Xcloud.id

kab/kota: Petamburan

  • Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Politik kemarin, kekompakan kabinet hingga wacana penunjukan gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo akui satu bulan pimpin kabinet bekerja dengan kompak

    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa selama satu bulan resmi dilantik menjadi Presiden, serta memimpin Kabinet Merah Putih, para menteri bekerja dengan kompak, layaknya tim sepak bola.

    “Saya merasakan satu bulan saya memimpin kabinet, kabinet saya bekerja sekarang sebagai satu tim yang sangat luar biasa, sangat baik, satu bulan, tapi saya enggak tahu bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo ingatkan uang negara berasal dari keringat ratusan juta rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan uang negara yang ada saat ini berasal dari keringat ratusan juta rakyat yang telah bekerja dengan sangat keras, sehingga harus dikelola dengan bijak.

    “Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting, Anda mengelola uang rakyat Indonesia, kita harus jaga uang rakyat, kita harus bijak, kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras,” ujar Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamen PANRB: Salah satu pilar pemerintahan bersih adalah keterbukaan

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien adalah keterbukaan informasi publik.

    Selain itu, kata dia, keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan visi Astacita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

    Selengkapnya klik di sini.

    KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui acara “Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024” memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

    “Kalau anugerah itu kan korelasinya lebih luas. Ini hanya apresiasi,” kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara tersebut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Berbiaya tinggi, PKB kaji gubernur ditunjuk langsung

    Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Selengkapnya klik di sini,

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    KIP beri apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang terapkan keterbukaan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui acara “Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024” memberikan apresiasi kepada 10 pemerintah desa yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

    “Kalau anugerah itu kan korelasinya lebih luas. Ini hanya apresiasi,” kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam acara tersebut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa apresiasi tersebut menunjukkan bahwa lembaganya tidak hanya menyasar keterbukaan informasi publik yang dilakukan badan publik. Akan tetapi, turut mengawasi pemerintah desa.

    Lebih lanjut, Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn mengatakan bahwa pemerintah desa memang berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

    Ia juga mengatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikelola transparan dan akuntabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa).

    “Pada titik ini, kami meyakini bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta masyarakat desa sejahtera,” kata Vici.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terdapat 81 desa dari 32 provinsi, atau minus Daerah Khusus Jakarta, Papua, dan 4 daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai oleh tim internal dan eksternal KIP untuk diberikan apresiasi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • 52 rumah di Palmerah disidak untuk deteksi jentik nyamuk

    52 rumah di Palmerah disidak untuk deteksi jentik nyamuk

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 52 rumah di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, diinspeksi mendadak untuk mendeteksi keberadaan jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab demam berdarah dengue (DBD).

    Sidak yang berlangsung pada Jumat tersebut dilakukan oleh kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) serta perangkat pemerintahan setempat.

    “Ada 52 rumah warga yang disidak. Hasilnya, tiga rumah di antaranya positif, ditemukan jentik nyamuk demam berdarah,” ungkap Lurah Palmerah, Zaenal Ngaripin saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Ketika menemukan rumah yang di bak mandinya terdapat jentik nyamuk Aedes aegypti, kata Zaenal, petugas langsung mengingatkan pemilik atau penghuni rumah yang ditemukan jentik nyamuk tersebut agar lebih aktif lagi menguras tempat-tempat penampungan air.

    “Baik di dalam rumah atau lingkungan sekitar juga,” kata Zaenal.

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengimbau seluruh warga untuk terus mewaspadai demam berdarah mengingat saat ini sudah masuk musim hujan.

    “Kami juga menyosialisasikan pencegahan DBD dengan nyamuk ber-Wolbachia serta mengimbau para kader Jumantik untuk terus monitor dan menjaga lingkungan agar tidak ada jentik nyamuk,” katanya.

    Tren kasus DBD di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) terus menurun hingga November 2024.

    Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian ​​​​​Penyakit Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Arum Ambarsari membeberkan jumlah kasus DBD terlapor di Jakbar berjumlah 188 kasus pada Agustus 2024.

    “Kemudian, September 101 kasus, Oktober 79 kasus dan hingga 14 November (2024) 29 kasus,” kata Arum di Jakarta pada Jumat (15/11).

    Tren kasus DBD dalam tiga bulan terakhir terhitung turun drastis lantaran sebelumnya pernah hampir mencapai 800 kasus dalam satu bulan.

    “Ada 797 kasus pada April, 777 kasus pada Mei 2024, 337 kasus pada Juni, lalu pada Juli 2023 menjadi 216 kasus,” kata Arum.

    Cengkareng menjadi kecamatan dengan jumlah kasus DBD terbanyak, yakni 748 kasus. Lalu Kalideres dengan 689 kasus dan Kebon Jeruk sebanyak 685 kasus.

    Kemudian Kembangan ada 510 kasus, Palmerah (265), Grogol Petamburan (237), Tamansari (209) dan Tambora hanya 189 kasus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua KI Pusat jelaskan lembaganya bukan ancaman

    Ketua KI Pusat jelaskan lembaganya bukan ancaman

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa lembaganya bukan merupakan ancaman seperti yang banyak orang pikirkan.

    “Ancaman, ancaman kalau nanti terbuka, nanti banyak orang-orang yang minta lebih. Padahal, kami ini, undang-undang kami, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik), tugas kami hanya dua. Satu, menetapkan standar layanan informasi publik, dan dua, menyelesaikan sengketa informasi publik,” kata Donny di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas KI yakni memastikan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam setiap badan publik.

    “Kami tidak, (terkait, red.) pengadaan barang dan jasa. Kami tidak masuk siapa yang menang. Nanti kalau ada pemenangnya, kemudian ada kecurangan, kami tindak,” ujarnya.

    Ia melanjutkan, “Kami hanya melihat ada KAK-nya enggak? Kerangka acuan kerja. Ada RAB-nya enggak? Rencana anggaran biaya. Ada dokumen perencanaannya tidak? Hanya itu saja”.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa untuk penyelesaian sengketa informasi publik berjalan simpel.

    “Misalnya, ada badan publik yang diadukan oleh, atau pemohon informasi minta informasi ke badan publik tidak diberikan, atau mintanya 10 dikasih 5, mintanya A dikasih C, selama 30 hari kami beri ruang untuk berkomunikasi. Kalau tidak bisa, baru disengketakan ke kami,” tuturnya

    Ia mengatakan bahwa bila terjadi sengketa maka pada saat pemeriksaan akan ditanya oleh KI terkait jenis informasi tersebut, apakah terbuka atau tertutup.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KI Pusat sebut literasi keterbukaan informasi publik diperlukan

    KI Pusat sebut literasi keterbukaan informasi publik diperlukan

    Masyarakat tidak tahu apa itu keterbukaan informasi publik. Lebih terkenal KIP yang lain, Kartu Indonesia Pintar, daripada keterbukaan informasi publik. Ini betul

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa saat ini literasi keterbukaan informasi publik diperlukan.

    “Bapak, Ibu, bisa mengukur literasi digital, berapa masyarakat Indonesia yang terliterasi digitalisasi, tetapi belum ada literasi keterbukaan informasi publik. Kita tidak pernah tahu masyarakat Indonesia yang tahu keterbukaan informasi publik,” kata Donny di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut diketahui dirinya usai para komisioner KI Pusat berkeliling Indonesia.

    “Masyarakat tidak tahu apa itu keterbukaan informasi publik. Lebih terkenal KIP yang lain, Kartu Indonesia Pintar, daripada keterbukaan informasi publik. Ini betul,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia berpendapat bahwa literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting karena berbeda dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

    “Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu di sisi badan publik, pemerintah, provinsi, tetapi masyarakat belum tahu. Kita tidak pernah tahu masyarakat yang terliterasi,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Jakarta –

    Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer akhir-akhir ini kerap terjadi di beberapa daerah. Teranyar, sebuah truk ekpedisi yang dikemudikan Ade Zakarsih (44) menabrak sejumlah kendaraan di persimpangan lalu lintas Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa 26 November 2024, sekitar pukul 06.47 WIB.

