Xcloud.id

kab/kota: Penggilingan

  • Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Jakarta –

    Sebanyak 212 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos. Penindakan terhadap pelanggaran itu kini tengah ditindalanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan penindakan yang tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Amran menjelaskan, semua beras yang dihasilkan petani hingga ke penggilingan terdapat subsidi pemerintah. Artinya negara telah menyalurkan dana dalam proses produksi beras. Ia merincikan, subsidi yang dimaksud adalah mulai dari pengadaan pupuk subsidi, traktor, benih, hingga irigasi.

    “Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN,” kata Amran dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Selain merugikan negara, para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.

    “Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000/kg merugikan (masyarakat) Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana. Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik,” ungkapnya.

    Selain itu, ada temuan para produsen sengaja menaikkan harga beras premium. Namun mirisnya, Amran menemukan isi kualitas dari beras tersebut tidak sesuai, bahkan di bawah standar medium.

    “Di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium, padahal di sini ada APBN, di sini saja sudah melanggar. (Kemudian) Itu dijual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan,” tambahnya.

    Untuk itulah, Amran telah melaporkan semua temuannya kepada Satgas Pangan Polri untuk ditindaklanjut. Saat ini pemerintah memang tidak meminta ada penarikan produk beras yang telah diketahui melanggar aturan atau dioplos. Namun Amran menegaskan, penegak hukum masih terus melakukan penyelidikan. Artinya proses hukum masih terus berlanjut.

    Sementara terkait beras oplos yang telah beredar, Amran meyakini produk yang beredar tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Karena istilah “oplos” pada beras ini bukan dicampur dengan bahan yang berbahaya bagi tubuh, melainkan dicampur dengan beras yang kualitasnya tidak sesuai pada kemasan.

    Sebagai tindakan tegas, pemerintah memaksa produsen untuk menurunkan harga beras yang telah beredar.

    “Beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijua Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Sidak Pasar Cipinang, Satgas Ambil Sampel 3 Merek Beras Premium” di sini:

    (ada/eds)

  • Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Nasib Oplosan dan Penghapusan Standar Beras Usai Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Kata oplosan belakangan kembali menjadi buah bibir masyarakat. Kali ini, kata itu muncul merujuk pada komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, yaitu beras.

    Beras oplosan menjadi sorotan usai Kementerian Pertanian mengungkap ada 212 merek beras yang beredar di Indonesia melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos.

    Masalah ini juga telah membuat Presiden Prabowo Subianto naik pitam. Kini, temuan itu telah dilaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk diusut tuntas dan akan ditindak tegas.

    Lantas, bagaimana langkah jangka panjang dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan pengoplosan beras di Indonesia?

    Dalam wawancara khusus detikcom, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupas tuntas temuan hingga siasat memberantas beras oplosan. Berikut petikan wawancaranya.

    Laporan Bapak sebanyak 212 merek (melanggar mutu-dioplos). Tapi, akhirnya semua merek yang sudah beredar, nggak ditarik. Pemerintah minta nggak ditarik, tapi, harganya diturunin. Apakah ada dari pemerintah, itu pemberian maaf gitu ke produsen? Itu bentuk pemberian maaf ke produsen, atau tetap sebenarnya kasusnya diusut terus?

    Itu yang masuk ke penegak hukum, Satgas Pangan tetap ditindaklanjuti.

    Sampai akhirnya ada yang kalau memang betul-betul salah, akan dicabut izin usahanya?

    Nanti tanya di penegak hukum. Yang jelas, perintah Bapak Presiden ditindak tegas.

    Sudah berapa perusahaan itu?

    Kemarin itu pertama itu kalau tidak salah 10 perusahaan dan hari ini kalau tidak salah dipanggil lagi 6 perusahaan. Tapi, 10 perusahaan kalau tidak salah 26 merek. Dan berikutnya, dipanggil lagi 40 merek. Ini kan biasa 1 perusahaan 5 merek, 4 merek, 3 merek. Itu harus ditindaklanjuti, itu sudah perintah bapak Presiden.

    Saat ini ramai komentar, masyarakat tuh khawatir oplos ini berbahaya buat tubuh?

    Oh nggak, ini aman.

    Tapi artinya oplos ini membuat masyarakat rugi ya? Yang mereka harusnya bayar premium, dapatnya medium?

    (Dapatnya) beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijual Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat.

    Apakah ada potensi kayak kasus waktu 2017 PT IBU?

    Anda masih ingat ya? Oh iya, ditutup (PT IBU 2017). Makanya sekarang saya wise, saya bijak. Kalau dulu saya segel. Saya sudah mulai bijak. Kami serahkan ke penegak hukum.

    Nggak akan penindakan segel lagi?

    Tergantung penegak hukum.

    Buntut pengoplosan, saat ini ada rencana penghapusan jenis premium, medium. Itu kan standarisasi beras? Standarisasi ini akan dibicarakan dengan presiden atau gimana?

    Ini sudah kita putuskan kemarin, tindak lanjuti mungkin dalam waktu dekat. Jadi satu harga seluruh Indonesia, semua beras yang disubsidi oleh pemerintah. Satu harga, HET (harga eceran tetinggi) -nya.

    Tapi, SPHP akan ada tetap ada?

    Iya nanti kita lihat, kita lihat perkembangannya. Kalau ini SPHP kita turunkan, karena ada harga kenaikan ya, yang tidak normal. Nah nanti ke depan adalah kita satu harga.

    Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu (akan) satu harga. HET-nya (baru) mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada, nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah.

    Harganya artinya akan diambil dari tengah-tengah dari premium dan medium?

    Sudah kita langsung sepakat (satu harga) saja. Misalnya katakanlah Rp 13.000/kg, nanti artinya seluruh beras yang disubsidi pemerintah Rp 13.000/kg. Lebih enak, lebih mudah mengontrol. Dan, saya yakin, harga beras turun, inflasi terkendali sepanjang tahun, kemudian kesejahteraan petani kita jaga.

    HPP harus tetap di Rp 6.500/kg. Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar.

    Kalau mau untung besar, kami beri karpet merah, bergerak di pabrik gula, kemudian perkebunan. Di sana tidak ada yang ganggu kalau di sana.

    Harganya bisa di bawah premium dong?

    Oh iya iya. Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah. Sebenarnya sekarang harusnya patuh aja sudah cukup. Masa ada (harga beras) Rp 17.000/kg Sedangkan HET-nya Rp 14.900/kg? Itu kan tidak masuk akal.

    Sebenarnya kan sekarang panen gadu biasanya memang harga terkerek naik. Tapi ini berarti, kenaikan ini ditambah dengan kesengajaan mereka menaikkan harga?

    Bukan, tidak ada hubungannya persoalan panen gadu, nggak ada, kenapa? