Xcloud.id

kab/kota: Penggilingan

  • Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pihaknya tidak memusuhi pengusaha penggilingan padi besar. Hal tersebut disampaikan menanggapi mahalnya harga beras hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa hukum pasar yang terjadi di pasar saat ini tidak berlaku, lantaran harga gabah di penggilingan turun, tapi harga di konsumen naik.

    Amran menuturkan bahwa kondisi yang terjadi di pasar adalah di saat produksi beras melimpah dan harga gabah di tingkat petani turun. Namun, justru harga beras di konsumen melambung dan melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Sehingga kami cek kenapa [harga beras di konsumen] naik, yang kami di sini jelasin adalah bukan persoalan kita musuh [penggilingan] yang besar. Kita butuh investor. Ini kalau investor lari, kita kesulitan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Kendati begitu, Amran menyatakan pemerintah tidak menentang keberadaan penggilingan padi berskala besar.

    “Kami ingin jelaskan di sini, bukan kami anti pengusaha. Bukan kami anti penggilingan besar. [Penggilingan padi] yang tidak bermasalah, tidak boleh diganggu. Yang kami selesaikan di sini karena ada anomali,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amran menyampaikan bahwa ada segelintir penggilingan padi besar telah merugikan konsumen hingga Rp10 triliun. “Rp10 triliun korbannya petani, yang di-bully adalah pemerintah. Padahal yang melakukan hanya 10-20 orang. Apakah kita harus biarkan? Jadi, kami bukan anti ya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan membesarkan penggilingan padi kecil. Hal ini sejalan dengan rapat yang telah dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau dari rapat-rapat bersama Pak Presiden, kemudian Rakortas, kita semua sepakat memang mau membesarkan penggilingan padi kecil,” kata Arief.

    Adapun, Arief menyampaikan Perum Bulog akan menggandeng penggilingan padi kecil ke depan untuk menggiling gabah petani. “Jadi nanti ke depan, sebaiknya Bulog itu memang dengan penggiling padi yang kecil, jangan yang besar. Ini seiring sama berjalannya waktu,” pungkasnya.

  • Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

    Nasib 161.401 Penggilingan Padi di Ujung Tanduk, 1 Juta Pekerja Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan sebanyak satu juta pekerja di penggilingan padi berskala kecil berisiko kehilangan pekerjaan imbas tak mampu bersaing dengan penggilingan padi skala sedang dan besar.

    Merujuk data Kementan, terdapat 161.401 unit penggilingan padi berskala kecil dengan kapasitas mencapai 116,2 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi padi Indonesia mencapai 65 juta ton gabah kering panen (GKP) setiap tahun.

    Kementan mencatat hingga saat ini terdapat 7.332 unit penggilingan padi berskala sedang dengan kapasitas 21,1 juta ton per tahun, serta 1.056 unit penggilingan padi besar dengan kapasitas 30,4 juta ton per tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan jika pemerintah tidak segera mengintervensi penggilingan besar, maka penggilingan kecil akan semakin terpuruk.

    “Penggilingan kecil menunggu waktu habis, dan pada saatnya nanti yang [penggilingan] besar ini memonopoli,” ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Amran memperkirakan, jika setiap penggilingan kecil mempekerjakan 10 orang, maka ada sekitar 1 juta orang yang akan kehilangan pekerjaan.

    “Dan pada saatnya nanti yang [penggilingan] besar ini memonopoli dan 161.000 [penggilingan kecil], katakanlah yang mempekerjakan 10 orang berarti 1 juta orang kehilangan pekerjaan [di penggilingan kecil],” ujarnya.

    Namun, Amran menyatakan bahwa fenomena tutupnya penggilingan padi berskala kecil sudah lama terjadi sejak 20 tahun silam.

    “Dan sekarang ada yang mem-framing bahwa banyak pabrik kecil tutup. Tutupnya bukan hari ini, itu sudah 15-20 tahun,” ujarnya.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika sebelumnya mengatakan sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia. Hal ini menyusul adanya temuan beras yang tidak sesuai mutu dan dijual menjadi beras premium alias beras oplosan.

    Hasil temuan ini diperoleh saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Ombudsman juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%. Padahal sebelumnya, Yeka menyebut rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton.

    Dia mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” tandasnya.

  • Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui harga rata-rata beras di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meski harganya berangsur mengalami penurunan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Mengenai beras oplos dan HET. Betul yang disampaikan Bu Ketua [Titiek Soeharto] bahwa harga [beras] di atas HET,” kata Amran.

    Namun, Amran menyatakan bahwa rata-rata harga beras di tingkat konsumen berangsur mengalami tren penurunan pada Agustus 2025.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementan mengungkap rata-rata harga beras premium dan beras medium di tingkat konsumen mengalami penurunan di zona 1. Adapun, zona 1 mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium dan medium di zona 1 masing-masing dibanderol Rp15.552 per kilogram dan Rp13.974 per kilogram. Untuk diketahui, HET beras premium dan medium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram dan Rp12.500 per kilogram.

    “Harga ini sudah terjadi penurunan dan harga yang kami terima terakhir tadi pagi itu rata-rata average seluruh Indonesia posisi Rp6.900 untuk seluruh Indonesia. Ini harga di tingkat gabah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran mengungkap bahwa produksi beras nasional tetap terjaga dengan harga gabah mengalami penurunan. Namun, kondisi ini berbeda dengan harga beras yang diterima konsumen.

    “Kami ingin menyampaikan hal penting tentang tata kelola perberasan Indonesia, mulai dari produksi aman, bahkan data tadi itu gabah produksi, harga gabah turun, tetapi [beras] harga di konsumen naik. Ini anomali juga terjadi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga rata-rata beras mengalami tren penurunan, namun harganya masih melampaui HET.

    Data Bapanas menunjukkan, harga beras premium hanya turun tipis 0,94% atau sebesar Rp153 per kilogram dibandingkan pekan lalu.

    Dari sana, harga beras premium masih mahal di semua zonasi, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp15.436 per kilogram atau naik 3,6%, Rp16.565 per kilogram atau naik 7,56%, dan Rp18.373 per kilogram atau naik 16,28%.

    Setali tiga uang, harga beras medium di zonasi naik di atas HET meski mengalami penurunan sebesar Rp134 per kilogram atau 0,93% dibandingkan pekan sebelumnya.

    Perinciannya, harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.873 per kilogram atau naik 10,98% dan zona 2 dibanderol Rp14.553 per kilogram atau naik 11,09%. Serta, harga beras medium di zona 3 terpantau melonjak 21,71% dari HET menjadi Rp16.431 per kilogram.

    “Harga beras premium tadi seperti disampaikan Pak Mentan di atas HET, tetapi juga terjadi penurunan. Harga medium di semua zona di atas HET, namun memang ada penurunan sebesar Rp134 per kilogram,” ujar Arief.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih melambung tinggi di atas HET.

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” ujar Titiek.

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beber Titiek, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujarnya.

    Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram. Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tandasnya.

  • Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

    Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia mencatatkan laba bersih senilai US$1,79 miliar atau sekitar Rp29,15 triliun (asumsi kurs jisdor Rp16.283 per US$) pada semester I/2025. Capaian laba periode tersebut turun 18,43% (year-on-year/yoy) dibandingkan semester I/2024 senilai US$2,20 miliar. 

    Dalam laporan keuangan unaudited Freeport Indonesia dan entitas anak usahanya, perseroan membukukan pendapatan senilai US$4,98 miliar atau sekitar Rp81,09 triliun dengan beban pokok penjualan US$2,26 miliar atau sekitar Rp36,79 triliun pada semester I/2025.

    Alhasil, laba kotor yang diperoleh perseroan sebesar US$2,71 miliar atau sekitar Rp44,13 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. 

    Perusahaan tambang mineral ini juga mencatat laba operasional senilai US$2,65 miliar setelah dikurangi beban umum dan administrasi US$60,7 juta dan beban pemasaran US$998.000. 

    Pendapatan yang berasal dari bunga tercatat sebesar US$32,8 juta dan keuntungan dari entitas asosiasi US$7,8 juta. Kendati demikian, terdapat beban bunga bersih US$25,6 juta dan rugi lainnya US$1,36 juta. 

    Secara keseluruhan, laba sebelum pajak tercatat US$2,67 miliar dengan beban pajak penghasilan US$672,2 juta.

