Pramono Anung Akan Resmikan Rute Baru Transjabodetabek 24 April
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono akan meresmikan rute baru
Transjabodetabek
pada Kamis (24/4/2025).
Rute tersebut menghubungan Jakarta dengan daerah penyangga. Salah satunya rute Blok M menuju Alam Sutera, Tangerang Selatan.
“Kami akan meluncurkan trayek baru sebagai komitmen kami untuk membuka yang memulai dengan Transjabodetabek, yaitu dari Blok M ke Alam Sutera,” kata
Pramono Anung
di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
Menurut dia, peluncuran rute baru tersebut hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Banten
.
“Kami akan membuka empat trayek baru yang semuanya menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitar Jakarta atau sub-area ya,” katanya.
Selain itu, Pramono mengatakan transportasi LRT, MRT dan Transjakarta digratiskan bagi perempuan pada Hari Kartini, Senin (21/4/2025).
“Jadi tanggal 21 April, semua perempuan yang naik transportasi umum, apakah itu LRT, MRT, Transjakarta, gratis,” kata dia.
Sementara kebijakan serupa juga diterapkan dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional pada Kamis (24/4/2025). Pada hari itu, semua warga baik perempuan dan laki-laki gratis naik LRT, MRT dan Transjakarta.
“Nanti tanggal 24, kami juga akan menggratiskan bukan hanya perempuan, tetapi juga pria, laki-laki juga dibebaskan, karena itu merupakan hari transportasi nasional,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pramono Anung akan membuka lima
rute baru Transjabodetabek
. Dua di antaranya berkesinambungan dengan wilayah Tangerang.
Hal ini disampaikan Pramono usai bertemu dengan Gubernur Banten Andra Soni, Rabu (9/4/2025).
“Pemerintah Jakarta sudah memutuskan akan membuka lima rute baru, yang dua di antaranya berhubungan langsung dengan Tangerang dan Tangerang Selatan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Pembukaan rute baru itu merupakan bagian dari upaya perluasan Transjabodetabek. Harapannya, dapat mengatasi macet di wilayah Jabodetabek.
“Karena memang tidak bisa Jakarta itu menyelesaikan persoalan macetnya dengan Jakarta sendiri,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Penjaringan
-
/data/photo/2025/04/19/6802fe3ecfba0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Anung Akan Resmikan Rute Baru Transjabodetabek 24 April Megapolitan 20 April 2025
-
/data/photo/2025/04/20/680469fbc0851.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati dan Pramono-Rano Tanam 7.500 Mangrove Bersama Alumni SMA Boedoet Megapolitan 20 April 2025
Megawati dan Pramono-Rano Tanam 7.500 Mangrove Bersama Alumni SMA Boedoet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri
bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta
Pramono Anung
–
Rano Karno
menghadiri acara penanaman 7.500 pohon mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
Penanaman mangrove dilakukan di lahan seluas 44,7 hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Acara ini bagian dari rangkaian Reuni Akbar Ikatan Alumni SMAN 1 Jakarta (Ikaboedoet) yang puncaknya digelar Sabtu pekan depan.
“Alumni Boedoet ini mengadakan reuni dan reuninya sangat kreatif di tempat mangrove ini menanam mangrove kurang lebih 7.500 di area seluas 44,7 hektare,” ujar Pramono saat ditemui di lokasi, Minggu.
Pramono mengapresiasi acara ini karena reuni dikemas dengan cara berbeda.
Sementara itu, Ketua Umum Ikaboedoet, Chairul Tanjung, menjelaskan, penanaman mangrove menjadi bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan.
“Kita tahu mangrove ini itu dapat bermanfaat untuk mencegah namanya abrasi laut, mencegah erosi, lalu juga menyuburkan hayati daripada ekosistem kelautan kita, dan juga memiliki penyerapan CO2 yang maksimal,” kata bos CT Corp itu.
