Xcloud.id

kab/kota: Ponorogo

  • Gerakan Penghijauan, Tanam 350 Bibit Pohon di Kawasan Tumpak Ragi Ponorogo

    Gerakan Penghijauan, Tanam 350 Bibit Pohon di Kawasan Tumpak Ragi Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya pemulihan ruang hijau kembali dilakukan di kawasan Gunung Tumpak Ragi, Desa Galak, Kecamatan Slahung, Ponorogo. Anggota Koramil Tipe B 0802/10 Slahung, turun langsung bersama berbagai unsur untuk menanam ratusan bibit pohon di petak 110 Dusun Maron.

    Aksi penghijauan ini melibatkan beragam elemen, mulai Komnas PPLH DPD Ponorogo, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, BKPH Ponorogo Selatan, Pemerintah Desa Galak, Komunitas Hijau Lestari Ponorogo hingga PBI (Pelestari Burung Indonesia) Cabang Ponorogo.

    Peltu Teguh Setyono, Bati Tuud Koramil Tipe B 0802/10 Slahung, dalam laporan kegiatannya kepada komando atas menegaskan bahwa penanaman dilakukan untuk mengembalikan kualitas hutan di kawasan tersebut.

    “Tujuan penanaman pohon yang berada di Gunung Tumpak Ragi Desa Galak Kecamatan Slahung adalah dalam rangka pemulihan kualitas hutan agar semakin hijau,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Kegiatan ini, menurutnya juga untuk memperkuat keseimbangan alam. Yakni menjaga ekosistem hutan, agar pohon-pohon itu nantinya bisa menyerap air.

    “Kegiatan ini juga sekaligus menjaga ekosistem hutan serta agar hutan terus bisa menyerap serta menyimpan air yang lebih baik. Sehingga bisa terus memenuhi kebutuhan air khususnya bagi lingkungan Desa Galak dan sekitarnya,” lanjut Teguh.

    Sebanyak 350 bibit pohon ditanam pada kegiatan ini. Di antaranya 100 bibit trembesi, 100 bibit asem, 50 bibit beringin, 50 bibit alpukat, dan 50 bibit nangka. Seluruhnya ditanam di area yang dinilai membutuhkan pemulihan vegetasi agar fungsi ekologis hutan kembali optimal.

    Aksi bersama ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menjaga daya dukung lingkungan. Selain itu, sekaligus menguatkan kembali peran hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat di lereng Slahung. (end/but)

  • Sang Istri Sebut Agus Pramono Baik-baik di Tahanan KPK, Tinggal Tunggu Proses Hukum

    Sang Istri Sebut Agus Pramono Baik-baik di Tahanan KPK, Tinggal Tunggu Proses Hukum

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sunyi ruang tahanan KPK kini menjadi dunia baru bagi Sekda Ponorogo nonaktif Agus Pramono, yang terseret dalam pusaran kasus suap jabatan. Lebih dari tiga minggu ia menjalani hari-hari di balik dinding Merah Putih Jakarta, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara yang mengguncang lingkar kekuasaan di Ponorogo tersebut.

    Kondisi Agus selama mendekam di tahanan diungkapkan langsung oleh sang istri, Besse Tenrisampeang, yang beberapa kali menjenguk suaminya. Dia menyebut suaminya di Jakarta dalam keadaan baik.

    “Beberapa kali kesana, baik kondisinya semuanya baik,” kata Tenri, panggilan Besse Tenrisampeang, ditulis Minggu (30/11/2025).

    Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Ponorogo itu, menyebut bahwa pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

    Dia mengatakan perkara yang menjerat suaminya bersama Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Direktur RSUD dr. Harjono Yunus Mahatma, dan pihak swasta Cipto, masih terus berjalan.

    “Keluarga sehat kondisinya baik juga, kan ini masih berproses, kita tunggu saja seperti apa nanti hasilnya,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, Agus ikut terjerat setelah OTT KPK terhadap Sugiri Sancoko. Dalam kasus dugaan suap jabatan Direktur RSUD dr. Harjono, Agus disebut menerima uang sekitar Rp325 juta dari Yunus Mahatma untuk mengamankan kursi direksi rumah sakit daerah tersebut.

    Perkembangan kasus ini terus menjadi sorotan publik, menanti arah penyelidikan KPK terhadap dugaan jual beli jabatan di Pemkab Ponorogo. KPK menegaskan bahwa OTT tersebut justru menjadi pintu masuk, untuk menelusuri dugaan praktik rasuah lain di berbagai dinas dan sektor pelayanan publik di Ponorogo.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut proses penyidikan masih berkembang dan tim penyidik bergerak maraton di sejumlah titik. KPK kini bergerak lebih luas untuk memastikan apakah jaringan praktik suap, gratifikasi, atau fee proyek merembet ke dinas, bidang, maupun rekanan lain yang terlibat dalam proyek pemerintah.

    Sejak OTT digelar, KPK sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Ponorogo, Kota Madiun dan Surabaya.  [end/suf]

  • Cuaca Minggu 30 November: Ngawi, Magetan, dan Ponorogo Diselimuti Awan

    Cuaca Minggu 30 November: Ngawi, Magetan, dan Ponorogo Diselimuti Awan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang akhir November, sejumlah wilayah di Jawa Timur diperkirakan masih berada dalam kondisi cuaca yang relatif stabil. Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., menyampaikan bahwa cuaca di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo pada Minggu, 30 November 2025, umumnya diprediksi berawan dengan rentang suhu yang cukup bersahabat.

    “Secara umum, cuaca di tiga wilayah tersebut masih didominasi awan tanpa potensi hujan signifikan,” ujar Oky dalam keterangan singkatnya.

    Cuaca Ngawi: Berawan Stabil Sepanjang Hari

    Wilayah Ngawi diperkirakan berada dalam kondisi berawan mulai pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB. Cuaca cenderung stabil tanpa perubahan signifikan. Suhu udara berkisar antara 22–30 derajat Celcius dengan hembusan angin dari arah Tenggara sekitar 10,8 km/jam.

    Kelembapan udaranya tercatat berada pada kisaran 61–86 persen, sehingga cuaca diperkirakan tetap nyaman meski langit tampak tertutup awan.

    “Ngawi relatif tenang hari ini. Kondisi berawan merata dan tidak menunjukkan indikasi cuaca ekstrem,” jelas Oky.

    Magetan: Suhu Sejuk dengan Awan Merata

    Magetan juga diprediksi mengalami keadaan berawan sejak pagi hingga malam hari. Awan akan menyelimuti wilayah ini dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB. Suhu udara terendah mencapai 21 derajat Celcius, sementara suhu tertinggi berada di angka 28 derajat Celcius.

    Kecepatan angin terpantau dari arah Selatan sekitar 16 km/jam, dengan kelembapan udara antara 67–87 persen. Ini membuat Magetan cenderung lebih sejuk dibanding wilayah lainnya, terutama pada pagi hari.

    Ponorogo: Berawan Pagi hingga Petang, Cerah pada Malam Hari

    Ponorogo diprediksi mengalami kondisi berawan lebih singkat dibanding dua wilayah lainnya. Awan menaungi wilayah ini mulai pukul 06.00 WIB hingga 19.00 WIB. Setelah itu, pada pukul 22.00 WIB, cuaca berangsur cerah total.

    Suhu udara berkisar antara 22–32 derajat Celcius, menunjukkan suhu yang sedikit lebih hangat. Angin berhembus dari arah Tenggara sekitar 8,5 km/jam, sementara kelembapan berada di rentang 52–91 persen.

    “Ponorogo berpotensi cerah pada malam hari sehingga aktivitas warga pada jam tersebut dapat lebih nyaman,” tambah Oky.

