kab/kota: Penggilingan

  • Pengusaha Klaim Patuh Perintah Prabowo Beli Gabah Rp 6.500/Kg, Tapi…

    Pengusaha Klaim Patuh Perintah Prabowo Beli Gabah Rp 6.500/Kg, Tapi…

    Jakarta

    Pemerintah meminta seluruh pengusaha penggilingan menyerap gabah kering panen (GKP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, yakni sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Perintah itu juga dipertegas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengusaha penggilingan tidak mengorbankan petani dalam meraup keuntungannya.

    Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengatakan, seluruh anggotanya telah menyerap GKP sesuai HPP yang ditetapkan sejak keputusan tersebut terbit. Bahkan, saat ini anggota Perpadi ada yang membeli GKP di atas ketentuan HPP.

    “Penggilingan padi anggota Perpadi sudah melaksanakan pembelian GKP sesuai ketetapan pemerintah, dan bahkan pembelian di gudang PP harganya Rp 6.700-6.800. Dan bahkan ada yang masih di harga Rp 7.000-an,” kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

    Namun begitu, Sutarto mengatakan keuntungan dari pembelian HPP GKP bagi pengusaha penggilingan berskala kecil, cenderung tidak besar. Hal itu erat kaitannya dengan harga jual, biaya produksi, hingga rendemen yang diperoleh pengusaha.

    “Persaingan di perberasan luar biasa, seperti diketahui kapasitas PP secara keseluruhan tiga kali lebih dari kapasitas produksi gabah kita. Jadi selama ini sebenarnya per kg-nya sangat kecil. Bagi PP besar karena produksinya besar, keuntungan keseluruhannya menjadi lebih besar bila dibanding yang kecil-kecil. Per kg sangat kecil keuntungannya,” jelasnya.

    Namun begitu, Sutarto mengatakan pengusaha penggilingan tetap menyesuaikan harga jual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Diketahui pemerintah menetapkan HET beras tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 12.500 per kg untuk beras medium dan Rp 15.800 per kg untuk beras premium.

    “Sebenarnya HET itu harga acuan pemerintah, supaya pemerintah bisa mengambil tindakan mitigasi atau koreksi bila harga tidak terkendali. Pengusaha beras akan menyesuaikan dengan ketetapan HET pemerintah,” ungkapnya.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Pertanian dari Asosiasi Ekonom Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan HPP yang ditetapkan pemerintah patut diapresiasi lantaran saat ini ongkos produksi padi mengalami kenaikan.

    Ia mengatakan, kenaikan HPP GKP dan gabah kering giling (GKG) antara 8,3% hingga 10,8% adalah langkah untuk menjaga agar petani tetap mendapatkan insentif ekonomi yang memadai.

    Namun begitu, ia menyoroti tentang HET yang ditetapkan sesuai dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, besaran HET saat ini berisiko mengikis beras medium dan premium di supermarket dan ritel modern.

    “Kebijakan ini ada kemungkinan akan diikuti menghilangnya berbagai merek beras premium di pasar modern. Kemungkinan itu terjadi perlahan karena beras produk lama dari gabah dengan harga lama masih beredar di pasar,” terang Khudori kepada detikcom.

    Karena HET beras tidak dinaikkan, kata Khudori, setidaknya ada dua pilihan bagi penggilingan. Pertama, mereka akan menjual beras sesuai HET beras tapi mengorbankan kualitas. Kedua, mereka menjual beras sesuai kualitas tapi dengan harga di atas HET.

    “Jika dugaan ini benar adanya, situasi yang terjadi pada Maret-April tahun 2024 kemungkinan bakal berulang: beras premium aneka merek akan menghilang dari supermarket dan ritel modern. Yang merajai adalah beras SPHP milik BULOG dan beras khusus. Beras khusus tak diatur HET,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Ketahanan Pangan Indonesia Stabil Dibanding Filipina yang Kondisi Darurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini dalam kondisi yang stabil. Hal ini berbeda dengan Filipina, yang baru saja mengumumkan situasi darurat akibat permasalahan pangan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, produksi pangan Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah negara yang menghadapi krisis pangan.

    “Filipina baru-baru ini resmi menetapkan status darurat ketahanan pangan karena lonjakan harga beras yang sulit dikendalikan,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah Filipina untuk menekan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi situasi tersebut, Arief mengimbau semua pihak di Indonesia agar tetap waspada.

    “Kami turut prihatin dengan kondisi di Filipina, meskipun hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak lama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memperingatkan adanya potensi krisis pangan global. Oleh karena itu, berbagai program strategis telah kami siapkan untuk mengantisipasinya,” katanya.

    Menurut Kementan, ketahanan pangan di Indonesia tetap kuat, seiring dengan perkiraan meningkatnya produksi padi dalam negeri.