Pantauan
Kompas.com,
para elite PDI-P itu tiba di lokasi sekitar pukul 10.08 WIB. Megawati datang menggunakan kemeja dan celana jin biru dengan kain syal melingkar di leher.
Sementara, Pramono dan Rano tampak menggunakan pakaian seragam, rompi biru bergambar pohon mangrove bertuliskan “Save our Mangrove”.
Megawati berjalan di tengah, didampingi Rano di sisi kiri dan Pramono di sisi kanan.
Tampak Pramono mengobrol dengan Megawati sambil mengarahkan ke area gerbang penanaman. Ketiganya pun berjalan perlahan memasuki area penanaman mangrove.
Kompas.com
mencoba memasuki area tersebut, namun dihalau dua orang petugas.
“Izin, untuk area di dalam sudah dilakukan steril. Dikhawatirkan kelebihan orang di jembatan, dikhawatirkan ambruk,” ujar salah satu petugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/20/680469fbc0851.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati, Pramono, dan Rano Karno Datangi Hutan Lindung Angke untuk Tanam Mangrove Megapolitan 20 April 2025
Megawati, Pramono, dan Rano Karno Datangi Hutan Lindung Angke untuk Tanam Mangrove
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri
, Gubernur Jakarta
Pramono Anung
, serta Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
mendatangi Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
Ketiganya menghadiri acara penanaman mangrove bersama Ikatan Alumni SMAN 1 Jakarta (Ikaboedoet).
Pantauan
Kompas.com
, para elite PDI-P itu tiba di lokasi sekitar pukul 10.08 WIB.
Megawati datang menggunakan kemeja dan celana jin biru dengan kain syal melingkar di leher.
Sementara, Pramono dan Rano tampak menggunakan pakaian seragam, rompi biru bergambar pohon mangrove bertuliskan “Save our Mangrove”.
Megawati berjalan di tengah, didampingi Rano di sisi kiri dan Pramono di sisi kanan.
Tampak Pramono mengobrol dengan Megawati sambil mengarahkan ke area gerbang penanaman.
Ketiganya pun berjalan perlahan memasuki area penanaman mangrove.
Kompas.com
mencoba memasuki area tersebut, namun dihalau dua orang petugas.
“Izin, untuk area di dalam sudah dilakukan steril. Dikhawatirkan kelebihan orang di jembatan, dikhawatirkan ambruk,” ujar salah satu petugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Polisi pulangkan belasan remaja yang terlibat tawuran
Polisi pulangkan belasan remaja yang terlibat tawuran
Polisi pulangkan belasan remaja yang terlibat tawuran
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 19 April 2025 – 19:29 WIBElshinta.com – Kepolisian memulangkan 19 remaja yang berstatus pelajar dan sempat ditahan akibat terlibat tawuran di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu dinihari.
“Sebelumnya, 19 remaja ini ditangkap polisi akibat terlibat aksi tawuran dan hari ini semua kami pulangkan ke rumah masing-masing,” Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady di Jakarta, Sabtu
Ia mengatakan, setelah sempat diamankan akibat terlibat tawuran, petugas Kepolisian telah memulangkan mereka semua kepada orang tua masing-masing.
Namun, sebelum pulang ke rumah, pihaknya meminta agar semua anak yang terlibat tawuran menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya.
“Mereka harus meminta maaf dengan cara mencium kaki orang tuanya masing-masing dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali,” kata dia
Orang tua pelaku, Hasan mengucapkan permohonan maaf kepada Polsek Metro Penjaringan dan masyarakat atas keterlibatan anaknya dalam tawuran.
Dia sangat menyesalkan perbuatan anaknya dan akan membimbingnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kami,” kata dia.
Ia juga mengingatkan para orang tua lainnya agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan jangan sampai terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
“Mari jaga anak kita bersama agar tidak terjerumus melakukan tindakan pidana,” kata dia.
