Xcloud.id

kab/kota: Petamburan

  • IKPI dukung kenaikan PPN jadi 12 persen

    IKPI dukung kenaikan PPN jadi 12 persen

    Sumber foto: Antara

    IKPI dukung kenaikan PPN jadi 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan dukungan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    Ketua Departemen Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta dalam jumpa pers di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (19/12), menilai kenaikan itu sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia.

    Karena itu, IKPI yang mempunyai 42 cabang di seluruh Indonesia berkomitmen menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh anggotanya serta wajib pajak di Indonesia. 

    IKPI akan melakukan sosialisasi ke seluruh anggota yang ada di Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada seluruh wajib pajak khususnya bahwa kenaikan PPN ini kan sudah ditetapkan dan mau tidak mau tetap harus dijalankan.

    Meskipun demikian, IKPI meminta agar fasilitas atau bantuan yang menyertai kenaikan PPN tersebut diperluas jangkauannya.

    Artinya, kata Pino, fasilitas bantuan tidak hanya diberikan kepada warga miskin atau fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 DTP kepada karyawan padat karya dengan penghasilan maksimal Rp10 juta.

    “Jadi sebaiknya fasilitas ini diperluas bukan hanya untuk bidang padat karya saja. Mudah-mudahan pemerintah bisa juga mengantisipasi kenaikan-kenaikan ini sehingga tidak memicu kemiskinan yang tambah besar,” katanya.

    Pino berharap kenaikan PPN dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan di Indonesia, menciptakan iklim usaha yang lebih adil serta memberikan kesempatan untuk memajukan sistem pelayanan publik melalui pendapatan negara yang lebih optimal.

    IKPI juga mendukung implementasi “Coretax” untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan Indonesia.

    “Aplikasi ini terhubung dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) atau nomor KTP. Tentunya setiap transaksi yang dilakukan oleh pengusaha terutama wajib pajak itu pasti akan berhubungan,” katanya.

    Dengan demikian, kata Pino, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki akses data yang lebih luas untuk melakukan pengawasan perpajakan. “Sehingga pastinya diharapkan kepatuhan wajib pajak itu akan meningkat seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024). Foto: Ist

    JAKARTA – Antisipasi musim penghujan dan banjir, anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

    Dalam pengecekan di dua lokasi yakni Jelambar dan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kevin memastikan personel dan rumah pompa siap digunakan untuk menghadapi musim penghujan.

    “Saya melihat semuanya tidak ada kendala. Artinya secara hitungan matematika, kami bisa mengatasinya,” ujar Kevin.

    Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengingatkan agar instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak terlena dengan kondisi yang ada.

    Sebab, permasalahan banjir di Jakarta diketahui ada beberapa faktor, mulai intensitas hujan yang tinggi, debit air laut hingga sampah lingkungan yang merusak rumah pompa. “Karena itu, saya mengingatkan agar masyarakat lebih aware terhadap lingkungan,” ucapnya.

    Wakil Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya menegaskan sejauh ini pihaknya telah mengantisipasi wilayahnya. Normalisasi drainase, pembersihan lingkungan, hingga simulasi terjadi banjir sudah dilakukan.

    “Termasuk soal sampah. Saya seringkali mengimbau masyarakat tidak membuang sampah,” katanya.

    Berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, kurang maksimalnya rumah pompa yang ada di beberapa titik lantaran kerusakan yang disebabkan sampah menyangkut.

    Hal ini kemudian membuat pompa air yang semestinya bisa membuang air tak maksimal dan menghambat penanganan genangan.

    (jon)

  • Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    Bayi Imut Ditelantarkan Orang Tua di Kolong Tol Angke, Negara Mau Ambil, Keluarga Menolak

    ERA.id – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang imut sewaktu pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru. Diduga si bayi diterlantarkan kedua orang tuanya.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang telantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta, Kamis kemarin.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya. “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

  • Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Petugas temukan bayi terlantar di kolong Tol Angke

    Jakarta (ANTARA) – Petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menemukan bayi perempuan yang diduga diterlantarkan kedua orang tuanya saat dilakukan pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru.

    Dengan adanya relokasi 257 keluarga yang menghuni kolong tol tersebut diduga membuat kedua orang tua bayi itu minggat dan meninggalkan bayi tersebut.

    “Jadi dalam pembersihan kolong Tol Angke hari Senin (9/12) kemarin, pembersihan hari pertama, petugas kita ada temukan bayi yang terlantar, ditinggalkan orang tuanya,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman di Jakarta pada Kamis.

    Untungnya, kata Agus, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat bersama kakeknya. “Kemarin sudah mau dijadikan anak negara, tapi ada keluarga dari orang tua (bayi itu) menolak, mau dipelihara,” kata Agus.

    Sebanyak 500 personel dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta 16 truk kembali diturunkan pada hari kedua pembersihan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/Risky Syukur)

    Hingga kini, keberadaan orang tua bayi tersebut belum diketahui petugas dan bayi itu sudah berada bersama keluarga dari orang tuanya.

    “Intinya keluarga menolak bayi itu jadi anak negara. Sekarang sudah sama mereka,” kata Agus.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menargetkan pembersihan rampung sebelum akhir tahun 2024 sehingga penataan kolong Tol Angke dapat dilakukan secepatnya.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut.

    “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” kata Uus pada Rabu (11/12).

    Petugas membersihkan lapak-lapak bekas hunian warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Risky Syukur/aa.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sedangkan 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Kemudian 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    Kolong Tol Ditargetkan Bersih dari Lapak dan Hunian Ilegal Sebelum Akhir Tahun 2024

    ERA.id – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu (11/12/2024).

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun. (Ant)

  • Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Wali Kota targetkan kolong Tol Angke sudah bersih sebelum akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menargetkan kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, sudah bersih dari lapak-lapak dan hunian ilegal sebelum akhir tahun 2024.

    “Targetnya sebelum akhir tahun sudah selesai semua, sehingga pada saat pembangunan nanti benar-benar kondisi di kolong tol di Jelambar Baru ini bisa dalam situasi kondisi yang steril,” kata Uus kepada wartawan di lokasi pada Rabu.

    Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan total 600 personel hari ini untuk melakukan pembongkaran lapak-lapak yang ada.

    “Dilibatkan ini antara 540 sampai 600 personel dari jajaran pemerintah kota. Di situ ada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dari Sudin Sumber Daya Air, Bin Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota dan juga dari unsur TNI-Polri,” katanya.

    Uus juga memastikan bahwa 257 keluarga dengan 685 jiwa yang menghuni sebelumnya kolong Tol Angke telah direlokasi dari area tersebut. “Jumlah lebih kurang 685 jiwa dan ada 257 KK sudah terelokasi semua,” katanya.

    Adapun dari 257 keluarga tersebut, 139 keluarga ber-KTP DKI sudah direlokasi menuju Rusun Daan Mogot, Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur dan Rusun PIK Pulogadung.

    Sementara itu 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta sudah diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara 20 keluarga tanpa Nomor Induk Keluarga (NIK) atau tanpa KTP masih diproses untuk dibuatkan KTP DKI. Sebagian dari 20 keluarga yang sudah diproses KTP-nya pun sudah direlokasi menuju rusun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakbar uji coba aplikasi pemantau stunting di tiga kecamatan

    Jakbar uji coba aplikasi pemantau stunting di tiga kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan uji coba aplikasi bernama Sistem Terkini Pemantauan Stunting (Si-Terpenting) untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting di tiga kecamatan di wilayah tersebut.

    Aplikasi terobosan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamansari itu kini diterapkan di Kecamatan Tambora dan secara bertahap diterapkan di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Tamansari.

    “Saat ini sudah di Tambora. Selanjutnya di Grogol Petamburan dan Tamansari, menunggu jadwal evaluasi implementasi Tambora,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat Erizon Safari melalui pesan singkat di Jakarta pada Selasa.

    Aplikasi tersebut, kata Erizon, mesti melewati tahap implementasi terlebih dahulu agar bisa dievaluasi kendala teknis yang ditemukan.

    “Saat ini masih tahapan implementasi di tiga kecamatan dahulu. Selanjutnya akan dievaluasi termasuk bila ada kendala teknis sudah bisa dicari solusinya,” tutur Erizon.

    Dengan demikian, lanjut Erizon, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting di seluruh Jakarta Barat. “Aplikasi yang baik ini saya rasa bisa saja direplikasikan di RSUD lainnya,” katanya.

    Sebelumnya, RSUD Tamansari membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Terkini Pemantauan Stunting (Si-Terpenting) berbasis Excell untuk memantau status dan pelayanan gizi anak stunting.

    Direktur RSUD Tamansari, dr. Agus Ariyanto Haryoso menyebutkan aplikasi tersebut dapat memberikan notifikasi status anak stunting berupa potensi drop out dan lulus pengobatan.

    “Aplikasi Si-Terpenting dibuat untuk memberikan informasi tentang pemantauan dan pelayanan gizi anak stunting dapat menjadi lebih optimal, tidak butuh biaya, dan mudah untuk dioperasionalkan serta direplikasi,” kata Agus di Jakarta pada Kamis (28/11).

    Agus menjelaskan bahwa aplikasi Si-Terpenting memiliki sejumlah fitur, seperti jadwal kontrol pasien stunting, edukasi gizi, notifikasi status pasien stunting (berupa potensi ‘drop out’ dan lulus).

    Semua data itu dapat dipantau secara langsung (real time) oleh Puskesmas dan kader yang turut membantu pemantauan pengobatan anak stunting.

    Adapun berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Jakarta, angka kejadian/prevalensi stunting di Jakarta, masih 14 persen.

    Per Juli 2023, misalnya, sebanyak 39.793 balita di Jakarta tercatat memiliki permasalahan gizi dengan rincian, 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita idap gizi buruk dan 22.823 balita lainnya masuk kategori stunting.

    Sementara data e-PPGM per Agustus Tahun 2024, sebanyak 5.688 anak sunting di Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pekerja Tewas Tersengat Listrik Saat Pasang Sensor Banjir BPBD Jakarta

    Pekerja Tewas Tersengat Listrik Saat Pasang Sensor Banjir BPBD Jakarta

    ERA.id – Seorang pria berinisial AD (21) tewas diduga akibat tersengat listrik di Kali Banjir Kanal Barat, Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (9/12) kemarin. 

    Kapolsek Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara Pratama menjelaskan kejadian berawal ketika korban dan dua teman kerjanya, SY (29) dan DT (24) datang ke lokasi untuk memasang sensor pengendali banjir. Saat itu, cuaca sedang gerimis.

    “Dengan tujuan melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir,” kata Aditya kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Mereka lalu memasang scaffolding atau steger pada tiang yang akan dipasang sensor. Setelah steger terpasang, SY mengingatkan AD dan DT agar tak memasang sensor terlebih dahulu. Sensor dipasang ketika hujan reda. 

    SY kemudian meneduh di sebuah warung tak jauh dari TKP sambil meminum kopi Namun rupanya, peringatan itu tak digubris oleh AD dan DT.

    Dia tiba-tiba melihat dan mendengar suara ledakan dan percikan api dari arah tiang yang akan dipasang sensor. SY lalu kembali dan mendapati DT duduk tak sadarkan diri.

    “SY langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu SY melihat DT sudah ada di atas scaffolding sedang duduk akibat tersengat listrik,” ujarnya.

    Korban AD rupanya tercebur ke kali usai tersengat listrik. SY langsung menghubungi orang tua DT agar korban ini dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

    Sementara untuk AD yang tercebur ke kali ditemukan tewas setelah dilakukan pencarian oleh petugas. Jenazah korban dilarikan ke RSCM.

    “Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya.

    Terpisah, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan menjelaskan kedua korban bukan pegawai BPBD.

    “Memang mereka betul sedang memasang alat sensor pengendali banjir. Tapi mereka bukan petugas, ataupun PJLP. Mereka pekerja yang ditugaskan perusahaan yang memasang alat sensor. Alat sensor itu memang dipasang untuk BPBD ada 90 titik,” jelas Yohan.

  • Hendak pasang sensor banjir, seorang pria tewas tersengat listrik

    Hendak pasang sensor banjir, seorang pria tewas tersengat listrik

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pria berinisial AD (21) tewas diduga akibat tersengat listrik saat hendak memasang sensor banjir milik BPBD DKI Jakarta di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12).

    “Tempat kejadian perkara (TKP) di Kali Banjir Kanal Barat dekat Rel Kereta Pintu Air Petamburan Jalan Jati Petamburan RW 11 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aditya Simanggara Pratama.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, Aditya menjelaskan, peristiwa tersebut berawal pada pukul 12.25 WIB saksi SY, saksi DT, korban AD dan pekerja lainnya tiba di TKP dengan tujuan melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir.

    Saat itu cuaca sedang gerimis, kemudian mereka memasang “scaf folding” (steger/tangga) di tempat tiang yang akan dipasangkan alat. “Setelah terpasang steger SY menyampaikan ke DT dan AD untuk tidak melakukan pemasangan alat, sampai dengan cuaca hujan reda atau berhenti,” katanya.

    Ketika saksi SY sedang beristirahat tiba-tiba melihat dan mendengar suara ledakan dan percikan api dari arah tiang yang akan dipasang alat. Menurut keterangan saksi asal ledakan dan percikan tersebut berasal kabel listrik yang menempel di tiang.

    “Melihat hal tersebut SY langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu SY lihat DT sudah ada di atas ‘scaf folding’ sedang duduk akibat tersengat listrik,” katanya.

    Beberapa saat kemudian SY melihat besi yang akan dipasang ke tiang sudah jatuh ke pinggir atau bawah kali. “Saat itu SY berasumsi jika korban AD jatuh ke kali,” kata Aditya.

    Selanjutnya saksi SY bersama pekerja lain mencari tahu keberadaan korban AD. Sedangkan DT dibawa ke Rumah Sakit Pelni dan saksi menghubungi pihak Damkar, Basarnas dan BPBD.

    “Ketika pihak Damkar, Basarnas dan BPBD tiba, SY menjelaskan kronologis dan menyampaikan jika dugaan kuat korban tercebur ke kali, sekitar pukul 15.00 WIB korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” katanya.

    Petugas Damkar menemukan korban AD di Kali Banjar Kanal Barat, tidak jauh dari tempat pemasangan alat. “Kemudian palang hitam membawa korban ke RSCM, ” katanya.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan membenarkan peristiwa tersebut.

    “Betul, memang mereka sedang memasang alat sensor pengendali banjir. Mereka pekerja yang ditugaskan perusahaan yang memasang alat sensor,” katanya.

    Yohan menambahkan, rencananya alat sensor itu memang akan di pasang untuk BPBD ada sekitar 90 titik.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD Megapolitan 10 Desember 2024

    Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD Megapolitan 10 Desember 2024

    Seorang Pekerja Tewas Tersengat Listrik lalu Tenggelam Saat Pasang Sensor Pengendali Banjir BPBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang pekerja berinisial AD (21)
    tewas tersengat listrik
    dan tenggelam saat memasang sensor pengendali
    banjir
    milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (
    BPBD
    ) Jakarta, Senin (9/12/2024).
    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.25 WIB di Pintu Air Petamburan, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat AD bersama dua rekannya, SY (29) dan DT (24), serta beberapa pekerja tiba untuk melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir. Cuaca saat itu sedang gerimis.
    Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara Pratama menjelaskan, pekerjaan awal dilakukan dengan memasang
    scaffolding
    atau
    steger
    di sekitar tiang yang akan dipasangkan alat.
    Setelah itu, SY memberi peringatan kepada AD dan DT untuk menunggu hingga hujan reda sebelum melanjutkan pemasangan alat.
    “Namun, peringatan itu tidak digubris oleh AD dan DT. Mereka tetap melanjutkan pemasangan,” ujar Aditya.
    Sementara SY memilih berteduh di sebuah warung kopi yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi pekerjaan. Tidak lama setelah itu, SY mendengar suara ledakan dan melihat percikan api dari arah tiang tempat alat sensor akan dipasang.
    SY segera mendatangi lokasi kejadian dan melihat DT sudah terjatuh ke atas scaffolding akibat tersengat listrik.
    “Menurut keterangan saksi DT, asal ledakan dan percikan tersebut berasal dari kabel listrik yang menempel di tiang,” jelas Aditya.
    SY juga melihat besi yang akan dipasangkan ke tiang jatuh ke pinggir kali, dan menduga DT ikut terjatuh ke dalam kali.
    SY bersama pekerja lainnya segera mencari AD dan menghubungi pihak Damkar, Basarnas, dan BPBD.
    Sekitar pukul 15.00 WIB, AD ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh petugas Damkar di Kali
    Banjir
    Kanal Barat, tidak jauh dari tempat pemasangan alat. DT dilarikan ke Rumah Sakit Pelni.
    Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, membenarkan peristiwa tersebut, namun menjelaskan bahwa korban bukanlah petugas BPBD DKI Jakarta.
    “Memang mereka betul sedang memasang alat sensor pengendali banjir, tapi mereka bukan petugas BPBD,” kata Yohan saat dikonfirmasi.
    Yohan menambahkan bahwa pekerja yang terlibat berasal dari perusahaan swasta yang ditugaskan untuk memasang alat sensor tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.