    Cuaca berawan yang mendominasi ketiga wilayah ini diperkirakan berlangsung tanpa potensi hujan yang berarti. Masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perubahan cuaca lokal serta memastikan kondisi tubuh tetap fit dalam beraktivitas harian.[mnd/aje]

  • Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut tengah merumuskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Saat ini kalangan buruh juga masih menantikan pengumuman UMK Jawa Timur 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) bari tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

    “Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan bulan Januari. Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

    Sementara pada kesempatan sebelumnya, para pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Adapun, besaran UMK Provinsi Jawa Timur tahun ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025.

    Pada daftar UMK Jawa Timur 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara daerah terendah adalah Kabupaten Situbondo dengan Rp2.335.209,00.

    Berikut asumsi UMK Jawa Timur apabila posisinya dinaikkan minimal 6,5%.

    Kota Surabaya Rp5.284.267,00
    Kabupaten Gresik Rp5.190.951,65
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.187.094,22
    Kabupaten Pasuruan Rp5.183.237,85
    Kabupaten Mojokerto Rp5.171.667,696
    Kabupaten Malang Rp3.784.510,457
    Kota Malang Rp3.735.692,05
    Kota Batu Rp3.578.896,29
    Kota Pasuruan Rp3.576.864,21
    Kabupaten Jombang Rp3.340.909,26
    Kabupaten Tuban Rp3.248.676,00
    Kota MojokertoRp3.227.983,00
    Kabupaten Lamongan Rp3.207.929,66
    Kabupaten Probolinggo Rp3.183.608,46
    Kota Probolinggo Rp3.063.639,71
    Kabupaten Jember Rp3.023.153,73
    Kabupaten Banyuwangi Rp2.992.798,04
    Kota Kediri Rp2.739.564,46
    Kabupaten Bojonegoro Rp2.689.265,58
    Kabupaten Kediri Rp2.654.843,72
    Kota Blitar Rp2.642.744,25
    Kabupaten Tulungagung Rp2.631.402,00
    Kabupaten Lumajang Rp2.587.698,66
    Kota Madiun Rp2.579.551,82
    Kabupaten Blitar Rp2.570.902,31
    Kabupaten Magetan Rp2.563.175,74
    Kabupaten Sumenep Rp2.562.996,82
    Kabupaten Nganjuk Rp2.561.617,08
    Kabupaten Ponorogo Rp2.559.172,34
    Kabupaten Madiun Rp2.556.361,87
    Kabupaten Ngawi Rp2.553.813,32
    Kabupaten Bangkalan Rp2.553.410,75
    Kabupaten Trenggalek Rp2.533.415,96
    Kabupaten Pamekasan Rp2.531.105,91
    Kabupaten Pacitan Rp2.517.985,66
    Kabupaten Bondowoso Rp2.499.957,34
    Kabupaten Sampang Rp2.487.507,96
    Kabupaten Situbondo Rp2.487.026,59

  • Geledah Rumah di Jalan Batoro Katong Ponorogo, KPK Bawa 2 Bendel Dokumen

    Geledah Rumah di Jalan Batoro Katong Ponorogo, KPK Bawa 2 Bendel Dokumen

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ponorogo terus melebar. Setelah sejumlah lokasi digeledah, giliran rumah milik Heru Sanoko, yang berada di Jalan Batoro Katong Kelurahan Cokromenggalan, menjadi sasaran penyidik lembaga antirasuah.

    Penggeledahan itu turut disaksikan tokoh masyarakat setempat, Sudarno. Dia diminta KPK hadir sebagai saksi independen.

    Menurut Sudarno, para penyidik tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai materi perkara. Namun dia diminta menyaksikan jalannya proses sejak awal hingga selesai.

    “Melakukan penggeledahan kaitannya dengan kasus itu, namun kita tidak terlalu mendetail. Tapi yang saya saksikan tadi dua bendel dibawa Rumah Pak Heru Sanoko,” kata Sudarno, usai penggeledahan.

    Dia menyebut penyidik KPK memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Setiap pintu dibuka, setiap sudut dicek, sementara dirinya diminta memastikan bahwa proses berlangsung sebagaimana prosedur.

