Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menegaskan tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, meski menghadapi pemangkasan Transfer keuangan daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp243 miliar. Bupati Sugiri Sancoko memastikan, fokus utama pemerintah daerah tidak berubah: anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Pemangkasan dana dari pemerintah pusat tersebut berdampak signifikan, termasuk pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab Ponorogo melakukan penyesuaian ulang plafon anggaran agar program prioritas tetap berjalan.
“Tentunya kami tetap jalani pemangkasan ini. Bersama DPRD kami hitung bersama lagi, mana yang prioritas didahulukan,” ujar Bupati Sugiri, Kamis (23/10/2025).
Kang Giri—sapaan akrabnya—mengungkapkan, Pemkab akan menunda sejumlah program tersier yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memilih mengamankan tiga sektor vital: infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dinilai sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup warga Ponorogo.
“Program kami yakin masih bisa dijalankan, walaupun DAU juga terpangkas cukup besar,” katanya.
Selain melakukan efisiensi pada belanja nonprioritas, Pemkab juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu ditempuh melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal, serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah.
Namun, Kang Giri memastikan langkah peningkatan PAD dilakukan dengan mempertimbangkan daya tahan masyarakat.
“Tentu kami lakukan secara arif dan tidak mencekik rakyat,” tegasnya.
Kang Giri menambahkan, pengalaman menghadapi refocusing anggaran saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Ponorogo. Pemerintah daerah telah terbiasa melakukan rasionalisasi fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tahun depan, mengingat masih banyak program pembangunan yang belum tuntas.
“Kami tidak protes, tapi kami berdoa dari jauh semoga Allah dengar dan Pak Menteri juga dengar, tidak jadi dipotong,” ujarnya lirih.
Dengan komitmen menjaga keberlanjutan program pro rakyat, Pemkab Ponorogo menunjukkan bahwa di tengah tekanan fiskal nasional, kebijakan daerah tetap berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. [end/beq]
