Xcloud.id

kab/kota: Ponorogo

  • Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.

    Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. 

    Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.

    Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak. 

    Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.

    Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
    UMP 2025

    PROVINSI

    UMP 2025

    Aceh

    Rp3.685.615

    Sumatera Utara

    Rp2.992.599

    Sumatera Barat

    Rp2.994.193

    Sumatera Selatan

    Rp3.681.570

    Kepulauan Riau

    Rp3.623.653

    Riau

    Rp3.508.775

    Lampung

    Rp2.893.069

    Bengkulu

    Rp2.670.039

    Jambi

    Rp3.234.533

    Kepulauan Bangka Belitung

    Rp3.876.600

    Banten

    Rp2.905.119

    DKI Jakarta

    Rp5.396.760

    Jawa Barat

    Rp2.191.232

    Jawa Tengah

    Rp2.169.348

    Daerah Istimewa Yogyakarta

    Rp2.264.080

    Jawa Timur

    Rp2.305.984

    Bali

    Rp2.996.560

    Nusa Tenggara Barat

    Rp2.602.931

    Nusa Tenggara Timur

    Rp2.328.969

    Kalimantan Barat

    Rp2.878.286

    Kalimantan Tengah

    Rp3.473.621

    Kalimantan Selatan

    Rp3.496.194

    Kalimantan Utara

    Rp3.580.160

    Kalimantan Timur

    Rp3.579.313

    Sulawesi Utara

    Rp3.775.425

    Sulawesi Tengah

    2.914.583

    Sulawesi Tenggara

    Rp3.073.551

    Sulawesi Selatan

    Rp3.657.527

    Sulawesi Barat

    Rp3.104.430

    Gorontalo

    Rp3.221.731

    Maluku Utara

    Rp3.408.000

    Maluku

    Rp3.141.699

    Papua

    Rp4.285.848

    Papua Barat

    Rp3.615.000

    Papua Tengah

    Rp4.285.848

    Papua Barat Daya

    Rp3.615.000

    Papua Pegunungan

    Rp4.285.848

    Papua Selatan

    Rp4.285.848

    UMK Jawa Timur

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Timur: 2,305,985
    Pacitan
    2,364,287

    Ponorogo
    2,402,959

    Trenggalek
    2,378,784

    Tulungagung
    2,470,800

    Blitar
    2,413,974

    Kediri
    2,492,811

    Malang
    3,553,530

    Lumajang
    2,429,764

    Jember
    2,838,642

    Banyuwangi
    2,810,139

    Bondowoso
    2,347,359

    Situbondo
    2,335,209

    Probolinggo
    2,989,407

    Pasuruan
    4,866,890

    Sidoarjo
    4,870,511

    Mojokerto
    4,856,026

    Jombang
    3,137,004

    Nganjuk
    2,405,255

    Madiun
    2,400,321

    Magetan
    2,406,719

    Ngawi
    2,397,928

    Bojonegoro
    2,525,132

    Tuban
    3,050,400

    Lamongan
    3,012,164

    Gresik
    4,874,133

    Bangkalan
    2,397,550

    Sampang
    2,335,661

    Pamekasan
    2,376,614

    Sumenep
    2,406,551

    Kota Kediri
    2,572,361

    Kota Blitar
    2,481,450

    Kota Malang
    3,507,693

    Kota Probolinggo
    2,876,657

    Kota Pasuruan
    3,358,557

    Kota Mojokerto
    3,031,000

    Kota Madiun
    2,422,105

    Kota Surabaya
    4,961,753

    Kota Batu
    3,360,466

    UMK Banten

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Banten: 2,905,119
    Pandeglang
    3,206,640

    Lebak
    3,172,384

    Tangerang
    4,901,117

    Serang
    4,857,353

    Kota Tangerang
    5,069,708

    Kota Cilegon
    5,128,084

    Kota Serang
    4,418,261

    Kota Tangsel
    4,974,392

    UMK Jawa Barat

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Barat: 2,191,232
    Kota Depok
    5,195,722

    Bogor
    4,877,211

    Sukabumi
    3,604,483

    Cianjur
    3,104,584

    Bandung
    3,757,285

    Garut
    2,328,555

    Tasikmalaya
    2,699,992

    Ciamis
    2,225,279

    Kuningan
    2,209,519

    Cirebon
    2,681,382

    Majalengka
    2,404,633

    Sumedang
    3,732,088

    Indramayu
    2,794,237

    Subang
    3,508,626

    Purwakarta
    4,792,253

    Karawang
    5,599,593

    Bekasi
    5,558,515

    Bandung Barat
    3,736,741

    Pangandaran
    2,221,724

    Kota Bogor
    5,126,897

    Kota Sukabumi
    3,018,635

    Kota Bandung
    4,482,914

    Kota Cirebon
    2,697,685

    Kota Bekasi
    5,690,753

    Kota Cimahi
    3,863,692

    Kota Tasikmalaya
    2,801,963

    Kota Banjar
    2,204,754

    UMK Jawa Tengah

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Tengah: 2,169,349
    Cilacap
    2,640,248

    Banyumas
    2,338,410

    Purbalingga
    2,338,283

    Banjarnegara
    2,170,475

    Kebumen
    2,259,873

    Purworejo
    2,265,937

    Wonosobo
    2,299,521

    Magelang
    2,467,488

    Boyolali
    2,396,598

    Klaten
    2,389,872

    Sukoharjo
    2,359,488

    Wonogiri
    2,180,587

    Karanganyar
    2,437,110

    Sragen
    2,182,200

    Grobogan
    2,254,089

    Blora
    2,238,431

    Rembang
    2,236,169

    Pati
    2,332,350

    Kudus
    2,680,485

    Jepara
    2,610,224

    Demak
    2,940,716

    Semarang
    2,750,136

    Temanggung
    2,246,850

    Kendal
    2,783,455

    Batang
    2,534,382

    Pekalongan
    2,486,653

    Pemalang
    2,296,140

    Tegal
    2,333,586

    Brebes
    2,239,801

    Kota Magelang
    2,281,230

    Kota Surakarta
    2,416,560

    Kota Salatiga
    2,533,583

    Kota Semarang
    3,454,827

    Kota Pekalongan
    2,545,138

    Kota Tegal

    2,376,684

    UMK Yogyakarta

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    DIY: 2,264,081
    Kulon Progo
    2,351,240

    Bantul
    2,360,533

    Gunung Kidul
    2,330,264

    Sleman
    2,466,515

    Kota Yogyakarta
    2,655,042

    Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah

  • Geledah Kantor DPUPKP Ponorogo, Kadis: Materinya Tanya ke KPK

    Geledah Kantor DPUPKP Ponorogo, Kadis: Materinya Tanya ke KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo. Kamis (13/11/2025) sore, sekitar pukul 16.00 WIB, tim penyidik lembaga antirasuah itu tampak keluar dari gedung dinas tersebut sambil membawa tiga koper berisi dokumen.

    Pantauan di lokasi, satu koper pertama dibawa oleh penyidik laki-laki. Tak lama, dua penyidik perempuan turut keluar, masing-masing menenteng satu koper. Ketiga koper itu kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil hitam berpelat dinas. Tanpa sepatah kata pun, para penyidik itu segera masuk ke tiga unit Toyota Innova hitam yang telah menunggu di halaman kantor.

    Suasana yang semula tegang berubah sedikit cair ketika Kepala Dinas PUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, keluar menemui puluhan awak media yang telah menunggu sejak pagi. Jamus mengaku bahwa selama sekitar lima jam proses penggeledahan berlangsung, pihaknya bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh berkas yang diminta penyidik KPK.

    “Insyallah kita bantu sepenuhnya. Beliau-beliau (para penyidik-red) sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan dan selesai,” ujar Jamus dengan nada tenang.

    Meski demikian, Jamus enggan menjelaskan lebih jauh terkait isi berkas yang dibawa. Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan dan memilih tidak berspekulasi terkait materi pemeriksaan.

    “Materinya apa ya tanya ke KPK. Pada prinsipnya kami menghormati proses ini dan membantu sepenuhnya proses hukum yang ada ini, dan untuk selebihnya silakan bertanya ke KPK,” tambahnya sembari tersenyum tipis.

