kab/kota: Penggilingan

  • Bulog Ditargetkan Serap 3 Juta Ton Beras hingga Mei 2025

    Bulog Ditargetkan Serap 3 Juta Ton Beras hingga Mei 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog ditargetkan menyerap beras sebanyak tiga juta ton hingga Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.

    “Bulog diminta menyerap tiga juta ton setara beras. Saya ingin tegaskan kembali, Bulog diminta untuk menyerap 3 juta ton setara beras. Itu yang pertama,” ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono di kantornya pada Rabu (22/1/2025).

    Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, untuk mencapai target tiga juga ton beras, Bulog telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pedagang Beras (Perpadi).

    “Dengan asosiasi perbenihan, kami akan segera menandatangani kerja sama. Selain itu, kami juga terus menjalin kerja sama dengan mitra pangan pengadaan (MPP) yang jumlahnya lebih dari 1.200 mitra,” jelas Wahyu.

    Langkah lain yang dilakukan Bulog adalah menjemput hasil panen langsung di lokasi panen. Setelah menerima data lokasi panen dari Kementerian Pertanian, Bulog akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyerapan.

    “Hari ini, saya menugaskan wakil direktur utama ke sentra produksi di Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi sekaligus memulai penyerapan gabah maupun setara beras di wilayah tersebut,” tambah Wahyu.

    Dalam rapat koordinasi tersebut, Bulog juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.

    Selain itu, Bulog mengusulkan HPP untuk beras hingga sampai di gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram. Namun, usulan ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Tentu saja, keputusan akhir mengenai usulan ini akan ditetapkan dalam rapat terbatas yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dua hari lagi. Kami mengusulkan kisaran HPP beras sebesar Rp 12.000 hingga Rp 12.250 per kilogram,” terang Wahyu.

    Namun, Wahyu menegaskan bahwa usulan ini belum menjadi keputusan final. “Saat ini, penyerapan beras dilakukan dengan harga Rp 12.000 per kilogram, dengan beberapa syarat dan ketentuan, seperti kadar kekeringan yang ditetapkan. Semua aturan ini berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional sebagai regulator,” pungkasnya dalam menanggapi langkah Bulog untuk serap beras tiga juta ton.

  • Zulhas Perintahkan Bulog Serap Beras 3 Juta Ton, Harga Rp 12.000/Kg

    Zulhas Perintahkan Bulog Serap Beras 3 Juta Ton, Harga Rp 12.000/Kg

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton pada awal tahun 2025. Penyerapan ini dilakukan karena produksi awal tahun ini diprediksi melonjak.

    Zulhas mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pada awal tahun meningkat 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    “Tadi kami rapatnya agak panjang, memang harus beli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini Januari, Februari, Maret, April, 3 juta itu menyerap dalam bentuk beras,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Bulog akan menyerap gabah dari penggilingan-penggilingan yang bekerja sama. Harga untuk penyerapan beras ini Rp 12.000 per kilogram (kg).

    Namun, Zulhas mengatakan berdasarkan hasil rapat, Bulog mengusulkan harga penyerapan beras itu dikisaran Rp 12.000/kg sampai Rp 12.500/kg. Keputusan kisaran harga itu akan diteruskan pada rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami rakor sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa ratas (rapat terbatas) dulu. Jadi sekarang masih berlaku Rp 12.000. Tapi untuk mencapai 3 juta, itu usulan bulog, kami setuju di sini, tapi nanti akan dibawa ke ratas,” jelasnya.

    Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi penugasan penyerapan 3 juta ton merupakan penugasan dalam satu tahun. Namun menurutnya memang Bulog perlu melakukan penyerapan pada semester I atau 6 bulan pertama 2025.

    “Karena kalau nanti di second semester, produksinya itu di bawah, rebutan sama penghiling padi. Kalau rebutan, maka harganya akan naik. Kan kita disuruh jaga daya beli masyarakat juga,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, sebenarnya dalam tugas penyerapan, Bulog melakukan dengan beberapa skema, yakni menyerap gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG) dan beras.

