kab/kota: Pesisir Selatan

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu.

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Rira Angela Damanik menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, pesisir Bengkulu hingga Sumatera Selatan, Jawa Timur hingga pesisir selatan Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan Papua bagian tengah. 

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. 

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, diantaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, Banjarmasin, Sorong, Ternate, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Palangka Raya, Palu, Mamuju, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, diantaranya Banda Aceh, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Mataram, Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi lebih dari 2.5 m hingga 4 m berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa, Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia Selatan Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi bagian utara.

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Politik kemarin, BP Haji jadi kementerian hingga Wamenaker dipecat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (22/8) menjadi sorotan, mulai dari DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji hingga Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Kaesang ziarah ke makam Presiden Ketiga RI B.J. Habibie

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar ziarah dan tabur bunga ke makam Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    “Hari ini kami ke makam Presiden Ketiga, kami di sini untuk menghormati beliau,” kata Kaesang di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Kaesang juga mengutip pernyataan Habibie soal makna hidup untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo dijadwalkan pidato di Sidang Majelis Umum PBB 23 September

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2025 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini Beliau (Presiden Prabowo, red.) dijadwalkan pidato pada tanggal 23 (September, red.). Pidato ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden AS,” kata Hasan Nasbi.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker

    Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer.

    “Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa korban gempa di Poso, Sulawesi Tengah, tetap berjalan meski di tenda pengungsian darurat yang difasilitasi oleh BNPB.

    Hal itu disampaikan Gibran usai meninjau posko pengungsian korban gempa di Lapangan Sepak Bola Desa Tangkura, serta SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    “Saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari minggu lalu. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    Wapres Gibran memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal dengan dibangunnya empat tenda sekolah darurat oleh BNPB di posko pengungsian.

    Di lokasi yang sama, ratusan warga telah mengungsi di tenda karena rumah mereka rusak berat usai diterjang gempa.

    Wapres pun mengapresiasi jajaran pemerintah daerah bersama BNPB telah merespons cepat penanganan korban gempa dengan menyediakan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik di posko pengungsian.

    Wapres Gibran juga meminta penanganan trauma healing kepada anak-anak, serta memprioritaskan penyaluran bantuan kepada ibu hamil, difabel dan lansia.

    Yang utama, Wapres memastikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga rumah warga yang rusak dan roboh karena gempa akan diperbaiki atau dibangun ulang.

    “Tadi sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak dan roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang,” kata Wapres.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah melaporkan sekitar 254 rumah warga mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah itu.

    BPBD juga melaporkan sekitar 10 unit bangunan sekolah/fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan.

    Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga hari ke lima setelah gempa besar atau Kamis (21/8) pagi, tercatat 137 kali gema susulan di Poso dengan magnitudo 3 ke atas sebanyak 126 kali guncangan, 10 kali guncangan di bawah magnitudo 3 dan satu kali guncangan magnitudo 4.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Gibran hormati proses dan independensi KPK terkait OTT Wamenaker

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya yang menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan KPK yang melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Gibran menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di negeri ini.

    “Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” kata Gibran melanjutkan.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain terkena OTT dalam konferensi pers pada Jumat ini.

    Agenda tersebut akan menjelaskan konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan secara lengkap.

    Sebelumnya dalam OTT itu, KPK menyita 22 kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4
                    
                        Anak Kapolres Solok Tewas dalam Kecelakaan Kereta Vs Mobil Isi 7 Siswi SMAN 10 Padang 
                        Regional

    4 Anak Kapolres Solok Tewas dalam Kecelakaan Kereta Vs Mobil Isi 7 Siswi SMAN 10 Padang Regional

    Anak Kapolres Solok Tewas dalam Kecelakaan Kereta Vs Mobil Isi 7 Siswi SMAN 10 Padang
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Nabila Khairunisa, anak Kapolres Kota Solok AKBP Mas’ud Ahmad menjadi salah satu korban tewas kecelakaan mobil dan Kereta Bandara Minangkabau Ekspres di Jalan Jati Adabiah, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (21/8/2025).
    Nabila merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ibunya juga merupakan seorang anggota Polri.
    “Iya benar, korban tersebut merupakan anak dari pak Kapolres,” kata salah seorang anggota Polres Solok Kota, Jhon saat ditemui di rumah duka yang berada di kawasan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.
    Jhon mengatakan, usai dimandikan, jenazah Nabila dishalatkan dan langsung dibawa ke kampung halaman ibunya di Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan.
    “Sekira pukul 17.20 WIB tadi rombongan sudah berangkat,” katanya.
    Sejumlah kepala daerah dan unsur Forkompinda juga datang ke rumah duka, seperti Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Solok Ramdhani Eka Putra, dan sejumlah pejabat di jajaran Polres dan Polresta wilayah Polda Sumbar.
    Di sepanjang jalan menuju rumah duka, tampak sejumlah karangan bunga berjejer.
    Hingga pukul 18.00 WIB, masih banyak juga tamu yang datang untuk melayat. Terutama dari jajaran anggota kepolisian. Para pelayat tampak disambut oleh anggota keluarga.
    Sebelumnya diberitakan, mobil Brio berisi tujuh siswi SMAN 10 Padang ditabrak kereta bandara di Padang, Kamis siang.
    Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang tewas.
    Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Putri dari Kapolres Solok Kota Jadi Korban Tewas Kecelakaan Minibus vs Kereta Api di Padang
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Infrastruktur Terdampak Gempa M 5,8 Poso Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

    Infrastruktur Terdampak Gempa M 5,8 Poso Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

    JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi lokasi gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,8 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

    Tiba di Poso, Selasa 19 Agustus, Suharyanto meninjau SDN 1 Tangkura di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan yang kondisinya rusak berat akibat terdampak gempa bumi.

    Selanjutnya, rombongan Kepala BNPB meninjau posko darurat di halaman Kantor Desa Tangkura, yang dilanjutkan dengan audiensi bersama masyarakat.

    “Kami menyampaikan kepada masyarakat, rumah masyarakat, infrastruktur lain, rumah ibadah, fasilitas umum, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk memperbaikinya,” katanya.

    Lanjut dia, secara bertahap masyarakat yang mengungsi akan kembali ke rumah masing, khususnya mereka yang rumahnya dalam kondisi baik.

    Usai bertemu masyarakat, Kepala BNPB melanjutkan rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi di Kantor Bupati Poso.

    Pemerintah Kabupaten Poso menetapkan status tanggap darurat pasca-gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu 17 Agustus. Status tanggap darurat bencana selama 14 hari mulai 18 hingga 31 Agustus 2025.

  • Update Gempa Poso: Korban Tewas Bertambah jadi 2 Orang – Page 3

    Update Gempa Poso: Korban Tewas Bertambah jadi 2 Orang – Page 3

    Saat ini, pihak rumah sakit melakukan perawatan pasien dari tenda darurat. Pasien dan pihak rumah sakit khawatir dengan gempa susulan dan juga untuk mempermudah proses evakuasi

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menetapkan status tanggap darurat pasca-gempa magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8). Status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari terhitung mulai 18 hingga 31 Agustus 2025.

    Status itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0580/2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kecamatan Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso.

  • Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Jakarta

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan kerusakan infrastruktur bertambah akibat gempa M 5,8 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dilaporkan infrastruktur yang rusak menjadi sebanyak 204 bangunan akibat guncangan.

    “Hingga kini Tim Reaksi Cepat (TRC) terus melakukan pendataan lapangan dan data yang disampaikan masih dinamis,” kata Pejabat (Pj) Penanggulangan Bencana BPBD Poso, Sofyan, dilansir Antara, Senin (18/8/2025).

    Sofyan memaparkan 204 bangunan rusak terdiri atas 101 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, 70 rusak berat, dan 30 fasilitas umum berupa sekolah, Polindes, kantor desa dan rumah ibadah.

    Dari peristiwa itu sekitar 14 desa/kelurahan terdampak, yakni Desa Tiwaa, Ueralulu, Masamba, Tokorondo, Lape, Bega, Towu, Masani, dan Kelurahan Tabaludi Kecamatan Poso Pesisir. Kemudian Desa Padalembara, Patiwunga, Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Desa Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara.

    “Laporan kami terima sembilan orang korban mengalami luka berat telah menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Poso, satu korban dalam keadaan kritis, dan satu orang lainnya meninggal dunia pada Minggu malam,” tutur Sofyan.

    Sementara tujuh korban luka ringan dalam perawatan di RS Poso, 10 korban luka ringan mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo, lalu 12 korban luka ringan telah di tangani di lokasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, dan delapan korban luka ringan lainnya ditangani di Puskesmas Tangkura.

    “Sekitar 89 pasien RS Poso terpaksa diungsikan di tenda BNPB di halaman RS itu karena gempa susulan masih terjadi,” ucapnya.

    BPBD setempat mengimbau warga tetap tenang dan pemerintah daerah (pemda) terus memperbarui informasi terkini situasi di lapangan.

    Adapun kebutuhan mendesak dalam kondisi darurat yakni tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, perlengkapan bayi, obat-obatan dan kendaraan operasional pendukung.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/lir)

  • BRIN Ungkap Prediksi Jadwal Megathrust-Tsunami Raksasa di Selatan Jawa

    BRIN Ungkap Prediksi Jadwal Megathrust-Tsunami Raksasa di Selatan Jawa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan bukti ilmiah terbaru tentang keberadaan tsunami raksasa yang pernah melanda wilayah selatan Jawa ribuan tahun lalu.

    Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil riset paleotsunami yang dilakukan oleh tim Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG). Temuan ini menjadi peringatan penting akan potensi ancaman megatsunami yang masih membayangi kawasan padat penduduk tersebut.

    Peneliti Ahli Madya PRKG BRIN Purna Sulastya Putra mengatakan, paleotsunami adalah kajian ilmiah untuk mengenali kejadian tsunami purba yang tidak tercatat dalam sejarah manusia.

    “Riset ini sangat penting, karena selatan Jawa terus berkembang dengan pembangunan infrastruktur strategis, sementara ancaman tsunami raksasa yang berulang justru belum sepenuhnya dipahami dan diantisipasi,” ujar Purna, dikutip keterangan resmi, Sabtu, (16/8/2025).

    Menurutnya, salah satu temuan krusial BRIN adalah lapisan sedimen tsunami purba berumur sekitar 1.800 tahun yang ditemukan di berbagai titik di sepanjang selatan Jawa, seperti di Lebak, Pangandaran, dan Kulon Progo.

    “Dikarenakan penyebarannya yang meluas di banyak lokasi di selatan Jawa, jejak ini diperkirakan merupakan hasil dari tsunami raksasa yang disebabkan gempa megathrust berkekuatan magnitudo 9,0 atau lebih. Ini bukan satu-satunya. Jejak tsunami raksasa lainnya ditemukan berumur sekitar 3.000 tahun lalu, 1.000 tahun lalu, dan 400 tahun lalu,” imbuhnya.

    Tsunami di Selatan Jawa Berulang

    Riset paleotsunami ini dilakukan melalui pengamatan lapangan, salah satunya di lingkungan rawa dan laguna. Di mana, sedimen laut yang terbawa oleh gelombang tsunami lebih mudah dikenali dan terawetkan di lingkungan tersebut.

    Untuk membuktikan bahwa lapisan tersebut merupakan endapan tsunami, dilakukan analisis lanjutan seperti uji mikrofauna, kandungan unsur kimia, hingga pentarikhan umur radiokarbon.

    “Tantangannya adalah tak semua endapan tsunami purba bisa bertahan utuh dan terawetkan dengan baik, dan membedakan dengan sedimen akibat proses-proses lain seperti banjir atau badai pun memerlukan kehati-hatian,” tambahnya.

    Temuan tersebut menunjukkan, tsunami raksasa di wilayah selatan Jawa bersifat berulang, dengan siklus sekitar 600-800 tahun. “Ini artinya, bukan soal apakah tsunami besar akan terjadi, tapi kapan,” tegas Purna.

    Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan lebih dari 30 juta orang akan terekspos di wilayah pesisir selatan Jawa pada 2030, ancaman ini perlu menjadi perhatian serius.

    BRIN juga menyoroti, pembangunan infrastruktur di selatan Jawa – seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri – belum sepenuhnya mengintegrasikan risiko tsunami. “Jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan sejarah bencana, dampaknya akan sangat besar, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian ekonomi,” ujarnya.

    Dengan semakin banyak dibangunnya infrastruktur strategis di selatan Jawa, kawasan sekitarnya pun ikut berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya fasilitas seperti hotel, restoran, hingga destinasi wisata baru akan ikut bermunculan.

    Purna menjelaskan, peningkatan aktivitas ini, meski memberikan dampak positif dari sisi ekonomi, juga secara tidak langsung menambah kerentanan wilayah terhadap potensi bencana tsunami.

    Data paleotsunami yang dihasilkan BRIN dapat menjadi fondasi dalam penetapan kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana. Informasi tentang sebaran wilayah terdampak, periode ulang, serta estimasi jarak genangan sangat berguna untuk menetapkan zona rawan, menentukan lokasi tempat evakuasi, dan merancang jalur evakuasi yang efisien.

    BRIN mengimbau, Pemerintah daerah sebaiknya mulai memanfaatkan data ini untuk menyusun rencana pembangunan yang berwawasan risiko, serta melakukan sosialisasi rutin ke masyarakat.

    BRIN mendorong agar edukasi kebencanaan berbasis riset ditingkatkan di sekolah-sekolah, media massa, hingga komunitas lokal.

    Sebagai peneliti, Purna mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari pemangku kepentingan di daerah masing-masing.

    “Kalau terjadi gempa kuat di dekat pantai, jangan tunggu sirene atau pemberitahuan. Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Alam sering memberi sinyal pertama, dan kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan,” pesannya.

    Dengan hasil riset ini, BRIN mengajak semua pihak, baik pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya sadar risiko. Pasalnya, Tsunami mungkin tak bisa dicegah, tapi korban jiwa dan kerugian bisa kita minimalisir dengan pengetahuan dan kesiapan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah bangun tiga jembatan terdampak bencana di Pesisir Selatan

    Pemerintah bangun tiga jembatan terdampak bencana di Pesisir Selatan

    ANTARA – Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp23,7 miliar untuk membangun ulang tiga unit jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang putus akibat bencana alam pada 2024. Selain tiga unit jembatan, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2025 juga berencana menggelontorkan anggaran sebesar Rp89 miliar untuk perbaikan sejumlah jalan daerah di kabupaten itu. (Fandi Yogari Saputra/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.