Xcloud.id

kab/kota: Ponorogo

  • Presiden Prabowo Kirim Sapi Kurban 1 Ton ke Ponorogo

    Presiden Prabowo Kirim Sapi Kurban 1 Ton ke Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sapi tersebut akan disembelih pada momen Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah dan dagingnya dibagikan kepada warga.

    Berat sapi mencapai lebih dari 900 kilogram. Hampir menyentuh angka 1 ton. Hewan itu diserahkan langsung ke Pemkab dan kini dalam perawatan panitia kurban.

    Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dari Presiden Prabowo. Dia menyebut sapi bantuan itu sudah diterima dan akan disalurkan sesuai amanat kurban.

    “Terima kasih kepada Pak Presiden. Kami mendapatkan satu ekor sapi dan sudah kami terima. Beratnya 900 kilogram lebih, hampir 1 ton,” kata Sugiri, Kamis (5/6/2025).

    Orang nomor satu di Bumi Reog itu mengaku tidak mengetahui asal-usul sapi tersebut. Apakah berasal dari peternak lokal atau dari luar daerah, dirinya belum mendapatkan informasi. “Saya nggak tahu dari peternak mana. Saya terima jadi,” katanya.

    Selain dari presiden, Pemkab Ponorogo juga menyalurkan hewan kurban sendiri. Total ada 16 ekor sapi dan sekitar 20 kambing yang dibagikan.

    Penerima hewan kurban itu beragam. Mulai dari Takmir Masjid Agung, partai politik di DPRD, hingga organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

    “Masing-masing kita serahkan satu ekor. Agar kemudian bisa berbagi bersama-sama. Saatnya lebaran, saatnya kurban, kita harus rukun,” tegas Sugiri.

    Distribusi hewan kurban ini diharapkan menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian. Terutama pada momen Iduladha yang sarat nilai gotong royong dan persaudaraan. (end/kun)

  • Imbas Kasus Kredit Fiktif BRI, Layanan Dispendukcapil Ponorogo Sempat Tutup

    Imbas Kasus Kredit Fiktif BRI, Layanan Dispendukcapil Ponorogo Sempat Tutup

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana tak biasa tampak pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo. Pelayanan publik tiba-tiba dihentikan meski jam kerja belum berakhir atau belum sampai pukul 14.00 WIB, tetapi ada keterangan tutup. Pihak dinas menyebut sistem terganggu, tetapi dugaan publik mengarah pada tekanan psikologis pegawai yang terseret pusaran kasus kredit fiktif BRI Unit Pasar Pon.

    Penutupan mendadak memancing protes warga yang sudah mengantre sejak pagi. Banyak di antara mereka kecewa, karena pulang tanpa hasil. Padahl dokumen kependudukan yang diurus bersifat mendesak.

    “Saya antre dari pagi hanya untuk memperbaiki Kartu Keluarga karena ada coretan. Tiba-tiba layanan ditutup, katanya jaringan bermasalah,” keluh Muhamad Aklam Fitri, salah satu warga, Kamis (5/6/2025).

    Keresahan kian meningkat setelah beredar kabar beberapa pegawai Disdukcapil sebelumnya menghadap Bupati Sugiri Sancoko. Mereka diduga tertekan lantaran proses hukum terkait verifikasi data kependudukan dalam pengajuan kredit bodong yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Ponorogo.

    Untuk menenangkan situasi, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, turun langsung ke lokasi. Dia menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah aparatur sipil di ruang sekretaris dinas demi memastikan pelayanan segera pulih.

    “Pelayanan tetap berjalan. Semua verifikator sudah kembali ke tempatnya,” kata Agus usai pertemuan.

    Agus membantah kabar boikot layanan. Dirinya menegaskan, layanan sempat terhenti bukan karena alasan teknis, melainkan karena pegawai dilanda ketakutan jika proses verifikasi yang mereka jalankan kembali menyeret mereka ke ranah hukum.