    Jamus juga menampik bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek Monumen Reog yang berlokasi di Gunung Gamping, Kecamatan Sampung. “Kita tidak ada hubungannya sama itu (Monumen Reog-red). Proses berikutnya, ya menunggu dong berikutnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, tim penyidik KPK telah tiga hari berturut-turut melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Ponorogo. Setelah memeriksa kantor Bupati dan Sekretariat Daerah, giliran DPUPKP Ponorogo menjadi lokasi lanjutan pengumpulan dokumen. Sekitar pukul 10.45 WIB, tiga mobil Toyota Innova hitam memasuki halaman kantor yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.

    Kehadiran tim KPK itu dikawal ketat oleh polisi bersenjata lengkap. Petugas kepolisian menutup akses keluar-masuk kantor sementara waktu, memberi ruang bagi para penyidik yang menyisir ruang sekretariat hingga beberapa ruangan teknis lainnya. Aktivitas pegawai di kantor tersebut sempat terhenti beberapa saat.

    Langkah KPK ini menambah panjang rangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Ponorogo. [end/suf]

  • KPK Endus Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo

    KPK Endus Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Perdaban (MRMP) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    “Ini masih pendalaman, karena ada informasi dan petunjuk lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Dugaan ini setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo pekan lalu. Menurutnya, melalui operasi senyap berbagai informasi lainnya dapat terkuak dan didalami oleh penyidik KPK.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu sempat menyinggung terkait dugaan korupsi Museum Reog di Kabupaten Ponorogo. 

    “Tidak hanya museum reog saja, setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami terkait hal-hal tersebut, penyimpangan-penyimpangannya, bersamaan dengan kami melakukan penyidikan terkait dengan OTT pada kali ini,” kata Asep, Minggu (9/11/2025).

    Asep menyampaikan dugaan ini akan didalami bersamaan dengan dugaan korupsi tiga klaster yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yakni suap pengkondisian jabatan dan proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, serta gratifikasi.

    Sugiri bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK.

    Pada kasus suap jabatan, Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

    Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Uang tersebut agar Yunus tetap menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

    Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

    Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

  • Indah Bekti Pertiwi Gugat Cerai Suami di Tengah Kasus KPK Ponorogo

    Indah Bekti Pertiwi Gugat Cerai Suami di Tengah Kasus KPK Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Badai yang menimpa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lewat dugaan kasus suap dan gratifikasi tampaknya ikut menyeret sejumlah nama lain dalam pusarannya. Salah satu yang kembali mencuri perhatian publik adalah Indah Bekti Pertiwi (IBP), sosok perempuan yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai teman dekat Direktur RSUD dr Harjono, Yunus Mahatma.

    Namun kali ini, bukan soal politik atau proyek, melainkan urusan pribadi — gugatan cerai terhadap suaminya sendiri.

    Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat, perkara perceraian itu terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo dengan Nomor 1623/Pdt.G/2025/PA.PO. Gugatan tersebut diajukan oleh Indah terhadap suaminya berinisial PU pada 29 Oktober 2025, dan telah melalui dua kali persidangan, masing-masing pada 6 dan 12 November 2025.

    Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara PA Ponorogo, Maftuh Basuni, yang membenarkan bahwa perkara tersebut memang tengah berjalan di lembaganya. “Benar, yang bersangkutan sudah mendaftarkan perkara. Namun untuk lebih lanjut kami belum bisa berkomentar karena perkara tersebut masih dalam proses,” kata Maftuh, Kamis (13/11/2025).

    Maftuh menegaskan, perkara perceraian merupakan sidang tertutup sehingga detail isinya tidak dapat diakses oleh pihak luar. Penegasan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi liar di media sosial yang mulai ramai membicarakan alasan perceraian Indah.

    Nama Indah Bekti Pertiwi sendiri sudah lama menghiasi ruang publik Ponorogo, terutama setelah turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat, 7 November 2025.

    Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Indah memiliki peran penting dalam pencarian dana sebesar Rp500 juta bersama seorang pegawai bank bernama Endrika (ED).

    Dana itulah yang kemudian terendus tim KPK dan menjadi pintu masuk OTT. Indah pun disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci yang dapat membuka benang merah dugaan praktik gratifikasi di Ponorogo. Meski status hukumnya masih sebagai saksi, sorotan publik terhadap dirinya seolah tak kunjung reda. (end/kun)

  • Hari Ketiga di Ponorogo, KPK Geledah Kantor DPUPKP

    Hari Ketiga di Ponorogo, KPK Geledah Kantor DPUPKP

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya belum menuntaskan rangkaian penggeledahan di Ponorogo. Memasuki hari ketiga di Bumi Reog, penyidik lembaga antirasuah itu kembali menyasar salah satu dinas teknis strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, pada Rabu (13/11/2025).

