Xcloud.id

kab/kota: Penggilingan

  • Keras! Prabowo Ultimatum Pengusaha Penggilingan Jangan Korbankan Petani

    Keras! Prabowo Ultimatum Pengusaha Penggilingan Jangan Korbankan Petani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto kesal terhadap pengusaha penggilingan yang masih membeli gabah kering panen (GKP) petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Sebagai informasi, HPP ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Menurutnya syarat yang digunakan penggilingan untuk menyerap gabah hanya untuk mengorbankan petani. Untuk itu, Prabowo memberikan peringatan keras.

    “Jangan selalu korbankan petani, alasan kadar air, rendemen, kualitaslah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu cara cara orang kecil selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak,” ujar Prabowo di Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025).

    Hal ini dikatakan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    Pertemuan itu dilaksanakan secara mendadak. Selain Kementerian/Lembaga, hadir juga Dinas Pertanian daerah dan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) yang hadir secara virtual.

    Prabowo menegaskan jika penggilingan swasta tidak bisa memenuhi harga GKP saat ini, pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menyebut negara dapat membangun ribuan penggilingan. Prabowo pun akan memanggil Perpadi untuk membahas penyerapan gabah.

    “Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya. Kita tidak main-main, kalau perlu pemerintah yang akan mengopersikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia punya kekuatan, saya bisa buka ribuan penggilingan padi,” pungkasnya.

    (ada/hns)

  • Tetapkan HPP Gabah Rp 6.500, Prabowo Siap Tindak Tegas Pihak yang Rugikan Petani

    Tetapkan HPP Gabah Rp 6.500, Prabowo Siap Tindak Tegas Pihak yang Rugikan Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi pihak-pihak yang merugikan petani, terutama terkait harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Pernyataan tegas ini disampaikan saat Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Saya ulangi, Rp 6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara orang kecil selalu dikorbankan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

    Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penggilingan padi yang mencoba memainkan harga gabah. Menurutnya, ada indikasi oknum tertentu masih berupaya menekan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani serta menghambat program swasembada pangan nasional.

    “Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tetapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, tekanan harga gabah saat panen melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.

    “Ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pelanggaran terhadap HPP gabah 2025 sebesar Rp 6.500 per kg yang ditetapkan Presiden Prabowo akan ditindak secara hukum.

    “Jika ada yang menjual gabah di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah, maka aparat penegak hukum akan mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan, Jumat (31/1/2025).

    Zulhas juga menekankan penyerapan gabah pada puncak panen raya Februari-April 2025 harus optimal, dengan target setidaknya 3 juta ton beras.

    Untuk memastikan penyerapan gabah sesuai HPP, Zulhas menyatakan pemerintah akan melibatkan TNI-Polri, khususnya Babinsa dan binmas di desa-desa. “Bulog, TNI, dan Polri akan bersama-sama memastikan harga gabah terserap dengan harga yang sudah ditentukan. Kita harus mencapai target serapan minimal 3 juta ton beras,” jelasnya.

    Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan HPP Gabah sebesar Rp 6.500 per kg bertujuan melindungi kesejahteraan petani dan memastikan kedaulatan pangan nasional.

    Pemerintah akan bertindak tegas terhadap spekulan dan pihak yang mencoba menekan harga gabah 2025 yang sudah ditetampkan Rp 6.500 per kg oleh Presiden Prabowo. Dukungan dari TNI-Polri serta Bulog juga diharapkan dapat membantu penyerapan gabah secara optimal di musim panen raya Februari-April 2025.

  • Transjakarta tambah perhentian rute Pulo Gebang-Pulo Gadung via PIK

    Transjakarta tambah perhentian rute Pulo Gebang-Pulo Gadung via PIK

    demi memastikan kebutuhan mobilitas pengguna tetap dapat terpenuhi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah enam titik perhentian untuk rute 11D relasi Pulo Gebang – Pulo Gadung via PIK yang berlaku mulai Senin ini demi memastikan kebutuhan mobilitas pengguna tetap dapat terpenuhi.

    Keenam titik perhentian rute 11D ini terdiri atas tiga titik untuk arah Pulo Gadung via PIK dan tiga titik untuk arah Pulo Gebang.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin merinci tiga pemberhentian arah Pulo Gebang dan tiga arah Pulo Gebang masing-masing yakni bus stop seberang Cagar Budaya Batu Penggilingan, bus stop Rusun Pulo Jahe, dan bus stop Cagar Budaya Batu Penggilingan.