    (ada/rrd)

  • Dukung Ketahanan Pangan, Polisi di Cakung Budidaya Lele-Bercocok Tanam

    Dukung Ketahanan Pangan, Polisi di Cakung Budidaya Lele-Bercocok Tanam

    Jakarta

    Bhabinkamtibmas Kelurahan Penggilingan, Aiptu Sardjono, mengembangkan budidaya lele hingga bercocok tanam di perumahan warga di Cakung, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan sebagai dukungannya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Aiptu Sardjono melibatkan masyarakat secara langsung dalam budidaya lele hingga bercocok tanam di Perumahan Aneka Elok RW 09 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dinamai ‘Pekarangan Ketahanan Bergizi’.

    Kapolsek Cakung Kompol Sahari mengatakan Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sahari pun mengapresiasi Aiptu Sardjono yang berperan aktif memberikan penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman yang baik dan benar, pemilihan varietas unggul, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.

    Bhabinkamtibmas Penggilingan Aiptu Sardjono mengembangkan budidaya lele dan bercocok tanam di perumahan warga untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. (Foto: dok. Istimewa)

    “Sehingga dapat membangun kemitraan dengan masyarakat maupun kelompok tani untuk saling berbagi informasi dan pengalaman,” kata Sahari dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

    Aiptu Sardjono memanfaatkan pekarangan yang sempit dengan menyebarkan bibit kangkung dan bayam. Diharapkan, ‘Pekarangan Ketahanan Bergizi’ ini dapat membantu masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Tentunya Hasil panen yang melimpah akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga,” imbuh Sahari.

    “Dengan masyarakat yang sibuk beraktivitas produktif, potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin kecil,” tuturnya.

    (mei/hri)

  • Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Transformasi Koperasi Dorong Swasembada Pangan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempersiapkan transformasi koperasi untuk memasuki sektor industri, termasuk industri pertanian. Langkah ini bertujuan mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, dengan target Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    “Konsekuensinya, harus dilakukan percepatan dan mobilisasi aktif pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pernyataan resmi, Minggu (19/1/2025).

    Sebagai bagian dari program prioritas, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah. Revitalisasi ini meliputi penyediaan alat pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas gabah, serta mendorong Bulog menyerap gabah petani dengan standar yang lebih baik, demi memastikan petani mendapatkan harga yang layak.

    Bulog diharapkan kembali memainkan peran strategis sebagai penyangga pangan nasional dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani. Pemerintah juga menyiapkan skema penyaluran pupuk yang lebih efisien melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.

    “Saat ini, terdapat sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Skema baru ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan pupuk dalam jumlah yang tepat dan sesuai sasaran,” ungkap Ferry.

    Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur, hasil produksi gabah dan beras akan lebih mudah dicatat dan dikontrol. “Jika data lebih jelas, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengimpor beras,” tambahnya.

    Wamenkop Ferry berharap dukungan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran ekosistem bantuan alat mesin pertanian hingga distribusi pupuk.

    “Jika semua berjalan lancar, insyaallah kita mampu memenuhi kebutuhan stok gabah dan beras dalam negeri, sehingga swasembada pangan terwujud. Ke depan, swasembada ini juga mencakup bahan pangan lainnya,” ujarnya optimis.

    Pada tahun 2023, data Kemenkop menunjukkan ada 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan anggota sebanyak 162.492 orang dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar koperasi sektor pertanian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan swasembada pangan harus diwujudkan melalui ekosistem holistik dari hulu ke hilir. Di hulu, produktivitas petani harus ditingkatkan, sementara di hilir, pengelolaan penggilingan padi dan distribusi gabah harus dioptimalkan.

    “Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu bersinergi dengan ekosistem ini,” tegasnya.

    Sutarto juga mendorong Kemenkop untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam penyediaan akses kredit murah bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan agar investasi pembangunan penggilingan padi segera ditata ulang, sehingga efisiensi pengelolaan gabah dapat meningkat.

    “Dengan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer), petani dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Ini akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita,” pungkas Sutarto.

  • Harga Pembelian Baru Rp6.500 per Kg Hanya Berlaku untuk Gabah Sesuai Standar

    Harga Pembelian Baru Rp6.500 per Kg Hanya Berlaku untuk Gabah Sesuai Standar

    JAKARTA – Perum Bulog menegaskan pihaknya hanya membeli gabah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    HHP gabah tersebut merupakan harga pembelian baru yang berlaku mulai 15 Januari lalu. Adapun HPP gabah yang sebelumnya berlaku adalah Rp6.000 per kg.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin menjelaskan bahwa standar tersebut sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025.