    Sekitar pukul 10.45 WIB, tiga unit mobil Toyota Innova hitam masuk ke halaman kantor DPUPKP yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Seperti dua hari sebelumnya, kedatangan tim KPK mendapat pengamanan ketat dari personel kepolisian bersenjata lengkap.

    Beberapa polisi langsung mengamankan akses keluar-masuk kantor, sementara para penyidik KPK bergerak menuju ruang sekretariat dan sejumlah ruangan lainnya. Aktivitas di lingkungan kantor DPUPKP mendadak berhenti sesaat.

    Hingga berita ini ditulis, proses penggeledahan masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai dokumen atau barang bukti apa saja yang menjadi sasaran.

    Namun dari pola penggeledahan sebelumnya, kuat dugaan bahwa langkah ini masih berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dan tata kelola keuangan daerah Ponorogo.

    Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, penyidik KPK telah menyisir sejumlah lokasi penting, termasuk ruang kerja Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah, dan kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora).

    Publik Ponorogo kini menunggu kelanjutan dari penggeledahan maraton yang dilakukan KPK selama tiga hari terakhir. Langkah tegas lembaga antirasuah ini diharapkan mampu membuka tabir dugaan praktik korupsi di tubuh pemerintah daerah, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur agar bekerja lebih transparan dan akuntabel. [end/beq]

  • Akun Selebgram Ponorogo Indah Bekti Pertiwi Dikunci Usai Namanya Disebut KPK

    Akun Selebgram Ponorogo Indah Bekti Pertiwi Dikunci Usai Namanya Disebut KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Akun Instagram milik selebgram asal Ponorogo, Indah Bekti Pertiwi (IBP), mendadak dikunci setelah namanya disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat setempat.

    Pantauan beritajatim.com pada Kamis (13/11/2025), akun Instagram @indah_bekti_pertiwi dengan pengikut sekitar 14 ribu orang kini sudah tidak dapat diakses publik alias diprivat.

    Langkah ini dilakukan tak lama setelah KPK mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Indah Bekti Pertiwi yang disebut sebagai “teman dekat” Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono, yang kini juga telah berstatus tersangka.

    Sebelumnya, penyidik KPK juga menggeledah rumah mewah milik Indah Bekti Pertiwi di Jalan Kawung, Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo, pada Rabu (12/11/2025) sore.

    Penggeledahan itu dilakukan setelah tim KPK memeriksa kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan pada 7 November 2025, dengan mengamankan 13 orang, termasuk Indah Bekti Pertiwi.

    “Maka pada tanggal 7 November 2025, teman dekat YUM (Yunus Mahatma) yaitu saudari IBP (Indah Bekti Pertiwi) berkoordinasi dengan Saudari ED (Endrika), selaku pegawai Bank Jatim, untuk mencairkan uang Rp500 juta,” kata Asep Guntur dalam keterangannya di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Yunus Mahatma, serta Sucipto dari pihak swasta.

    Sumber beritajatim.com menyebutkan, selain terseret kasus korupsi, Indah Bekti Pertiwi juga tengah menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Ponorogo.

    Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak IBP terkait kasus maupun kondisi rumah tangganya.

    KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana dalam kasus tersebut, termasuk dugaan peran sejumlah pihak non-pemerintah yang diduga membantu proses pencairan dan penggunaan uang hasil korupsi. (ted)

  • Cuaca Hari Ini, 13 November 2025: Hujan Ringan Guyur Ngawi dan Magetan, Ponorogo Stabil

    Cuaca Hari Ini, 13 November 2025: Hujan Ringan Guyur Ngawi dan Magetan, Ponorogo Stabil

    Surabaya (beritajatim.com) – Cuaca di wilayah barat Jawa Timur diperkirakan akan berjalan cukup tenang pada Kamis, 13 November 2025. Berdasarkan laporan BMKG Juanda, tiga daerah yakni Ngawi, Magetan, dan Ponorogo diprediksi akan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa titik. Meskipun cuaca relatif stabil, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama pada siang hingga sore hari.

    Menurut prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr., kondisi cuaca hari ini masih dalam kategori aman.

