Xcloud.id

kab/kota: Pesanggrahan

  • Ketua MPR Terima Keluhan Warga Batu soal Harga Susu Rendah – Espos.id

    Ketua MPR Terima Keluhan Warga Batu soal Harga Susu Rendah – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi susu segar. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menemui para peternak sapi perah di Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024), untuk mendengar keluh-kesah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat soal harga susu yang terlalu rendah.

    “Kami sebagai legislatif, saya sebagai Ketua MPR bisa memengaruhi pemerintah untuk bisa mengeluarkan kebijakan atas permasalahan yang bapak-ibu hadapi saat ini,” ujar Muzani, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta sebagaimana dilansir Antara. 

    Promosi
    Berkat Pemberdayaan BRIKlasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Budidaya Alpukat

    Selain mendengarkan keluhan tentang rendahnya harga susu yang mereka jual kepada pengepul, Muzani juga mendengar soal pupuk yang masih sulit didapat oleh para petani setempat.

    Muzani menjelaskan bahwa pemutusan kebijakan tentang keluh-kesah yang disampaikan oleh warga sebenarnya merupakan ranah eksekutif.

    Meskipun demikian, Muzani selaku legislatif akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatasi permasalahan tersebut.

    Muzani kemudian akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait serta menugaskan anggota DPR Dapil Kota Batu Moretno Suprapto untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    Muzani lalu menjelaskan rencana kerja pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan mengentaskan kemiskinan.

    Salah satu program konkret yang bisa memberikan insentif terhadap pengentasan angka kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diemban oleh Presiden Prabowo itu sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk membela rakyat kecil yang utangnya puluhan tahun sudah tak tertagih,” tutur Muzani.

    Adapun tujuan dari kebijakan tersebut, kata dia, adalah untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Ketua MPR dan pemerintah rumuskan solusi persoalan harga susu sapi

    Malang Raya (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan secepatnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merumuskan penanganan persoalan harga susu sapi yang kini dikeluhkan oleh para peternak.

    Pernyataan itu diutarakan oleh Muzani saat menemui peternak sapi yang ada di wilayah Desa Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis.

    “Pemutusan kebijakan tentang keluh kesah yang Bapak Ibu sampaikan sebenarnya itu ranah eksekutif, kalau kami ini ranahnya legislatif. Akan tetapi kami sebagai legislatif, saya sebagai Ketua MPR bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi bapak dan ibu saat ini,” kata Muzani.

    Muzani menyatakan koordinasi ini dikarenakan segala kebijakan tentang penanganan persoalan tersebut menjadi wewenang eksekutif. Selain pemerintah, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Kemudian, pihaknya berharap lembaga eksekutif tersebut bisa menerjunkan anggotanya, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batu untuk menyelesaikan permasalahan itu.

    “Untuk masalah harga susu terlalu rendah nanti Pak Moreno yang selesaikan. Lalu untuk masalah pupuk nanti Pak Anwar Sadad yang menyelesaikan,” ucapnya.

    Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana kerja yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

    Salah satu program konkret yang bisa memberikan insentif terhadap pengentasan angka kemiskinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.

    “Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diemban oleh Presiden Prabowo itu sungguh-sungguh digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

    Kebijakan yang diambil menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus berpihak kepada rakyat.

    “Ada yang puluhan tahun sudah tak tertagih. Tujuan utama Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan itu untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia,” kata Muzani.

    Oleh karena itu, Muzani meminta kepada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Nurochman-Heli Suyanto untuk bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat jika terpilih nanti.

    “Itu sebabnya saya minta nanti Pak Heli insya Allah jika terpilih nanti gunakanlah kekuasaan itu untuk membela rakyat kecil. Membela petani, peternak, nelayan demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju,” ucap dia.

    Dalam kunjungan kerja Ketua MPR ini, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Anwar Sadad. Selain itu, juga ada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Jakarta Dukung Upaya Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien – Page 3

    Pemprov Jakarta Dukung Upaya Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien – Page 3

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH), terus berupaya mengelola sampah secara berkelanjutan melalui kegiatan “Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih” yang bertujuan mewujudkan kelestarian lingkungan di Kota Jakarta.

