab (remaja/periode pemuda).

    “Saya sudah konsultasi dengan yang lebih ahli. Dilihat dari konstruksinya memang tidak standar untuk pembangunan,” ucap dia.

    Secara pribadi Fauzi mengungkap keikhlasannya menerima empat anggota keluarganya dipanggil oleh sang Maha Kuasa. Namun, kelalaian pihak pondok dengan tidak mematuhi administrasi dan kelayakan bangunan harus dipertanggungjawabkan. Supaya kedepan tidak ada lagi kejadian serupa.

    “Kalau masalah ikhlas, benar kita ikhlas, itu namanya takdir. Tapi kalau kelalaian, ya harus diproses. Hukum harus ditegakkan, supaya ke depan adik-adik kita bisa belajar dengan aman,” ujarnya.

    Fauzi dan Mimid sepakat jika terdapat kultur di lingkungan pondok pesantren yang membuat wali santri enggan atau tidak berani menuntut pertanggungjawaban dari para pengasuh dan pengurus. Namun, kedua orang itu sepakat penegakan hukum tidak boleh kalah dengan status sosial. Negara tidak seharusnya kalah dengan individu yang mempunyai status sosial tinggi.

    “Kita tidak memandang status sosial atau jabatan. Meskipun statusnya kiai, kalau memang bersalah ya harus diproses. Masa hukum kalah sama status sosial seseorang,” jelas Fauzi.

    Arus desakan untuk memproses pidana pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi dengan korban jiwa terbanyak mengalahkan gempa Poso dan banjir di Bali terus mengalir. Hamida dan Fauzi tidak sendirian. Masyarakat di media sosial juga mendesak agar pihak kepolisian segera memanggil pihak pengurus pondok.

    Menanggapi desakan Hamida, Fauzi dan masyarakat, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan peristiwa ini sudah ditangani oleh dua Direktorat. Yakni, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Pihaknya sudah memeriksa 17 saksi dan menetapkan dua pasal KUHP untuk menjerat penanggung jawab dalam peristiwa ini.

    “Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat,” kata Nanang, Rabu (8/10/2025).

    Selain dua pasal KUHP, pihak kepolisian juga menerapkan Pasal 46 ayat 3 dan atau Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan.

    Ia menegaskan pihak kepolisian dalam penegakan hukum tidak memandang status sosial. Ia berkomitmen pihak kepolisian akan memproses kasus ini dengan aturan yang sesuai.

    “Setiap orang itu sama haknya kedudukannya di dalam hukum. Jadi tentunya apapun yang akan melekat itu nanti kita lepaskan dulu. Jadi supaya kita tahu bagaimana progres ini berlangsung dan kemudian mengenai pertanggungjawaban kepada hukum karena kita ingat kita ini kan negara hukum. Jadi semuanya saya ingin untuk patuh terhadap aturan yang ada dulu,” pungkasnya. (ang/ian)

  • Polda Jatim Panggil Santri Selamat sebagai Saksi Tragedi Ambruknya Mushola Ponpes Al Khoziny

    Polda Jatim Panggil Santri Selamat sebagai Saksi Tragedi Ambruknya Mushola Ponpes Al Khoziny

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit I Industri, Perdagangan dan Industri (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mulai menyelidiki dugaan pidana dalam tragedi ambruknya mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo. Tragedi tersebut menewaskan 67 orang dan melukai puluhan santri lainnya.

    Sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim memanggil seorang santri selamat bernama Shaka Nabil Ichsani untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi, AKP Edi Iskandar, menyampaikan bahwa pemanggilan ini berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 29 September 2025. Laporan tersebut dibuat setelah polisi menerima informasi dugaan tindak pidana dalam peristiwa ambruknya mushola ponpes Al Khoziny.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” ujar AKP Edi, Rabu (8/10/2025).

    Ia menjelaskan, penyelidikan saat ini dilakukan berdasarkan surat perintah SP.Lidik/4579/X/RES.1.2./2025/Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 1 Oktober 2025. Shaka Nabil telah memberikan keterangan di ruang Unit II Subdit Tipid Indagsi pada Jumat (3/10/2025) pukul 13.00 WIB.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abast menegaskan bahwa proses hukum terhadap tragedi Ponpes Al Khoziny akan dilakukan setelah seluruh proses identifikasi korban selesai.

    “Kami pastikan akan melakukan proses hukum setelah semua proses identifikasi selesai. Saat ini biarkan kami fokus menyelesaikan tugas kemanusiaan. Jangan sampai ada yang terbebani dengan pemanggilan-pemanggilan di tengah situasi berduka,” kata Jules.

    Diketahui, tragedi ambruknya mushola Ponpes Al Khoziny terjadi pada Senin (29/9/2025). Setelah sembilan hari pencarian, tim evakuasi menemukan 61 jasad dan tujuh potongan tubuh, sementara 104 santri dinyatakan selamat.

    Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri hingga kini masih melakukan identifikasi terhadap sejumlah jenazah. Sebanyak 17 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga.

    Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyebut tragedi runtuhnya mushola ponpes Al Khoziny sebagai salah satu peristiwa paling mematikan di Indonesia tahun 2025.

    “Peristiwa ini merupakan tragedi terbesar sepanjang tahun 2025, mengalahkan jumlah korban gempa Poso dan banjir bandang yang melanda Bali serta Nagekeo beberapa waktu lalu,” jelas Budi.

    Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan tragedi ini melalui arahan langsung kepada Kepala BNPB. “Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto atas tragedi ini,” pungkasnya. [ang/beq]