    “Sebagian besar wilayah Mataraman bagian barat cenderung berawan. Namun, potensi hujan ringan tetap ada di siang hari, khususnya di Ngawi dan Magetan,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan, bahwa Ponorogo akan mengalami kondisi cuaca yang lebih stabil dibanding dua wilayah lainnya.

    Untuk wilayah Ngawi, awan akan menyelimuti langit sejak pagi pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Memasuki siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, hujan ringan diperkirakan turun dengan durasi singkat.

    Setelah itu, langit kembali berawan hingga malam sekitar pukul 22.00 WIB. Suhu udara di Ngawi berkisar antara 22–28 derajat Celcius, dengan kelembapan mencapai 71–98 persen, serta angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 13,8 km/jam.

    Sementara Magetan akan mengalami cuaca serupa. Wilayah ini berpotensi berawan di pagi hari dan diguyur hujan ringan saat siang. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 22–28 derajat Celcius, dengan kelembapan 65–92 persen dan angin berembus dari arah selatan sekitar 13 km/jam.

    “Kondisi hujan di Magetan bersifat lokal dan tidak berlangsung lama,” kata Oky menambahkan.

    Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, Ponorogo diperkirakan akan berawan dari pagi hingga malam hari tanpa adanya potensi hujan. Suhu udara di Ponorogo cukup hangat, yakni antara 22–31 derajat Celcius, dengan kelembapan 58–93 persen dan kecepatan angin dari arah timur sekitar 16,9 km/jam.

    BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan pembaruan informasi cuaca harian agar dapat mengatur aktivitas dengan lebih aman.

    “Kami terus memantau perkembangan cuaca, dan sejauh ini kondisi masih tergolong stabil,” tutup Oky. [mnd/aje]

  • Rumah Mewah ‘Teman Dekat’ Direktur RSUD Ponorogo Ikut Digeledah KPK

    Rumah Mewah ‘Teman Dekat’ Direktur RSUD Ponorogo Ikut Digeledah KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Bukan hanya dokumen yang dikejar, mungkin jejak perasaan juga turut terendus dalam operasi senyap KPK kali ini di Bumi Reog.

    Ya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggeledah berbagai tempat di Ponorogo. Tempat-tempat yang digeledah, patut diduga masih berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret Bupati Sugiri Sancoko jadi tersangka.

    Salah satunya menggeledah rumah mewah dari Indah Bekti Pertiwi (IBP), yang dalam rilis KPK disebut sebagai ‘teman dekat’ dari Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono yang kini statusnya juga sebagai tersangka.

    Penggeledahan di rumah gedong yang berada di Jalan Kawung Kelurahan Ronowijayan tersebut, dilakukan penyidik KPK usai menggeledah kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo pada Rabu (12/11/2025) sore.

    Dalam pemaparan KPK beberapa waktu yang lalu, IBP berkoordinasi dengan Endrika selaku pegawai bank, untuk mencairkan uang senilai Rp500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan direktur Yunus Mahatma kepala Bupati Sugiri melalui Ninik yang merupakan kerabat sang bupati.

    Plt Deputi Pendindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menyatakan tangkap tangan dilakukan pada 7 November lalu dengan mengamankan 13 orang salah satunya Indah Bekti Pertiwi (IBP).

    “Maka pada tanggal 7 November 2025, teman dekat YUM (Yunus Mahatma) yaitu saudari IBP (Indah Bekti Pertiwi) berkoordinasi dengan Saudari ED (Endrika) selaku pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang Rp500 juta” kata Asep Guntur dalam keterangan di gedung KPK Jakarta beberapa waktu lalu.

    IBP menjadi salah satu dari 13 orang yang diamankan dalam OTT KPK beberapa waktu yang lalu. Dari jumlah itu, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Bupati Sugiri, Sekda Agus Pramono, Direktur Yunus dan Sucipto (pihak swasta). (end/ted)

  • KPK 5 Jam Geledah Disbudparpora Ponorogo, Begini Kata Pejabat Pemkab

    KPK 5 Jam Geledah Disbudparpora Ponorogo, Begini Kata Pejabat Pemkab

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya pemberantasan korupsi di Ponorogo terus berlanjut. Setelah menyisir ruang kerja Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda), serta rumah dinas Pringgitan dan rumah salah satu kerabat bupati di Desa Ngunut Kecamatam Babadan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak ke kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo.

