kab/kota: Penggilingan

  • Protes Pabrik Penggilingan Padi, Warga Minta DPRD Jember Turun Tangan

    Protes Pabrik Penggilingan Padi, Warga Minta DPRD Jember Turun Tangan

    Jember (beritajatim.com) – Warga Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, meminta Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur turun tangan mengatasi kontroversi pabrik penggilangan padi.

    Bugiono, perwakilan warga, meminta ketegasan terhadap pabrik penggilingan padi di desanya yang dinilai melanggar regulasi dan kesepakatan dengan warga.

    “Selep itu tidak ada izin dari lingkungan warga sekitar. Selain itu selep itu menyebabkan kebisingan, debu, dan masalah kesehatan,” katanya usia bertemu Komisi B di gedung DPRD Jember, Senin (27/10/2025).

    Warga juga mengeluhkan tanaman padi di samping pabrik penggilingan tidak bisa tumbuh maksimal karena sinar matahari terhalang tingginya tembok bangunan.

    Sebenarnya selep penggilingan padi itu sudah berdiri sejak 1980-an. “Tapi kemudian mengembang, menambah lokasi. Ini tidak disukai warga,” kata Bugiono.

    Selama ini warga menggiling padi di selep keliling. “Kalau pabrik selep penggilingan itu menggiling gabahnya sendiri, tidak menerima dari petani,” kata Bugiono.

    Bugiono menuntut ketegasan pemerintah daerah. “Pada 2022 kami sudah ke sini. Makanya dia tidak melanjutkan pembangunan (pabrik selep) itu. Sampai sekarang 2025, mulai lagi (perluasan pabrik selep) pada bulan Oktober,” katanya.

    Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B, yang menemui perwakilan warga mengatakan, perlu pembahasan bersama Komisi B dan Komisi C. “Harapan kami bisa memanggil semua pihak yang berkaitan, baik itu perwakilan warga, pemilik pabrik, kepala desa, Pak Camat, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

    “Tentunya kami akan mengecek terlebih dahulu perizinannya. Jadi baik itu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun perizinan usaha lainnya dan izin lingkungan apakah sudah benar dan lengkap atau bagaimana. Karena pabrik ini berdekatan dengan pemukiman warga, tanggapan warga seperti apa,” kata Nugroho. [wir]

  • Temukan Pelanggaran HET, Satgas Pengendalian Harga Beras Magetan Tegur Keras Salah Satu Toko Ritel

    Temukan Pelanggaran HET, Satgas Pengendalian Harga Beras Magetan Tegur Keras Salah Satu Toko Ritel

    Magetan (beritajatim.com) – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Kabupaten Magetan menegur keras salah satu toko ritel modern di wilayah Plaosan setelah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan itu terjadi saat tim Satgas melakukan pengawasan harga beras di sejumlah titik pada Senin (27/10/2025).

    Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025 dan Surat Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 375 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras.

    “Satgas Pangan Polres Magetan bersama Disperindag dan Unit II Satreskrim telah melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional maupun toko ritel modern di wilayah Plaosan,” ujar AKBP Raden Erik.

    Pengawasan dilakukan di Pasar Tradisional Plaosan serta di toko ritel Indomaret Plaosan. Dari hasil pengecekan di empat toko di pasar tradisional, seluruh pedagang diketahui menjual beras sesuai dengan HET yang berlaku.

    Beberapa merek beras yang dijual di antaranya Beras Poles Lele, SM UD Sejahtera, Bengawan Super Cap Ikan Paus, dan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Harga jual di tingkat pedagang berkisar antara Rp11.500 hingga Rp14.500 per kilogram, tergantung merek dan kualitas.

    Namun, di toko ritel modern Indomaret Plaosan, petugas menemukan harga beras premium yang melebihi HET. “Beras merek Jeruk Siam dijual Rp15.800 per kilogram dan Sintanola Premium Rp14.900 per kilogram. Untuk beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram,” jelas AKBP Raden Erik.

    Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas langsung memberikan teguran keras dan peringatan kepada pengelola toko agar menyesuaikan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.