    “Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada awal 2025 diprediksi mengalami peningkatan signifikan,” tambah Arief.

    BPS mencatat bahwa potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang hanya sebesar 5,69 juta ton.

    Peningkatan produksi ini sejalan dengan perkiraan luas panen padi yang mencapai 2,83 juta hektare, naik sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan luas panen Januari-Maret 2024 yang hanya 1,86 juta hektare.

    “Melihat peningkatan ini, pasokan beras dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Arief.

    Ia juga menambahkan, bahwa peningkatan produksi beras turut berdampak pada stabilitas harga. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras di penggilingan pada Januari 2025 berada di angka Rp 12.796 per kg, turun 4,30 persen dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya harga beras cenderung naik di awal tahun, namun kali ini lebih stabil berkat peningkatan produksi,” tuturnya.

    Untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, Kementan meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Dengan meningkatnya produksi padi di hulu, Bulog memiliki peran penting dalam menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga stok beras nasional tetap aman,” ungkap Arief.

    Sebagai bagian dari upaya penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun bagi Bulog. Dana tersebut ditargetkan untuk menyerap setara 3 juta ton beras hingga April 2025.

    Selain itu, Kementan juga memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi guna menyerap sekitar 2,1 juta ton beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen, kami optimistis stok beras nasional tahun ini akan tetap terjaga,” pungkasnya dalam merespons darurat ketahanan pangan di Filipina.

  • Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Filipina Darurat Pangan, RI Siapkan Program Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA — Filipina baru-baru ini mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas lonjakan harga beras yang tak terkendali.

    Perlu diketahui, Departemen Pertanian Filipina (DA) mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan beras pada 3 Februari 2025.

    Pemerintah Filipina mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Dikutip dari Reuters, Minggu (16/2/2025), Filipina mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan untuk menurunkan harga beras, yang menurutnya tetap tinggi meskipun harga global lebih rendah dan pengurangan tarif beras tahun lalu.

    Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

    Merespons keadaan darurat ketahanan pangan di Filipina, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Moch. Arief Cahyono mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    Arief menyebut bahwa pemerintah melalui Kementan telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga. 

    Dia menyatakan bahwa produksi padi meningkat di hulu. Di sisi lain, lanjutnya, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” ujarnya.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025 mendatang.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa produksi beras di Indonesia berpotensi mencapai 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025. 

    Angkanya diperkirakan melonjak hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024 yang hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras di Indonesia mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, Amalia menekankan bahwa produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 yang diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare.

    Amalia menyebut, luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Januari—Maret ini adalah angka potensi luas panen padi dan angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka pontensi, tergantung pada realisasi dari kondisi pertanaman padi pada Januari—Maret tahun ini,” jelasnya.

    Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya berpotensi naik 5,18 juta ton GKG atau naik 52,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya 9,88 juta ton GKG.

    Secara umum, sepanjang Januari—Maret 2025 potensi panen padi sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan sebagian di provinsi Sumatera seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, potensi panen padi yang cukup besar terjadi di Banyu Asin dan Grobogan.

  • Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Filipina Umumkan Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

    Jakarta

    Filipina resmi mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan imbas melonjaknya harga beras. Status darurat ketahanan pangan diambil untuk mengendalikan harga di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

    Menanggapi kondisi di negara tetangga tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono, mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada.

    “Kami prihatin dengan situasi di Filipina, tetapi tidak terkejut. Pak Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga, Arief mengatakan, pihaknya telah meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

    “Produksi padi meningkat di hulu, dan Bulog punya peran kunci untuk menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tutur Arief.

    Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Bulog, dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

    Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani.

    “Jika seluruh pihak berkomitmen kuat, kami optimistis stok beras tahun ini aman,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare.

    “Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

    Arief menyebut peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp 12.796 per kg, turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Ada Peningkatan Produksi, Kementan: Harga Beras Relatif Stabil pada Awal Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga, termasuk beras. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras awal tahun 2025 meningkat. 

    BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, atau naik sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

    Adapun, potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan potensi luas panen padi yang diperkirakan naik 52,08% dari 1,86 juta hektare pada Januari—Maret 2024 menjadi 2,83 juta hektare pada periode yang sama di tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono menyebut dengan peningkatan produksi ini, maka pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Selain itu, peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Menurut data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp12.796 per kilogram, atau turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.

    “Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/2/2025). 

    Menurutnya, produksi pangan Indonesia tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut kondisi berbanding terbalik dibanding banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan. 

    “Pak Menteri Pertanian [Mentan] Andi Amran Sulaiman sudah jauh-jauh hari mengingatkan potensi krisis pangan global. Karena itu, kami telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengantisipasinya,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa Kementan meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan, Bulog memiliki peran kunci untuk menyerap gabah petani.

    “Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman,” tandasnya.

  • Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra menjadi isu politik terkini yang ramai diperbincangkan.

    Isu politik lainnya yang menarik perhatian, yakni mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia, Prabowo yang menegur pengusaha agar tidak mencekik petani, Megawati Soekarnoputri yang tidak menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, hingga Prabowo yang meneriakkan “Hidup Jokowi” pada HUT ke-17 Partai Gerindra.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Tegaskan 17 Tahun Gerindra Bukti Keteguhan dan Konsistensi Perjuangan
    Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perjalanan 17 tahun partainya merupakan bukti dari keteguhan dan perjuangan politik yang konsisten. Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para petinggi partai, kader, serta tokoh politik dari berbagai latar belakang itu, Prabowo mengajak seluruh kader Gerindra untuk tetap berpegang teguh pada visi dan misi partai dalam mengabdi kepada rakyat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap Gerindra yang didirikan sejak 2008, tujuannya untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, Gerindra terus mengedepankan kepentingan nasional dan memastikan demokrasi di Indonesia berkembang secara khas dan tidak menimbulkan permusuhan.

    2. Jokowi: Saking Kuatnya Prabowo Tidak Ada yang Berani Mengkritik
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia saat ini. Saking kuatnya, kata Jokowi, nyaris tidak ada yang berani mengkritik Prabowo.

    Jokowi mengatakan kekuatan dimiliki Prabowo terlihat dari approval rating 100 hari kerja pertama pemerintahannya yang mencapai 80,9%, dengan dukungan parlemen di atas 80%.

    Dikatakan Jokowi, saking kuatnya Prabowo dan Kabinet Merah Putih, semua kebijakan pemerintah tidak ada yang berani mengkritisi. Malah, lanjut Jokowi, dirinya lah yang sering jadi sasaran kritik selama ini.

    3. Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!
    Masih dari puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha, khususnya sektor penggilingan padi, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani Indonesia.

    Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak berpihak kepada petani. Ia mengingatkan, jika para pelaku bisnis pada sektor tersebut tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    4. Masih di Jeddah, Megawati Tak Hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor hari ini, karena masih berada di luar negeri.

    Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Megawati dan putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani masih di luar negeri, sehingga tidak bisa hadir ke HUT Gerindra. Olly mengatakan kehadirannya ke HUT Gerindra mewakili Megawati bertujuan untuk menjaga kerja sama yang selama ini dijalankan di dalam pemerintahan.

    5. Prabowo Teriakkan Hidup Jokowi pada HUT Ke-17 Partai Gerindra
    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meneriakkan nama Joko Widodo atau Jokowi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Teriakan itu disampaikan pada awal pidatonya.

    Prabowo mengatakan, keberhasilan dirinya menjadi presiden ke-8 Indonesia karena didukung Presiden ke-7 Jokowi. Ribuan peserta HUT ke-17 Partai Gerindra pun memberikan tepuk tangan atas pernyataan Prabowo tersebut. Namun, Prabowo menilai tepuk tangan yang diberikan terhadap Jokowi kurang semangat. Dia pun meminta ribuan hadirin melakukannya dengan penuh semangat.

  • Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi

    Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi

    GELORA.CO  – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto menyinggung para pengusaha penggiling padi yang kerap mengabaikan nasib petani.

    Padahal kata Prabowo, petani adalah harapan masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan swasembada.

    Presiden ingin keuntungan para pengusaha juga harus dirasakan oleh para petani.

    Mengenai hal ini, Presiden menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam menjaga produksi dan harga gabah di tingkat petani.

    Nama Mentan Amran bahkan disebut Presiden dari podium utama pada kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu (15/2/2025).

    Saat disebut, Mentan Amran langsung sigap berdiri dan mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan kader partai dan juga tamu undangan yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

    “Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian. Ada Menteri Pertanian disini? Saya ingatkan pengusaha pengusaha kau cari untung boleh tapi jangan mencekek petani petani kita. Dari pada kau cekek mending saya yang cekek. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, para pengusaha sejatinya harus patuh pada putusan pemerintah seperti membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp 6.500 perkilogram.

    “Boleh untung tapi petani kebagian juga. Jadikan petani sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup kalau kalian tidak patuh kami akan bertindak. Dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya Undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air harus dikuasai okeh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Presiden pun mengancam agar semua pihak secara bersama-sama memperhatikan nilai tukar petani atau NTP.

    Kenaikan NTP sangat penting sebagai barometer dari kesejahteraan.

    “Kalau kalian tidak memperhatikan NTP tidak memperhatikan nasib petani saya akan bertindak. Saya atas nama rakyat Indonesia saya akan kuasai penggiling penggiling padi untuk kepentingan petani,” jelasnya

  • Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto menyinggung para pengusaha penggiling padi yang kerap mengabaikan nasib petani.

    Padahal kata Prabowo, petani adalah harapan masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan swasembada.

    Presiden ingin keuntungan para pengusaha juga harus dirasakan oleh para petani.

    Mengenai hal ini, Presiden menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam menjaga produksi dan harga gabah di tingkat petani.

    Nama Mentan Amran bahkan disebut Presiden dari podium utama pada kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu (15/2/2025).

    Saat disebut, Mentan Amran langsung sigap berdiri dan mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan kader partai dan juga tamu undangan yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

    “Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian. Ada Menteri Pertanian disini? Saya ingatkan pengusaha pengusaha kau cari untung boleh tapi jangan mencekek petani petani kita. Dari pada kau cekek mending saya yang cekek. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, para pengusaha sejatinya harus patuh pada putusan pemerintah seperti membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp 6.500 perkilogram.

    “Boleh untung tapi petani kebagian juga. Jadikan petani sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup kalau kalian tidak patuh kami akan bertindak. Dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya Undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air harus dikuasai okeh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Presiden pun mengancam agar semua pihak secara bersama-sama memperhatikan nilai tukar petani atau NTP.

    Kenaikan NTP sangat penting sebagai barometer dari kesejahteraan.

    “Kalau kalian tidak memperhatikan NTP tidak memperhatikan nasib petani saya akan bertindak. Saya atas nama rakyat Indonesia saya akan kuasai penggiling penggiling padi untuk kepentingan petani,” jelasnya.

  • Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!

    Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha, khususnya sektor penggilingan padi, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani Indonesia.

    Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak berpihak kepada petani.

    “Pengusaha boleh untung, tetapi jangan mencekik petani kita! Daripada mencekik petani, lebih baik saya cekik kau. Rakyat harus sejahtera, petani harus mendapat keuntungan yang layak,” tegas Prabowo.

    Prabowo menyoroti peran penggilingan padi sebagai elemen penting dalam ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan, jika para pelaku bisnis pada sektor tersebut tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    “Kalau kalian tidak patuh, kami akan bertindak! Dasar hukum saya jelas, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dan bumi serta air harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak merugikan petani.

    Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih penggilingan padi dari pengusaha yang merugikan petani. “Hati-hati! Kalau kalian bandel dan tidak mengangkat derajat petani, saya atas nama rakyat Indonesia akan menguasai penggilingan padi yang tidak patuh itu,” ancamnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta Kementerian Pertanian dan otoritas terkait untuk mengawal kebijakan ini. Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi menjadi negara kaya jika seluruh pihak bekerja dengan prinsip keadilan ekonomi.

    “Ada menteri pertanian di sini. Mereka (pengusaha) masih mau ikut aturan kita? Masih mau di republik ini? Selama kita berada di jalan yang benar, kita bisa menjadi negara yang kaya,” pungkasnya.

    Peringatan Prabowo kepada pengusaha penggilingan padi menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani dan memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

  • Prabowo Tegaskan Hanya Harga Gabah yang Boleh Naik!

    Prabowo Tegaskan Hanya Harga Gabah yang Boleh Naik!

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan harga gabah yang dibeli dari petani harus naik. Kini, harga gabah naik Rp 500 per kg, dari sebelumnya Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah itu harus naik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menegaskan, menegaskan harga yang boleh naik ialah harga gabah dari petani yang dibeli oleh Perum Bulog maupun penguasa pengusaha penggiling padi. Hal ini dilakukan agar petani Indonesia sejahtera.

    Prabowo mengimbau agar para pengusaha penggiling padi tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga memberatkan petani. Prabowo berharap agar pengusaha penggiling padi tetap mengambil untung yang wajar.

    “Saya ingatkan pengusaha-pengusaha kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, saya cekik kau. Boleh, untung yang wajar, rakyat kita harus sejahtera petan kita harus dapat keuntungan yang cukup,” tegas Prabowo.

    Prabowo tak segan-segan apabila ada pengusaha yang nakal, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.”

    Melalui dasar hukum tersebut, Prabowo menegaskan bakal menguasai penggiling padi yang nakal. Kendati demikian, Prabowo mendengar pengusaha penggiling padi mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “Saya mau tanya penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat orang banyak atau tidak? karena itu hati-hati kalau kau bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajat petani saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan padi yang bandel itu,” terang Prabowo.

    Sementara itu, Prabowo meminta kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

    “Harga (tiket) pesawat terbang turun, dan harus turun lagi kalo bisa, kalo bisa,” kata Prabowo.

    Kemudian ia juga meminta kepada Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) agar biaya perjalanan haji bagi masyarakat Indonesia alami penurunan harga.

    “Harga naik haji turun,” kata Prabowo.

    (hns/hns)