    Pantauan di lapangan, tim antikorupsi itu tiba pada hari Rabu (12/11/2025) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang menggunakan tiga mobil, langsung menuju salah satu ruangan di lantai bawah gedung yang berada di Jalan Pramuka tersebut. Proses penggeledahan berlangsung kurang lebih 5 jam, sebelum akhirnya para penyidik keluar dari lokasi sekitar pukul 16.15 WIB.

    Dari sumber internal lingkungan Pemkab Ponorogo, penggeledahan kali ini disebut menyasar bidang kebudayaan. Saat meninggalkan gedung, tim KPK terlihat membawa tiga koper besar yang diduga berisi berbagai dokumen penting.

    Kepala Disbudparpora Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Dia menegaskan pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka dalam memenuhi permintaan penyidik.

    “Kami proaktif, kami layani apa yang diminta penyidik. Semua berkas dan keterangan yang dibutuhkan sudah kami berikan ke KPK,” kata Judha, Rabu sore.

    Menurutnya, berbagai dokumen diserahkan sesuai permintaan penyidik. Dirinya mengaku tidak dapat merinci secara detail, berkas apa saja yang diambil. Sebab jumlahnya cukup banyak.

    “Yang diminta macam-macam, berkasnya banyak sekali, saya tidak hapal satu per satu. Tapi semua kami cukupi dan layani dengan baik,” katanya.

    Soal kemungkinan keterkaitan penggeledahan itu dengan proyek monumen atau kegiatan di bidang kebudayaan, Judha menegaskan belum ada informasi pasti dari penyidik.

    “Materi itu sepenuhnya wewenang penyidik KPK. Kami belum mendapat petunjuk lebih lanjut. Hari ini hanya penggeledahan dan penyitaan saja,” jelasnya.

    Seperti diketahui, penggeledahan di kantor Disbudparpora ini merupakan rangkaian lanjutan dari operasi KPK di lingkungan Pemkab Ponorogo sejak awal pekan ini. Langkah tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai hasil dan tujuan penggeledahan di kantor Disbudparpora tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa penyidik tengah memeriksa proyek-proyek kebudayaan yang didanai APBD. (end/but)

  • KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkab Ponorogo, Sita Uang dan Dokumen Terkait Kasus Suap Bupati Sugiri

    KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkab Ponorogo, Sita Uang dan Dokumen Terkait Kasus Suap Bupati Sugiri

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, untuk periode 2021–2025 dan 2025–2030. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah uang, dokumen, serta barang bukti elektronik.

    “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan jabatan, suap proyek pengadaan, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Selasa (11/11/2025), penyidik melakukan penggeledahan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

    Penggeledahan berlangsung di enam lokasi berbeda, antara lain rumah dinas bupati, rumah tersangka Sucipto (pihak swasta rekanan RSUD), kantor bupati, kantor sekda, kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta rumah Elly Widodo yang merupakan adik Bupati Ponorogo.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Selain itu, di rumah dinas bupati juga ditemukan barang bukti uang. Namun, KPK belum merinci jumlah uang yang disita.

    “Barang bukti yang diamankan akan menjadi petunjuk bagi penyidik dalam proses penanganan perkara ini,” ujar Budi.

    Ia menegaskan, penggeledahan merupakan tindakan hukum yang sah sebagai bagian dari proses penyidikan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “KPK mengimbau agar para pihak bersikap kooperatif dan masyarakat Ponorogo terus mendukung efektivitas penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi ini,” tambahnya.

    Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) dan Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain keduanya, turut ditetapkan tersangka lainnya, yakni Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM), dan Sucipto (SC), pihak swasta rekanan RSUD.

    Keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama sejak 8 November hingga 27 November 2025 di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.

    KPK mengungkapkan, perkara yang menjerat Sugiri terbagi dalam tiga klaster, yaitu suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi lainnya.

    Dalam kasus tersebut, Sugiri diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) untuk proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo. Ia juga diduga bersama Direktur RSUD Yunus Mahatma melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, dalam pengurusan jabatan, Yunus diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 13 UU TPK. Adapun Sugiri bersama Sekda Agus Pramono juga diduga melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [hen/beq]