    “Yang digeledah setiap ruangan. Saya hanya menyaksikan saja,” katanya.

    Sudarno menegaskan, dari apa yang dia lihat langsung, hanya ada dua bundelan dokumen yang dibawa penyidik.

    “Iya 2 bendel, berkas-berkas. Saya hanya disuruh menyaksikan saja,” ujar dia.

    Sudarno juga menyebut bahwa Heru Sanoko tidak berada di rumah saat penggeledahan berlangsung. Bahkan, menurutnya, rumah itu jarang ditempati sejak momen politik beberapa waktu lalu.

    “Pak Heru sudah lama nggak ke sini, sudah beberapa bulan. Setelah pilkada itu kira-kira jarang ke sini,” tuturnya.

    Walau tak mengetahui substansi perkara, Sudarno mengonfirmasi bahwa penggeledahan paling lama dilakukan di ruangan pribadi Heru.

    “Yang digeledah, ya semua, di ruangan Pak Heru sendiri juga digeledah,” pungkasnya. [end/beq]

  • Geledah Rumah Kerabat Bupati Nonaktif, KPK Datangi Jalan Batoro Katong Ponorogo

    Geledah Rumah Kerabat Bupati Nonaktif, KPK Datangi Jalan Batoro Katong Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Setelah lebih dulu menyasar kediaman Yesi Daniel Tri Baskoro, mantan Kabid Kebudayaan Disbudparpora Ponorogo, rangkaian penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut ke sebuah rumah mewah di jantung Kota Reog, Jumat (28/11/2025).

    Bangunan besar yang berdiri di Jalan Batoro Katong, Kelurahan Cokromenggalan itu diketahui milik Heru Sangoko, seorang pengusaha yang juga disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Bupati nonaktif Sugiri Sancoko. Dari pantauan lapangan, kesunyian menyelimuti halaman rumah. Pintu pagar tertutup rapat, tak terlihat tanda-tanda aktivitas pemilik maupun penghuni.

    Meski begitu, sejumlah penyidik KPK sudah berada di depan rumah sejak sore. Mereka menunggu hampir satu jam sebelum akhirnya dapat masuk sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelum itu, hanya satu kalimat singkat dari warga sekitar yang menegaskan identitas rumah tersebut.

    “Depan itu rumah Pak Heru,” ujar seorang penjaga warung yang berada persis di seberang lokasi.

    Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Lalu-lalang penyidik terlihat beberapa kali, namun seluruh kegiatan dilakukan tertutup tanpa penjelasan.

    Hingga berita ini diturunkan, tim KPK masih berada di dalam rumah dan belum ada keterangan resmi soal apa yang dicari lembaga antirasuah tersebut. Selain dikenal sebagai pengusaha, Heru Sangoko juga menjabat sebagai Ketua KONI Ponorogo, sehingga kehadiran KPK di rumahnya menjadi sorotan warga setempat. [end/beq]

  • Penggeledahan KPK di Ponorogo Mengarah ke Rumah Pensiunan Disbudparpora

    Penggeledahan KPK di Ponorogo Mengarah ke Rumah Pensiunan Disbudparpora

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana kompleks Kertosari Estate, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo mendadak tegang pada Kamis (28/11/2025) sore.

    Dua mobil Innova hitam berpelat Surabaya dan Malang berhenti di depan salah satu rumah di Jalan Handayani. Dari kendaraan itu turun sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang langsung menuju rumah milik Yesi Daniel Tri Baskoro, mantan Kepala Bidang Kebudayaan Disbuparpora Ponorogo. Yang bersangkutan saat ini sudah purna tugas.

    Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, tim penyidik tiba sekitar pukul 14.45 WIB. Mereka masuk ke rumah tersebut dengan pengawalan ketat anggota Polres Ponorogo yang berjaga sambil membawa senjata lengkap.

    “Jam 14.45 WIB masuk ke rumah,” kata salah satu warga perumahan tersebut.