Sumber : Antara
-
/data/photo/2025/04/17/680098d4a401c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 OCI Akhirnya Buka Suara Soal Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkusnya Nasional
OCI Akhirnya Buka Suara Soal Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkusnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Oriental Circus Indonesia
(OCI) buka suara terkait dengan perseteruannya dengan mantan pemain sirkus binaan mereka.
Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia,
Tony Sumampau
, mengatakan, pembentukan OCI berawal dari situasi politik Indonesia yang memanas pasca peristiwa G30S pada tahun 1966.
Saat itu, kebutuhan hiburan untuk prajurit yang bertugas menjaga keamanan mendorong lahirnya kelompok akrobatik yang akhirnya dikenal sebagai Oriental Circus.
“ABRI waktu itu butuh hiburan. Kostrad punya band, kita punya tim akrobat. Gabung jadi satu, lalu keliling ke berbagai daerah pakai pesawat Hercules, tampil di markas-markas militer, mulai dari Tasik sampai Jawa Tengah,” ujar Tony, saat jumpa pers, Kamis (17/4/2025).
Seiring berjalannya waktu, Tony menilai bahwa performa tim sirkus di bawah naungan OCI tidak cukup maksimal.
Akhirnya, orangtua Tony mengajak anak-anak perempuan dari sebuah panti asuhan di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut.
“Anak-anak itu dari bayi dibesarkan, usia 6-7 tahun baru diajak bergabung dan mulai berlatih di sirkus,” kata Tony.
Tony mengakui bahwa pada medio tahun 1970-1980, didikan yang diberikan OCI kepada para pemain sirkusnya cukup keras, jika dibandingkan dengan upaya pendisiplinan pada saat ini.
“Tahun 70-80-an itu, dan memang ada tindakan disiplin untuk mendisiplinkan anak-anak. Waktu itu kita bisa bilang eranya keras lah ya,” kata Tony.
Namun, ia mengklaim bahwa pendisiplinan keras merupakan hal yang wajar bila melihat kultur sosial pada tahun tersebut. Ia pun mengklaim turut merasakan hal serupa.
“Tapi kalau anak-anak itu malas, tidak mau keluar tenaga, kalau (dipukul) pakai rotan itu biasa (saat itu), dan konteksual pada masa tahun itu, memang begitu itu kulturnya. Bukan cuma di sirkus saja,” ujarnya.
“Di luar sirkus pun kita di rumah pun mengalami gitu ya. Di sekolah juga gitu. Dipukul pakai rotan sama guru. Jadi konteksual pendidikan memang ada ketika itu,” tambahnya.
Walaupun ada pendisiplinan keras, Tony membantah, pihaknya melakukan praktik eksploitasi dan perbudakan kepada para pemain sirkus di bawah naungan OCI.
Tony menegaskan, proses latihan di sirkus memang memerlukan kedisiplinan tinggi yang kerap kali melibatkan tindakan tegas.
Namun ia menyebut hal tersebut wajar dalam dunia olahraga dan bukan bentuk kekerasan yang disengaja.
“Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025). “Kalau mereka luka, justru nggak bisa tampil atraksi,” ujarnya.
Tony juga menepis tudingan soal penyiksaan yang dialami mantan pemain sirkus. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan mereka hanyalah pernyataan sensasional, yang tidak logis dan bertujuan untuk menarik simpati publik.
“Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal,” ujarnya.
Di balik itu semua, Tony menilai ada sosok yang memiliki peran inti yang berusaha melakukan pemerasan kepadanya. Hanya saja, karena OCI sudah tidak beroperasi lagi, maka tuntutan disuarakan kepada Taman Safari Indonesia.
Tony mencium adanya provokator yang diduga sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif.
“Ya, di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami,” ujar Tony.
Tony menyebut, pihaknya tidak berniat memperkarakan para mantan pemain sirkus, yang disebutnya sudah seperti anak sendiri.
Namun berbeda dengan “aktor” yang berada di balik tuduhan tersebut.
“Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka,” kata Tony.
Menurut Tony, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.
Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih untuk diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.
“Kita memang tidak merespon, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita nggak mau cederai mereka. Tapi siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.
