Xcloud.id

kab/kota: Penggilingan

  • Penyelamat Tikungan Maut, Relawan Se-Mojokerto Tambah 1.500 Karung Sekam di Jalur Gotekan Pacet 

    Penyelamat Tikungan Maut, Relawan Se-Mojokerto Tambah 1.500 Karung Sekam di Jalur Gotekan Pacet 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Relawan se-Mojokerto menambah 1.500 karung berisi sekam di tikungan maut sebagai titik rawan kecelakaan di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat (5/4/2024). Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko fatalitas korban kecelakaan akibat rem blong.

    Ribuan karung berisi sekam tersebut ditambah untuk memperbarui benteng penyelamat di dua titik lokasi di Desa Pacet. Yakni rest area AMD dan benteng penyelamat tikungan Gotekan. Puluhan relawan terlibat dalam penambahan ratusan karung berisi sekam tersebut.

    Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto, Saiful Anam mengatakan, terdapat tiga titik jalur penyelamat telah disiapkan di jalur tengkorak Cangar – Sendi. Yakni rest area AMD, jalur penyelamat yang dibangun oleh pemerintah, dan benteng penyelamat di tikungan Gotekan.

    “Dengan penambahan sekam-sekam tersebut harapannya agar dapat meminimalisir fatalitas kecelakaan di tikungan Gotekan. Sementara untuk jalur penyelamat yang dibangun oleh pemerintah akan ditambah karung sekam dari UPT PJJ Mojokerto Dinas PU Bina Marga Jatim,” ungkapnya.

    Ribuan sekam tersebut dimasukkan ke dalam karung dan ditata menyerupai benteng dengan tinggi 1,5 meter dan ketebalan tiga sekam atau setara dengan lebih dari 4,5 meter. Benteng penyelamat juga diperkuat sedikit agar jarak dari jalan hingga jalur penyelamat kurang dari 3 meter.

    “Benteng penyelamat dimajukkan sedikit untuk mengantisipasi jika terjadi rem blong sepeda motor tidak menembus jalur penyelamat. Ribuan karung isi sekam ini hasil koordinasi dengan pengusaha penggilingan padi di daerah Wates, Kecamatan Gondang. Sekam-sekam ini diberikan dari pengusaha tersebut,” katanya.

    Selain pengusaha penggilingan padi, masih kata Amam, banyak donatur, termasuk komunitas pikap. Komunitas pikap tersebut turut membantu mengangkut sekam dari Gondang ke Pacet. Ada 15 kendaraan L300 digunakan untuk mengangkut sekam dan sibantu 30 relawan dalam pengerjaannya. [tin/ian]

  • Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu – Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Tak hanya itu, di ritel modern, beras premium pun mendadak hilang. Banyak toko yang kehabisan stok beras untuk dijual.

    Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

    Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

    Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

    Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

    “Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik,” jelasnya.

    Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

    “Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila,” jelasnya.

    Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

    “Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam,” ungkapnya.

    Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

    Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

    “Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional,” sarannya.

    Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

    “Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada,” imbuhnya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bansos beras pemerintah menjadi penyebab kelangkaan pasokan hingga berujung pada lonjakan harga.

    Selain itu, Pemilu 2024 juga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pasokan. Sebab, banyak beras yang diborong oleh calon wakil rakyat untuk bahan kampanye.

    “Kalau dilihat ada beberapa faktor pemicu, seperti ada bansos beras tahun ini. Beras juga digunakan sebagai salah satu alat kampanye oleh beberapa caleg, misalnya di beberapa daerah. Jadi ada serangan fajar bentuknya uang dan ada juga berupa pembagian sembako beras. Nah, jadi ada anomali dari sisi permintaan tidak biasa,” ungkap Bhima.

    Kemudian, produksi beras dalam negeri juga terganggu karena musim panen yang terlambat. Kondisi ini,kata Bhima, memicu adanya rebutan beras antara pemerintah dengan pengusaha di tingkat penggilingan.

    “Tapi ini memang lebih erat kaitannya untuk penggunaan bansos, jadi ada perebutan. Mengapa rebutan? karena dari sisi Bulog sendiri beli di penggilingan skala besar, tentu harga lebih murah. Sedangkan kalau peritel atau pedagang membeli dari perantara yang harga tentu lebih mahal,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyarankan tiga solusi untuk mengatasi kondisi ini. Pertama, saat tahun politik sebaiknya bansos berupa beras ditiadakan.

    “Memang pada waktu siklus di tahun pemilu serentak maupun pemilu kepada daerah, ini tidak perlu ada program bansos dalam bentuk beras. Cukup misalnya bantuan langsung tunai (BLT), sehingga di level penggilingan padi skala besar tidak terjadi persaingan antara beras program pemerintah dan beras untuk ritel,” imbuhnya.