    Freeport juga tercatat menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai US$79 juta atau sekitar Rp1,28 triliun dan pendapatan pemerintah daerah US$119 juta atau sekitar Rp1,94 triliun pada semester I/2025. 

    Dari segi aset, Freeport Indonesia memiliki total aset sebesar US$27,04 miliar hingga 30 Juni 2025. Dari total aset tersebut, aset lancar tercatat US$4,43 miliar dan aset tidak lancar US$22,61 miliar. 

    Adapun, kas dan setara kas perusahaan ini mencapai US$1,92 miliar atau naik dari periode semester I/2024 lalu yang tercatat US$1,46 miliar. 

    Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi perusahaan memberikan kontribusi senilai US$2,166 miliar. Namun, Freeport juga mencatat belanja modal (capital expenditure/capex) hingga US$1,39 miliar. 

    Dari aktivitas pendanaan, perusahaan mengeluarkan US$1 miliar untuk pembayaran dividen dan secara total arus kas keluar US$1,04 miliar. Sepanjang Januari-Juni 2025, Freeport mencatat kenaikan bersih kas US$613 juta. 

    Lebih lanjut, dari sisi kewajiban, total liabilitas Freeport Indonesia sebesar US$9,49 miliar yang terdiri atas liabilitas jangka panjang US$7,62 miliar dan jangka pendek US$1,87 miliar. Adapun, ekuitas pemegang saham tercatat US$17,54 miliar. 

    Produksi dan Penjualan Freeport Turun

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, produksi tembaga dan emas Freeport Indonesia anjlok sepanjang semester I/2025. Penurunan produksi ini juga diikuti oleh turunnya penjualan.

    Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal II/2025, PTFI memproduksi tembaga 655 juta pound pada Januari-Juni 2025. Angka tersebut turun 29,72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 932 juta pound.

    Dari sisi penjualan tembaga sepanjang semester pertama tahun ini, tercatat mencapai 733 juta pound atau turun 11,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 830 juta pound.

    Sementara itu, dari sisi rata-rata harga tembaga terealisasi yakni mencapai US$4,35 per pound atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu US$4,23 per pound.

    Lebih lanjut, produksi emas dari PTFI mencapai 595.000 ounce pada semester I/2025 atau anjlok 39,41% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 982.000 ounce. Penjualan juga turun 30,11% dari sebelumnya 920.000 ounce pada semester I/2024 menjadi 643.000 ounce tahun ini.

    Secara kuartalan, pada kuartal II/2025, PTFI memproduksi 359 juta pound tembaga dan 311.000 ounce emas. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 441 juta pound tembaga dan 437.000 ounce emas.

    Penurunan ini disebabkan oleh kadar bijih (ore grade) yang lebih rendah dan laju operasional yang menurun. Selama kuartal ini, PTFI tengah melakukan pemeliharaan terjadwal pada salah satu sirkuit penggilingan (mill), yang diperkirakan selesai pada kuartal III/2025.

    Meski produksi menurun, volume penjualan tembaga dan emas justru naik. Pada kuartal II/2025, PTFI menjual 443 juta pound tembaga dan 518.000 ounce emas, lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2024 yang hanya 337 juta pound tembaga dan 356.000 ounce emas. Kenaikan ini disebabkan oleh waktu pengiriman yang lebih menguntungkan.

    Freeport pun mengoreksi target volume penjualan konsolidasi PTFI pada 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,54 miliar pound tembaga dan 1,3 juta ounce emas. Lebih rendah dibandingkan target sebelumnya sebesar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,6 juta ounce emas.

  • Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kondisi stok beras yang masih kosong di toko ritel. Hal ini terjadi usai kasus pelanggaran mutu hingga oplosan pada sejumlah merek.

    Sedangkan dalam waktu yang sama, penggilingan beras kecil disebut tengah kebanjiran orderan untuk penyaluran ke pasar tradisional. Menurut Amran, masyarakat tetap bisa berbelanja beras di pasar tradisional.

    “(Ritel kosong jadi bergeser ke pasar tradisional tidak apa-apa), di mana pun bisa beli (beras),” kata Amran, ditemui usai Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, kekosongan beras di toko ritel tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan di Indonesia. Apabila terjadi kekosongan di toko ritel, Amran bilang, akan terjadi pergeseran sehingga masyarakat jadi berbelanja beras di pasar tradisional.

