kab/kota: Pondok Labu

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak banyak melewati Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November mendatang.

    “Kami sedang memikirkan, hari ini kebetulan nanti jam 2, rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja atau tidak lengkap.

    Dia mengaku sudah sempat merasakan padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut saat mencoba melewati TB Simatupang bersama supirnya tanpa dikawal.

    “Sehingga saya tahu banget persoalan yang ada, termasuk titik-titik kemacetan yang parah. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada PAM JAYA, PAL JAYA, Dinas Sumber Daya Air untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan bedengnya nggak boleh lagi yang terlalu luas,” tutur Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Rencana pemanfaatan trotoar itu sempat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan imbas proyek galian yang sedang berlangsung.

    Menurut dia, rencana pemangkasan trotoar itu merupakan salah satu alternatif solusi terkait rekayasa lalu lintas di jalan tersebut. Trotoar yang dimaksud itu pun berada di area galian PAL Jaya Manhole section 4, tepatnya di Jalan TB Simatupang sisi selatan, seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

    Selain pemangkasan trotoar, Dishub juga mengusulkan sejumlah opsi lainnya, antara lain pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah serta pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati-TB Simatupang.

    Namun setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar itu dinyatakan tidak memungkinkan.

    Berdasarkan hasil evaluasi teknis, lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar yang dipenuhi dengan jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.

    Namun meskipun rencana pemangkasan trotoar itu batal dilakukan, Pemprov DKI tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan tersebut tidak semakin parah.

    Beberapa langkah darurat yang dilakukan, antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, serta menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang semula diajukan untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL Jaya).
    “Rencana pemangkasan sementara trotoar yang berada pada galian PAL Jaya manhole section 4 setelah dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Bina Marga tidak dapat dilaksanakan,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
    Syafrin menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena kondisi eksisting trotoar yang tersisa kurang dari satu meter.
    Selain itu, di sepanjang jalur tersebut terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dengan metode konstruksi sementara.
    Adapun trotoar yang dimaksud berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, tepatnya dari seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat–Jalan TB Simatupang.
    Rencana detour dengan memangkas trotoar merupakan salah satu dari sejumlah opsi yang sempat diusulkan untuk meningkatkan kapasitas jalan.
    “Usulan lain untuk pengalihan akses exit pintu tol Cipete-Pondok Labu dialihkan ke exit tol Lebak Bulus/Pondok Indah, juga diusulkan untuk pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di jalan RS Fatmawati-TB Simatupang,” ungkap Syafrin.
    Meski pemangkasan trotoar dibatalkan, Dishub bersama kontraktor proyek sudah mengambil langkah darurat untuk mengurangi kemacetan.
    Antara lain dengan mengecilkan area pagar proyek dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah pekerja dan jam kerja agar pengerjaan lebih cepat, serta menambah petugas lapangan untuk mengatur lalu lintas.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemangkasan trotoar di TB Simatupang hanya berlaku di tujuh titik kecil yang memang sudah terganggu proyek pembangunan.
    Ia menyebut langkah itu hanya sementara.
    “Mohon untuk jangan di-clickbait yang trotoar untuk dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik yang pendek-pendek, dan disitulah ada pembangunan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/5/2025).
    Pramono menegaskan, trotoar di titik yang dipangkas sejatinya memang sudah tidak bisa digunakan akibat pembangunan.
    “Trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sudah dibangun. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk lalu lintas. Ini hanya temporari, mengurangi kemacetan sehingga dilakukan rekayasa,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang

    Ilustrasi – Bus Transjakarta. PT Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh pelanggan yang beraktivitas di wilayah tersebut. ANTARA/HO-PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)

    Transjakarta tambah bus yang lewati Jalan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:10 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan 14 unit bus tambahan di beberapa rute yang melewati Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menjadi pilihan masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu.

    “Untuk kenyamanan di jalan, khususnya di sekitar TB Simatupang, kami mengajak masyarakat menggunakan layanan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Senin.

    Saat ini, Transjakarta mengoperasikan 17 rute yang melintasi Jalan TB Simatupang dan bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang beraktivitas di kawasan tersebut.

    Ke- 17 rute yang dioperasikan ini terdiri dari layanan Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, royaltrans dan Mikrotrans. BRT terdiri dari Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru).

    Lalu, non-BRT, yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Sawangan-Lebak Bulus via tol Desari), 7A (Kampung Rambutan-Lebak Bulus) e7E (Kampung Rambutan – Ragunan).

    Kemudian, S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Senen-Lebak Bulus) dan 1E (Pondok Labu-Blok M).

    Berikutnya Royaltrans S21 (Terminal BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus) dan S31 (Bintaro-Fatmawati).

    Sementara untuk Mikrotrans, yaitu JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Terminal Lebak Bulus-Terminal Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran Lama) dan JAK 31 (Blok M-Andara).

    Transjakarta bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran petugas di jalur sebagai upaya mendukung pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur dan mengatasi kepadatan di sekitar TB Simatupang.

    Terdapat tujuh titik yang menjadi konsentrasi Transjakarta dan sudah ditempatkan petugas pada pukul 06.00- 22.00 WIB, di antaranya lampu merah (traffic light) Fatmawati arah Pasar Rebo, tikungan Selapa arah Pondok Pinang dan lampu merah Pondok Pinang.

    Lalu lampu merah Simpang Ragunan arah Pasar Rebo, Simpang Ragunan arah Lebak Bulus, Cilandak KKO arah Lebak Bulus dan Cilandak Arah Pasar Rebo

    “Selain itu bus yang dioperasikan kerap dilakukan penjagaan terkait jeda waktu tunggu atau ‘headway’,” ujar Ayu.

    Sumber : Antara

  • Jaksel tawarkan sewa lapak gratis bagi pedagang Barito yang direlokasi

    Jaksel tawarkan sewa lapak gratis bagi pedagang Barito yang direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menawarkan sewa lapak gratis selama tiga bulan bagi pedagang di lokasi sementara (loksem) Barito yang direlokasi ke sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.

    “Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan penawaran kepada para pedagang Barito untuk memilih lokasi pasar yang diinginkan dengan menggratiskan sewa lapak pasar selama tiga bulan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan penawaran tersebut bertujuan membantu para pedagang tetap dapat mencari nafkah sembari menunggu lokasi usaha di Lenteng Agung selesai dibangun.

    Pihaknya pun menegaskan untuk terus berkomitmen membantu para pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak dan sesuai.

    “Silahkan pedagang pilih pasar mana yang menurut mereka representatif. Selama pasarnya di bawah naungan PD Pasar Jaya, kita akan bantu fasilitasi,” ujar Anwar.

    Tak sekedar pemindahan lokasi, Pemkot Jaksel juga bersedia membantu pedagang untuk memindahkan barang-barang mereka ke lokasi yang diinginkan dengan menggunakan fasilitas dari pemerintah.

    Maka dari itu, dia meminta agar para pedagang berkomitmen dengan perjanjian tertulis yang sudah ditandatangani pada 28 Juli 2025, yang menyatakan bahwa pedagang bersedia secara sukarela mengosongkan kios dengan batas waktu Minggu (3/8) pukul 23.00 WIB.

    “Kemudian, pedagang menyatakan bersedia menunggu proses pembangunan kios-kios di kawasan Lenteng Agung hingga selesai dan siap digunakan untuk berjualan,” ucap Anwar.

    Sebelumya, Pemkot Jaksel telah melakukan sosialisasi dan mengimbau pedagang di loksem Barito agar mengosongkan kios mereka secara sukarela untuk dilakukan penataan.

    Para pedagang kemudian diberikan pilihan lokasi pindah sementara ke sejumlah pasar binaan Perumda Pasar Jaya, antara lain di Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Relokasi tersebut berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggabungkan tiga taman di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat menjadi Taman Utama ASEAN, yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Agustus 2025

    Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru Megapolitan 5 Agustus 2025

    Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu hingga Minggu (3/8/2025) kepada para pedagang Pasar Barito untuk mengosongkan kios mereka.
    Namun, sehari setelah tenggat waktu pengosongan, sejumlah pedagang masih beraktivitas seperti biasa. Mereka bersikeras menolak relokasi, baik ke salah satu pasar milik PD Pasar Jaya maupun ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Salah satunya Yati (60), pemilik warung bakso. Ia sengaja membuka warungnya lebih pagi meski pengunjung sepi sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pedagang.
    “Untuk memperjuangkan tempat ini, untuk solidaritas juga buat pedagang yang lain, makanya saya buka dari pagi sekalian,” ujar Yati saat ditemui
    Kompas.com
    di lapaknya, Senin (4/8/2025).
    Yati biasanya membuka warung pukul 14.00 WIB. Namun, pada Senin kemarin ia berangkat dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, lebih pagi dan sudah berjualan pukul 09.00 WIB.
    “Ada yang ngosongin, rata-rata mereka takut, karena selama mereka dagang enggak pernah ada konflik, tiba-tiba dihadapin sama yang kayak begini, jadinya ya takut, enggak bisa disalahin juga,” ujarnya.
    sebagian besar pedagang memilih bertahan karena mempersoalkan lokasi baru di Lenteng Agung, Jagakarsa, yang masih berupa lahan kosong.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , lahan seluas 7.000 meter persegi itu memang belum dibangun apa-apa. Permukaannya tak rata, hanya menyisakan lantai bekas gedung perkantoran di bagian depan.
    Plang putih besar terpasang di sana, bertuliskan rencana pembangunan Kantor Satpol PP Jagakarsa.
    Sementara itu, bekas bangunan indekos di bagian belakang sudah tak ada. Lahan di bagian bawah masih ditumbuhi rerumputan dan beberapa pohon.
    Di ujung kanan terdapat lapangan olahraga milik warga, sementara di ujung kiri ada kebun yang dirawat ibu-ibu PKK RW 007 Lenteng Agung.
    Oleh karena itu, tak heran apabila pedagang menolak direlokasi ke tempat yang berlokasi di sisi timur Stasiun Lenteng Agung. Mereka juga tak tahu kapan bisa pindah ke sana karena belum adanya bangunan yang bisa mereka gunakan.
    “Harusnya dari sebelum digembar-gembor itu sudah ada pembangunannya, pedagang tinggal ngisi, bukannya masih hutan begitu,” kata Yati.
    Pemkot Jakarta Selatan memberikan sejumlah opsi relokasi sementara untuk para pedagang sembari menunggu pasar baru di Lenteng Agung dibangun, antara lain Mampang Prapatan, Pondok Labu, Pondok Indah, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama.
    Namun, setelah meninjau, pedagang menilai fasilitas pasar tersebut kurang memadai, apalagi bagi pedagang lanjut usia (lansia).
    Yati mengatakan, di Pasar Jaya Mampang Prapatan, kios berada di lantai dua, sedangkan toilet hanya di lantai satu. Hal ini dinilai menyulitkan pedagang karena harus mengangkut air melalui tangga ke lantai atas.
    “Minimal toilet lah, supaya enggak susah naik-naik bawa air, di sini kan banyak yang sepuh pedagangnya,” ucap Yati.
    Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Burung Barito, Karno (64), menjelaskan, para pedagang kerap membawa barang berat. Fasilitas berupa tangga dinilai tidak memadai bagi pedagang lansia.
    “Kalau yang sudah disurvei, posisinya itu ada di lantai 2 atau 3. Kalau kayak saya, disuruh angkat-angkat pasir kucing keburu pingsan ya,” tutur Karno.
    Advokat dari Solidaritas Pemasok dan Pedagang Pasar (SP3), Doly Daely, menilai karakteristik Pasar Jaya tidak cocok dengan komoditas pedagang Pasar Barito yang menjual hewan dan perlengkapannya.
    “Di Pasar Jaya itu identiknya kan para pedagang sembako. Bagaimana kami mencampurkan pedagang sembako dengan pedagang burung? Nah itu,” kata Doly.
    Saat pedagang masih beraktivitas, sejumlah petugas Kelurahan Pela Mampang mendatangi kios mereka untuk meminta tanda tangan persetujuan pengosongan.
    Awalnya dua petugas meminta pedagang mengisi nama dan tanda tangan di kertas kosong dengan alasan pendataan. Lalu, mereka menempelkan surat persetujuan pengosongan kios pada toko yang tutup.
    Aksi ini diketahui tim advokat. Bersama pedagang, mereka menolak. Salah satu pedagang bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui mereka.
    “Gubernur belum turun di sini, Pak! Peduliin masyarakat, Pak! Kami UMKM juga!” teriak salah satu pedagang.
    Petugas akhirnya mundur dan menghentikan kegiatan. Surat yang ditempel dicopot pedagang dan tim advokat, lalu disimpan untuk dilaporkan ke Ombudsman karena terdapat kalimat pembongkaran pasar oleh pihak kelurahan di akhir surat itu.
    “(Surat) akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Doly.
    Pedagang berharap relokasi ditunda hingga pasar baru di Lenteng Agung siap digunakan. Namun, mereka ingin tetap berdagang di Pasar Burung Barito karena nilai historis dan popularitasnya.
    Sebagai informasi, relokasi ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan Pasar Barito. Proyek ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka nantinya akan menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek taman Bendera Pusaka tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Jakarta (ANTARA) – Solidaritas Usaha Rakyat Aliansi Barito Tolak Otoriter (Suara Barito) meminta petugas gabungan untuk menunjukkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang pengosongan kios terkait relokasi dalam pembangunan Taman ASEAN.

    “SK Gubernur mohon diperlihatkan. Tunjukkan,” kata salah satu tim advokat Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (P3), Fahmi Akbar kepada petugas di kawasan Barito Jakarta Selatan, Senin.

    Fahmi menegaskan itu kepada petugas gabungan yang terdiri dari kelurahan, anggota Satpol PP, TNI dan Polri setelah tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB.

    Dia menegaskan adanya aturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

    “Padahal di dalam Undang-Undang (Nomor) 20 Tahun 2008, pemerintah wajib melindungi UMKM,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang lokasi sementara (loksem) kode JS 25, 26, dan 30 untuk secara sukarela mengosongkan kios.

    Pihaknya akan melakukan penataan dan pembongkaran di tempat itu yang merupakan aset milik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan, para pedagang di Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah menyetujui untuk dipindahkan ke lokasi sementara sejak Minggu (3/8).

    Kemudian, pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar binaan Perumda Pasar Jaya seperti di Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Untuk mendukung rencana tersebut, pedagang hewan di Pasar Barito, Jakarta Selatan, perlu direlokasi ke lokasi lain.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito

    Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito

    Satpol PP Jakarta Selatan melaksanakan apel kesiapan mendukung proses relokasi pedagang dari lokasi sementara (loksem) Barito, Jakarta, Minggu (3/8/2025). ANTARA/HO-Satpol PP Jakarta Selatan.

    Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan menyiapkan sebanyak 11 truk dan personel pengamanan untuk mendukung proses relokasi pedagang dari Lokasi Sementara (Loksem) Barito.

    “Kita siapkan 11 truk dan personil pengamanan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Nanto mengatakan persiapan itu sebagai bagian dari dukungan relokasi para pedagang di Loksem JS 25, JS 26, dan JS 30 Barito.

    Adapun jumlah personel yang dikerahkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan nantinya.

    Kemudian, pihaknya juga telah melaporkan kesiapan tersebut kepada pimpinan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    “Kita menunggu perintah pimpinan. Kita sudah siap membantu untuk perpindahan para pedagang,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan waktu sampai Minggu (3/8) agar Loksem Barito dikosongkan oleh para pedagang.

    Pemkot Jaksel pun siap membantu fasilitasi pemindahan pedagang Lokasi Sementara (Loksem) Barito ke sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.

    Pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Yakni Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Jika Loksem Barito sudah benar-benar kosong, nantinya sepenuhnya akan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

    Pasar Barito sebelumnya direnovasi dan beroperasi kembali pada 13 Oktober 2023. Tercatat sebanyak 137 kios di Pasar Barito yang terdiri dari 85 kios hewan, 18 kios buah dan 34 kios kuliner.

    Pemprov DKI Jakarta berencana menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Namun, penamaan Taman ASEAN itu batal dan akan diganti menjadi Taman Bendera Pusaka karena perlunya waktu dan birokrasi panjang antarnegara untuk bisa menggunakan nama tersebut.

    Sumber : Antara

  • Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Agustus 2025

    Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya Megapolitan 3 Agustus 2025

    Hari Ini Jadi Hari Terakhir Pasar Barito: Antara Kenangan dan Sejarah Panjangnya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hari ini, Minggu (3/8/2025), menjadi penanda akhir dari riwayat panjang
    Pasar Barito
    , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu hingga hari ini kepada para pedagang untuk mengosongkan lapak mereka.
    Hal ini seiring dengan dimulainya proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka, kawasan terbuka hijau terpadu yang mencakup Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser.
    Bagi para pedagang, Pasar Barito bukan sekadar tempat berdagang, melainkan juga rumah kedua, tempat berpuluh tahun mereka mencari nafkah dan membangun relasi sosial.
    Ibrahim, seorang pedagang ikan hias, adalah saksi hidup
    sejarah Pasar Barito
    . Ia telah berjualan di sana sejak 1980-an, meneruskan usaha yang dimulai ayahnya pada 1969.
    Ia adalah satu dari ratusan pedagang yang menggantungkan hidup di kios mungil berukuran 2,5 x 4 meter itu, tempat ia menjual ikan hias bersama adik semata wayangnya, Ai’.
    Waktu itu, pada tahun 1969, ayah Ibrahim memulai usaha dari nol dengan kios seadanya.
    Kemudian pada 1970, Pak Ali Sadikin resmikan Pasar Barito jadi pusat ikan dan bunga hingga menjadi lokasi yang ramai pengunjung.
    Dari satu kios sederhana, usaha keluarga Ibrahim tumbuh menjadi toko “Dua Bersaudara”, yang melayani pelanggan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara seperti Korea dan Jepang.
    Pasar Barito bukan hanya ruang ekonomi. Ia adalah ruang sosial, tempat warga berburu hewan peliharaan, bercengkrama, bahkan sekadar bersantai di bangku-bangku di bawah rindang pepohonan.
    “Banyak orang datang ke sini cuma lihat-lihat hewan, walau enggak beli. Gratis. Tempatnya bersih, nyaman,” tutur Dewi (45), pedagang hewan yang sudah 15 tahun berjualan di sana.
    “Sekarang mau dipindah. Takut pelanggan enggak tahu tempat baru. Ya enggak datang lagi,” imbuhnya.
    Hal serupa dikhawatirkan Bambang, pedagang pakan hewan. Ia takut relokasi ke tempat yang belum dikenal akan menghilangkan kepercayaan pelanggan yang selama ini setia.
    “Orang udah tahu kami di Barito. Kalau dipindah, mereka bingung. Akhirnya cari tempat lain,” keluhnya.
    Bagi warga dan pedagang, Barito adalah simbol keakraban, tempat rekreasi, dan denyut ekonomi lokal yang hidup.
    Pemerintah Kota Jakarta Selatan memastikan proses relokasi dilakukan secara manusiawi.
    Wali Kota Muhammad Anwar menyatakan, pihaknya siap membantu pengangkutan barang dan memberikan keleluasaan bagi pedagang memilih lokasi usaha sementara di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.
    Kawasan Jalan Raya Lenteng Agung Timur, Jagakarsa telah ditetapkan sebagai lokasi baru bagi para pedagang Pasar Barito.
    Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan menampung pedagang dari beberapa kelompok, antara lain JS 25, 26, 29, dan 96.
    Selain lapak dagang, kawasan relokasi juga akan dilengkapi kantor suku dinas terkait untuk mendukung fungsi administrasi dan pelayanan umum.
    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga menjajaki alternatif lokasi lain untuk relokasi pedagang, termasuk ke beberapa pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, seperti Pasar Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama.
    Namun, tidak semua pedagang melihat solusi ini sebagai jawaban. Ibrahim, misalnya, menolak tawaran kios di bekas Pasar Inpres Radio Dalam karena ukurannya yang hanya 2 x 2 meter tak cukup menampung puluhan akuariumnya.
    “Enggak cukup, Mas. Kami butuh ruang untuk puluhan akuarium. Bukan cuma meja dan etalase. Ini bukan jualan kaos,” ujarnya.
    Pemerintah mengalokasikan lahan relokasi di Lenteng Agung seluas 7.600 meter persegi, tetapi pembangunan diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan.
    Selama itu, pedagang harus mencari cara bertahan hidup di lokasi sementara. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan pemerintah sudah memberi solusi.
    “Data pedagang sedang dikumpulkan, dan mereka diberi kebebasan memilih pasar sementara,” ujarnya.
    Hari ini, Minggu, (3/8/2025) Barito bukan lagi pasar yang sibuk. Ia adalah tempat kenangan terakhir ditata dalam kardus, akuarium dikuras, dan senyum pelanggan berganti peluk perpisahan.
    Di antara ruang terbuka hijau dan rencana koneksi taman dengan jembatan dan
    joging track
    , ada cerita warga yang kini hanya akan menjadi kenangan.
    Relokasi Pasar Barito
    ini bukan sekadar pindah tempat, namun ini seperti melepas rumah sendiri bagi sebagian orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat

    Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat

    Ilustrasi – Pemasangan tangki septik atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Pondok Labu untuk mewujudkan Jakarta Selatan sebagai kawasan bebas BAB sembarangan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Sosialisasi stop BAB sembarangan upaya ciptakan Jakarta kota sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 12:50 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) berkomitmen untuk memperkuat sosialisasi stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) sebagai upaya menciptakan Jakarta kota sehat.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam sektor sanitasi, dan menjadikan gerakan stop buang air besar sembarangan sebagai bagian dari gerakan kolektif menuju kota sehat, tangguh dan mandiri,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Eka menyebutkan gerakan stop buang air besar sembarangan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi perubahan perilaku masyarakat dalam memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka.

    Sehingga, Pemkot Jakarta Timur akan terus melakukan edukasi, dukungan (advokasi), dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target 100 persen ODF di wilayahnya.

    Pada Kamis (3/7), Pemkot Jaktim telah melakukan sosialisasi BAB sembarangan di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas. Kegiatan itu memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya peduli stop BAB sembarangan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, yakni pemanfaatan biogas.

    Eka menilai pemahaman masyarakat terkait teknologi dapat menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jakarta Timur.

    “Perilaku buang air besar sembarangan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan dan sanitasi,” ujarnya.

    Namun, melalui pendekatan inovatif berbasis teknologi tepat guna, seperti pemanfaatan tangki septik komunal biogas dari limbah feses manusia, Pemkot Jaktim tidak hanya fokus mengatasi masalah sanitasi, tetapi juga menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

    “Sumber energi alternatif ramah lingkungan merupakan bentuk nyata dari transformasi masalah menjadi peluang dengan penggunaan teknologi biogas diterapkan secara partisipatif di masyarakat,” jelas Eka.

    Adapun kegiatan stop BAB sembarangan tersebut didukung oleh PMI Jakarta Timur, Baznas Bazis Jakarta Timur dan PT Swen Inovasi Transfer.

    Kegiatan juga menggandeng pemerintah tokoh agama, masyarakat, akademisi, dan para stakeholders dalam mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin terus menggencarkan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencegah perilaku warga yang Buang Air Besar (BAB) Sembarangan di wilayahnya.

    “Pentingnya deklarasi, kesepakatan bersama, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di lingkungannya,” kata Munjirin saat deklarasi STBM di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (19/5).

    Dia mengatakan, para ketua RW, lurah, dan camat yang telah bersama-sama mendeklarasikan STBM ini hendaknya dapat merawat dan menjaga kebersihan lingkungannya.

    Proses sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak BABS ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun.

    Adapun masyarakat yang terbukti melakukan BABS dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maupun Perda Ketertiban Umum.

    Sumber : Antara