    AKBP Raden Erik menegaskan, Satgas Pengendalian Harga Beras akan terus melakukan pengawasan rutin maupun insidentil di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Pihaknya juga mendorong Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan untuk memperkuat sosialisasi kepada pelaku usaha, termasuk penggilingan dan penjual beras.

    “Tujuannya agar seluruh pihak memahami aturan tentang HET, mutu, kemasan, serta mekanisme izin edar, sehingga tidak terjadi pelanggaran di lapangan,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Taj Yasin Harap Bupati & Walkot di Jateng Bangun RPH Halal

    Taj Yasin Harap Bupati & Walkot di Jateng Bangun RPH Halal

    Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin berharap bupati dan wali kota yang ada di Jateng turut membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal. Langkah itu bertujuan untuk mendorong ekosistem produk halal Jateng.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya saat RPH Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS), hari ini. RPH tersebut berdiri di kompleks MAJT MAS Semarang dengan bangunan dan fasilitas yang memadai. Di dalamnya terdapat juru sembelih halal, dokter hewan, juru kelet, serta mesin penggilingan daging, dan fasilitas lainnya. Kehadiran RPH tersebut memastikan proses pemotongan hewan berjalan sesuai syariat Islam dan menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya ekosistem produk halal di Jawa Tengah.

    “Harapannya, bupati dan wali kota di daerah juga melakukan hal yang sama, dengan membangun RPH berbasis halal,” kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Dia mengatakan keberadaan RPH Halal MAJT MAS sejalan dengan 11 program prioritas yang diusungnya bersama Gubernur Ahmad Luthfi yakni melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah Muslim.

    “Keberadaan RPH Halal akan memudahkan masyarakat, dalam mengakses kepastian produk makanan halal,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Ahmad Darodji menambahkan pada Idul Adha tahun ini, RPH Halal MAJT MAS telah memotong 112 ekor sapi.

    “Daging hasil sembelihan diolah menjadi kornet untuk mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting di Jawa Tengah,” pungkasnya.

    (akn/akn)

  • 3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    ANTARA – Tiga pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, Kabupaten Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Tengah menyerahkan aset tanah ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog,  Kamis (16/10). Hibah tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pasca-panen padi dan jagung seperti gudang, unit penggilingan padi atau RMU (Rice Mililling Unit), serta sarana pengeringan (Dryer).
    (Saharudin/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AMMAN Raih Penghargaan Tertinggi Pengolahan Mineral Terbaik di ASEAN

    AMMAN Raih Penghargaan Tertinggi Pengolahan Mineral Terbaik di ASEAN

    Bisnis.com, JAKARTA – Dari wilayah tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat, teknologi dan praktik terbaik pengolahan mineral dari Indonesia berhasil mencuri perhatian Asia Tenggara. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, dinobatkan sebagai pemenang kategori ‘Best Practices in Processing’ (Praktik Pengolahan Mineral Terbaik) dalam ajang bergengsi ‘The 4th ASEAN Mineral Awards (AMA) 2025’.

    Penghargaan ini diserahkan dalam pertemuan tingkat Menteri sektor mineral ASEAN di Vientiane, Laos, pada 2 Oktober lalu, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen AMMAN dalam menerapkan praktik operasi yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan di industri pertambangan. AMA, yang diselenggarakan setiap dua tahun oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), adalah barometer utama dalam penerapan praktik terbaik pengelolaan sumber daya mineral di wilayah Asia Tenggara.

    Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menyatakan bahwa penghargaan tertinggi ini merefleksikan komitmen AMMAN dalam menghadirkan praktik pertambangan berkelas dunia. “Penghargaan ini merupakan bukti nyata integrasi inovasi dan keberlanjutan di setiap aspek operasi kami. Kami percaya praktik tambang yang unggul bukan hanya kunci keberhasilan bisnis, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi AMMAN untuk terus menetapkan standar lebih tinggi di industri pertambangan,” ujar Kartika.

    Inovasi dan Keberlanjutan yang Membawa Kemenangan

    Penilaian komprehensif AMA menyoroti inovasi AMMAN dalam penerapan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan mineral. AMMAN berhasil mencatat peningkatan pemulihan mineral (recovery rate) melampaui kinerja rata-rata historis perusahaan hingga 5,6% lewat beragam inovasi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI), memodifikasi dan memperbarui peralatan yang ada, serta optimalisasi proses penggilingan, penggerusan, dan pengapungan.