    “Orang yang menghadapi masalah hukum biasanya stres. Itulah yang terjadi. Mereka bukan mogok, hanya takut ketika verifikasi mereka kemudian dipermasalahkan,” jelasnya.

    Pada hari yang sama, Kepala Disdukcapil Ponorogo, Herry Sutrisno, tidak terlihat di kantor. Pegawai tidak tahu menahu alasan atasannya tidak masuk kantor. Namun, Sekda menyatakan bahwa yang bersangkutan absen karena sakit.

    Sekda memastikan pelayanan Disdukcapil kembali normal sesuai jam kerja dan meminta masyarakat tak khawatir mengurus dokumen kependudukan. Pemerintah daerah akan mengawal proses hukum kasus kredit fiktif tanpa mengorbankan hak warga atas layanan administrasi. (end/but)

  • Pegawai Dispendukcapil Ponorogo Wadul ke Bupati Sugiri, Minta Perlindungan soal Kredit Fiktif

    Pegawai Dispendukcapil Ponorogo Wadul ke Bupati Sugiri, Minta Perlindungan soal Kredit Fiktif

    Ponorogo (beritajatim.com) – Belasan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ponorogo mendatangi Rumah Dinas Pringgitan, Kamis (5/6/2026). Kedatangan mereka bukan dalam rangka urusan dinas, melainkan untuk mengadukan keresahan kepada Bupati Sugiri Sancoko terkait pemeriksaan hukum yang tengah mereka hadapi.

    Para pegawai tersebut diketahui telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo terkait dugaan keterlibatan dalam kasus kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon. Nama Dispendukcapil ikut terseret lantaran dokumen administrasi kependudukan disebut-sebut digunakan dalam proses pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleh mantan mantri salah satu bank BUMN tersebut.

    “Kami datang untuk meminta perlindungan,” ujar Sekretaris Dispendukcapil, Heru Purwanto, dengan nada bergetar di hadapan Bupati Sugiri Sancoko.

    Heru menegaskan bahwa seluruh pegawai selama ini telah menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP). Namun dalam praktiknya, data kependudukan yang mereka keluarkan diduga telah disalahgunakan oleh pihak lain dalam kasus yang kini diselidiki Kejari.

    “Kita bekerja sesuai protap,” tegasnya.

    Bupati Sugiri mengaku terkejut atas kedatangan mendadak para pegawai tersebut. Namun, ia menerima mereka dengan sikap terbuka dan langsung memberikan penegasan bahwa Pemkab Ponorogo akan bersikap adil dan mendukung penuh penegakan hukum yang objektif.

    “Selama bekerja dengan baik, sesuai prosedur dan tidak main-main dengan data kependudukan, saya pikir aman,” ucap Bupati Sugiri.

    Ia meminta para pegawai tetap tenang menghadapi pemeriksaan dan tidak panik selama mereka merasa tidak melakukan pelanggaran. Menurutnya, Pemkab Ponorogo menghormati proses hukum dan akan kooperatif terhadap seluruh tahapan penyelidikan.

    “Jadi tidak perlu panik, tidak perlu gelisah. Hukum akan mencari keadilan. Saya tidak akan tinggal diam, kalau ada karyawan tidak salah kok dikriminalisasi,” tegasnya.

    Sugiri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri proses penyidikan yang sedang berlangsung. Namun, ia akan memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemkab mendapatkan perlindungan selama mereka menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. [end/beq]

  • Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Pimpinan MPR: Peran TNI tak tergantikan dalam mengawal program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan TNI punya peran yang tergantikan dalam mengawal dan berbagai program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sampai ke anak sekolah di berbagai penujuru negeri.

    “Kita pastikan program makan bergizi gratis ini benar sampai di tengah-tengah masyarakat. Benar-benar dirasakan oleh anak-anak TK, SD, SMP, hingga SMA atau setingkatnya di Kabupaten Ponorogo. Kita ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan gizi yang baik. Tentunya nanti merekalah yang akan berperan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. Kita ingin TNI kita yang punya disiplin tinggi menjadi yang tercepat dalam memastikan pengawal langsung atau tidak langsung semua program-program itu sampai ke tengah masyarakat,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam kunjungan kerja ke Markas Kodim 0802 Ponorogo, Selasa (3/6). Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara Ibas dengan jajaran Kodim, Koramil dan Babinsa, serta elemen TNI lainnya di wilayah Ponorogo.

    Dalam kunjungan tersebut, Ibas juga menyempatkan diri meninjau langsung Dapur MBG pertama di Kabupaten Ponorogo yang berdiri di lahan milik Kodim 0802.

    Didampingi oleh Bupati Sugiri Sancoko dan Dandim 0802 Letkol Inf Dwi Soerjono, Ibas menyoroti berbagai aspek teknis dan sosial dari operasional dapur tersebut.

    Dia juga mencermati cakupan layanan yang saat ini menjangkau 2.694 siswa dari 16 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, serta memastikan bahwa kualitas bahan pangan yang digunakan memenuhi standar gizi dan mutu. Bahan pangan tersebut semuanya berasal dari UMKM lokal.

    Tak hanya itu, Ibas juga memberi perhatian khusus terhadap peran relawan dalam pengelolaan dapur. Ia mengapresiasi kontribusi warga sekitar yang menjadi relawan aktif, dan menilai keberadaan dapur ini tidak hanya menyokong pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Ia pun mendorong agar ke depan cakupan program MBG dapat diperluas untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita, sembari memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur dasar. Ia juga membuka ruang bagi keluarga besar TNI untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

    “Jika ada kesulitan terkait pendidikan untuk anak-anak TNI, tolong sampaikan kepada kami. Kami siap memperjuangkan agar mereka tetap mendapatkan pengamanan pendidikan yang layak,” ujarnya.

    Tak hanya menyoal MBG, Ibas juga mengapresiasi langkah Kodim 0802 Ponorogo yang telah memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan ketahanan pangan. Tanaman seperti cabai, tomat, dan kangkung yang dibudidayakan di sekitar lingkungan Kodim dinilainya mampu menjadi solusi praktis mendukung kemandirian pangan keluarga prajurit maupun masyarakat sekitar.

    “Ini adalah bentuk nyata bagaimana peran TNI tidak hanya hadir dalam pertahanan, tetapi juga dalam kesejahteraan. Saya sangat mengapresiasi upaya Kodim 0802 dalam mengembangkan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan nasional. Kita harus mulai dari lingkungan terdekat, dari rumah tangga prajurit, dari kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya.

    Ibas juga menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para prajurit TNI, khususnya Danramil dan Babinsa, yang dinilainya sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial masyarakat di daerah.

    “Terkadang apresiasi itu terasa sulit untuk kita ucapkan. Saya juga merasakan sebagai TNI/Polri kita bekerja sudah cukup maksimal, tetapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi sehingga kebaikan, kehebatan dan kerja keras selama ini tidak cukup untuk diberikan apresiasi dari masyarakat. Untuk itulah saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya Danramil dan Babinsa yang merupakan ujung tanduk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Ibas.

    Dalam kesempatan itu, Ibas juga menyerukan pentingnya menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi perpecahan akibat konflik ideologi maupun ketimpangan ekonomi.

    “Kita tidak ingin Ponorogo terpecah belah oleh perbedaan pandangan. Kita ingin semuanya bersatu dalam gotong royong, dalam menjaga semangat membangun kehidupan yang lebih guyub,” serunya.

    Kunjungan Ibas ke Kodim 0802 Ponorogo ini mendapatkan apresiasi dari Dandim 0802 Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono yang mengungkapkan bahwa kedatangan Ibas merupakan sebuah motivasi tersendiri bagi para anggotanya.

    “Kami yakin kedatangan bapak dapat memberikan dan menambah motivasi bagi anggota kami dalam menjalankan tugas melaksanakan tugas kami serta dapat memotivasi kami untuk mendukung terlaksana dan suksesnya kegiatan makan bergizi yang merupakan andalan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Dwi.

    Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Edhie Baskoro Yudhoyono dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan aparat di daerah pemilihannya, serta wujud nyata kepeduliannya dalam menyukseskan program-program strategis nasional demi terciptanya Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan berkeadilan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih Surabaya 3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih Surabaya 3 Juni 2025

    Pemprov Jatim Bebaskan Biaya Notaris Pembentukan Badan Hukum 3.000 Koperasi Merah Putih
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan membebaskan biaya notaris pembentukan badan hukum untuk 3.000
    koperasi merah putih
    bagi desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebelum 31 Mei 2025.
    Menurut Sekretaris Daerah Pemprov
    Jatim
    Adhy Karyono, semula pihaknya mengalokasikan hanya untuk 1.500 pengajuan badan hukum koperasi merah putih.
    “Kebijakan terbaru, kami tingkatkan alokasinya untuk 3.000 pengajuan badan hukum koperasi merah putih. Ini agar kepercayaan terhadap program ini tetap terjaga,” katanya, Selasa (3/6/2025).
    Saat ini, pihaknya sedang menunggu perubahan anggaran atau P-APBD untuk memberikan kepastian pembayaran jasa kepada para notaris.
    “Kita sedang menunggu P-APBD untuk kepastian alokasinya,” terangnya.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, sebanyak 3.011 koperasi desa merah putih di Jatim resmi memperoleh SK pengesahan.
    Bahkan di empat daerah, SK pengesahan koperasi yang dimiliki tercatat 100 persen.
    Berdasarkan data Ditjen AHU per 1 Juni 2025, jumlah koperasi yang memperoleh SK pengesahan setara dengan 35 persen dari total desa atau kelurahan yang ada di Jatim.
    Jumlah tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pengesahan koperasi terbanyak di Indonesia, melampaui Jawa Tengah sebanyak 1.674 koperasi, Aceh sebanyak 837 koperasi, dan Jawa Barat sebanyak 749 koperasi.
    Adapun empat daerah yang telah mencapai 100 persen pengesahan koperasi desa merah putih adalah Nganjuk (tuntas pada 27 Mei 2025), Ponorogo (tuntas pada 30 Mei 2025), Sidoarjo (tuntas pada 1 Juni 2025), dan terbaru adalah Kota Mojokerto.
    “Jika sudah selesai aspek hukumnya, mari kita pikirkan bersama agar koperasi merah putih ini benar-benar dapat beroperasi secara sehat, produktif, dan mendukung ketahanan ekonomi,” terangnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan terus mematangkan rencana relokasi Pasar Hewan Parang demi mendukung pengembangan kawasan sirkuit balap di Kecamatan Parang. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat olahraga, rekreasi, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

    Pada Selasa (3/6/2025), Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, turun langsung meninjau tiga lokasi alternatif yang dipertimbangkan sebagai tempat baru untuk pasar. Dalam kunjungannya, Wabup Suyatni didampingi oleh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aparat kecamatan dan kelurahan Parang, serta perwakilan aparat penegak hukum.

    Peninjauan dimulai dari area selatan Pasar Parang, dilanjutkan ke kawasan sirkuit balap yang saat ini berbatasan langsung dengan pasar hewan aktif di sisi utara. Dua lokasi alternatif lainnya yang turut dikaji berada di Desa Trosono dan Desa Ngunut, yang semuanya masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Parang.

    “Pemindahan pasar ini penting karena lahannya akan dimanfaatkan untuk perluasan fasilitas sirkuit,” ujar Suyatni menegaskan.

    Ia menyebutkan bahwa relokasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, yang mendorong kajian komprehensif dan keterlibatan multipihak dalam penentuan lokasi baru. Pasar yang saat ini beroperasi setiap hari Pon di Kelurahan Parang dinilai kurang mendukung arah pembangunan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata.

    Bupati, sambung Suyatni, kini tengah menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sirkuit. Tak hanya relokasi pasar, revitalisasi pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi bagian dari strategi besar penataan ruang publik dan penguatan ekonomi lokal.