    “Kalau ritel langka tidak akan mempengaruhi (stok) beras Indonesia. Kenapa? Kalau ritel kosong itu bergeser ke pasar tradisional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran juga pernah merespons tentang kondisi kosongnya stok beras di toko ritel. Menurutnya, saat ini hukum pasar terjadi karena masyarakat akhirnya memilih untuk berbelanja beras di pasar tradisional.

    Selain itu, Amran juga menyebut, harga beras di pasar tradisional lebih murah dibandingkan ritel modern dan diklaim kualitasnya bagus.

    “Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium, Rp 17.000-Rp 18.000/kg. Di sini harganya Rp 13.000/kg, sudah bagus berasnya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    “Katakanlah ada kosong premium itu, nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka,” tambahnya.

    Amran menyebut selama ini penyaluran beras dari produsen beras sudah cukup besar ke ritel modern. Sementara jalur penggilingan kecil hanya ke pasar tradisional. Namun, penggilingan padi kecil selalu kalah dengan yang produsen besar dalam membeli gabah dari petani.

    Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan keleluasaan kepada penggilingan padi kecil untuk tumbuh. Hal ini karena berkaitan dengan persaingan harga di lapangan. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Tonton juga video “Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg” di sini:

    (acd/acd)

  • Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kondisi stok beras yang masih kosong di toko ritel. Hal ini terjadi usai kasus pelanggaran mutu hingga oplosan pada sejumlah merek.

    Sedangkan dalam waktu yang sama, penggilingan beras kecil disebut tengah kebanjiran orderan untuk penyaluran ke pasar tradisional. Menurut Amran, masyarakat tetap bisa berbelanja beras di pasar tradisional.

    “(Ritel kosong jadi bergeser ke pasar tradisional tidak apa-apa), di mana pun bisa beli (beras),” kata Amran, ditemui usai Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, kekosongan beras di toko ritel tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan di Indonesia. Apabila terjadi kekosongan di toko ritel, Amran bilang, akan terjadi pergeseran sehingga masyarakat jadi berbelanja beras di pasar tradisional.

    “Kalau ritel langka tidak akan mempengaruhi (stok) beras Indonesia. Kenapa? Kalau ritel kosong itu bergeser ke pasar tradisional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran juga pernah merespons tentang kondisi kosongnya stok beras di toko ritel. Menurutnya, saat ini hukum pasar terjadi karena masyarakat akhirnya memilih untuk berbelanja beras di pasar tradisional.

    Selain itu, Amran juga menyebut, harga beras di pasar tradisional lebih murah dibandingkan ritel modern dan diklaim kualitasnya bagus.

    “Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium, Rp 17.000-Rp 18.000/kg. Di sini harganya Rp 13.000/kg, sudah bagus berasnya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    “Katakanlah ada kosong premium itu, nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka,” tambahnya.

    Amran menyebut selama ini penyaluran beras dari produsen beras sudah cukup besar ke ritel modern. Sementara jalur penggilingan kecil hanya ke pasar tradisional. Namun, penggilingan padi kecil selalu kalah dengan yang produsen besar dalam membeli gabah dari petani.

    Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan keleluasaan kepada penggilingan padi kecil untuk tumbuh. Hal ini karena berkaitan dengan persaingan harga di lapangan. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Tonton juga video “Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg” di sini:

    (acd/acd)

  • Janjikan Perlindungan, Bapanas Minta Penggilingan Padi Pasok Beras ke Pasar

    Janjikan Perlindungan, Bapanas Minta Penggilingan Padi Pasok Beras ke Pasar

    JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan pelaku usaha penggilingan padi dan pedagang beras agar tetap konsisten mengisi pasokan di pasar tradisional maupun modern di tengah fluktuasi harga beras.

    “Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan Polri meminta penggiling padi untuk dapat tetap memproduksi beras dan menyuplai ke pasar tradisional dan pasar modern dengan menepati syarat mutu seperti yang tertera pada label kemasan,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Selasa, 19 Agustus.

    Pemerintah memastikan bagi pelaku usaha yang taat aturan akan mendapat perlindungan.