Tony mengaku sebagian bukti sudah dikantongi, meskipun belum sempat bertemu langsung dengan para korban.
“Sebagian bukti sudah ada. Kalau mereka (anak-anak) yang kemarin itu, saya belum pernah ketemu lagi. Mungkin karena merasa malu setelah ramai bicara seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan persoalan ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia.
“Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah,” tegas Barata.
Barata juga menilai ada motif tertentu yang berusaha menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik yang seharusnya tidak terkait.
“Kenapa mereka mengincar TSI, kami juga tidak paham. Yang jelas, secara posisi hukum dan dokumen, TSI berdiri terpisah dari OCI. Jadi kalau ada langkah hukum, itu murni dari Pak Tony, bukan atas nama TSI,” tandasnya.
Pengacara para korban, Muhammad Soleh, mengungkapkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.
Namun, kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
“Dulu Bu Fifi pernah melaporkan ke Mabes Polri tentang penghilangan asal-usul, tapi akhirnya SP3 dikeluarkan. Alasannya, bukti tidak ada,” kata Soleh usai melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).
“Kami bingung, karena dari 16 korban yang kami dampingi, hingga hari ini baru lima orang yang berhasil menemukan orang tua mereka, itu pun hasil usaha pribadi. Sementara 11 orang lainnya masih belum mengetahui siapa orang tua kandung mereka,” tambah dia.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI), Uli Parulian Sihombing, mengatakan, di awal tahun pihaknya sempat memberikan saran kepada para mantan pemain sirkus OCI untuk menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Sebelumnya, para mantan pemain sirkus OCI, sempat melaporkan dugaan
pelanggaran HAM
berat yang dialami kepada Komnas HAM pada tahun 1997, atau tepat 28 tahun yang lalu.
Sayangnya, kasus ini nyatanya tidak terselesaikan hingga saat ini.
“Pada 6 Januari 2025, Komisioner pengaduan Komnas HAM memberikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum,” kata Uli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).
Dia mengatakan, saat itu Komnas HAM sudah melakukan identifikasi masalah dan mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia.
Komnas HAM juga menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.
“Pelanggaran tersebut di antaranya, hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” ujarnya.
“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Maruarar Cerita Emir Qatar Kepo dengan Danantara, Tanya Begini
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan ada momen menarik kala dia mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Qatar pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Ara menyebut bahwa Emir Qatar sempat menanyakan Danantara.
“Arti sebuah kepercayaan 5 hari lalu saya mendampingi Presiden ke Qatar bertemu Emir Qatar di istana megah, presiden datang disambut luar biasa masuk ruangan presiden bicara dengan Emir Qatar kita mendampingi. Emir Qatar dicintai rakyat karena memperhatikan masyarakat. Presiden Prabowo sangat pro rakyat melalui makan siang berkualitas dan lain sebagainya,” katanya di Muara Angke, Kamis (17/4/2025).
“Setelah bicara lama, Emir Qatar bertanya apa itu Danantara? saya jelaskan memang sempat jadi polemik dan Pak Prabowo menjelaskan Danantara itu menghimpun kekayaan Indonesia, BUMN dengan jumlah ribuan triliun,” lanjutnya.
Setelah mempertanyakan apa itu Danantara, Emir Qatar pun akhirnya menginvestasikan dananya ke Danantara.
Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 30 rumah panggung dan ambulance kepada masyarakat pesisir Jakarta, lokasinya berada di RT06/07 RW22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)“Kekayaan alam kita ada bauksit, nikel dan hilirisasi dengan diskusi singkat saya percaya Rp 2 miliar dolar mungkin dirupiahkan Rp 32 triliun,” sebut Ara.
Danantara adalah dana kekayaan negara kedua di negara ini, setelah Indonesia Investment Authority, yang diluncurkan pada tahun 2021 dan memiliki aset sebesar US$ 10,5 miliar (Rp 176 triliun). Danantara mengumumkan susunan lengkap dewan direksinya bulan lalu. Miliarder Amerika Ray Dalio dan mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah ditunjuk sebagai penasihat.