    Mengacu pada aturan tersebut, kata Arwakhudin, Bulog diwajibkan menyerap gabah kering panen dengan kadar maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

    “Jadi ketika kadar air di atas 25 persen maka harganya bukan (mengacu pada HPP) Rp6.500 per kg, (tapi) menyesuaikan dengan struktur harga yang ditetapkan,” katanya di Jakarta, Jumat, 17 Januari.

    Arwakhudin pun membantah Bulog mempersulit pembelian atau pengadaan gabah dari para petani. Dia menekankan, semua hasil panen petani tetap akan diserap Bulog namun harganya menyesuaikan kualitas gabah.

    “Tugas kami saat ini harga yang sesuai persyaratan. Tidak ada maksud mempersulit pengadaan gabah petani untuk masuk dalam cadangan beras pemerintah,” jelasnya.

    Arwakhudin mengatakan penyerapan beras pada panen raya tahun ini akan dibagi menjadi tiga macam yakni gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras.

    Pembagian jenis penyerapan ini, lanjut Arwakhudin, dilakukan karena masing-masing jenis komoditas memiliki kebutuhan yang berbeda. Kata dia, beras diserap langsung untuk disalurkan dalam bentuk bantuan pangan maupun SPHP.

    Sementara gabah kering giling diserap karena bisa disimpan lebih lama sebelum diproses menjadi beras. Sedangkan gabah panen kering  ini diserap langsung dari petani agar memberikan manfaat kepada petani.

    “Makanya kami menyediakan komoditas dalam gudang kita itu dalam tiga bentuk. Jadi ada yang cepat, ada yang perlu proses dan ada yang menyentuh petani,” ucapnya.

    Setelah penyerapan tersebut, Arwakhudin mengatakan pihaknya berharap ada penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog agar beras yang diserap bisa tersalurkan.

    “Harapan kita sebenarnya ada penyaluran bantuan pangan. Jadi ada pengurangan stok di gudang, jadi bisa dimasukin yang baru,” ujarnya.

    Sekadar informasi, dalam Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025, telah diatur HPP gabah dan beras bagi Bulog dengan rincian antara lain:

    1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen;

    2) GKP di penggilingan sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen;

    3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen;

    4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen;

    5) Beras di gudang Bulog sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.

  • Ada Panen Raya, Bulog Prediksi Harga Beras Stabil Saat Ramadan dan Lebaran 2025 – Halaman all

    Ada Panen Raya, Bulog Prediksi Harga Beras Stabil Saat Ramadan dan Lebaran 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perum Bulog memprediksi harga beras akan stabil di momen Ramadan dan Lebaran 2025 karena berbarengan dengan panen raya pada Maret-April.

    Menurut Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso, harga beras tetap akan stabil mengingat pada panen raya ini stok akan melimpah.

    Pada saat momen Ramadan dan Lebaran, biasanya harga beras akan melambung tinggi karena permintaan juga meningkat. Sementara itu, di saat panen raya berlangsung, harga beras akan turun. 

    Dengan begitu, Arwakhudin memprediksi harga beras tetap akan stabil karena stok yang tersedia juga akan tinggi.

    “Permintaan tinggi, tapi barangnya juga tinggi, berarti kan enggak berpengaruh sebenarnya. Harapannya kita akan mendapatkan harga yang normal,” katanya di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2025).

    Pada panen raya ini, Bulog menargetkan untuk menyerap 1,4 juta ton setara beras atau 70 persen dari total target penyerapan beras 2025.

    Pada tahun ini, berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional yang diterima Bulog, mereka diminta menyerap sebanyak 2 juta ton beras.

    “Target kita di musim tanam yang pertama ini, kita bisa memenuhi setidaknya 70 persen dari target pengadaan dalam negeri untuk gabah beras,” ujar Arwakhudin.

    Arwakhudin menjelaskan, penyerapan beras pada panen raya tahun ini akan dibagi dalam tiga jenis komoditas.

    Pertama, berbentuk Gabah Kering Panen (GKP). Bulog akan membeli gabah langsung dari petani dengan menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru, yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    Kedua, Bulog akan melakukan pengadaan Gabah Kering Giling (GKG). Mereka akan menggandeng kelompok tani untuk melakukan penyerapan.

    Ini nantinya akan disimpan dan diproses menjadi beras.

    Ketiga, Bulog akan melakukan pengadaan dalam bentuk beras.

    Arwakhudin menjelaskan pembagian pengadaan ini dilakukan karena masing-masing jenis komoditas memiliki kebutuhan yang berbeda.

    Beras diserap langsung untuk disalurkan, baik dalam bentuk bantuan pangan atau program SPHP.

    Sementara itu, GKG diserap karena bisa disimpan lebih lama sebelum diproses menjadi beras.

    Sedangkan GKP diserap langsung dari petani agar dapat memberikan manfaat bagi mereka.

    “Makanya kami menyediakan komoditas dalam gudang kita itu dalam tiga bentuk itu tadi. Jadi ada yang cepat, ada yang perlu proses, dan ada yang menyentuh petani,” ucap Arwakhudin.

    Panen raya pertama pada tahun ini merupakan hasil dari musim tanam yang dimulai pada Oktober 2024 hingga Maret 2025.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan gabah yang bisa dipanen pada masa panen raya Maret-April mencapai 13-14 juta ton atau 7 juta ton setara beras.

    Hasil panen ini memang tidak semuanya diserap oleh Perum Bulog, tetapi sebagian lainnya oleh penggilingan padi di seluruh Indonesia.

    Untuk itu, Arief meminta pada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menjadi mitra strategis pemerintah dan Perum Bulog untuk membantu penyerapan produksi dalam negeri sesuai HPP yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen. Jadi petani itu menanam bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik,” jelasnya.

  • Bulog Targetkan Serap 1,4 Juta Beras saat Panen Raya Maret-April 2025 – Halaman all

    Bulog Targetkan Serap 1,4 Juta Beras saat Panen Raya Maret-April 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perum Bulog menargetkan untuk menyerap 1,4 juta ton setara beras atau 70 persen dari total target penyerapan beras 2025 di saat panen raya pertama yang akan berlangsung pada Maret-April 2025.

    Pada tahun ini, berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional yang diterima Bulog, mereka diminta menyerap sebanyak 2 juta ton beras.

    “Target kita di musim tanam yang pertama ini, kita bisa memenuhi setidaknya 70 persen dari target pengadaan dalam negeri untuk gabah beras,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso ketika ditemui di kantornya, Jumat (17/1/2025).

    Arwakhudin menjelaskan, penyerapan beras pada panen raya tahun ini akan dibagi dalam tiga jenis komoditas. 

    Pertama, berbentuk Gabah Kering Panen (GKP). Bulog akan membeli gabah langsung dari petani dengan menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru, yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    Kedua, Bulog akan melakukan pengadaan Gabah Kering Giling (GKG). Mereka akan menggandeng kelompok tani untuk melakukan penyerapan. Ini nantinya akan disimpan dan diproses menjadi beras.

    Ketiga, Bulog akan melakukan pengadaan dalam bentuk beras.

    Arwakhudin menjelaskan pembagian pengadaan ini dilakukan karena masing-masing jenis komoditas memiliki kebutuhan yang berbeda.

    Beras diserap langsung untuk disalurkan, baik dalam bentuk bantuan pangan atau program SPHP.

    Sementara itu, GKG diserap karena bisa disimpan lebih lama sebelum diproses menjadi beras.

    Sedangkan GKP diserap langsung dari petani agar dapat memberikan manfaat bagi mereka.

    “Makanya kami menyediakan komoditas dalam gudang kita itu dalam tiga bentuk itu tadi. Jadi ada yang cepat, ada yang perlu proses, dan ada yang menyentuh petani,” ujar Arwakhudin.

    Panen raya pertama pada tahun ini merupakan hasil dari musim tanam yang dimulai pada Oktober 2024 hingga Maret 2025.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan gabah yang bisa dipanen pada masa panen raya Maret-April mencapai 13 juta ton-14 juta ton atau 7 juta ton setara beras.

    Hasil panen ini memang tidak semuanya diserap oleh Perum Bulog, namun sebagian lainnya juga akan diserap oleh penggilingan padi di seluruh Indonesia.