    “Pemerintah mengajak penggilingan padi dan pengusaha beras tidak ada yang melakukan penarikan atau menahan stok yang ada. Tetap saja menjual secara konsisten, tapi harganya harus sesuai dengan syarat mutu dan ketentuan yang berlaku. Seperti kata Bapak Menko Pangan, kalau tidak melanggar dan taat aturan, pemerintah pasti melindungi,” sambungnya.

    Arief menekankan pentingnya ketaatan standar mutu beras yang beredar. Menurutnya, perbedaan harga beras kemasan dan curah salah satunya dipengaruhi biaya kemasan (packaging).

    “Hari ini yang harus diperbaiki adalah orang yang memproduksi beras yang dalam packaging, itu harus sesuai dengan packaging-nya. Kalau mau jual beras yang curah, yang tidak ada packaging-nya, tapi harus disesuaikan sama mutunya, silakan saja. Karena salah satu komponen harga dari sebuah beras ada di kemasannya. Jadi harganya memang bisa lebih murah, misalnya Rp 14.900 berarti harganya mungkin bisa jadi Rp 14.500-Rp14.600 dengan tanpa packaging,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras terus meningkat sejak Mei 2025, dari 0,20 persen menjadi 1,35 persen pada Juli, tertinggi sepanjang tahun ini, meski masih lebih rendah dari 2024 yang mencapai 5,32 persen.

    Namun, berdasarkan pantauan Panel Harga Pangan Bapanas, rerata harga beras medium dan premium mulai turun secara bertahap per 19 Agustus. Penurunan harga beras medium di Zona 1 dan 2 tercatat masing-masing 0,26 persen dan 0,25 persen dibanding pekan sebelumnya, sedangkan beras premium turun 0,21 persen dan 0,08 persen.

    Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lewat dua program yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.

    Per 19 Agustus, realisasi SPHP sudah mencapai 38.800 ton, dengan penyaluran harian yang melonjak hingga 5.100 ton pada 15 Agustus, naik lebih dari lima kali lipat dibanding pekan sebelumnya.

    Selain itu, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dengan total alokasi 365,5 ribu ton. Hingga 19 Agustus, realisasi sudah mencapai 93,77 persen atau sekitar 342,7 ribu ton kepada lebih dari 17,1 juta keluarga.

  • Hore, Sertifikat Halal untuk Warteg hingga Warung Padang Gratis – Page 3

    Hore, Sertifikat Halal untuk Warteg hingga Warung Padang Gratis – Page 3

    Secara umum, terdapat beberapa kriteria bagi warung makan untuk dapat mengajukan sertifikat halal gratis melalui skema self declare, sebagai berikut.

    Pertama, pelaku usaha memiliki NIB dengan skala usaha mikro dan kecil (UMK), lalu bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksinya sederhana.

    Lebih lanjut, tidak menggunakan bahan dan proses produk yang bersinggungan dengan bahan nonhalal; memiliki omzet paling banyak Rp15 miliar; memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.

    Selain itu, lokasi dan tempat proses produksi terpisah dengan lokasi dan tempat produksi produk nonhalal; produk berupa barang; tidak menggunakan bahan berbahaya; produk tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali disembelih sesuai syariat Islam/secara halal.

    Selanjutnya, penggunaan bahan berupa daging giling harus melalui jasa penggilingan yang halal/sesuai kriteria kehalalan; jenis produk yang masuk kategori self declare selain warteg, warsun dan sejenisnya maksimal 10 nama produk termasuk varian produk.

    Terakhir, jenis produk yang masuk dalam kategori self declare untuk warteg, warsun, warmindo dan sejenisnya maksimal 30 nama produk termasuk varian produk; dan produk serta proses produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

     

  • Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis

    Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis

    Babe Haikal. Foto: Istimewa

    Warteg, Warsun, lainnya bisa dapat sertifikat halal gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Kabar gembira bagi pegiat usaha Warung Tegal (warteg), Warung Sunda (Warsun), dan Warung Padang, dan sejenisnya, karena saat ini dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis yang tak terlepas dari komitmen dan dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat program sertifikasi halal.

    “Kami sampaikan kabar gembira buat teman-teman pengusaha warteg, warung sunda, warung padang ya, karena sekarang dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis, karena sekarang dapat masuk Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.” kata Kepala Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, dalam acara ‘Coffee Morning Kepala BPJPH Bersama Media’ di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).