Penandatanganan MoU
Dalam pertemuan bilateral, Prabowo dan Sheikh Tamim menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.
Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
(fys/wur)
-

Charles Honoris Calon Tunggal Ketua Umum Pengurus Provinsi Pordasi Daerah Khusus Jakarta – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Charles Honoris menjadi satu-satunya kandidat Calon Ketua Umum Pengprov Pordasi Daerah Khusus Jakarta.
Sampai batas waktu pendaftaran bakal calon yang ditutup pada Kamis (17/4/2025) pukul 16.00 hanya ada satu calon yang mendaftar dan semua dokumen persyaratan yang diserahkan dinyatakan lengkap, layak dan sesuai.
Demikian pernyataan dari A. Huraera Nurhani sebagai ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), selain itu ada Sonny Herlambang sebagai Sekretaris TPP dan yang menjadi anggota TPP adalah Mery Yanto, Bagus Hariyanto, Bambang Witjaksono, Robby Rewah dan Shalma K.
“Calon tunggal tersebut adalah Charles Honoris, beliau dikenal juga sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,” kata A. Huraera Nurhani.
“Hampir semua anggota di Pordasi Jakarta memberikan surat dukungan kepada Charles Honoris untuk menjadi ketua umum baru,” imbuh Sekretaris TPP Sonny Herlambang.
Selanjutnya hasil Pleno TPP ini akan dibawa ke Musyawarah Provinsi pada tanggal 25 April 2025 untuk ditetapkan menjadi Ketua Umum baru Pengprov Pordasi Daerah Khusus Jakarta masa bakti 2025 – 2029.
“Menggantikan Ketua Umum sebelumnya yaitu bapak Aryo Djojohadikusumo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP Pordasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Charles Honoris mengungkapkan alasan maju sebagai ketua Pordasi Jakarta.
Dikatakannya, jika nanti diberi kesempatan untuk memimpin Pordasi Jakarta, ia ingin membuat olahraga berkuda lebih bergairah lagi dan dinikmati secara luar oleh masyarakat Jakarta.
“Jadi hari ini saya datang menyerahkan berkas yang dibutuhkan untuk prasyarat menjadi ketua Pordasi Jakarta, dan senang sekali disambut Pemprov dan yang hadir di rapat kerja ini, Ke depan kami ingin bergotong royong membangun Pordasi Jakarta, yang yang bisa bermanfaat untuk seluruh ekosistem olahraga berkuda di Jakarta,” tutur Charles.
“Jika saya diizinkan saya menjadi ketua Pordasi Jakarta, ada program baru yang bisa membawa lebih banyak prestasi, manfaat untuk atlet, pelatih dan pemilik kuda,” tambah Charles.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu melihat ada banyak potensi yang bisa dikembangkan pada olahraga berkuda di Jakarta.
“Memang potensinya besar tapi belum semuanya digali, dan saya punya keyakinan kalau kita kelola dengan baik dan benar, masyarakat Jakarta akan lebih banyak minat partisipasi untuk nonton olahraga ini,” ucapnya.
Karena, tidak dipungkiri oleh Charles, olahraga berkuda sangat menarik untuk dinikmati. Dan dirinya berharap akan kemajuan olahraga berkuda seperti halnya di Eropa sana.
“Kalau kita mengacu pada negara olahraga berkuda yang sudah maju di Eropa, yang menonton kan banyak sekali, sangat bisa dinikmati oleh publik, dan kalau kita bisa kelola dengan baik, saya yakin masyarakat Jakarta akan bisa menikmati. dan saya berharap untuk memberikan hiburan pada masyarakat Jakarta,” tuturnya.
-
/data/photo/2025/04/14/67fceba26c202.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan Megapolitan 14 April 2025
Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Nelayan Muara Angke
meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri mengecek langsung ke lapangan sebelum membuat kebijakan.