    Ayu mengatakan dengan begitu, rute layanan 11D (Pulo Gebang – Pulo Gadung via PIK) kini melalui 72 titik perhentian dari sebelumnya sebanyak 66 titik perhentian.

    Adapun rute 11 D menggunakan layanan angkutan umum integrasi yang beroperasi setiap Senin – Minggu mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

    Ayu menambahkan, penambahan titik pemberhentian rute tersebut juga menjadi salah satu upaya Transjakarta dalam memperluas cakupan layanan yang saat ini sudah menyentuh angka 91,7 persen.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat total bus Transjakarta yang beroperasi pada Desember 2024 mencapai 4.481 unit, mengalami penurunan 1,80 persen dibandingkan November 2024 yang mencapai 4.563 unit.

    Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023, unit bus Transjakarta yang beroperasi meningkat sebesar 2,87 persen atau meningkat 125 unit.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Prabowo Siap Terbitkan Aturan HPP Gabah Rp6.500 per Kg

    Jakarta, FORTUNE – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Harga Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Hal tersebut disampaikannya ketika mengunjungi Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/2).

    “Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah. Saya tidak main-main,” kata Prabowo dalam keterangannya, Senin (3/2).

    Dia pun menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Adapun Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kg.

    Pengusaha tak boleh seenaknya

    “Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” ujar Prabowo.

    Dalam arahannya, dia juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tak merugikan petani. Lalu Prabowo menegaskan bahwa dirinya siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

    “Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” tegas dia.

    Kemudian Prabowo optimistis bahwa Indonesia bakal menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia menyebut target yang diberikan selama empat tahun bisa dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak.

    “Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada,” kata Prabowo.

    Swasembada pangan jadi prioritas

    Menurut dia, jika negara ini mau maju, maka harus mengamankan soal pangan terlebih dahulu. Prabowo pun meminta kepada semua pihak agar dapat bekerja dengan hati yang tulus, memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air, berpatriotisme tinggi, dan setia pada tujuan swasembada pangan.

    “Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa,” tutur dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman  berterima kasih atas dukungan penuh Prabowo terhadap sektor pertanian. Dia mengeklaim bahwa berbagai masalah yang sebelumnya menghambat produktivitas petani kini sudah diatasi berkat kebijakan Prabowo yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

    “Inilah puncak kejayaan petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena seluruh permintaan petani sudah Bapak penuhi, mulai dari pupuk, penyuluh pertanian lapangan (PPL), irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dulu menjadi kendala, ” kata Amran.

  • Prabowo Siap Terbitkan PP untuk Tetapkan HPP Gabah Rp6.500

    Prabowo Siap Terbitkan PP untuk Tetapkan HPP Gabah Rp6.500

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen Rp6.500 per kilogram untuk mendukung kebijakan swasembada pangan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Salah satunya, kata Prabowo, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat melakukan sidak atau inspeksi mendadak dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” ujarnya saat melakukan inspeksi tersebut.

    Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan Mentan Andi Amran Sulaiman bahwa masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan agar penggilingan padi di daerah tidak merugikan petani. Dia menegaskan siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

    “Penggilingan padi kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Saya ingin pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani,” tegasnya.

    Prabowo pun optimistis Indonesia akan menjadi negara yang sukses dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Dia menegaskan bahwa target yang diberikan selama empat tahun dapat dicapai lebih cepat dengan kerja sama semua pihak.

    “Indonesia akan jadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Sekarang sudah terbukti bahwa target yang saya berikan empat tahun, tapi dalam waktu dekat kita akan swasembada,” pungkas Prabowo.

  • Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Kesal Prabowo Memuncak! Pengusaha Diminta Jangan Korbankan Petani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada para pengusaha penggilingan padi, bahwa untuk tidak selalu mengorbankan nasib petani demi keuntungan. Dengan cara membeli gabah petani dengan harga yang sudah ditentukan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat sidak ke Kementerian Pertanian, Senin (3/2/2025). Merespons paparan yang diberikan oleh Ketua Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Sutarto Ali Muso.

    Saat itu Sutarto mengungkapkan bahwa pengusaha penggilingan padi sudah menyerap gabah dari petani dengan ketentuan harga yang diputuskan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Namun ia mengakui ada beberapa kasus penggilingan padi yang membeli di bawah itu.

    “Tapi memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 (per kilogram), karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya,” kata Sutarto.

    Kemudian, Prabowo langsung merespons keterangan yang diberikan Perpadi. Ia meminta kepada Kepala Dinas Pertanian di kabupaten, Kepolisian, hingga Komando Distrik Militer untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggilingan padi.

    “Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendemen lah, kualitas lah, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” katanya.

    “Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutma dari teman-teman penggilingan padi,” sambungnya.

    Prabowo mengungkapkan sudah banyak penggilingan padi yang sudah menyesuaikan para harga yang baru. Namun tak menutup mata bahwa ada pihak-pihak yang mencoba “Bermain” dengan aturan pemerintah. Sehingga ia berjanji akan menindak tegas.

    “Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab, para pengusaha pun punya tanggung jawab,” katanya.

    Foto: Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)
    Presiden Prabowo sidak ke Kementerian Pertanian. (Dok. Kementan)

    Lebih lanjut, mantan menteri pertahanan ini menginginkan pengusaha mendapatkan untung dengan baik, dan punya tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya HPP GKP yang ditentukan oleh pemerintah sudah bisa memenuhi dua unsur itu.

    “Kita sudah hitung dengan Rp 6.500 (penggilingan padi) juga sudah bisa untung. Terima kasih pak Sutarto,” katanya.

    Prabowo tak segan mengungkapkan, pemerintah siap mengoperasikan penggilingan padi jika para pengusaha penggilingan padi masih merasa keberatan. Ia juga mengundang para delegasi penggilingan padi untuk melakukan dialog bersama.

    “Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama. Semua pihak hidup dengan baik. menang-menang-menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang. Konsumen juga menang,” tuturnya.

    (emy/mij)

  • Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Prabowo Blak-blakan: Masalah Pangan Hidup Matinya Bangsa Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2025). Kepala negara bicara mengenai sejumlah program strategis sektor pertanian.

    “Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup matinya bangsa Indonesia,” kata Prabowo mengutip rekaman yang diterima CNBC Indonesia.

    “Saya ulangi masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masalah survival kita sebagai bangsa,” sambungnya.

    Menurut Prabowo, jika Indonesia mau menjadi bangsa yang maju, maka urusan pangan harus aman. Sehingga dia meminta semua pihak untuk setiap pada tujuan swasembada pangan ini.

    “Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia pada tujuan ini,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga bicara mengenai kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hidup petani harus sejahtera, sehingga pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Saya siapkan keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan,” kata Prabowo.

    Diketahui Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menetapkan HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang menggantikan keputusan sebelumnya. Dalam keputusan itu, juga menghilangkan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

    Menurut Prabowo, semua pengusaha di Indonesia harus untung, namun tidak bisa untuk mengambil untuk dengan cara seenaknya.

    “Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau ya sudah tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara ambil alih penggilingan padi,” kata Prabowo.

    Sehingga Prabowo meminta pada jajarannya untuk merumuskan langkah yang diambil untuk menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kepala negara juga menegaskan Indonesia tidak ingin memakai sistem kapitalis bebas.

    “Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau pakai sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya,” tutur Prabowo.

    (miq/miq)

  • Diwajibkan Beli Gabah Petani Rp 6.500/Kg, Bos Bulog Bilang Begini

    Diwajibkan Beli Gabah Petani Rp 6.500/Kg, Bos Bulog Bilang Begini

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan ketentuan kualitas gabah yang diserap Perum Bulog. Sebelumnya, meski telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg), terdapat aturan kualitas gabah yang dapat diserap dengan harga tersebut.

    Dicabutnya aturan itu tertuang dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan ini ditetapkan pada 24 Januari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan ketentuan yang telah diputuskan oleh pemerintah dengan membeli gabah Rp 6.500/kg untuk semua jenis gabah.

    “Kami hanya melaksanakan keputusan dari pemerintah dari regulator seperti yang diumumkan tadi Rp 6.500/kg dan itu kita bayarkan,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas terkait Pengadaan Beras Pemerintah Tahun 2025, di Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Adapun berbagai aturan penyerapan gabah yang telah dicabut, pertama yakni Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%

    Kedua, GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%

    Ketiga, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%

    Keempat, GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%

    Kelima, GKP petani di luar kualitas 1 kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 6.200/kg (rafakasi Rp 300/kg)

    Keenam, GKP petani di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.075/kg (rafakasi Rp 425/kg)

    Ketujuh, GKP petani di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.750/kg (rafakasi Rp 750/kg)

    Kedelapan, GKP penggilingan di luar kualitas 1, kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 11% Rp 6.400/kg (rafakasi Rp 300/kg)

    Kesembilan, GKP penggilingan di luar kualitas 2 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 10% Rp 6.275/kg (rafakasi Rp 425/kg)

    Sepuluh, GKP penggilingan di luar kualitas 3 kadar air maksimal 26%-30% dan kadar hampa maksimal 11-15% Rp 5.950/kg (rafakasi Rp 750/kg).

    (kil/kil)

  • Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian derajat sosoh beras dari semula 100% menjadi 95% untuk mendukung penyerapan gabah/beras Perum Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras di 2025. Penyesuaian ini dipastikan tidak memengaruhi kualitas beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penyesuaian derajat sosoh beras menjadi 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras.

    “Nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebut bahwa beras dengan derajat sosoh 95% memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dia mengatakan, baik petani dan pengusaha penggilingan optimistis target penyerapan 3 juta ton setara beras dapat tercapai dengan adanya penyesuaian derajat sosoh.

    “Jadi nanti yang [beras] kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga Insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ujar Sutarto.

    Selama ini, terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog termasuk derajat sosoh dengan acuan 100%. Kendati begitu, standar ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap oleh Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, pemerintah lantas menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025.

    Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras,” tulis Arief dalam suratnya, dikutip Rabu (29/1/2025).

  • Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

    Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mendorong penyerapan beras petani, pemerintah menyesuaikan derajat sosoh dari 100 persen menjadi 95 persen. Sementara itu, Bulog sepakat akan menyerap 3 juta beras produksi petani.

    “Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton gabah setara beras. Atas permintaan Menteri Pertanian Amran dan Perpadi, derajat sosoh 100 persen kami turunkan menjadi 95 persen sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Kamis (30/1/2025).

    Arief menyampaikan keputusan ini usai rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama serap gabah petani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di kantor Kementan, Jakarta Selatan.

    Selama ini terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog, termasuk derajat sosoh dengan acuan 100 persen. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyesuaian derajat sosoh menjadi 95 persen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras. “Itu nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” ungkapnya.

    Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso juga sependapat. Dia menjelaskan, derajat sosoh berkaitan dengan daya simpan beras.

    “Ada keputusan yang menarik kaitannya dengan derajat sosoh. Kalau secara teknis perberasan, makin tinggi derajat sosohnya sebenarnya kandungan vitaminnya makin berkurang. Cuman untuk disimpan lama biasanya derajat sosoh memang harus lebih baik,” jelasnya.

    Sutarto menekankan bahwa beras dengan derajat sosoh 95 persen mempunyai kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dengan penyesuaian derajat sosoh tersebut, petani dan pengusaha penggilingan optimistis dapat mengejar target penyerapan 3 juta ton.

    “Jadi 95 persen saya kira sudah sangat baik. Jadi nanti yang (beras) kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.
     
    “Hari ini kita sepakat menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton setara beras. Surplus produksi kita hingga Maret mencapai 2,9 juta ton, dan pada April meningkat menjadi 4 juta ton. Kami berharap 3 juta ton ini bisa terserap sepenuhnya,” ujar Mentan Amran.

    Dia menegaskan, swasembada hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga di sektor pangan, bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target.

    “Hari ini kita harus bergerak bersama, mulai dari Perpadi, Bulog, Kepolisian, dan TNI. Insyaallah, ini bisa ditunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Mentan.

    Stok Beras Hari Ini 1,9 Juta Ton 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, stok beras di Bulog berkisar 1,9 juta hingga 2 juta ton.

    Pemerintah memerintahkan Bulog agar menyerap 3 juta ton, sehingga dalam waktu 3-4 bulan ke depan, total stok di Bulog akan mencapai 5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan pihaknya siap menjalankan tugas menyerap gabah petani sesuai target.

    “Tahun ini Bulog diberi amanah besar mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan menyerap gabah,” kata Wahyu.

    Penyerapan gabah dan beras dalam negeri akan mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur mekanisme penyerapan gabah.

    “Insyaallah, kami siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini,” kata Wahyu.

    Bulog juga telah bekerja sama dengan BUMN lain, Kementerian Perdagangan, dan Perpadi, apabila masih diperlukan tambahan gudang penyimpanan. 

    Kapasitas penyimpanan beras Bulog saat ini mencapai 1,5 juta ton. “Kami siap mencari solusi tambahan jika dibutuhkan. “ ujarnya.

    Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk mendukung penyerapan gabah petani.