kab/kota: Ponorogo

  • Cuaca Panas Terik di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo, Ini Imbauan BMKG

    Cuaca Panas Terik di Ngawi, Magetan, dan Ponorogo, Ini Imbauan BMKG

    Surabaya (beritajatim.com) – Sabtu, 18 Oktober 2025, wilayah Ngawi, Magetan, dan Ponorogo diprediksi akan menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

    Berdasarkan laporan prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., ketiga daerah di Jawa Timur ini akan mengalami pola cuaca yang relatif sama dengan suhu udara yang cukup tinggi pada siang hari.

    “Secara umum, cuaca di wilayah Ngawi, Magetan, dan Ponorogo hari ini cenderung cerah hingga cerah berawan. Namun masyarakat tetap perlu waspada terhadap peningkatan suhu udara pada siang hari,” ujar Oky Sukma Hakim saat dikonfirmasi, Sabtu pagi.

    Untuk wilayah Ngawi, cuaca cerah diperkirakan sudah tampak sejak pukul 06.00 WIB. Menjelang siang, tepatnya antara pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, langit akan berubah menjadi cerah berawan, sebelum akhirnya kembali cerah total pada sore hingga malam hari.

    Suhu udara di Ngawi berkisar antara 25–36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 33–87 persen dan kecepatan angin dari arah barat mencapai 15,1 km/jam.

    Sementara di Magetan, kondisi cuaca tidak jauh berbeda. Langit akan tampak cerah dari pagi hingga malam, dengan suhu terendah 24 derajat Celcius dan tertinggi 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 16,7 km/jam dan kelembapan udara berkisar 43–85 persen.

    “Wilayah Magetan cenderung stabil hari ini, tidak ada potensi hujan yang signifikan,” jelas Oky.

    Adapun Ponorogo diperkirakan akan mengalami kondisi yang hampir serupa, hanya saja pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB langit akan berawan lebih tebal. Suhu udara di Ponorogo mencapai 24–34 derajat Celcius, dengan kelembapan tinggi antara 45–96 persen. Angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 19,7 km/jam.

    Meski cuaca cenderung bersahabat, Oky mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap paparan panas matahari di siang hari.

    “Kami imbau warga agar tetap menjaga hidrasi, gunakan pelindung kepala, dan hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari,” tambahnya. (mnd/ted).

  • Aksi Pencuri Toko di Ponorogo Terekam CCTV, Gasak HP Saat Toko Ramai

    Aksi Pencuri Toko di Ponorogo Terekam CCTV, Gasak HP Saat Toko Ramai

    Ponorogo (beritajatim.com) — Aksi pencurian yang menyasar sejumlah toko di Ponorogo, membuat geger warga. Kawanan pencuri yang terdiri dari 3 orang itu, termasuk seorang perempuan, dengan tenang beraksi di siang bolong.

    Aksi mereka yang terekam kamera pengawas (CCTV) menunjukkan koordinasi yang rapi dan tanpa rasa takut.

    Peristiwa itu terjadi di sebuah toko di Kecamatan Jetis, Ponorogo. Dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial (medsos), tampak 3 pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Mereka bergerak tenang, saling membantu, dan memanfaatkan momen ketika toko sedang ramai pelanggan. Saat karyawan lengah, para pelaku menggasak sejumlah barang berharga tanpa disadari.

    “Pelaku memanfaatkan suasana toko yang sedang ramai. Mereka pura-pura belanja, tapi ternyata mengambil 3 unit HP milik toko yang biasa dipakai untuk transaksi online, serta dua HP milik karyawan,” kata pemilik toko, Saminingsih, Jumat (17/10/2025).

    Aksi ini bukan hanya terjadi di satu lokasi. Menurut pihak kepolisian, dalam hari yang sama kemplotan tersebut juga diduga beraksi di toko lain di wilayah yang sama. Kapolsek Jetis AKP Marjono mengungkapkan, modus pencurian itu sudah terencana dengan baik. Setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing.