Hal ini disampaikan para nelayan yang menggelar demonstrasi mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap merugikan nelayan, salah satunya terkait zona penangkapan ikan.
“Cobalah Pak Presiden, Pak Menteri, turun ke lapangan lihat kondisi keadaan nelayan ini bagaimana, baru dibuat aturan, jangan cuma katanya, katanya. Itu yang enggak baik untuk para nelayan,” ucap Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Nunung (60) saat diwawancarai di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
Nunung mengatakan, setiap kebijakan seharusnya dibuat sesuai suara hati para nelayan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang justru menyengsarakan nelayan.
Dia bilang, para nelayan akan terus menggelar demonstrasi mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan, sampai didengar Prabowo.
Para nelayan mengaku lelah menyampaikan aspirasinya ke Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berulang kali, namun tak kunjung menemukan solusi.
“Kami akan langsung ke Pak Presiden Prabowo. Percuma kami ke Pak Menteri, dialog-dialog, kita bersurat tetap kami tidak pernah ditanggapi,” kata Nunung.
Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
Kebijakan kedua terkait pembatasan zona penangkapan ikan. Para
nelayan Muara Angke
hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712.
Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
“Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang cost kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur salah satu nelayan bernama Saepudin.
Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan.
Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
“Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/14/67fcdd5168bc8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tolak 3 Kebijakan KKP, Nelayan: Tolong, Kami Sudah Hidup Sengsara… Megapolitan 14 April 2025
Tolak 3 Kebijakan KKP, Nelayan: Tolong, Kami Sudah Hidup Sengsara…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Nelayan
Muara Angke meminta agar pemerintah tak membuat peraturan baru yang membuat mereka semakin kesulitan mencari ikan.
Menurut para
nelayan
, ada tiga peraturan yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang dianggap membebani nelayan.
Hal ini disampaikan para nelayan saat menggelar aksi demonstrasi di Pengedokan Kapal, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
“Tolong kami, sebagai nelayan sudah hidup sengsara, jangan kami dibikin sengsara lagi dengan adanya peraturan yang tidak memihak kepada masyarakat kecil,” ucap salah satu nelayan bernama Saefudin.
Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
Kebijakan kedua terkait pembatasan
zona penangkapan ikan
. Para
nelayan Muara Angke
hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712.
Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
“Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang
cost
kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur Saepudin.
Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan.
Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
“Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Nelayan di Muara Angke Jakut Demo Tolak Pasang Alat Monitoring Kapal, Dianggap Hambat Cari Ikan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar aksi unjuk rasa di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
Unjuk rasa ini berisi penolakan dari para nelayan terkait kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring kapal yang belakangan diminta sebagai syarat wajib untuk melaut.
Pengurus HSNI, Nunung mengatakan, VMS merupakan alat tambahan yang harganya cenderung mahal untuk para nelayan.
Selain itu, dengan melaut menggunakan VMS, pergerakan para nelayan seakan dibatasi.
“Itulah kami kenapa menolak VMS, ruang gerak kami mencari ikan diawasin. Itu yang jadi permasalahannya. Kalau umpamanya VMS itu bebas-bebas saja, ya kami juga tidak menolak. Tapi kalau umpamanya kami lari ke kiri diawasin, ke kanan diawasin, kami mau cari makan apa di laut,” ungkap Nunung.
Sementara soal harga, VMS disebutkannya bisa mencapai Rp 16 juta.
Para nelayan lantas menolak tegas kebijakan VMS karena dianggap dapat sangat merugikan ke depannya.
Terlebih ketika perjuangan nelayan mencari ikan di laut penuh ketidakpastian, tidak selalu mendapatkan untung.
Nunung lantas meminta keluhan para nelayan ini didengarkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan soal VMS ini.
“Kami mohon Pak Presiden, Pak Menteri, berikanlah ke kami leluasa untuk mencari ikan biar bisa mendukung program-program pemerintah Indonesia,” pungkasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya