Xcloud.id

kab/kota: Penggilingan

  • Zulhas: BUMN Agrinas Bakal Dapat Kucuran Modal dari Danantara

    Zulhas: BUMN Agrinas Bakal Dapat Kucuran Modal dari Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa modal awal pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tidak akan mendapatkan suntikan modal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Zulhas mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.

    “Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja. 

    “Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami Danantara sebagai induk Agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya. 

    Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.  

    Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.   

    “Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya. 

    Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.

    Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.

    Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional. 

    Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, juga menegaskan bahwa alokasi dividen untuk Agrinas masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

    “Kita akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” pungkas Rosan. 

    Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.

  • Maksimalkan Penyerapan Gabah, Pemerintah Beri Investasi Rp16,6 Triliun ke Perum Bulog

    Maksimalkan Penyerapan Gabah, Pemerintah Beri Investasi Rp16,6 Triliun ke Perum Bulog

    Bisnis.com, SRAGEN — Presiden Prabowo Subianto akan memberikan modal investasi sebesar Rp16,6 trilliun kepada Perum Bulog.

    Juru Bicara dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura mengatakan terdapat ada dua hal yang menjadi tujuan diberikannya investasi tersebut diberikan kepada Bulog. Pertama untuk memastikan ketersedian bahan pangan di masyarakat.

    “Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan harga, harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga harga yang mensejahterakan petani,” ujarnya di Sentra Penggilingan Padi SPP (BULOG) Sragen, Jumat (21/3/2025).

    Investasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil dan dapat menikmati hasil yang lebih baik dari gabah yang mereka jual.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram

    Rafaksi gabah diatur di dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Seiring dengan penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memotong rantai middleman yang selama ini mengambil keuntungan berlebihan dari harga gabah, yang pada akhirnya merugikan petani. 

    “Nah sekarang kami ingin melihat bagaimana proses tersebut, kebijakan tersebut dilaksanakan,” ucapnya.

    Pemerintah berkomitmen untuk mengedukasi petani tentang pentingnya menjaga kualitas gabah agar dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. 

    Gabah yang memiliki kualitas yang baik tidak hanya akan memberikan harga yang lebih tinggi, tetapi juga akan meningkatkan daya saing produk beras Indonesia.

    “Karena bagaimanapun gabah yang memiliki kualitas yang baik, akan menghasilkan juga kualitas beras yang juga baik,” tutur Prita.

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bulog Gandeng TNI-Polri Awasi Penyerapan Gabah dari Petani

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog akan melibatkan seluruh aparat termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi program penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp6.500.

    Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq menyampaikan bahwa Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan serta Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dari Polri akan menjadi pengawas program ini.

    “Bulog tidak sendiri, bersama dengan para penyuluh pertanian, kemudian teman-teman dari Babinsa, dari Babinkamtibmas itu, sama-sama memberikan pendampingan untuk sampai ke bulog,” kat Marga di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Senada dengan Marga. Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Fadillah Rachmawati menyebut Babinsa bakal dikerahkan dalam program ini dikarenakan sudah memiliki pengetahuan terkait lokasi panen gabah para petani.

    Fadillah menyebut, Babinsa akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan bagi petani gabah agar panenannya diserap oleh Bulog.

    “Jadi karena [Babinsa] sudah membersamainya dari awal, tentu ini lebih memudahkan begitu sebenarnya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan penggilingan dalam negeri untuk membeli gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram (kg), guna meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelaksanaannya akan dikawal oleh Kepolisian untuk memastikan GKP yang dibeli penggilingan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

    “Itu yang dikawal kepolisian, karena kesepakatan kita adalah Rp6.500 [per kg] diserap bukan saja Bulog, tapi semua pihak,” kata Amran usai menggelar rapat koordinasi dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg. 

    HPP beras di gudang Perum Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

  • Bulog serap 5.000 ton GKP di Solo Raya dukung ketahanan pangan

    Bulog serap 5.000 ton GKP di Solo Raya dukung ketahanan pangan

    Total gabah kering panen (GKP) yang sudah kita beli dari tim jemput gabah atau tim pengadaan langsung di lapangan, itu total yang sudah kita beli sekitar 5.000 ton untuk seluruh wilayah Solo Raya

    Sragen, Jawa Tengah (ANTARA) – Perum Bulog mencatat telah menyerap 5.000 ton gabah kering panen (GKP) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, untuk mendukung ketahanan pangan dan memaksimalkan hasil panen padi milik petan di daerah tersebut.

    Wakil Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Dicky Yusfarino ditemui di Sentra Penggilingan Padi Sragen di Sragen, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan bahwa dalam melakukan pembelian gabah petani, pihaknya memiliki dua skema, pertama jemput bola dan kedua bekerja sama dengan mitra maklon.

    “Total gabah kering panen (GKP) yang sudah kita beli dari tim jemput gabah atau tim pengadaan langsung di lapangan, itu total yang sudah kita beli sekitar 5.000 ton untuk seluruh wilayah Solo Raya,” kata Dicky.

    Dia menyampaikan bahwa serapan itu tersebar dari tujuh wilayah kerja yang meliputi enam kabupaten dan satu kota di Solo Raya mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

    Dia menambahkan bahwa musim panen dimulai di wilayah Sragen dan diikuti oleh Klaten, Sukoharjo, serta sebagian Karanganyar, sehingga hampir semua wilayah tersebut melakukan panen secara serentak.

    “Jadi memang kalau melihat musim panen itu awalnya memang paling banyak di wilayah Sragen. Jadi memang hampir panen itu secara serentak tetapi memang didahului oleh wilayah Sragen,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, dari total serapan gabah, Bulog Surakarta mengandalkan kapasitas pengeringan sekitar 600 ton per hari, dengan 120 ton di antaranya dikelola di Sentra Penggilingan Padi (SPP) Sragen.

    Pada proses pengeringan, Bulog Surakarta menggunakan teknologi dryer terbaru yang mampu mengeringkan gabah dalam waktu sekitar 24 jam hingga 48 jam, tergantung jenis dryer yang digunakan.

    “Jadi karena jenis dryernya berbeda-beda. Kalau di sini kita lihat memang dryernya sudah cukup, teknologinya sudah terbaru. Tetapi kalau lihat rekanan mitra maklon kita yang kecil-kecil, ya itu memang kapasitasnya paling 10 ton,” katanya.

    Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati (kiri), Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Prita Laura (kedua kiri), General Manajer Unit Bisnis Industri Bulog Andy Nugroho (tengah), Manajer Operasi Sentra Penggilingan Padi Sragen UB Industri Regional II Surabaya Willy Adi Purba (kedua kanan), Wakil Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Dicky Yusfarino (kanan) di Sragen, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025). ANTARA/Harianto

    Namun, Dicky juga menyebutkan bahwa mitra maklon yang lebih kecil memiliki kapasitas dryer yang terbatas, dengan sebagian besar menggunakan sistem bed dryer yang masih semi-mekanis untuk pengeringan gabah.

    Sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bulog Surakarta terus berkoordinasi dengan berbagai mitra dan rekanan guna meningkatkan kapasitas pengeringan gabah, sehingga proses serapan beras lebih maksimal.

    Dalam melakukan pembelian gabah, Perum Bulog melakukan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

    Di tempat yang sama, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati mengatakan bahwa dalam memaksimalkan penyerapan pihaknya menggandeng pemerintah daerah hingga babinsa yang bertugas di masing-masing wilayah.

    Menurut dia, babinsa cukup memegang peran penting karena mendampingi petani sejak sebelum awal menanam hingga masa panen.

    “Kami menyarankan (petani jual gabah) ke Bulog karena harganya terjamin begitu Rp6.500 per kg, sudah tidak dibawa itu, ini untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP itu. Seperti itu, jadi tidak ada paksaan tapi ini bentuknya imbauan karena kami menjamin harga,” kata Fadillah.

    Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri. Secara nasional, Perum Bulog telah menyerap 300.000 ton gabah setara beras.

    “Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton setara beras merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” kata Arwakhudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/3).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ayah dan Anak Curi 760 Kg Gabah, Satu Pelaku Ditangkap dan Satu DPO

    Ayah dan Anak Curi 760 Kg Gabah, Satu Pelaku Ditangkap dan Satu DPO

    JABAR EKSPRES – Polres Ciamis berhasil mengungkap kasus pencurian gabah sebanyak 760 kg di penggilingan padi milik H. Ucu Suherman di Dusun Tamansari, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

    Kejadian yang terjadi Senin (17/3/2025) sekitar pukul 04.30 WIB itu melibatkan dua pelaku, dengan satu tersangka berhasil diamankan dan satu lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kapolres Ciamis AKBP Akmal, didampingi Kasat Reskrim AKP Carsono, menjelaskan pelaku masuk ke lokasi dengan memanjat genting dan merusak pintu penggilingan padi.

    “Mereka mengangkut gabah menggunakan dua mobil Toyota Avanza hitam bernomor polisi D-1751-LU dan B-1190-FMB. Saat warga mencurigai aktivitas tersebut, pelaku kabur dengan melompat ke Sungai Ciseel,” papar Akmal, Jumat (21/3/2025).

    BACA JUGA: Tirta Galuh Ciamis Gratiskan Tagihan Air 370 Masjid dan Musola Selama Ramadan

    Setelah olah TKP, petugas menemukan 19 karung gabah (760 kg) dan 30 kg beras senilai Rp8 juta. Pengejaran pun dilakukan ke wilayah sekitar sungai.

    “Pada pukul 07.00 WIB, kami mendapat laporan warga tentang seorang pria yang meminta pakaian dan arah ke Ciamis. Dari situ, tersangka DD (23) asal Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya, berhasil diamankan,” jelas Akmal.

    Sementara itu, rekannya, RP (64) yang merupakan ayah kandung DD, masih buron dan masuk DPO. Keduanya diduga terlibat dalam sejumlah pencurian serupa di wilayah Ciamis dan Tasikmalaya.

    “Kami menjerat tersangka dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan yang ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Pengembangan kasus masih terus dilakukan,” tegas Kapolres.

    BACA JUGA: Pemkab Ciamis Gelontorkan Rp140 Miliar untuk Program Ramadan 2025

    Barang bukti yang disita meliputi dua mobil Avanza, gabah, dan beras curian. AKBP Akmal juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

    “Pelaku yang masih buron diperkirakan bersembunyi di sekitar lokasi. Kami berkoordinasi dengan warga untuk mempercepat penangkapan,” tambahnya.

    Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih mendalami jaringan dan lokasi lain yang menjadi target pelaku. (CEP)

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 9 pengusaha mengurangi takaran beras tahun ini. Sembilan pengusaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kemendag.

    “Sejak undang-undang Cipta Kerja kan kita lebih mengedepankan sanksi administratif. Jangan sampai, masuk perusahaan berisiko rendah. (Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga merinci 9 pelaku usaha beras itu berada di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    (ada/ara)

  • Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran

    2025, ada sembilan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

    “2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.

    Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

    “Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Rumah Jadi Sarang Kobra? Begini Cara Usir Ular yang Benar, Bukan Pakai Garam Surabaya

    8 Rumah Jadi Sarang Kobra? Begini Cara Usir Ular yang Benar, Bukan Pakai Garam Surabaya

    Rumah Jadi Sarang Kobra? Begini Cara Usir Ular yang Benar, Bukan Pakai Garam
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Banyaknya kasus
    ular kobra
    masuk rumah warga saat musim penghujan menjadikan warga harus waspada.
    Terlebih, musim penghujan menjadi salah satu waktu ular kobra dan ular lainnya berkembang biak.
    Koordinator Jaga Satwa Indonesia, Yonny Purwandana mengatakan, dalam waktu satu setengah hingga dua bulan, seekor ular kobra dapat menetaskan 40 ekor anakan ular.
    Selanjutnya, dalam dua hingga tiga tahun, anakan ular itu tumbuh dewasa dan dapat bereproduksi lagi.
    “Kalau dalam dua bulan bisa menetas 40 ekor, maka dalam setahun, kalau musim penghujan berlangsung enam bulan, maka satu ekor ular kobra dapat menetaskan telur hingga 120 ekor,” kata Yonny.
    Cepatnya ular kobra berkembang biak menjadikan warga makin waspada bila musim penghujan tiba.
    Terlebih, rumah atau permukiman tempat tinggal berdekatan dengan sawah atau hutan.
    Untuk mengusir ular kobra, menabur garam pada daerah yang dilewatinya sebenarnya hanya mitos belaka.
    Sebab, ular kobra tidak akan takut dan pergi bila bertemu dengan taburan garam di tanah.
    “Ular tidak akan pergi meski di area yang sering dilewati ditabur garam. Kalau dikasih garam, ular kobra malah tidak takut,” ujar Yonny.
    Untuk mengusir ular kobra tidaklah susah.
    Yonny mengimbau warga menyemprotkan minyak wangi atau bau kimia menyengat, seperti kapur barus, di area yang sering dilewati ular.
    Selain itu, agar ular tak masuk ke rumah, Yonny memberikan tips.
    Misalkan, jika ada saluran pembuangan belakang menuju kamar mandi atau tempat cucian, maka harus ditutup pakai kawat.
    Selain itu, bila memiliki pohon yang menjulur ke rumah, maka harus dipangkas dengan jarak minimal dua meter agar ular tidak membuat jalur.
    “Kalau tidak, ular bisa masuk ke atap lewat jalur pohon yang menempel ke genteng,” kata Yonny.
    Diberitakan sebelumnya, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun bersama relawan berhasil menemukan 25 ekor ular kobra dan 105 cangkang telur di sebuah rumah bekas penggilingan padi milik Karti (55), warga Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Rabu (19/2/2025).
    Menurut Karti, sarang ular kobra ditemukan di ruang pengolahan bekatul dalam bangunan penggilingan padi tersebut.
    Lantai yang rusak di ruangan itu diduga menjadi tempat berkembang biak ular berbisa ini.
    Ia mengungkapkan bahwa sebelum tim BPBD datang, ular kobra sering terlihat di berbagai sudut rumah, namun sulit ditangkap karena gerakannya yang sangat cepat.
    ”
    Ular kobra
    itu sangat cepat larinya. Begitu mau dikejar, sudah menghilang,” ujar Karti saat dihubungi, dilansir Kompas.com (20/2/2025).
    Karti, yang tinggal bersama anak perempuannya, juga berbagi pengalaman pribadinya dengan keberadaan ular kobra di rumahnya.
    Ia pernah melihat ular berbisa itu saat membuka pintu rumah, bahkan pernah menemukannya saat hendak mandi.
    Warga setempat sebelumnya sudah menangkap sekitar 15 ekor ular kobra, yang kemudian langsung dibunuh dan dibuang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.