    Komitmen terhadap lingkungan juga tercermin dari pengelolaan tailing tanpa bahan kimia berbahaya, pemanfaatan PLTS berkapasitas 26,8 MW yang berhasil menekan emisi CO₂, serta peningkatan efisiensi air hingga 40% sejak 2016. Hingga 2024, AMMAN juga telah berhasil mereklamasi 799,53 hektar lahan dengan 1,8 juta pohon ditanam dengan 99 varian bibit yang didominasi tanaman asli Sumbawa.

    Di sisi sosial, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah menurunkan angka stunting hingga 30% di wilayah sekitar operasional, menghidupkan kembali tradisi tenun melalui pemberdayaan perempuan lokal, serta melahirkan infrastruktur-instruktur surfing baru yang meningkatkan pendapatan warga sekaligus mendorong pariwisata berkelanjutan di Sumbawa Barat.

    Capaian ini menegaskan posisi AMMAN dalam komitmennya untuk menjalankan praktik pertambangan modern yang kompetitif secara global. Lebih dari sekadar pengakuan, penghargaan ini menjadi pendorong bagi AMMAN untuk terus menghadirkan inovasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

  • Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Cirebon (beritajatim.com)  – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya industrialisasi pertanian berbasis digital sebagai solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan pada Sabtu (11/10/2025).

    Melalui program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin, pihaknya mulai mengembangkan model industrialisasi pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Aglomerasi Cirebon Raya.

    Menurut Budiman, Indonesia hingga kini masih berstatus sebagai negara agraris karena sektor pertaniannya belum berkembang menjadi industri yang kuat.

    “Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap lebih dari 28 persen tenaga kerja atau sekitar 40 juta orang. Namun, kesejahteraan petani masih rendah akibat berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim,” ujar Budiman dalam keterangan tertulis yang dikirim ke radaksi beritajatim.com, Senin (13/10/2025).

    Ia menambahkan, 33 juta petani di Indonesia adalah petani kecil dengan pendapatan rendah. “Lebih dari 70 persen petani kita berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terus menurun. Ini menjadi tantangan besar dalam regenerasi petani,” jelasnya.

    Melalui pendekatan industrialisasi pertanian berbasis digital, BP Taskin berupaya menghadirkan sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adil.

    Konsep ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok — mulai dari petani, pengelola penggilingan padi, gudang logistik, hingga pedagang sembako dan konsumen — dalam satu kelembagaan ekonomi berbentuk Koperasi Multi Pihak dengan dukungan platform digital asupan.id.

    “Dengan sistem digital dan koperasi multi pihak, manfaat ekonomi dapat mengalir lebih merata. Petani, buruh tani, dan petani penggarap memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa dientaskan,” terang Budiman.

    Sebagai langkah awal, BP Taskin memilih Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon sebagai titik awal pelaksanaan program. Di wilayah tersebut terdapat 26 hektare lahan sawah dengan 593 keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama pemberdayaan.

    “Kami ingin keluarga miskin ekstrem di Cirebon menjadi lebih produktif melalui inovasi teknologi budidaya T1P4K dan menjadi subyek utama dalam industrialisasi pertanian melalui KMP Taskin,” kata Budiman.

    Hingga akhir tahun ini, BP Taskin menargetkan dapat mengonsolidasikan 7.000 hektare lahan, 272.225 petani dan buruh tani, 377 penggilingan beras, 470 gudang, 8.260 pedagang sembako, serta 90.437 keluarga konsumen ke dalam ekosistem digital dan kelembagaan koperasi multi pihak.

    Program ini juga akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebelum diterapkan secara merata di seluruh Pulau Jawa.

    “Melalui industrialisasi pertanian berbasis digital, kami ingin memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil, ketelusuran komoditas, serta kestabilan harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan,” pungkas Budiman.(ted)

  • Kriminal kemarin, kasus narkoba Ammar Zoni hingga wartawan dijambret

    Kriminal kemarin, kasus narkoba Ammar Zoni hingga wartawan dijambret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan kriminal dan keamanan terjadi di Jakarta pada Kamis (9/10), mulai dari kasus narkotika Ammar Zoni masuk tahap dua hingga wartawan Antara jadi korban jambret setelah liputan di Kemayoran.

    Berikut berita-berita selengkapnya:

    1. Kejari Jakpus sebut kasus narkotika Ammar Zoni masuk tahap dua

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menyatakan bahwa kasus peredaran narkotika yang melibatkan artis MAA alias AZ (Ammar Zoni) serta lima orang tersangka masuk tahap dua.

    Baca di sini

    2. Polisi tangkap lansia pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Jaktim

    Polisi menangkap seorang lanjut usia (lansia) yang merupakan pelaku persetubuhan anak tetangganya yang masih di bawah umur sejak awal 2025 di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

    Baca di sini

    3. Terdakwa tabrak lari divonis lebih tinggi obati kekecewaan keluarga

    Kuasa Hukum keluarga korban tabrak lari, Madsanih Manong menyatakan putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ivon Setia Anggara (65) selama dua tahun penjara atau di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengobati kekecewaan yang dirasakan keluarga.

    Baca di sini

    4. Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait ancaman bom

    Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait sejumlah ancaman bom di tiga sekolah internasional yang terjadi di Jakarta Utara dan Tangerang Selatan.

    Baca di sini

    5. Wartawan Antara jadi korban jambret usai liputan di Kemayoran

    Seorang wartawan Kantor Berita Antara bernama Agatha Olivia Victoria menjadi korban penjambretan handphone usai meliput di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap lansia pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Jaktim

    Polisi tangkap lansia pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap seorang lanjut usia (lansia) yang merupakan pelaku persetubuhan anak tetangganya yang masih di bawah umur sejak awal 2025 di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

    “Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur bersama jajaran berhasil menangkap pelaku berinisial KH (65) yang merupakan tetangga dari korban NR (16),” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Kamis.

    Pelaku sudah melakukan persetubuhan dengan korban sejak awal 2025 hingga Senin (29/9). Kasus ini terungkap setelah ibu korban berinisial M melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur pada 1 Oktober 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

    Laporan diterima dengan nomor B/3692/X/2025/SPKT Polres Metro Jakarta Timur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/556/X/Res.124/2025/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2025.

    “Kejadian tersebut terjadi sekitar awal tahun 2025 dan terakhir pada Senin (29/9) setelah korban pulang sekolah,” ujarnya.

    Usai laporan polisi dibuat, sempat terjadi kericuhan di lingkungan tempat tinggal pelaku dan korban. Warga yang emosi mencoba mencari pelaku yang diketahui sempat melarikan diri.

    “Pelaku sempat bersembunyi di bawah kandang ayam untuk menghindari amukan warga,” ucap Sri.

    Polisi yang menerima informasi tersebut segera menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku.

    “Pelaku itu ditangkap oleh warga pada Kamis (2/10) malam, kemudian diserahkan kepada kami,” katanya.

    Pelaku dijerat dengan Pasal 76D Junto 81 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium di Supermarket Imbas Kasus Oplosan

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium di Supermarket Imbas Kasus Oplosan

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan stok beras premium di supermarket Jakarta setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.

    Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.

    “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, Jumat 3 Oktober, disitat Antara. 

    Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim. “Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” katanya.

    Sehingga, kata Hasudungan, hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.

    Di samping itu, terdapat pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.

    Hasudungan menjelaskan, mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.

    Selain karena kasus beras oplosan, Hasudungan mengatakan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.

    Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.

    “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.

    Hasudungan menjelaskan, pihaknya melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.

    “Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” ujar Hasudungan.

  • Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan Megapolitan 4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan beras premium di masyarakat setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.
    Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.
    “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, dikutip dari
    Antara,
    Sabtu (4/10/2025).
    Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim.
    “Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” kata dia.
    Hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.
    Di samping itu, ada pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.
    Mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.
    Selain karena kasus beras oplosan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.
    Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.
    “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.
    Dinas KPKP melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.
    “Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.