    Hutan Kota GBK menjadi lokasi utama kegiatan kolaborasi bersih-bersih sampah ini, yang dilengkapi dengan fasilitas interaksi siaran ulang dan tayangan langsung dua arah yang aktif dari enam lokasi lainnya, diikuti oleh sekitar 1.900 peserta.

    Keenam lokasi lainnya adalah Kebun Lingkungan Hidup A-Green, Meruya Utara, Jakarta Barat; Perkampungan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara; Jalan Pangkalan Jati III, Cipinang Melayu, Jakarta Timur; Kompleks Angkasa Pura, Kemayoran, Jakarta Pusat; Bumi Pesanggrahan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan; dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

     

  • Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah

    Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah

    Kegiatan \’Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih‘ di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 15:19 WIB

    Elshinta.com –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengelola sampah yang berkelanjutan melalui kegiatan ‘Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih’ dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan di Kota Jakarta.

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Minggu, mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen dalam memilah sampah secara optimal langsung dari sumbernya. Hal ini untuk mempercepat penanganan sampah sesuai dengan tata lingkungan yang baik.

    “Kami juga terus memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat, sektor swasta, komunitas, dan akademisi untuk mendorong inovasi teknologi pengelolaan sampah. Kami juga mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab,” ujar Teguh.

    Teguh juga mengapresiasi kegiatan yang digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat itu karena dilaksanakan secara serentak di tujuh wilayah Jakarta. Hutan Kota GBK sebagai lokasi utama, yang dilengkapi dengan fasilitas interaksi relay dan streaming dua arah yang aktif dari enam lokasi lainnya, serta diikuti oleh sekitar 1.900 peserta.

    Keenam lokasi lainnya, yaitu Kebun Lingkungan Hidup A-Green, Meruya Utara, Jakarta Barat; Perkampungan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara; Jalan Pangkalan Jati III, Cipinang Melayu, Jakarta Timur; Kompleks Angkasa Pura, Kemayoran, Jakarta Pusat; Bumi Pesanggrahan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan; dan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

    “Aksi ini juga melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat di Jakarta, termasuk anak-anak sekolah, komunitas peduli lingkungan, media dan pegiat sosial media, serta masyarakat umum. Harapannya, kerja sama ini dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk mengelola sampah yang lebih baik, melestarikan lingkungan, serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan,” kata Teguh.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Umum (Sekum) Kementerian LH/Sekum Badan Pengendalian LH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan para peserta dalam kegiatan ini sebelumnya telah memilah sampah dari rumah dan sekolah. Sampah tersebut berpotensi didaur ulang yang dijadikan tiket masuk untuk ke lokasi acara.

    “Selain itu, seluruh peserta mendapatkan konsumsi makanan ringan di tempat khusus dengan wadah yang bisa dipakai lagi, kemudian bisa dibawa pulang. Lalu, peserta juga diminta membawa wadah minuman sendiri. Jadi, minuman di sini diserahkan gratis. Bahkan, seluruh ornamen panggung acara ini dicetak dengan kain yang akan didaur ulang sebagai bahan pembuatan tas belanja, jadi tidak akan dibuang di TPA (Tempat Pembungan Akhir) manapun,” jelas Rosa.

    Sumber : Antara

  • DKI wajibkan warga pilah sampah agar bebas retribusi

    DKI wajibkan warga pilah sampah agar bebas retribusi

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyaksikan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada Minggu, (27/10/2024). ANTARA/HO-Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    DKI wajibkan warga pilah sampah agar bebas retribusi
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Minggu, 17 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah mereka agar dapat terbebas dari retribusi pelayanan kebersihan (RPB) mulai 1 Januari 2025.