    “Keberadaan sirkuit sudah menunjukkan dampak ekonomi yang baik. Banyak warga dari luar daerah, seperti Ponorogo, datang untuk berolahraga, dan ini turut menggerakkan aktivitas perdagangan,” jelasnya.

    Suyatni yang akrab disapa Kang Suyat menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait lokasi baru pasar. Ketiga lokasi yang ditinjau merupakan aset milik pemerintah daerah, sehingga dari segi status lahan tidak menjadi hambatan utama. “Ini masih tahap pengumpulan informasi. Keputusan final belum diambil,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa proses dialog dan komunikasi dengan masyarakat menjadi aspek penting sebelum keputusan diambil. Mengingat rencana jangka panjang kawasan sirkuit sebagai pusat olahraga, belanja, dan kuliner dengan konsep rekreatif, maka lokasi pasar yang baru harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek sosial dan teknis.

    “Jika lokasi di selatan pasar dipilih, pembangunan bisa dimulai tahun ini. Tapi tentu harus ditinjau potensi resistensinya. Jika kawasan sirkuit difungsikan juga sebagai pusat kuliner, lokasi pasar yang terlalu dekat bisa menimbulkan keberatan dari masyarakat,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • 10 Toko Emas Tertipu Nenek Licik, Gelang Palsu Lolos Uji Awal dan Bawa Kabur Uang Rp 29 Juta Regional

    10 Toko Emas Tertipu Nenek Licik, Gelang Palsu Lolos Uji Awal dan Bawa Kabur Uang Rp 29 Juta Regional

    Toko Emas Tertipu Nenek Licik, Gelang Palsu Lolos Uji Awal dan Bawa Kabur Uang Rp 29 Juta
    Tim Redaksi
    SRAGEN, KOMPAS.com –
    Seorang nenek, Supraptini (62), warga Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, diamankan Polisi karena menipu pemilik toko emas di
    Pasar Gondang
    ,
    Sragen
    .
    Ia dikenal sebagai seorang residivis kasus serupa.
    Berdasarkan keterangan yang diterima, Selasa (3/6/2025), Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, mengungkapkan bahwa pelaku menjual gelang palsu seolah-olah emas murni.
    Kejadian tersebut bermula pada Jumat (30/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
    Pelaku mendatangi Toko Emas Rejo di Kios No. 11-12 Pasar Gondang dengan membawa dua cincin dan satu gelang yang diduga emas, dan menawarkan barang tersebut kepada pemilik toko, Evi Kristiana (42).
    Dua cincin itu diuji dan menunjukkan hasil positif sebagai emas, sehingga korban percaya dan membeli seluruh perhiasan seberat total 26,8 gram senilai Rp 29,6 juta.
    Namun, kecurigaan muncul setelah pelaku terburu-buru meninggalkan toko dan menghilang ke dalam keramaian pasar.
    Ketika gelang yang dijual digerinda, barulah terungkap bahwa bagian dalamnya hanya logam biasa.
    Berdasarkan informasi tersebut, tim Resmob Polres Sragen segera bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil membekuk pelaku pada Senin (2/6/2025) pukul 14.45 WIB di rumahnya di Madiun.
    Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa yang pernah ditangani Polres Ponorogo dan Polres Pacitan.
    Pelaku memiliki modus awal dengan menawarkan emas asli, lalu mengelabui korban dengan menyisipkan perhiasan palsu yang tampak seperti asli dari luar.
    “Uji awal menggunakan air keras dan penggosokan tidak cukup, karena ternyata bagian dalamnya logam biasa,” ujarnya.
    Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan barang bukti satu gelang palsu, surat pernyataan milik pelaku, nota penjualan toko, uang tunai Rp 2,55 juta, serta satu buah kalung dengan liontin.
    Pelaku saat ini tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Gondang.
    Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Pertanyakan Strategi PAD Rp1 Triliun di RPJMD Ponorogo

    DPRD Pertanyakan Strategi PAD Rp1 Triliun di RPJMD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana pembangunan 5 tahun ke depan mulai diperdebatkan. Pemkab Ponorogo ajukan usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, mulai dicermati oleh wakil rakyat.

