Xcloud.id

kab/kota: Pontianak

  • 20 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025

    20 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan Oktober 2025. Program ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk kembali mengaktifkan surat-surat kendaraannya.

    Berdasarkan catatan detikOto, setidaknya ada 20 provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bulan ini. Program yang ditawarkan beragam di tiap daerah. Ada yang menghapuskan pajak progresif, menghapuskan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, sampai diskon pengurangan pokok pajak kendaraan.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga program yang membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berikut 20 provinsi yang masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan di bulan Oktober 2025.

    Aceh

    Pemerintah Provinsi Aceh mengadakan pemutihan pajak dengan membebaskan pajak progresif. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Program bebas pajak progresif di Aceh berlangsung sampai 31 Desember 2025.

    Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini bergabung ke daftar provinsi yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, program pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor berlaku mulai 1 Oktober 2025.

    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024Bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.Riau

    Provinsi Riau masih menerapkan program pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    Kepulauan Riau

    Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kepri, program pemutihan di Kepulauan Riau berlaku sejak 1 Juli 2025 sampai 15 November 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain pembebasan sanksi administrasi PKB, pengurangan pokok PKB, pembebasan denda SWDKLLJ (selain tahun berjalan), pembebasan pokok BBNKB-II atau bea balik nama kendaraan bekas.

    Jambi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    Bangka Belitung

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Pangkal Pinang, Pemprov Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor jilid 2. Program ini berlangsung pada 1 September sampai 30 November 2025. Cukup bayar pajak kendaraan bermotor satu tahun saja, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    Sumatera Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumsel, Pemprov Sumatera Selatan masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan sampai 17 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Cukup Bayar PKB 1 Tahun, Bebas Tunggakan dan Sanksi Administratif Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya.Bebas BBN KB ke II.Bebas biaya pajak progresif.Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku. Program pemutihan pajak di Banten berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Di Banten, pemutihan yang ditawarkan untuk pemilik kendaraan antara lain bebas tunggakan pokok pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya. Syaratnya cukup membayar PKB tahun 2025.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas Pembebasan Pajak Daerah Tahun 2025 berupa pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak serta pembebasan pengenaan pajak progresif. Selain itu, ada juga pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya, yang diberikan kepada:

    Wajib pajak yang terdaftar dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), untuk kendaraan roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.Kendaraan roda dua yang masih aktif digunakan untuk layanan transportasi online, yaitu Gojek, Grab, Maxim, inDrive, Shopee, ACI, Nujek, Lalamove, SheJek, dan Zendo.Kendaraan roda tiga, dengan ketentuan pokok PKB maksimal Rp 500.000.

    Pembebasan Pajak Daerah ini hanya berlaku jika pembayaran dilakukan dalam periode 1 Oktober sampai 30 November 2025.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali menghapus pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Selain itu, dikutip dari Instagram Bapenda Provinsi Bali, mulai 22 September sampai 22 November 2025, ada bebas sanksi pajak kendaraan bermotor, bebas SWDKLLJ tahun sebelumnya dan bebas sanksi opsen PKB.

    Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, ada diskon pajak kendaraan bermotor hingga 7,5 persen khusus untuk yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Selain itu, berlaku juga diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB roda dua dan roda tiga, diskon 29% dasar pengenaan BBNKB roda 4 dan seterusnya, bebas pajak progresif, serta diskon 50% PKB kendaraan mutasi masuk. Ada pula bonus tambahan diskon 5% pembayaran lewat aplikasi Pro NTT. Program ini berlaku 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar program pemutihan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Sulawesi Selatan

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Maluku Utara

    Pemprov Maluku Utara kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sampai 30 November 2025. Seperti dikutip Instagram Jasa Raharja Ternate, Pemutihan di Maluku Utara antara lain bebas pokok dan denda PKB mutasi masuk luar provinsi, bebas pokok dan denda semua tunggakan dengan hanya membayar 1 tahun, bebas denda pajak tahun berjalan, dan penghapusan denda SWDKLLJ.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    (rgr/mhg)

  • Waspada! BMKG: Hujan Petir hingga Cuaca Panas Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah Minggu Hari Ini – Page 3

    Waspada! BMKG: Hujan Petir hingga Cuaca Panas Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah Minggu Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi angin kencang, hujan disertai petir, serta cuaca panas maksimum di sejumlah wilayah, pada Minggu (12/10/2025).

    Prakirawati cuaca BMKG Sastia Frista menyampaikan potensi hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Kota Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Hujan sedang berpotensi di Kota Medan, Jambi, dan Merauke. Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Pontianak, dan Banjarmasin, demikian dilansir dari Antara.

    BMKG juga memperingatkan cuaca berawan tebal hingga berkabut di Kota Banda Aceh, Palembang, Serang, Jakarta, Surabaya, Mamuju, Manado, dan Manokwari yang sewaktu-waktu bisa berubah deras lalu memperbesar potensi korban bencana banjir.

     

  • XLSmart Perkuat Jaringan di Kalimantan, Incar Pertumbuhan Baru di Luar Jawa

    XLSmart Perkuat Jaringan di Kalimantan, Incar Pertumbuhan Baru di Luar Jawa

    Banjarmasin –

    Pasca-merger dua entitas telekomunikasi, XLSmart memperkuat sinyal internet di Kalimantan. Wilayah ini dinilai membuka pertumbuhan baru perusahaan di masa mendatang.

    “Perusahaan tidak hanya membangun jaringan yang kuat untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang siap menghadapi kebutuhan digital masa depan. Dengan strategi tiga brand dan distribusi yang lebih luas, posisi XLSMART kini jauh lebih kuat di pasar,” ujar Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi dikutip Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan data terkini, layanan XLSmart telah dirasakan di seluruh provinsi di Kalimantan. Dengan total pelanggan mencapai sekitar 3 juta, dan ditopang oleh lebih 11.400 BTS, termasuk lebih dari 4.200 BTS di Kalimantan Selatan, dengan keseluruhan BTS mayoritas merupakan BTS 4G.

    Kemudian, 90% jaringan fiber optik XLSmart telah menjangkau kota dan kabupaten di seluruh Kalimantan, dengan 80% di antaranya menggunakan teknologi yang menjamin kecepatan dan kestabilan layanan. Perluasan jaringan juga dilakukan dengan cara integrasi antar BTS yang terus dilakukan hingga saat ini. Proses integrasi ini menghasilkan perluasan cakupan yang signifikan.

    Perluasan jaringan tersebut menjangkau sejumlah wilayah baru yang sebelumnya belum terlayani secara optimal, meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, dan Ketapang di Kalimantan Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, hingga Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah.

    Kemudian, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser di Kalimantan Timur. Lebih jauh, perluasan ini pun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

    Untuk jaringan fiber optik XLSmart juga mendukung pemerintah dengan menggelar layanan telekomunikasi dan internet cepat di IKN. Operator seluler ini telah mengoperasikan SKKL Batam – Serawak yang menghubungkan Malaysia – Indonesia melalui Entikong – Pontianak sejauh 120 km. Infrastruktur ini akan memperkuat koneksi internet antara Batam, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Jaringan kabel optik ini juga menjadi alternatif gateway international yang baru bagi Indonesia menuju Kuching, Serawak, dan Hongkong, serta menambah keragaman dan keandalan koneksi ke beberapa POP/HUB di Asia.

    “Infrastruktur ini penting untuk bisa mengatasi peningkatan trafik data di masa depan dan menyediakan jaringan berkualitas sehingga bisa memberikan layananan terbaik kepada pelanggan,” ucapnya.

    Perusahaan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan pembangunan jaringan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Di daerah yang sulit terjangkau, solusi energi alternatif seperti solar panel terbukti efektif. Ini sekaligus mendukung agenda nasional dalam penggunaan energi bersih.

    Selain itu, XLSmart menerapkan sistem monitoring dari Network Operation Center (NOC) untuk menjaga stabilitas jaringan secara real-time. Preventive maintenance juga rutin dilakukan untuk mengantisipasi gangguan teknis.

    Sementara itu, Kalimantan Selatan sendiri memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama di Kalimantan, mengingat provinsi ini tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 1,4 juta dari total 3 juta pelanggan di seluruh Kalimantan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah penting bagi XLSmart. Kota Banjarmasin sendiri menjadi wilayah dengan pengguna terbesar, mencapai 270 ribu pelanggan.

    Tak hanya memperluas layanan ke kecamatan baru, XLSmart juga memperhatikan lokasi wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk Kalsel sendiri, layanan data dari XLSmart sudah tersedia di lokasi wisata terkenal seperi kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan Kampung Sasirangan.

    (agt/fyk)

  • Indeks Konsumen September 2025 Susut, Warga Makin Pesimis Ketersediaan Lapangan Kerja

    Indeks Konsumen September 2025 Susut, Warga Makin Pesimis Ketersediaan Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan penurunan 2,2 poin, dari 117,2 pada Agustus menjadi 115 pada September 2025. Salah komponen yang masih menunjukkan pesimisme adalah indeks ketersediaan lapangan kerja.

    Penurunan IKK pada September 2025 ini melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya, sebesar 0,9 poin yaitu dari 118,1 pada Juli 2025 menjadi 117,2 pada Agustus 2025.

    Sebagai informasi, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

    IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada September 2025 masih berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga masih berada di level optimistis.

    Hanya saja, IKE tercatat sebesar 102,7 atau lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 105,1. Begitu juga IKE yang berada di level 127,2, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,2.

    IKE menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 2,4 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh indeks penghasilan saat ini turun 4 poin, indeks pembelian barang tahan lama turun 1,9 poin, dan penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja yang juga turun 1,2 poin.

    Dari tiga komponen itu, indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan yaitu di level 92 pada September 2025.

    Sementara berdasarkan indeks ekspektasi penghasilan per kelompok pengeluaran pada September 2025, sebagian mengalami penurunan dari bulan sebelumnya.

    Penurunan tercatat pada responden pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta (dari 127,4 menjadi 120,8) dan pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta (dari 133,5 menjadi 127,6).

    Sebaliknya, ada yang mengalami kenaikan ekspektasi seperti dari kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta (dari 121,5 menjadi 124,5), pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta (dari 135,9 menjadi 137), dan pengeluaran >Rp5 juta (dari 143,8 menjadi 144,5).

    Berdasarkan usia, indeks ekspektasi penghasilan juga mengalami penurunan di sebagian kelompok usia. Penurunan terbanyak tercatat pada responden usia 51—60 tahun (dari 134,6 menjadi 125,3), kemudian usia 31-40 tahun (dari 139 menjadi 135,4).

    Sebaliknya, yang mengalami kenaikan ekspektasi penghasilan adalah kelompok usia 20—30 tahun (dari 137,6 menjadi 138,6), usia 41—50 tahun (dari 137,1 menjadi 138,2), dan usia >60 (dari 101 menjadi 111).

    Secara spasial, IKK menurun di beberapa kota yang disurvei terutama di Medan, Manado, dan Padang. Sementara beberapa kota IKK mengalami kenaikan terutama di Mataram, Makassar, dan Pontianak.

  • Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Bisnis.com, PONTIANAK – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), resmi meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan bertajuk TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama. Acara kickoff berlangsung di Pontianak pada Senin (6/10), yang melibatkan 15 mahasiswa yang akan menjadi agen inovasi pada Terminal Kijing dari dua universitas yaitu Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan latar belakang multidisipliner, mulai dari teknik industri, teknik mesin, teknik elektro-informatika, teknik kelautan, manajemen, hingga kesehatan masyarakat.

    Program ini berfokus pada lima tema utama: peningkatan produktivitas bongkar muat pada tiga jenis kemasan curah cair, curah kering, dan general cargo serta peningkatan HSSE dan pengembangan energi terbarukan atau greenport. Selama sebulan penuh, para mahasiswa akan mengikuti pembelajaran di kelas dan lapangan, sekaligus merancang ide inovasi yang akan dilombakan untuk diimplementasikan di Terminal Kijing. Terminal Kijing merupakan pelabuhan modern yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat dan bagian penting dalam rantai pasok nasional.

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menekankan bahwa program TJSL EduPort bukan merupakan program magang biasa tetapi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan SDM lokal. Melalui program ini, para mahasiswa diajak untuk magang sekaligus merancang ide inovasi pengembangan Terminal Kijing yang dikelola PTP Nonpetikemas, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan SDM lokal dan penerapan konsep Creating Shared Value (CSV) antara dunia pendidikan dan industri kepelabuhanan.