    “Rumah tangga yang memilah sampah dan menjadi nasabah aktif bank sampah akan dibebaskan dari retribusi pelayanan kebersihan. Kami mewajibkan masyarakat memilah sampah, jika tidak maka dibebankan retribusi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan pemilahan sampah di sumber pertama, menjadi prioritas untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA).

    Selain itu, cara ini menjadi bentuk dukungan terhadap revolusi pengurangan sampah melalui retribusi pelayanan kebersihan (RPB).

    Dinas Lingkungan Hidup berencana memberlakukan hal itu  mulai 1 Januari 2025.

    Namun, bagi rumah tinggal yang aktif memilah sampah dari sumbernya dan atau tergabung dalam bank sampah akan mendapatkan pembebasan dari retribusi tersebut.

    Pembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

    Asep mengatakan kebijakan pembebasan retribusi ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah.

    Dia lalu menjelaskan, sistem pengelolaan sampah di Jakarta berlandaskan pengelolaan dari hulu hingga hilir.

    Untuk itu, kata dia, berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah berbasis hulu.

    “Kami telah menjalankan program pengelolaan sampah berbasis RW, mendukung ekonomi sirkular melalui bank sampah, serta membangun pusat daur ulang Jakarta Recycle Centre (JRC) di Pesanggrahan,” ujar dia.

    Ia menyebutkan, kebijakan RPB didukung pemerintah pusat.

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan mekanisme tersebut akan memberi insentif bagi masyarakat yang telah berupaya memilah sampah dari sumber dan tidak dikenakan biaya retribusi.

    Dia menegaskan, Jakarta dapat menjadi contoh pengelolaan sampah yang inspiratif bagi daerah lain

    Di sisi lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan Jakarta telah lama menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan Pergub No. 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup RW.

    Dia berpendapat melalui pergub tersebut Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam pengurangan sampah dari sumbernya.

    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada 2023 mencapai 38,4 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sampah terkelola nasional baru mencapai 61,62 persen, sisanya 38,38 persen belum terkelola dengan baik.

    Sementara itu, data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari.

    Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri. 

    Sumber : Antara

  • Ratusan rumah pilah sampah untuk jaga lingkungan di Jaksel

    Ratusan rumah pilah sampah untuk jaga lingkungan di Jaksel

    jadi kawasan percontohan pilah sampahJakarta (ANTARA) – Sebanyak 362 rumah memilah sampah dalam kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, di Akademi Kompos, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk menjaga lingkungan setempat.

    “Kawasan ini ada 389 rumah dan sudah 362 rumah yang melaksanakan pilah sampah,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam kegiatan kolaborasi Bersih Sampah di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan ada 10 persen yang belum melaksanakan pilah sampah karena rumahnya kosong dan ada penghuni baru yang belum tersosialisasikan pilah sampah.

    Dia menambahkan, RW 08 Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas dan perumahan sekitarnya sudah menerapkan sampah pilah per rumah, pemilahan sampah sudah dijalankan dari rumah ke rumah.

    Sementara, Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sugasri mengatakan, dalam penanganan sampah perlu kolaborasi, karena kuncinya bagaimana bisa menyelesaikan sampah di sumber.

    “Kalau ini (menyelesaikan sampah di sumber) bisa kita lakukan, saya yakin dari Jakarta Selatan ini pasti menyumbang kontribusinya 25 persen,” kata Ari.

    Lalu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jaksel, Mohamad Amin menambahkan, Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tentu menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sampah.

    “Jakarta Selatan menghasilkan 1.400 ton sampah per hari dan berhasil mereduksi sampah sebanyak 2.404 ton per tahun, yang dikelola melalui Bidang Pengelolaan Sampah (BPS), Tempat Pengelolaan Sampah Reusable dan Ramah Lingkungan (TPS 3R), Bank Sampah , komposting dan juga maggot,” jelas Amin.

    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada 2023 mencapai 38,4 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sampah terkelola nasional baru mencapai 61,62 persen, sisanya 38,38 persen belum terkelola dengan baik.

    Baca juga: Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah

    Sementara itu, data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari.

    Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.