    DPRD Ponorogo memberikan beragam respons saat sidang paripurna, pada hari Senin (2/6/2025) di Aula Bappeda Litbang. Tercatat ada 7 fraksi hadir menyampaikan pandangan umum atas visi-misi Bupati Sugiri Sancoko dalam 5 tahun ke depan. Salah satu yang dibahas yakni target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1 triliun, yang dinilai perlu penjabaran lebih konkret.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut respon yang muncul sangat bervariasi. Mulai dari apresiasi, masukan strategis, hingga kritik mendalam terhadap isi rancangan. Salah satu yang dilontarkan dalam pandangan umum fraksi tersebut, diarahkan pada target ambisius PAD senilai Rp 1 triliun.

    “Mayoritas menyoroti penjabaran langkahnya untuk bisa capai PAD Rp1 T ini seperti apa, karena ini target yang bagus,” ungkap Kang Wie panggilan akrab Dwi Agus Prayitno.

    Tak hanya soal PAD, fraksi-fraksi juga mengomentari substansi lain dalam RPJMD. Beberapa di antaranya mempertanyakan arah prioritas program dan peta jalan pembangunan tahunan. Termasuk juga langkah terhadap reformasi birokrasi dan skema insentif RT yang kembali muncul di periode ini.

    “Semua pertanyaan ini, kami harapkan bisa disampaikan bupati dalam sidang paripurna jawaban eksekutif pada Kamis (5/6/2025) nanti,” ungkap politisi dari PKB tersebut.

    Di sisi eksekutif, Bupati Sugiri Sancoko memastikan RPJMD disusun dengan penuh kehati-hatian. Rancangan ini, menurutnya, bukan sekadar dokumen formal 5 tahunan. Dia menilai RPJMD harus mencerminkan tantangan dan arah pertumbuhan ekonomi Ponorogo ke depan.

    Sugiri menjelaskan, pencapaian PAD Rp1 triliun bukan hal mustahil. Orang nomor satu di Bumi Reog itu, berencana mengoptimalkan potensi pajak dari sektor yang layak pungut. Selain itu, sektor pariwisata juga akan didongkrak sebagai mesin pendapatan baru.

    “Ini harus dibahas full, detail, holistik, agar kualitas perda yang kami susun bersama bisa menjawab tantangan zaman,” kata Sugiri saat ditemui usai sidang.

    Rapat lanjutan antara legislatif dan eksekutif dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang. Agenda utama ialah mendengarkan jawaban resmi bupati atas seluruh pertanyaan dan saran fraksi. Sidang tersebut akan menentukan arah finalisasi RPJMD 5 tahun ke depan. [end/adv]

  • 13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    13 Kabupaten Kota Bakal Pamit dari Jawa Timur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur akan segera pamit apabila wacana pemekaran wilayah terealisasikan.

    Rencananya Jawa Timur mengalami pemekaran dan menghadirkan provinsi baru yaitu Jawa Selatan.

    Nama-nama daerah yang berwacana pamit dan berpisah dari Provinsi Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah yaitu di antaranya sebagai berikut:

    Kabupaten Ponorogo

    Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 1.418,62 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Kediri

    Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 1.523,56 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Blitar

    Kota Blitar dengan luas wilayah 33,20 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Kediri
    Kota Kediri dengan luas wilayah 67,23 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kota Madiun

    Kota Madiun dengan luas wilayah 36,13 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Madiun

    Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 1.113,63 kilometer persegi diwacanakan pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung membentuk calon Provinsi Jawa Selatan lewat pemekaran wilayah.

    Kabupaten Nganjuk

    Kabupaten Nganjuk seluas 1.289,07 kilometer persegi berwacana pamit dan berpisah dari Jawa Timur untuk bergabung dengan calon Provinsi Jawa Selatan melalui pemekaran wilayah.