    Untuk itu, Arief meminta pada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menjadi mitra strategis pemerintah dan Perum Bulog untuk membantu penyerapan produksi dalam negeri sesuai HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. 

    “Salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen. Jadi petani itu menanam bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik,” jelasnya. 

  • Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam mendukung petani dan pengusaha penggilingan padi melalui kebijakan harga gabah yang stabil dan program revitalisasi pabrik. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).

    Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah telah menetapkan harga gabah dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram, meningkat dari sebelumnya Rp 6.000. Selain itu, harga jagung juga dinaikkan menjadi Rp 5.500 per kilogram. “Ini arahan langsung dari Presiden Prabowo, untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ujar Zulkifli.

    Ia juga menyampaikan bahwa Bulog telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perpadi untuk membeli gabah dari petani dengan harga tersebut dan mengolahnya menjadi beras dengan harga pembelian Rp 12.000 per kilogram sesuai kriteria kekeringan.

    Zulkifli menyoroti kesenjangan antara pabrik besar dan kecil dalam hal efisiensi dan akses permodalan. “Pabrik kecil sering kalah bersaing dengan pabrik besar karena efisien mesin. Mereka ingin melakukan revitalisasi, bukan meminta, tetapi meminjam dengan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, sering kali aksesnya sulit,” katanya.

    Ia berkomitmen membantu pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan mengawal prosesnya hingga tuntas. “Kalau pabrik besar bisa mendapat puluhan triliun, tidak adil jika pabrik kecil kesulitan mendapatkan kredit. Kita akan kawal sampai mereka dapat,” tegasnya.

    Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang holistik, mencakup hulu ke hilir.

    “Kita bicara swasembada pangan bukan hanya di tingkat petani, tetapi juga pabrik dan pasar. Ketiganya harus berkesinambungan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Ia juga berharap kredit untuk revitalisasi alat-alat pertanian dapat diperluas dengan bunga yang lebih terjangkau. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Swasembada Beras Bakal Bermasalah Gegara Harga Gabah Anjlok

    Swasembada Beras Bakal Bermasalah Gegara Harga Gabah Anjlok

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada bisa bermasalah apabila Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tidak diterapkan oleh penggilingan dan Perum Bulog. Adapun HPP telah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025.

    Sayangnya, banyak daerah yang harga gabahnya masih di bawah HPP. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, harga gabah Rp 5.500/kg. Hal ini dikatakan saat kunjungan kerja panen raya di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025.

    “Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam,” ujar Amran, dikutip dari keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    Amran mengatakan, pembelian gabah sebesar Rp 5.500/kg seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp 1.000/kg.

    “Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp 5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” katanya.

    Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.

    Dia juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi terkait pembelian sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp 145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp 5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh di bawah Rp 6.500,” katanya.

    Amran menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif. Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah dibereskan. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan,” ujar dia.

    (kil/kil)

  • Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Menko Zulhas Pastikan Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500 Per Kg

    Solo, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan, Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menyerap gabah dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) dengan nilai Rp 6.500 per kilogram (kg).

    “Tadi sudah MoU antara Perpadi dengan Bulog, harus membeli gabah dari petani Rp 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya, sesuai dengan kriteria kekeringannya itu,” ungkap Zulhas kepada awak media di Solo, Rabu (15/1/2025).

    Pemerintah telah menaikkan harga Gabah Panen Kering (GPK) sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

    Selain itu, Zulhas mengungkapkan pihaknya akan membantu pengusaha penggilingan padi untuk mendapaykan pinjaman revitalisasi.

    “Saya janji, di mana yang akan pinjam, nanti di kawal. Saya akan antar kawal ke perbankan kita, boleh ke menteri BUMN sampai ke dirut bank,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya akses kredit bagi pabrik kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman.

    “Saya antar sampai dapat, karena enggak adil pabrik kecil memerlukan kredit enggak dapet, sementara yang besar satu aja sudah puluhan triliun misalnya,” tutur Zulhas.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena kita ingin swasembada. Oleh karena, itu teman-teman tadi kalau ingin revitalisasi (pabrik) di mana, berapa perlunya, dan katanya rata-rata Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar, nanti kita kawal sampai dapat. Itu saya kira,” ungkap Zulhas.