    Munjirin mengawali kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta dengan meninjau sejumlah rumah warga di Bumi Pesanggrahan Mas yang telah memulai aksi pilah sampah.

    Selanjutnya, dia mengikuti kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) secara daring.

    Kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta dipusatkan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto dan pihak terkait.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pesanggrahan Warungboto, Menyingkap Keindahan Arsitektur Air Keraton Yogyakarta

    Pesanggrahan Warungboto, Menyingkap Keindahan Arsitektur Air Keraton Yogyakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah padatnya kota Yogyakarta, tersembunyi sebuah warisan arsitektur yang menyimpan kisah keagungan masa lalu, Taman Air Warungboto. Melansir dari jogjaprov.go.id, situs bersejarah seluas 9000 meter persegi ini merupakan bukti kejayaan teknologi pengelolaan air dan kemewahan arsitektur Keraton Yogyakarta di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II.

    1. Keunikan Arsitektur Air

    Warungboto tidak sekadar taman biasa. Kompleka ini merupakan masterpiece arsitektur air yang menggabungkan fungsi praktis dan estetika.

    Sistem pengairan yang dibangun menunjukkan kepiawaian para arsitek masa lalu dalam mengelola aliran air. Umbul atau mata air yang dulunya memancarkan air jernih ke kolam-kolam menunjukkan pemahaman mendalam tentang hidrodinamika, jauh sebelum teknologi modern dikenal.

    2. Pesanggrahan Raja

    Sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan, Warungboto dirancang dengan memadukan konsep taman air dan tempat berteduh. Area ini menjadi saksi bagaimana keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta memanfaatkan keindahan alam dan arsitektur untuk menciptakan ruang relaksasi yang sempurna. Pemilihan lokasi yang berdekatan dengan mata air alami menunjukkan kecermatan dalam perencanaan tata ruang kota masa itu.

    3. Warisan Teknologi

    Meski kini mata airnya telah kering, sisa-sisa bangunan umbul masih berdiri tegak, menjadi bukti kejeniusan teknologi masa lalu. Struktur bangunan yang masih bertahan hingga kini memperlihatkan kualitas konstruksi yang mumpuni, menggunakan teknik-teknik yang bahkan relevan untuk dipelajari di era modern.

    4. Potensi Pembelajaran

    Warungboto bukan sekadar situs bersejarah, tetapi juga laboratorium hidup yang menawarkan pelajaran berharga tentang teknologi pengelolaan air tradisional, arsitektur berkelanjutan yang ramah lingkungan, harmonisasi antara kebutuhan manusia dan alam, dan sejarah kehidupan keluarga kerajaan Yogyakarta.

    Meski zaman telah berubah dan air tidak lagi mengalir deras seperti dulu, Taman Air Warungboto tetap menjadi bukti nyata kejayaan arsitektur Jawa. Situs ini berdiri sebagai pengingat bahwa nenek moyang kita telah memiliki pemahaman mendalam tentang pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum istilah itu populer di era modern.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Baru Dilantik, Pj Gubernur Teguh Setyabudi Langsung Gercep Antisipasi Banjir Jakarta

    Baru Dilantik, Pj Gubernur Teguh Setyabudi Langsung Gercep Antisipasi Banjir Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi langsung bergerak cepat mengatasi masalah banjir yang masih menjadi momok menakutkan bagi warga ibu kota saat musim hujan tiba.

    Ia terjun ke lapangan memantau proyek pelebaran saluran air di Jalan Adityawarman dan Tirtayasa pada Jumat (8/11/1024) lalu.

    “Banjir di perempatan Jalan Tirtayasa itu memang dipicu bottleneck di saluran air ini. Oleh karena itu, saluran air yang menjadi bottleneck, yang satu meter itu, sudah kami bongkar. Ada juga bagian yang kurang dalam, sehingga kami lakukan penggalian untuk memperdalam,” ujar Teguh di lokasi.

    Dua hari berselang, pada Minggu (10/11/2024), Teguh juga meninjau Jalur Lintas Bawah Senen dan Dukuh Atas.

    Peninjauan tersebut guna memastikan pompa air di kedua underpass itu sudah kembali berfungsi, setelah kabel pompanya dicuri.

    Ia berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sabotase dalam upaya penanganan banjir.

    Sebab, hal ini bisa berakibat fatal dan merugikan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.

    “Kami tidak ingin ada masalah lagi di underpass setelah ini. Nanti Pak Sekda Marullah akan rapat untuk melakukan mitigasi dan mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar kejadian ini tidak terulang,” kata Teguh.

    Dalam penanganan banjir, ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk/embung, memperkuat tanggul kali, membangun sistem polder/pompa, serta meningkatkan kapasitas drainase kawasan.

    “Pada 2024 ini, terdapat lima polder/pompa yang sedang dibangun dan dua lokasi pompa stasioner yang direvitalisasi. Kemudian, terdapat delapan waduk/embung yang dibangun dengan rincian enam waduk/embung merupakan pembangunan lanjutan dan dua lainnya waduk/embung baru,” tutur Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Ika Agustina.

    Adapun lima polder/pompa tersebut ialah Polder/Pompa Sunter C, Gaya Motor, Kali Sepatan (Kawasan Berikat Nusantara/KBN), IKPN (Induk Koperasi Pegawai Negeri), dan RW 13 Greenville.

    Sementara itu, revitalisasi pompa dilakukan di dua lokasi, yaitu Pompa Stasioner Jalan Tanjung Duren Raya-Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, dan Pompa Stasioner Taman BMW, Jakarta Utara.

    Sedangkan enam pembangunan waduk/embung lanjutan berlangsung di Waduk Marunda, Dukuh 2, Munjul, Cilangkap, revitalisasi Embung Kaja, serta penyelesaian Embung Pekayon.

    Sementara waduk/embung yang baru dibangun tahun ini berlokasi di Jakarta Selatan, yaitu dekat SDN 01 Petukangan Selatan dan Jalan Pemuda Srengseng Sawah.

    “Dinas SDA juga rutin melakukan pengerukan kali, waduk, dan saluran air untuk mengangkat sedimen lumpur, sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan genangan saat hujan,” papar Ika.

    Di samping itu, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta juta memasang sheet pile atau tanggul di sisi kali/sungai.

    Pemasangan tanggul bertujuan untuk menanggulangi tanah longsor di sekitar kali/sungai, seperti Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat, dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas, Jakarta Utara.

    Untuk mengatasi banjir rob karena pasang laut di wilayah pesisir utara Jakarta, pembangunan tanggul pengaman Pantai, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A, terus dipercepat.

    Pembangunannya berlangsung di kawasan Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa-Ancol Barat, serta Kali Blencong (Cilincing-Marunda).

    “Selain itu, dibangun pula pompa dan pintu air di muara sungai, serta sistem monitoring di early warning system banjir rob,” ucap Ika.

    Ia menambahkan, optimalisasi operasional sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan rumah pompa, pintu air, alat berat, serta pemeliharaan/perawatan, agar dapat bekerja secara maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir.

    Untuk mengantisipasi banjir, sebanyak 580 unit pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi rawan banjir dan 557 unit pompa mobile disebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

    Pompa mobile ini digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.

    “Kemudian terdapat 845 unit pintu air di 589 lokasi, 254 unit alat berat, dan 460 unit dump truck,” beber Ika.

    Penyiagaan satuan tugas (satgas) di lapangan dilakukan pula sebagai langkah mitigasi banjir.

    Berdasarkan data per September 2024, tercatat 3.962 petugas pengendali banjir dan pengelolaan pantai, yang biasa disebut Pasukan Biru, bersiaga.

    Bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat, bisa melapor lewat aplikasi JAKI atau melalui media sosial resmi milik Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta.

    Masyarakat yang ingin melapor dapat mengirimkan data genangan, berupa foto situasi saat banjir dan alamat lengkap kejadian banjir tersebut.