    Kedua, menggenjot produksi beras dalam negeri dengan pemberian insentif lebih baik kepada petani. Dengan begitu, beras impor betul-betul bisa digunakan untuk stabilisasi harga saja.

    “Dari sisi hulu, produksinya perlu terus diberikan insentif. Salah satunya pemberian subsidi pupuk yang lebih besar hingga bantuan pembiayaan untuk petani, KUR,” katanya.

    Ketiga, memperbaiki tata niaga impor beras agar lebih transparan dan terbuka. Sebab, saat ini pemerintah melakukan impor beras terkesan ‘sembunyi-sembunyi’.

    “Jadi pemerintah harus menjelaskan misalnya mengapa perlu impor beras dengan angka cukup besar,” pungkasnya.

  • Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan ‘bergaya’ Orde Baru (Orba).

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

    Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

    “Tapi kita lihat impornya (2023) sampai 3 juta ton, berarti artinya ini impornya gak sesuai dengan kebutuhan atau berbasis data. Ini yang perlu kita kritisi, jika tujuan impor itu untuk menutup produksi dalam negeri yang gak cukup, harusnya seimbang antara penurunan dengan impornya, tetapi ini impornya sangat-sangat tinggi bahkan tingginya hampir setara krisis waktu Orde Baru,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

    Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

    Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

    “Jadi, selain karena pattern tahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok,” ucap Eliza.

    “Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada,” tambahnya.

    Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

    “Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita,” jelas Andreas.

    “Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton,” sambungnya.

    Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

    Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

    Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

    “Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, ‘wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini’ sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying,” jelas Andreas.

    “Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?” sindirnya.

    (skt/sfr)

  • Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Pengusaha Prediksi Beras Langka hingga Akhir Maret

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.

    Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

    “Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

    Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.

    Kendati, ia tak merinci mengapa beras hasil panen tersebut menurun.

    Harga beras belakangan menjadi sorotan karena melambung tinggi. Tak hanya itu, stoknya pun langka di ritel modern.

    Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal, Ramadan masih cukup jauh.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2) lalu.

    Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

    Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

    Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

    “Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara ‘telanjang’ mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita,” kritik Reynaldi.

    “Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus,” tambahnya.

    Sementara itu Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut kenaikan harga beras terjadi karena harga gabah memang sudah tinggi di tingkat petani; di atas Rp7.000 per kg.

    “Jadi kondisi harga gabah yang sudah sampai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi,” ujar dia dalam media briefing di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa (13/2).

    Bayu merinci harga gabah petani dan harga beras di sentra produksi yang dicatat Bulog per 12 Februari 2024. Di Indramayu, misalnya, harga gabah sebesar Rp7.350 per kg dan beras premiumnya Rp15.475, di Karawang gabahnya Rp7.150 per kg dan berasnya Rp14.333.

    Kemudian, di Banyumas harga gabah Rp8.300 per kg dan beras Rp15 ribu per kg, di Sragen gabahnya Rp8.100 dan beras premiumnya Rp14.200 per kg. Di Ngawi harga gabah Rp8.200 per kg dan beras premiumnya Rp15.700 per kg.

    Selanjutnya, di Sidrap, Sulawesi Selatan harga gabahnya Rp7.900 per kg dan beras premiumnya Rp14.050 per kg.

    Menurutnya, kenaikan harga terjadi di seluruh negeri akibat harga gabah yang melonjak. Itu untuk kualitas gabah kering dan beras premium.

    Jokowi juga pernah mengungkap alasan mengapa harga beras masih mahal di pasaran. Menurut dia, harga beras masih naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.

    “Ya belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ujarnya usai melakukan peninjauan di Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

    (del/mrh)

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024

    Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 0,63 persen secara month to month (mtm) atau 16,24 persen secara year on year (yoy) pada Januari 2024.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

    “Harga beras grosir pada Januari 2024 naik sebesar 0,97 persen secara mtm dan 16,66 secara yoy,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

    Sementara itu, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 1,62 persen secara bulanan dan meroket 21,78 persen secara tahunan.

    Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Januari 2024. Harga gabah kering panen (GKP) naik 2,97 persen secara bulanan dan naik 18,64 persen secara tahunan.

    Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 4,85 persen secara bulanan dan naik 24,52 persen secara tahunan.

    Amalia mengatakan harga beras masih tinggi meski saat ini pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan karena suplai yang lebih rendah dibanding permintaan. Hal itu disebabkan karena sejumlah negara menutup keran ekspor beras.

    “Sementara di dalam negeri panen beras relatif rendah karena El Nino yang berkepanjangan. Untuk Januari-Februari, BPS memperkirakan produksi beras masih lebih rendah dari konsumsi atau terjadi defisit,” katanya.

     

    (fby/sfr)