    Proses penggeledahan kurang lebih berlangsung 2 jam. Petugas kepolisian menutup akses warga terlalu dekat ke lokasi dan memastikan situasi tetap kondusif selama tim KPK bekerja. Namun, terlihat penyidik dari KPK membawa satu koper berwarna hijau tosca dari rumah tersebut.

    Belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai tujuan penggeledahan ini maupun keterkaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani. Namun, langkah penyidik tersebut kembali menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu tengah memperluas penelusuran jejak kasus yang diduga melibatkan sejumlah pihak di Ponorogo. (end/ted)

  • Heboh Kabar 2 PMI Ponorogo Jadi Korban Kebakaran di Hong Kong, Disnaker: Belum Bisa Dipastikan

    Heboh Kabar 2 PMI Ponorogo Jadi Korban Kebakaran di Hong Kong, Disnaker: Belum Bisa Dipastikan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Nama dua perempuan asal Ponorogo tiba-tiba memenuhi linimasa warganet setelah muncul kabar mereka ikut terjebak dalam kebakaran di Wang Fuk Court, Hong Kong. Di tengah kecemasan keluarga dan warga, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo memastikan kabar tersebut masih perlu diverifikasi.

    Nama dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ramai disebut, yakni Yasmiati, warga Desa Trisono, dan Mardiana, warga Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Ponorogo, belum terkonfirmasi keberadaannya dalam data resmi pemerintah. Kabid Pemberdayaan Tenaga Kerja Disnaker Ponorogo, Muhrodhi, menegaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan penelusuran mendalam apakah benar kedua nama tersebut menjadi korban atau terdampak peristiwa kebakaran hebat tersebut.

    “Informasi di medsos memang menyebut ada dua PMI asal Ponorogo yang jadi korban kebakaran. Tapi kami belum bisa memastikan benar atau tidaknya,” kata Muhrodhi.

    Muhrodhi menjelaskan, pengecekan awal telah dilakukan melalui aplikasi SIAPkerja, namun kedua nama tersebut tidak muncul dalam sistem. Kondisi itu membuka kemungkinan bahwa keduanya sudah bekerja cukup lama di Hong Kong sehingga tidak tercatat dalam pendataan terbaru. “Nama mereka tidak ada di sistem. Kemungkinan memang sudah lama bekerja di sana,” jelas Muhrodhi.

    Hingga saat ini, Disnaker Ponorogo belum menerima laporan resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong terkait adanya warga Ponorogo yang terdampak insiden kebakaran tersebut. KJRI sebelumnya hanya menyampaikan ucapan duka serta memastikan tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendata dan menangani WNI yang menjadi korban. “Hong Kong memang menjadi salah satu negara tujuan favorit PMI Ponorogo selain Taiwan,” pungkas Muhrodhi.

    Untuk diketahui, Disnaker Ponorogo mencatat per 31 Oktober 2025 terdapat 1.391 PMI asal Ponorogo yang bekerja di Hong Kong. Angka tersebut menempatkan Hong Kong sebagai salah satu tujuan favorit selain Taiwan. (end/kun)

  • OTT Bupati Ponorogo Jadi Pintu Masuk KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain

    OTT Bupati Ponorogo Jadi Pintu Masuk KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain

    Ponorogo (beritajatim.com) – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, tidak berhenti pada penetapan klaster kasus yang sudah diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa OTT tersebut justru menjadi pintu masuk, untuk menelusuri dugaan praktik rasuah lain di berbagai dinas dan sektor pelayanan publik di Ponorogo.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut proses penyidikan masih berkembang dan tim penyidik bergerak maraton di sejumlah titik. Menurutnya, setiap operasi tangkap tangan selalu membuka ruang bagi KPK untuk menilai apakah pola serupa juga terjadi pada sektor lain.

    “Dalam perkembangannya tentu setiap kegiatan tertangkap tangan, menjadi pintu awal bagi KPK untuk masuk. apakah dugaan tindak pidana korupsi ini juga terjadi di sekat-sekat lainnya atau dinas-dinas lainnya,” jelas Budi, Kamis (27/11/2025).