    “Hari ini PTP Nonpetikemas membuka program TJSL EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama di Terminal Kijing. Terminal ini bukan hanya pelabuhan biasa, tetapi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mendukung hilirisasi industri, termasuk pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh PT Borneo Alumina Indonesia. Selama ini, Indonesia masih mengimpor bahan baku untuk produksi aluminium. Dengan adanya SGAR dan dukungan logistik dari Terminal Kijing, kita berharap bisa memperkuat kemandirian industri nasional dan mendukung peningkatan perekonomian wilayah Kalimantan Barat,” jelas Indra.

    Dari sisi akademisi, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Samsudin, SE, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa.

    “Ada sekitar enam mahasiswa kami yang mengikuti program ini. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan Mahasiswa mendapatkan manfaat yang luas karena bisa langsung terjun ke lapangan dan memahami lebih dalam tentang operasi pelabuhan,” ujarnya.

    Dilanjutkan oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T, M.Eng, IPM, yang menekankan bahwa program ini bukan sekadar magang, tetapi jembatan strategis antara teori dan praktik.

    “Kami mengapresiasi usulan kegiatan magang ini dan memandangnya bukan sekadar magang, tetapi sebagai sistem pembelajaran yang dinamis. Kolaborasi dengan PTP adalah wujud nyata dari implementasi magang berdampak. Mahasiswa belajar berpikir sistemik, bekerja kolaboratif di lapangan, dan menjadi problem solver bahkan future talent bagi industri Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya dan bimbingan profesional yang akan menjadi fondasi karir mereka ke depan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Arif Mustangin, Manager Keuangan & SDM Pelindo Regional 2 Pontianak, mewakili General Manager mengapresiasi PTP Non Petikemas.

    “Kami mewakili Pelindo Regional 2 Pontianak menyampaikan mengapresiasi PTP Non Petikemas dan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengembangkan inovasi di Terminal Kijing. Ia menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dengan selalu berkoordinasi bersama tim HSSE, terutama saat beraktivitas di lapangan, serta menggunakan alat pelindung diri (APD). “Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkontribusi melalui gagasan pengembangan Terminal Kijing,” tegasnya.

    Salah satu peserta, Indah Maharani, mahasiswa Teknik Industri Universitas Tanjungpura, menyampaikan testimoninya: “Saya sangat antusias, saya berharap program ini dapat bermanfaat bagi saya dan peserta lainnya. Saya benar-benar bersyukur diberi kesempatan menjadi bagian dari program ini.” Ujarnya.

    Selama program berlangsung, mahasiswa akan difasilitasi dengan mentoring, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta menjaga nama baik kampus dan perusahaan.

    Program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama akan berlangsung hingga awal November 2025. PTP Nonpetikemas berharap inisiatif ini menjadi katalis lahirnya generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pengembangan industri kepelabuhanan di Indonesia.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen PTP Nonpetikemas, GM Pelindo Regional 2 Pontianak, serta perwakilan Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak dan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyerahan Bantuan TJSL bidang Pendidikan PTP Nonpetikemas beserta rompi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai simbolis telah melaksanakan kerjasama antara pihak PTP Nonpetikemas dengan pihak Universitas.

  • Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI Regional 6 Oktober 2025

    Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI Regional 6 Oktober 2025

    Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com —
    Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan komitmen memberikan dukungan, advokasi, dan pendampingan hukum kepada Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang menjadi saksi dugaan korupsi peningkatan jalan dan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah.
    Ketua Umum HIPKA Kalbar, Abdul Karim, menegaskan, dukungan tersebut bertujuan memastikan kepemimpinan dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun tetap berjalan optimal tanpa terganggu isu atau penggiringan opini bernuansa politis dari pihak tertentu.
    “HIPKA Kalbar hadir untuk memastikan agenda pembangunan Kalbar tidak tersendat oleh hiruk-pikuk isu politik yang tidak berdasar,” kata Karim dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
    Karim menerangkan, stabilitas pemerintahan adalah kunci menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
    “Karena itu, kami menyediakan seluruh sumber daya, termasuk dukungan hukum dari HIPKA Law Firm, agar Gubernur Kalbar dapat bekerja dengan tenang dan fokus,” ujar Karim.
    Menurut Karim, stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan fondasi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi regional sebesar 8 persen serta mendukung implementasi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran di daerah.
    Ketua HIPKA Law Firm, Syahri menjelaskan, dukungan hukum yang disiapkan didasarkan pada tiga pilar utama.
    Pertama, penegakan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijamin konstitusi.
    “Kami menegaskan bahwa status hukum Bapak Gubernur adalah saksi. Setiap upaya menjatuhkan nama baik beliau seolah-olah telah bersalah merupakan pelanggaran HAM dan penyimpangan terhadap proses hukum yang fair. Praduga tak bersalah adalah harga mati dalam negara hukum,” tegas Syahri.
    Kedua, prinsip pemisahan tanggung jawab dan otoritas dalam tata kelola pemerintahan. Untuk mempertanggungjawabkan secara pidana seorang kepala daerah, harus ada bukti nyata mengenai kesalahan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum secara langsung (actus reus).
    “Tanpa itu, seorang pimpinan tidak bisa serta-merta dipidana. Ini logika hukum yang harus ditegakkan,” ujar Syahri.
    Ketiga perlindungan terhadap kinerja pemerintahan yang sah dari gangguan politik.
    Menurut Syahri, upaya sistematis menciptakan instabilitas melalui penyebaran opini negatif dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
    “Dukungan hukum kami bersifat proaktif. Kami memastikan setiap kebijakan dan program prioritas gubernur, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan program nasional, memiliki landasan hukum yang kuat serta terlindungi dari gugatan dan fitnah politik,” tutup Syahri.
    Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan dan pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.
    Penggeledahan berlangsung pada Rabu (24/9/2025) dan Kamis (25/9/2025).
    Selain rumah dinas Gubernur, penyidik juga menyasar rumah pribadi Ria Norsan serta rumah dinas Bupati Mempawah, Erlina.
    “Benar, pekan ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (26/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Pejabat Singkawang Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp3,1 Miliar dari Keringanan Retribusi

    3 Pejabat Singkawang Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp3,1 Miliar dari Keringanan Retribusi

    SINGKAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang, Kalimantan Barat, menahan tiga pejabat Pemerintah Kota Singkawang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian keringanan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL).

    “Sudah ada tiga tersangka, masing-masing berinisial S selaku Sekda Singkawang yang juga sempat menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Singkawang, WT selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan PG selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani di Singkawang, Antara, Minggu, 5 Oktober.

    Ia menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 23 orang saksi serta tiga ahli, yakni ahli keuangan negara, ahli pidana, dan ahli penghitungan kerugian negara atau daerah. Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, Nur mengatakan hal itu bergantung pada hasil perkembangan penyidikan selanjutnya.

    “Berdasarkan hasil penyidikan dan ekspose perkara, tim menemukan serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” ujarnya.

    Dari laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat Nomor PE.04.03/SR/S-1569/PW14/5/2024 tertanggal 24 Desember 2024, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3,1 miliar.

    Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus dugaan korupsi ini terkait penyimpangan pemberian keringanan retribusi jasa usaha yang tidak dapat ditagih atau dibayarkan kembali, terkait pemanfaatan HPL milik Pemerintah Kota Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, tahun 2021.

    S dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pontianak pada 16 Oktober 2025.

    Sementara itu, kuasa hukum dua tersangka lainnya, WT dan PG, Agus Adam Ritonga, menyayangkan penahanan terhadap kliennya.

    “Dikesampingkannya asas ultimum remedium dalam kasus ini mencederai rasa keadilan klien kami. Pemberian keringanan pajak seharusnya menjadi hal lumrah, bahkan dikenal juga pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara,” ujar Agus.

    Menurutnya, status kedua tersangka sebagai aparatur sipil negara (ASN) mestinya menjadikan perkara tersebut diselesaikan secara administratif.

    “UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memberikan landasan hukum bagi pejabat dalam mengambil keputusan. Karena itu seyogianya perkara ini diselesaikan secara administrasi, bukan pidana,” katanya.

    Meski demikian, Agus menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang dijalankan Kejaksaan.

    “Kami tetap menghargai proses hukum dan akan berupaya optimal mencari keadilan bagi klien kami,” ujarnya.

  • KKP dukung peningkatan ekspor arwana super red Kalbar perkuat devisa

    KKP dukung peningkatan ekspor arwana super red Kalbar perkuat devisa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh peningkatan ekspor ikan arwana super red asal Kalimantan Barat sebagai langkah strategis memperkuat devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Arwana super red asal Kalimantan Barat berhasil menembus pasar 14 negara,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    KKP menyebut keberhasilan ekspor ikan hias unggulan itu tidak hanya memperkuat devisa, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan bernilai tinggi secara berkelanjutan.

    Koswara menegaskan bahwa arwana super red adalah ikon ikan hias kebanggaan Indonesia yang sejak lama memikat pasar dunia. Permintaan internasional terus meningkat, terutama dari negara-negara Asia, dan kini mulai merambah pasar baru seperti Sri Lanka dan Suriname.

    “Hal ini bukti pengakuan dunia atas kualitas budidaya arwana Indonesia,” ujar Koswara.

    Ia menyebutkan data KKP menunjukkan pada tahun 2024, ekspor arwana formosus asal Kalimantan Barat mencapai 161.066 ekor, dengan tujuan utama China (89 persen), Vietnam (8 persen), dan Taiwan (3 persen).

    Sementara periode Januari–29 September 2025, tercatat 573 dokumen ekspor dengan jumlah 105.357 ekor arwana dikirim ke 14 negara, termasuk pasar baru di Asia Selatan dan Amerika Latin.

    Koswara menambahkan, seluruh kegiatan ekspor arwana wajib mengikuti regulasi ketat baik nasional maupun internasional. Sebagai jenis ikan dilindungi penuh dan termasuk Appendiks I CITES, perdagangan arwana diatur melalui Permen KP No. 61/2018 dan Kepmen KP No. 1/2021.

    “Pengawasan dilakukan ketat untuk memastikan kelestarian spesies,” jelasnya.

    Selain kontribusi pada devisa, keberhasilan ekspor arwana juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat budidaya ikan hias dunia yang menjunjung prinsip keberlanjutan.

    “Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara konservasi dan ekonomi, sehingga arwana super red tetap lestari sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global,” ucap Koswara.

    Ia menambahkan ekspor arwana super red periode September 2025 dilepas langsung dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, bersamaan dengan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

    “Kegiatan ini bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP ,” katanya pula.

    Rangkaian kegiatan juga meliputi peninjauan lokasi pengembangbiakan arwana di PT Wajok Inti Lestari, Kabupaten Kubu Raya. Rombongan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Smartfren Error Hari Ini 3 Oktober, Warganet Ramai Keluhkan Tak Bisa Internetan – Page 3

    Smartfren Error Hari Ini 3 Oktober, Warganet Ramai Keluhkan Tak Bisa Internetan – Page 3

    Di sisi lain, setelah merger dengan XL Axiata dan menjadi bagian dari PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke sejumlah kota di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau.

    Jaringan Smartfren sendiri saat ini telah menjangkau 289 kota baru, yang secara total memiliki jaringan di 431 kota.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan bahwa saat ini Smartfren bahkan sudah meng-cover semua wilayah Aceh, yang sebelumnya hanya sebagian.

    “Bengkulu sekarang juga sudah di-cover Smartfren, sebelumnya tidak ada. Pontianak juga demikian, serta Palangkaraya dan sekitarnya saat ini lebih luas lagi cakupannya,” Sukaca memaparkan, Rabu (17/9/2025) di XLSmart Tower, Jakarta.

    Adapun area-area baru yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah merasakan layanan Smartfren.

    “Coverage sangat penting, di mana setelah merger kami bisa menambah jaringan di beberapa daerah yang sebelumnya belum tersentuh,” ucap Sukaca.

  • Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel Pnb. M. Amry Taufany bertindak selaku komandan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu.

    Amry Taufany lahir di Denpasar pada 11 Desember 1981. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002 dan saat ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

    Adapun cadangan komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono, yang lahir di Sidoarjo pada 5 Juli 1979. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

    Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa. Perwira tinggi TNI yang lahir di Mempawah pada 8 Juni 1978 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1999 dan kini menjabat Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

    Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

    Kemudian ada pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.