    Berikut alur melaporkan banjir via aplikasi JAKI di telepon seluler:

    1.     Buka JAKI;

    2.     Pilih fitur Lapor atau ketuk ikon kamera;

    3.     Ambil foto banjir/genangan;

    4.     Isi detail lokasi memudahkan tindak lanjut;

    5.     Ceritakan detail laporan di kotak deskripsi;

    6.     Pilih kategori ‘Banjir’;

    7.     Centang kotak pernyataan dan klik Kirim.

    Selain JAKI, lanjut Ika, masyarakat juga bisa memantau perkembangan laporannya melalui fitur JakRespon.

    Bagi masyarakat yang ingin melapor ke sosial media, dapat mengirimkan data genangan melalui Direct Message (DM) ke akun Instagram @dinas_sda atau mention ke Twitter atau X @DinasSDAJakarta.

    Berikut alur laporan melalui Twitter/Instagram:

    –       Laporan masuk Direct Message diinfokan kepada Command Center (CC) Dinas SDA;

    –       Selanjutnya, CC Dinas meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) di wilayah terkait dan CC Suku Dinas (Sudin) terkait;

    –       Kasatpel akan menginfokan kepada Satuan Tugas (Satgas) di wilayah terkait;

    –       Satgas menindaklanjut laporan tersebut di lapangan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Waspada Curah Hujan Tinggi, Ini Titik Rawan Longsor di Jakarta

    Waspada Curah Hujan Tinggi, Ini Titik Rawan Longsor di Jakarta

    Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingatkan adanya potensi longsor di beberapa wilayah Jakarta menyusul curah hujan yang tinggi. 

    Prakiraan wilayah potensi longsor ini dikarenakan gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. 

    Sementara itu, menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah-Tinggi. 
     

     

    Potensi longsor di wilayah Jaksel dan Jaktim

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan wilayah Jakarta dengan potensi longsor yakni Jakarta Selatan.

    “Pertama yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan,” kata Yohan dikutip dari unggahan resmi BPBD.

    Sedangkan wilayah lainnya yakni, Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cipayung, Ciracas, Kramatjati, Makasar, Pasar Rebo.

    “Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” jelasnya. 

    Ia menambahkan, pada Zona Tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali. “Untuk itu kami mengimbau kepada Lurah, Camat, dan masyarakat untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” pungkas Yohan.

    Jakarta: Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingatkan adanya potensi longsor di beberapa wilayah Jakarta menyusul curah hujan yang tinggi. 
     
    Prakiraan wilayah potensi longsor ini dikarenakan gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG. 
     
    Sementara itu, menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah-Tinggi. 
     

     

    Potensi longsor di wilayah Jaksel dan Jaktim

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan wilayah Jakarta dengan potensi longsor yakni Jakarta Selatan.
    “Pertama yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan,” kata Yohan dikutip dari unggahan resmi BPBD.
     
    Sedangkan wilayah lainnya yakni, Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cipayung, Ciracas, Kramatjati, Makasar, Pasar Rebo.
     
    “Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” jelasnya. 
     
    Ia menambahkan, pada Zona Tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali. “Untuk itu kami mengimbau kepada Lurah, Camat, dan masyarakat untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah pada saat curah hujan di atas normal,” pungkas Yohan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel

    Kondisi banjir di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024) sore. (ANTARA/HO-BPBD DKI Jakarta)

    BPBD DKI catat genangan terjadi di dua ruas jalan di Jaksel
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih adanya genangan di dua ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan hingga Sabtu sekitar pukul 16.00 WIB sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan dua ruas jalan yang tergenang itu, yakni:

    Di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 30 centimeter (cm).

    Selain itu di Jalan Kemang Utara IX, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan ketinggian 40 cm.

    Isnawa menjelaskan genangan disebabkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang menyebabkan kenaikan status Pos Pesanggrahan menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 15.00 WIB.

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel gabungan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber SDA, Dinas Bina Marga dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

    Mereka dikerah untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    Di sisi lain, Isnawa juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” katanya.

    Sumber : Antara