    Akibat kecelakaan ini, dua orang tewas, satu orang pengendara motor berinisial A (33) tewas di lokasi kejadian dengan luka parah. Sedangkan satu pemotor berinisial AR (36) tewas di RS Pelni akibat luka di kepala dan kaki. Dan tiga korban luka lainnya saat ini tengah menjalani penanganan medis di RS Pelni Petamburan, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditlantas Polda Metro Jaya kecelakaan itu terjadi diduga karena sopir truk bernomor polisi B 9586 HI itu mengantuk, hingga akhirnya menerobos lampu merah dan truk tersebut setelah di cek, ternyata tidak mengalami rem blong saat peristiwa terjadi dan menyampaikan bahwa rem sudah dicek dinyatakan berfungsi dengan baik.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta lewat Dinas Perhubungan (Dishub), harus kembali melakukan pengetatan jam operasional truk yang hendak melintas dari luar Jakarta, seperti yang tertuang Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Tercatat seperti jam larangan operasional di Jalan Tol Dalam Kota, dan Jalan Non-Tol Utama, pada Pagi: 06.00 – 09.00 WIB. Sore: 16.00 – 20.00 WIB. Kelaikan Kendaraan, Muatan dan Dimensi, Keselamatan Pengemudi dan Penumpang, Pengawasan dan Penegakan, dan Larangan Penggunaan Jalan.

    Aturan ini berlaku untuk truk dengan lebih dari dua sumbu dan truk pengangkut barang berbahaya. Dan pengecualian, untuk truk pengangkut barang kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bakar, atau barang darurat diizinkan beroperasi di luar jam larangan.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu juga meminta kepada Dishub Jakarta, untuk melakukan pengawasan terhadap truk, khususnya yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan (ODOL), yang harus dijadikan fokus utama agar dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya dan melindungi infrastruktur jalan.

    “Dishub harus melakukan operasi serentak di berbagai wilayah untuk memeriksa truk yang melanggar aturan, baik secara administratif maupun teknis dengan melibatkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan berbagai pemangku kepentingan lain. Dan untuk mengatasi masalah truk ODOL harus kerja sama lintas sektor seperti Kemenhub, Polri, dan Asosiasi Industri, demi menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Dalam hal ini jika ada temuan pelanggaran, pemerintah Jakarta harus tegas dalam memberikan sanksi tegas, agar ke depannya tidak ada lagi muncul kejadian serupa,” beber Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu.

    “Perusahaan jasa pengangkutan yang berdomisili di Jakarta harus bisa memastikan truknya layak jalan, hindari muatan yang melebihi kapasitas, kendalikan kecepatan terutama di jalur menurun atau wilayah rawan kecelakaan, dan yang terpenting kondisi fisik sopirnya harus prima dan berikan himbauan yang jelas supaya beristirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan selama perjalanan, karena kelelahan pengemudi salah satu faktor penyebab utama kecelakaan. Imbauan ini tidak hanya melindungi sopir dan pengguna jalan lain, tetapi juga membantu menjaga reputasi perusahaan jasa ekspedisi pengangkutan itu sendiri dan mendukung keberlanjutan infrastruktur transportasi,” tegas Kent.

    Dinas Perhubungan dalam hal ini, sambung Kent, harus melakukan bisa edukasi kepada sopir-sopir truk yang melibatkan perusahaan ekspedisi, asosiasi transportasi, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

    Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, operator logistik, dan pengemudi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

    “Pemprov bisa kembali memberikan sosialisasi yang jelas, demi mengedepankan pentingnya keselamatan berkendara melalui kampanye ke pengemudi dan perusahaan jasa ekspedisi. Berikan mereka pemahaman tentang risiko hukum, kerugian material, dan potensi kecelakaan akibat kelalaian serta mempunyai surat-surat yang sesuai dengan peruntukannya. Pencegahan dini harus dilakukan agar tidak ada kejadian kecelakaan yang melibatkan truk kembali terulang hingga sampai memakan korban jiwa,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Sopir Truk yang Tabrak 6 Kendaraan di Slipi Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan Megapolitan 28 November 2024

    Sopir Truk yang Tabrak 6 Kendaraan di Slipi Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan Megapolitan 28 November 2024

    Sopir Truk yang Tabrak 6 Kendaraan di Slipi Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya menetapkan sopir truk bernama Ade Zakarsih (44) sebagai tersangka terkait
    tabrakan beruntun di Slipi
    , Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024). Setelah ditetapkan tersangka, Ade Zarkasih langsung ditahan.
    Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, penetapan tersangka terhadap Ade Zakarsih setelah pihaknya melakukan gelar perkara, Kamis (28/11/2024) pagi.
    “Berdasar pada BAP saksi, kronologis kejadian, jumlah dan kondisi korban akibat luka, maka statusnya menjadi tersangka,” kata Ojo saat dihubungi, Kamis.
    Ade Zakarsih dijerat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    “Dan kita tahan untuk 20 hari kedepan,” ujar Ojo.
    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di lampu merah Slipi, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024) pukul 07.00 WIB. 
    Kecelakaan beruntun di Slipi
    itu melibatkan tujuh kendaraan, yakni satu truk, satu mobil, dan lima sepeda motor.
    Akibatnya, dua pengendara sepeda motor, AL (31) dan AR (36), meninggal dunia.
    AL tewas di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan AR di Rumah Sakit Pelni Petamburan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakpus distribusikan bantuan kepada korban kebakaran di Tanah Abang

    Jakpus distribusikan bantuan kepada korban kebakaran di Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat mendistribusikan bantuan bagi korban kebakaran di Jalan Administrasi II RW 08 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kamis pagi.

    “Bantuan yang kami serahkan berupa natura dan logistik bagi warga terdampak. Bantuan diterima langsung oleh pihak RW 08 dan jajaran kelurahan,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Bantuan natura yang diberikan berupa 10 paket perlengkapan laki-laki, masing-masing terdiri dari kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, baju koko, sarung, peci dan handuk serta celana dalam tiga buah. Lalu ada juga sampo, sabun, pasta gigi dan sikat gigi.

    Kemudian 20 paket perlengkapan wanita, masing-masing terdiri dari daster, mukena, sajadah, handuk, sandal, sabun mandi, sampo, pasta gigi dan sikat gigi satu buah. Selain itu juga diberikan celana dalam dan bra masing-masing tiga buah.

    Selanjutnya, ada bantuan natura berupa selimut sebanyak 30 lembar, tikar plastik satu karung, popok dewasa satu bal, popok anak 20 bal dan pembalut wanita 20 bal.

    Sedangkan paket pangan yang diserahkan berupa beras lima kilogram, satu botol besar kecap, lima kaleng sarden, tiga kaleng biskuit kemasan satu kilogram, dua mi instan dan satu botol minyak goreng.

    “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan warga yang terdampak kejadian kebakaran,” ujar Abdul.

    Lurah Petamburan, Rian Hermanu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga di jalan sekitar lokasi kejadian. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendirikan tenda pengungsian.

    “Saat ini kami menerapkan status tanggap bencana selama tiga hari. Perkembangan kita kan lihat kondisi lapangan,” kata Rian.

    Suku Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat menyatakan kebakaran rumah padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Tanah Abang, pada Kamis dinihari diduga terjadi akibat arus pendek listrik (korsleting).

    Kebakaran di rumah padat hunian tersebut terjadi pada pukul 02.40 WIB. Sebanyak 22 unit pemadam kebakaran dengan 110 personel dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

    Kebakaran yang terjadi di luas area kurang lebih 270 meter tersebut berdampak pada 15 Kepala Keluarga (KK) atau 80 orang dengan taksiran kerugian sekitar Rp379 juta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perjalanan KRL rute Tanah Abang mulai normal usai ada kebakaran rumah

    Perjalanan KRL rute Tanah Abang mulai normal usai ada kebakaran rumah

    Jakarta (ANTARA) – Perjalanan Commuter Line (KRL) di beberapa rute dari Stasiun Tanah Abang mulai normal kembali usai adanya kebakaran permukiman padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Jakarta Pusat, pada Kamis pukul 02.50 WIB.

    “Untuk perjalanan Commuter Line yang mengalami gangguan sebanyak delapan perjalanan, keterlambatan hingga tiga jam lebih. Pada pukul 06.47 WIB perjalanan Commuter Line kembali normal dengan kecepatan normal juga,” kata Manager Public Relation KAI Commuter Leza Arlan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Leza menyebutkan, sekitar pukul 02.50 WIB terjadi kebakaran permukiman warga dekat jalur KA lintas Stasiun Palmerah-Stasiun Tanah Abang, tepatnya di KM 8 + 9/0. Imbas kejadian tersebut menyebabkan kabel jaringan fiber optik terbakar dan Listrik Aliran Atas (LAA) padam.

    Saat ini kebakaran sudah padam serta petugas pemadam kebakaran masih di lokasi untuk proses pendinginan lokasi kebakaran. Petugas dari KAI Commuter dan KAI Daop 1 Jakarta juga masih melakukan perbaikan dan normalisasi jaringan kabel Fiber Optik dan jaringan LAA.

    Akibat kebakaran tersebut, pada pagi hari ini perjalanan KRL sempat tidak bisa melintas di lokasi kebakaran. Leza menyebut, pukul 05.30 WIB perjalanan KRL lintas Rangkasbitung-Tanah Abang sudah kembali bisa melintas di lokasi kebakaran.

    Untuk menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan, pihaknya juga sempat membatasi kecepatan perjalanan KRL dengan kecepatan 10 km/jam di lokasi hingga normalisasi jalur selesai.

    Lalu, pada pukul 05.30 WIB, KAI Commuter melakukan rekayasa operasi perjalanan Commuter Line pada beberapa perjalanan sebagai berikut:

    1. Commuter Line No.1617 (Parung Panjang-Tanah Abang) perjalanannya hanya sampai Kebayoran selanjutnya kembali sebagai Commuter Line No.1618 (Kebayoran-Rangkasbitung).

    2. Commuter Line No.1621 (Serpong-Tanah Abang) perjalananya hanya sampai Kebayoran selanjutnya kembali sebagai Commuter Line No.1622 (Kebayoran-Parung Panjang).

    3. Commuter Line No.KA 1623 (Parung Panjang-Tanah Abang) perjalananya hanya sampai Kebayoran untuk selanjutnya kembali sebagai Commuter Line No.1624A (Kebayoran-Parung Panjang).

    Atas adanya gangguan operasional perjalanan KRL tersebut, KAI Commuter memohon maaf. “Kami imbau para pengguna untuk tetap mengikuti aturan dan arahan dari petugas,” ujar Leza.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, atas kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan perjalanan, namun secara umum tidak mengganggu perjalanan KA.

    Ixfan menjelaskan, koordinasi pihak terkait dengan Petugas Keamanan Dalam (PKD) Stasiun Palmerah juga langsung menuju lokasi guna pengamanan perjalanan KA (perka) dari kerumunan warga.

    “Karena ada beberapa jalur yang bisa dilewati, dan petugas secara cepat dan proaktif melakukan penanganan, kami KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf,” kata Ixfan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perjalanan KRL rute Tanah Abang mulai normal usai ada kebakaran rumah

    Rumah padat penduduk di Tanah Abang terbakar diduga akibat arus pendek

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat menyatakan kebakaran rumah padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi diduga terjadi akibat arus pendek listrik (korsleting).

    “Dugaan penyebab kebakaran pada rumah padat hunian di Tanah Abang Jakarta Pusat itu adalah adanya korsleting listrik,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat Asril Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Asril menyebut, kebakaran di rumah padat hunian tersebut terjadi pada pukul 02.40 WIB. Sebanyak 22 unit pemadam kebakaran dengan 110 personel dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

    “Waktu tiba pukul 02.45 WIB, kemudian mulai operasi pukul 02.46 WIB dan selesai dipadamkan pukul 05.13 WIB dengan total pengerahan 22 unit mobil pemadam dan 110 personel,” ujar Asril.

    Asril menambahkan, kebakaran yang terjadi di luas area kurang lebih 270 meter tersebut berdampak pada 15 Kepala Keluarga (KK) atau 80 orang dengan taksiran kerugian sekitar Rp379 juta.

    “Jadi memang bermula saat salah satu warga melihat api dari lantai 2 salah satu kamar rumah warga atas nama Bapak Ferdi. Untuk taksiran kerugian sekitar Rp379 juta,” ucap Asril.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2024