    “Caranya, ajukan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis yang merupakan program strategis pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” sambungnya.

    Terobosan kemudahan tersebut, lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, mulai 8 Juli 2025. Keputusan selengkapnya dapat diunduh melalui laman resmi BPJPH bpjph.halal.go.id.

    “Dengan peraturan baru ini kami akan percepat, permudah proses sertifikasi halal,” ucap Babe Haikal dikutip dari keterangan tertulis.

    Babe Haikal juga mengatakan bahwa kemudahan sertifikasi halal bagi warteg, warsun dan warung padang tersebut bertujuan agar seluruh warung makan tradisional dapat bersertifikat halal dengan mudah melalui skema pendampingan proses produk halal. Dengan bersertifikat halal, maka warung diharapkan memiliki standar sehingga berimplikasi pada peningkatan daya saing di pasaran.

    “Kami ingin rumah makan yang begitu banyak ini juga berdaya saing dengan franchise rumah makan dari luar negeri kini menjamur di dalam negeri. Jadi ini kompetisi sehat, dengan standar dan kualitas,” katanya.

    Selain itu, jasa penyedia makanan atau warung yang telah bersertifikat halal dipastikan juga semakin dipercaya oleh masyarakat konsumen. Sebab, sertifikat halal berfungsi memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, terlebih di Indonesia yang mayoritasnya umat Muslim. 

    “Kami juga ingin anak-anak banyak menyukai menu Nusantara, ada soto Betawi, soto Bogor, sate, rendang dan menu lainnya. Selama ini kita perhatikan anak-anak banyak ke rumah makan franchise dari luar negeri,” imbuh Babe Haikal.

    “Dan untuk memastikan program sertifikasi halal, kami juga terus melakukan pengawasan (Jaminan Produk Halal) secara berkala,” katanya.

    Secara umum, beberapa kriteria bagi warung makan untuk dapat mengajukan sertifikat halal gratis melalui skema self declare, di antaranya sebagai berikut:

    (1) Memiliki NIB dengan skala Usaha Mikro dan Kecil.

    (2) Bahan-bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.

    (3) Proses produkseinya sederhana.

    (4) Tidak menggunakan bahan dan proses produk yang bersinggungan dengan bahan non halal.

    (5) Memiliki omzet paling banyak Rp.15 miliar.

    (6) Memiliki paling banyak satu pabrik/tempat produksi dan satu outlet.

    (7) Lokasi dan tempat produksi terpisah dengan lokasi dan tempat produksi produk nonhalal.

    (8) Produk berupa barang

    (9) Tidak menggunakan bahan berbahayq

    (10) Produk tidak mengandung unsur hewani hasil sembelihan, kecuali disembelih sesuai syariat Islam/secara halal.

    (11) Penggunaan bahan berupa daging giling harus melalui jasa penggilingan yang halal/sesuai kriteria kehalalan

    (12) Jenis produk yang masuk kategori self declare selain warteg, warsun dan sejenisnya maksimal sepuluh (10) nama produk termasuk varian produk. 

    (13) Jenis produk yang masuk dalam kategori self declare untuk warteg, warsun, warmindo dan sejenisnya msksimal 30 nama produk termasuk varian produk.

    (14) Produk dan proses produk halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

    Hadir dalam acara, Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin. Hadir pula Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas BPJPH Indrayani, Tenaga Ahli Kepala BPJPH Muhammad Fariza Y Irawady, serta pimpinan redaksi dan para wartawan media. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Video: Efek Beras Oplosan Bikin Ratusan Penggilingan Padi Tutup

    Video: Efek Beras Oplosan Bikin Ratusan Penggilingan Padi Tutup

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kasus beras oplosan yang disebut merugikan Rp 100 Triliun per tahun ikut berdampak ke pabrik penggilingan.

    Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyebutkan kurangnya pemahaman penggilingan terhadap aturan komposisi beras medium dan premium dalam kemasan membuat penggilingan memilih tutup saat kasus beras oplosan mencuat.

    Tercatat ada 500 penggilingan beras di Karawang, Jawa Tengah memilih tutup sementara menghadapi isu beras oplosan.

    Seperti apa dampak beras oplosan ke bisnis penggilingan padi? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 14/08/2025)