    “Dari hasil penyelidikan awal, aksi ini dilakukan secara tim. Mereka sengaja mencari toko yang ramai agar bisa leluasa beraksi tanpa dicurigai,” terangnya.

    Marjono menambahkan, polisi kini tengah menelusuri identitas dan jejak digital para pelaku. Pihaknya juga mengimbau pemilik toko agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di jam-jam rawan dan saat pengawasan longgar.

    “Kami sedang dalami rekaman CCTV di beberapa lokasi untuk memastikan keterkaitan antaraksi,” tegasnya.

    Video aksi pencurian tersebut kini viral di berbagai platform media sosial. Sementara itu, polisi berharap masyarakat ikut berperan aktif dengan memberikan informasi jika mengenali ciri-ciri para pelaku.

    “Kami minta warga segera lapor jika melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar toko atau pasar,” pungkas Marjono. (end/ted)

  • Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Hari Parlemen Jadi Momentum DPRD Ponorogo Perkuat Peran Demokrasi dan Kepercayaan Publik

    Ponorogo (beritajatim.com) — Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober menjadi momen refleksi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Bagi lembaga legislatif di Bumi Reog, peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat untuk terus memperkuat peran parlemen daerah dalam menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.

    Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya dijalankan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat.

    “Hari Parlemen mengingatkan kami agar selalu memperbaiki diri dan menjaga amanah rakyat. Juga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam proses demokrasi,” ujar Dwi Agus, Kamis (16/10/2025).

    Kang Whi sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menilai, DPRD Ponorogo terus menunjukkan kemajuan dalam kinerja dan partisipasi publik. Salah satu capaian yang dianggap signifikan adalah meningkatnya pengawasan terhadap program pembangunan daerah, termasuk proyek Monumen Reog yang menjadi simbol kebangkitan sektor pariwisata Ponorogo.

    Selain itu, DPRD juga lantang menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan menjadi 18 persen, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci kemajuan Ponorogo,” tegasnya.

    Dwi Agus menambahkan, dalam era digitalisasi, DPRD Ponorogo berupaya menjaga transparansi publik melalui berbagai kanal informasi. Warga kini dapat mengakses jadwal dan hasil rapat, serta menyampaikan aspirasi melalui media sosial resmi DPRD. Langkah ini diyakini mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

    Sinergi juga terjalin erat dengan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1 triliun.

    Meski banyak capaian yang diraih, Dwi Agus tak menampik bahwa menjaga kepercayaan publik masih menjadi tantangan besar bagi parlemen daerah. Dia menekankan pentingnya dialog, komunikasi, dan keterbukaan agar DPRD tetap dipercaya sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    “Perbedaan pandangan antar fraksi wajar, yang penting tujuannya tetap untuk rakyat,” pungkasnya.

    Menurutnya, momentum Hari Parlemen Indonesia harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh anggota legislatif Ponorogo untuk memperkuat integritas dan menjaga marwah demokrasi di tingkat daerah. Dengan parlemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Ponorogo diharapkan semakin maju menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (Adv/End/Ian)

  • Ponorogo Segera Punya Tugu 0,2 Kilometer, Landmark Baru Bernuansa Seni Lokal

    Ponorogo Segera Punya Tugu 0,2 Kilometer, Landmark Baru Bernuansa Seni Lokal

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali menyiapkan ikon baru untuk mempercantik wajah kota. Setelah sebelumnya memiliki tugu 0 kilometer, kini segera hadir tugu 0,2 kilometer yang dibangun di kawasan Taman Sukowati, Kelurahan Keniten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Pembangunan dimulai awal Oktober dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menjelaskan bahwa pembangunan tugu tersebut tidak sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari upaya mempertegas identitas Ponorogo sebagai kota Reog dengan sentuhan estetika dan simbolik.

    Menurut Jamus, titik 0 kilometer Ponorogo sejatinya berada di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) dan Jalan Krakatau, sekitar 198 kilometer dari Surabaya. Namun, lokasi tersebut dinilai kurang representatif sebagai landmark kabupaten karena berada di pinggir jalan.

    “Di sana sudah ada tandanya terompet, tapi lokasinya kurang estetik sehingga tidak bisa menjadi say hello-nya Ponorogo. Karena itu atas masukan Pak Bupati, geser di Sukowati dan dihitung 0,2 km,” jelas Jamus, Kamis (16/10/2025).

    Pemindahan titik ini juga menyesuaikan perubahan status jalan. Sebelumnya, Jalan Soekarno-Hatta berstatus jalan nasional, namun kini menjadi jalan kabupaten. Pemkab pun memilih kawasan Taman Sukowati karena dinilai lebih representatif dan mudah dijangkau masyarakat.

    Pembangunan tugu 0,2 kilometer ini menelan anggaran sekitar Rp184 juta. Tak hanya menggunakan material beton dan semen, proyek ini juga melibatkan seniman lokal agar hasilnya memiliki nilai artistik dan karakter khas Ponorogo.

    “Nanti dilihat saja jadinya seperti apa, yang jelas bagus karena ada unsur seni dan prosesnya dilakukan hati-hati,” ujar Jamus.

    Tugu setinggi sekitar empat meter itu akan berdiri di belakang patung kuda Taman Sukowati, ruang publik yang selama ini menjadi salah satu titik favorit warga. Pemkab berharap tugu tersebut tidak hanya menjadi penanda jarak, tetapi juga simbol bahwa Ponorogo terus bergerak meneguhkan jati diri sebagai kota budaya yang berbenah dengan cita rasa estetika. [end/beq]

  • Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat menelusuri kabar viral tentang seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo yang diduga ditahan pihak imigrasi di Hong Kong karena kasus dugaan pencucian uang. Perempuan tersebut disebut sempat menjual beberapa kartu ATM miliknya sebelum ditahan.

    Video pengakuan perempuan itu pertama kali beredar melalui kanal YouTube Yuni TKW Hong Kong @Curhatan BMI pada 11 Oktober 2025. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, melalui sambungan telepon, perempuan tersebut mengaku ditahan di bandara Hong Kong dan menyebut tiga kartu ATM miliknya dijual seharga 4.000 dolar Hong Kong.

    Kepala Disnaker Ponorogo, Suko Kartono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut pada Senin (13/10/2025). Namun, hingga kini Disnaker belum dapat memastikan kebenaran kabar maupun asal-usul perempuan dalam video tersebut.

    “Belum ada jawaban resmi juga tentang asal PMI ini, belum tentu juga orang Ponorogo,” kata Suko, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Disnaker Ponorogo tengah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta jejaring informasi luar negeri untuk memastikan identitas dan status hukum perempuan itu. “Dalam sambungan telepon dengan Miss Yuni, perempuan itu mengaku asal Ponorogo, tapi kami masih telusuri,” ujarnya.

    Suko juga mengingatkan calon pekerja migran agar lebih berhati-hati dalam memberikan akses rekening atau dokumen pribadi. Banyak kasus serupa muncul karena iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami risiko hukumnya.

    “Indikasinya ATM diduga digunakan untuk pencucian uang, masuk persidangan dan didampingi KBRI,” katanya.

    Pemerintah daerah, lanjut Suko, akan terus memperkuat pendampingan dan edukasi bagi para pekerja migran dan keluarganya di Ponorogo. Tujuannya agar tidak ada lagi warga yang terjerat masalah hukum di luar negeri akibat ketidaktahuan atau kelalaian administratif. [end/beq]

  • Tak Hanya Bojonegoro, Panas Ekstrem Landa Sejumlah Wilayah Indonesia: Ini Penyebabnya

    Tak Hanya Bojonegoro, Panas Ekstrem Landa Sejumlah Wilayah Indonesia: Ini Penyebabnya

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Suhu panas ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bojonegoro. Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Di Jawa Timur, cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6°C terpantau pada AWS Lamongan, pada 14 Oktober 2025.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6°C yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh Monsun Australia. Kondisi ini diprakirakan masih akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa penyebab utama suhu panas ini adalah posisi gerak semu matahari yang pada bulan Oktober berada di selatan ekuator. Faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau Monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal.

    “Posisi ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan, seperti Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua, menerima penyinaran matahari yang lebih intens sehingga cuaca terasa lebih panas di banyak wilayah Indonesia” kata Guswanto dalam siaran persnya di Jakarta, yang diakses beritajatim.com, Kamis (16/10/2025).

    Sementara Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan, data BMKG mencatat pengamatan suhu maksimum mencapai di atas 35°C menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang paling berdampak suhu tinggi meliputi sebagian besar Nusa Tenggara, Jawa bagian barat hingga timur, Kalimantan bagian barat dan tengah, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, serta beberapa wilayah Papua.

    Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi tercatat sebesar 36,8°C di Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kupang (NTT), dan Majalengka (Jawa Barat). Kemudian, suhu sedikit menurun menjadi 36,6°C di Sabu Barat (NTT) pada 13 Oktober 2025.

    Lebih lanjut, suhu kembali meningkat pada 14 Oktober 2025, berkisar antara 34–37°C. Beberapa wilayah seperti Kalimantan, Papua, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan suhu maksimum 35–37°C. Wilayah Majalengka (Jawa Barat) dan Boven Digoel (Papua) juga menunjukkan peningkatan suhu hingga 37,6°C.

    “Konsistensi tingginya suhu maksimum di banyak wilayah menunjukkan kondisi cuaca panas yang persisten, didukung oleh dominasi massa udara kering dan minimnya tutupan awan,” jelas Andri.

    Di samping cuaca panas yang persisten dan dominan, BMKG memprakirakan potensi hujan lokal akibat aktivitas konvektif masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari, terutama di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Mengingat dinamika yang terjadi, BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama, khususnya pada siang hari.

    “Tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak seperti hujan disertai petir dan angin kencang pada sore atau malam hari,” tambah Guswanto.

    Untuk diketahui, pada Rabu, 15 Oktober 2025 di Jawa Timur sendiri sesuai dengan pantauan BMKG, suhu maksimum mencapai 37,6°C yang terjadi di (AWS) Kabupaten Lamongan. Disusul BMKG Stamet Perak I dengan suhu 37,0°C. Urutan ketiga di AWS SMPK Jombang dengan suhu 36,9°C. Kemudian AWS Unida Gontor Ponorogo 36,7°C menjadi urutan keempat dan urutan kelima suhu terpanas di Jawa Timur adalah AWS Kandat Kediri dengan suhu 36,6°C. [lus/aje]

  • Saat Markas Polisi Berubah Jadi Panggung Budaya

    Saat Markas Polisi Berubah Jadi Panggung Budaya

    Liputan6.com, Lampung – Dentuman gong di halaman Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pringsewu, Rabu (15/10/2025) menandai dimulainya perhelatan budaya yang tak biasa.

    Di tempat yang biasanya identik dengan kesibukan aparat penegak hukum, ratusan warga justru larut dalam irama gamelan dan derap kaki para penari kuda kepang.

    Festival bertajuk Pringsewu Cultural Festival Kapolres Cup II 2025 itu resmi dibuka oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M Yunnus Saputra.

    Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Polres Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional.

    “Ini bukan sekadar lomba, tapi ruang untuk bersatu dalam perbedaan,” ujar Yunnus, sesaat setelah memukul gong pembuka di hadapan tamu undangan, pejabat daerah, dan ratusan masyarakat yang memenuhi halaman kantor polisi di kompleks perkantoran Pemda Pringsewu.

    Festival yang telah memasuki tahun kedua itu menampilkan beragam pertunjukan seni, mulai dari lomba kuda kepang, reog ponorogo, karnaval budaya, hingga pagelaran wayang kulit dan pertunjukan musik tradisional.

    Di sekeliling area, deretan tenda UMKM lokal memamerkan produk kerajinan, kuliner, dan hasil olahan khas Lampung.

    Pada hari pertama, 19 grup seni tampil silih berganti di panggung utama. Penampilan Grup Kuda Kepang Putro UGM dari Pekon Pandansurat membuka acara dengan atraksi memukau, disusul oleh Sinar Lestari Budoyo Pringsewu dan Reog Ponorogo Krido Budoyo Mudo Sukoharjo. Riuh tepuk tangan warga mengiringi setiap akhir pertunjukan.

    Bagi Yunnus, festival budaya itu bukan hanya soal hiburan, tetapi bagian dari strategi “Cultural Policing” pendekatan kepolisian yang berangkat dari nilai-nilai budaya.

    “Polisi tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga merawat harmoni sosial. Budaya adalah jembatan yang mempertemukan kita,” katanya.

     

  • TKD Dipangkas Rp243 Miliar, DPRD Ponorogo Ingatkan Eksekutif Tak Serampangan Susun Anggaran

    TKD Dipangkas Rp243 Miliar, DPRD Ponorogo Ingatkan Eksekutif Tak Serampangan Susun Anggaran

    Ponorogo (beritajatim.com) – Gelombang efisiensi fiskal dari pemerintah pusat mulai terasa di daerah. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp243 miliar membuat struktur APBD 2026 Kabupaten Ponorogo harus disusun ulang dengan penuh kehati-hatian.

    DPRD Ponorogo pun angkat suara. Lembaga legislatif itu mewanti-wanti agar pihak eksekutif tidak gegabah dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Sebab, dengan turunnya TKD, proyeksi APBD 2026 yang semula Rp2,5 triliun kini terkoreksi menjadi Rp2,2 triliun.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, pendapatan transfer yang sebelumnya diperkirakan Rp1,8 triliun kini hanya sekitar Rp1,6 triliun. Pemangkasan terjadi di berbagai pos strategis, mulai dari dana desa (DD), insentif fiskal, dana bagi hasil (DBH), hingga dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

    “Paling berdampak tentu DAU, karena ini meliputi gaji dan anggaran kegiatan pemerintah daerah,” kata Dwi Agus Prayitno, Selasa (15/10/2025).

    Pria yang akrab disapa Kang Wie itu mengungkapkan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya, DAU Ponorogo semula diproyeksikan sekitar Rp1 triliun. Namun setelah terbit Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026, alokasinya langsung menyusut Rp131 miliar.

    Dengan demikian, DAU tersisa Rp965 miliar, dan 90 persen dari jumlah itu harus digunakan untuk belanja wajib. “Hitungan kasar kami, setelah dipotong gaji pegawai, bayar utang, listrik, dan lainnya, tersisa sekitar Rp32 miliar yang bisa dialokasikan Pemkab untuk kegiatan selama setahun,” bebernya.

    Kondisi tersebut membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo segera bersiap menggelar rapat koordinasi bersama pihak eksekutif. Tujuannya, untuk menelaah ulang arah kebijakan belanja daerah agar tidak menabrak prinsip prioritas dan efisiensi.

    “Nanti kami panggil Pemkab untuk membahas bersama. Bukan hanya di Ponorogo, tapi kebijakan nasional ini berlaku untuk seluruh daerah,” pungkas Kang Wie.

    Pemangkasan dana transfer ini dipastikan bakal berdampak luas terhadap program pembangunan, layanan publik, dan alokasi belanja sosial. Namun DPRD berharap momentum ini menjadi uji ketangguhan pemerintah daerah dalam berinovasi mengelola keuangan, menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menjaga stabilitas pembangunan tanpa membebani masyarakat. (adv/End)

  • Bentuk Satgas KTR, Ponorogo Awasi Sekolah dan Kantor Bebas Asap Rokok

    Bentuk Satgas KTR, Ponorogo Awasi Sekolah dan Kantor Bebas Asap Rokok

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menciptakan lingkungan sehat semakin diperkuat. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Ponorogo resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan menjadi ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda) KTR Tahun 2024.

    Kepala Dinkes Ponorogo, Dyah Ayu Puspitaningarti, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah konkret untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif di lapangan.

    “Kita punya Perda KTR tahun 2024. Untuk implementasinya, perlu dibentuk alat penegak perda, salah satunya Satgas KTR yang melibatkan berbagai komponen, mulai OPD, ormas, hingga masyarakat,” jelas Dyah Ayu, Selasa (14/10/2025).

    Satgas ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap aturan larangan merokok di sejumlah kawasan publik. Mereka akan turun langsung ke sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga perkantoran untuk memastikan tidak ada aktivitas merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

    “Misalnya Satgas turun ke sekolah, rumah sakit, atau puskesmas untuk memastikan tidak ada yang merokok di tempat-tempat tersebut, karena itu kawasan yang dilarang,” katanya.

    Dyah menjelaskan, kebijakan KTR meliputi lingkungan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA, serta fasilitas layanan kesehatan dan perkantoran. Kantor pemerintahan pun tak luput dari pengawasan. “Di perkantoran tidak boleh merokok sembarangan. Harus ada tempat yang disediakan khusus untuk merokok,” ujarnya.

    Beberapa instansi seperti Kantor Imigrasi Ponorogo disebut sudah menerapkan area khusus merokok. Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo juga tengah menyiapkan fasilitas serupa. “Untuk tempatnya memang perlu didorong. Yang sudah menerapkan itu di Imigrasi, dan Gedung Terpadu akan diadakan. Harus ada solusinya, jadi tidak sekadar melarang,” tambah Dyah.

    Menurut Dyah, tujuan utama kebijakan KTR bukan untuk melarang masyarakat merokok sepenuhnya, melainkan untuk melindungi publik dari dampak negatif asap rokok, terutama anak-anak dan remaja.

    “Kita tidak melarang merokok, tapi jangan di sembarangan tempat. KTR ini dibuat supaya tidak ada dampak negatif. Misalnya guru tidak memberikan contoh merokok, karena kita ingin mengurangi jumlah perokok pemula di bawah 18 tahun,” tegasnya.

    Meski baru dikukuhkan secara resmi, Satgas KTR sebenarnya sudah mulai bergerak di lapangan. Mereka melakukan pemantauan di sejumlah sekolah dan masih menemukan puntung rokok di beberapa titik.

    “Satgas sudah berjalan, pengukuhan resminya baru ini. Mereka sudah keliling ke sekolah-sekolah. Masih ditemukan puntung rokok, tapi pendekatan kami humanis — melarang tanpa menyakiti,” tutup Dyah. (end/kun)

  • JPU Segera Bacakan Tuntutan Kasus Korupsi BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    JPU Segera Bacakan Tuntutan Kasus Korupsi BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Perkembangan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Setelah melalui sejumlah agenda pemeriksaan saksi, perkara yang disebut-sebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 miliar itu kini memasuki tahap krusial, yakni penyusunan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa penuntutan terhadap terdakwa SA dijadwalkan digelar pada Jumat pekan ini. Saat ini, tim JPU tengah mematangkan materi tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

    “Untuk perkara ini, minggu ini rencananya akan dilakukan penuntutan. Minggu kemarin telah selesai pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa,” jelas Agung, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Agung, dalam sidang sebelumnya terdapat tiga saksi yang memberikan keterangan meringankan terdakwa. Namun, seluruh keterangan tersebut tetap akan ditimbang bersama dengan bukti-bukti kuat yang telah diajukan JPU sejak awal persidangan.

    “Saksi kemarin tiga orang. Nanti kita lihat setelah tuntutan akan ada pledoi atau pembelaan dari terdakwa, kemudian replik, duplik, baru putusan,” ungkapnya.

    Agung menjelaskan bahwa materi tuntutan yang sedang disusun JPU akan mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

    “Intinya kami akan buktikan pasal 2 dan 3, dengan kecenderungan pada pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan,” terang Agung.

    Ia memperkirakan proses persidangan masih akan berlanjut sedikitnya tiga kali lagi sebelum sampai pada tahap putusan. Setelah majelis hakim membacakan putusan, pihak kejaksaan akan menentukan langkah hukum selanjutnya—apakah menerima atau mengajukan banding.

    “Dari putusan nanti kita lihat berapa persentase hasil dari tuntutan. Apakah mengajukan banding atau menerima, akan kita tentukan kemudian,” pungkasnya. (end/kun)