    Pernyataan itu menegaskan bahwa penyidikan terhadap Sugiri Sancoko tidak bersifat tunggal. KPK kini bergerak lebih luas untuk memastikan apakah jaringan praktik suap, gratifikasi, atau fee proyek merembet ke dinas, bidang, maupun rekanan lain yang terlibat dalam proyek pemerintah.

    Sejak OTT digelar, KPK sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Ponorogo dan Kota Madiun. Terbaru, tim kembali menyasar sebuah kantor di Surabaya. Kantor yang merupakan rekanan proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban itu digeledah dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

    “Oleh karena itu, tim secara maraton melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk hari kemarin tim masih di lapangan. Salah satunya di Surabaya untuk mencari bukti-bukti tambahan guna melengkapi proses penyidikan perkara ini,” katanya.

    KPK belum merinci temuan dari penggeledahan tersebut. Namun, Budi menegaskan bahwa penyidik masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    “Terkait update kasus Ponorogo, masih berjalan dan progresif,” pungkas Budi.

    Dengan pernyataan resmi ini, arah penyidikan KPK tampak makin melebar. OTT terhadap bupati menjadi kunci pembuka untuk mengurai potensi praktik rasuah di berbagai dinas di Ponorogo. Masyarakat kini menunggu, apakah gelombang pengungkapan akan berlanjut ke sektor-sektor lain. (end/but)

  • APBD Ponorogo 2026 Disetujui, Anggaran Rp2,2 Triliun Tanpa Pinjaman Daerah

    APBD Ponorogo 2026 Disetujui, Anggaran Rp2,2 Triliun Tanpa Pinjaman Daerah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Di tengah tekanan fiskal dan gagalnya rencana pinjaman daerah, rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026, akhirnya resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).

    Ketukan palu di ruang paripurna menjadi penanda bahwa pemkab dan DPRD harus bekerja lebih keras menjaga prioritas pembangunan agar tetap berjalan. Sebab, total anggaran daerah tahun depan berada di angka Rp2,2 triliun.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan, setelah disepakati bersama, draf APBD tersebut segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses fasilitasi, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

    Dia tak menampik bahwa kondisi fiskal Ponorogo tahun depan berada dalam tekanan. “Memang kondisi APBD 2026 mengalami pengurangan fiskal sekitar Rp261 miliar,” ungkapnya.

    Menyempitnya ruang fiskal itu membuat DPRD dan Pemkab harus melakukan penataan ulang prioritas belanja. Meski begitu, Dwi Agus memastikan 3 sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat alokasi yang memadai.

    Efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci penyelamatan program pembangunan di sektor-sektor tersebut maupun sektor lain.

    Keputusan rapat juga menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah ke Bank Jatim batal terealisasi. Sehingga Pemkab harus merumuskan siasat pendapatan yang lebih gesit agar proyek infrastruktur tidak terhambat.

    “APBD akan dievaluasi oleh gubernur untuk memastikan prioritas pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan, agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan,” jelas Dwi Agus.

    Lebih lanjut, Kang Wie sapaan Dwi Agus menyebut legislatif mendorong eksekutif menggali potensi PAD secara lebih agresif. Sejumlah sektor yang selama ini belum dimaksimalkan, bakal dibuka peluangnya pada 2026 demi menutupi kekurangan pembiayaan.

    “Karena pinjaman gagal, kita cari cara lain dengan mengoptimalkan PAD. Sektor yang belum maksimal akan kita upayakan tahun depan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Plh. Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpegang pada ketentuan pusat terkait postur anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun, dengan fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur.

    “Meski anggaran tidak banyak, fokus tetap ke infrastruktur, terutama jalan. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa berjalan pada 2026 nanti,” tuturnya.

    Dengan APBD yang kini resmi disahkan, tantangan selanjutnya bagi Pemkab dan DPRD adalah memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk mengejar percepatan perbaikan jalan-jalan yang ditunggu-tunggu masyarakat.  [end/suf]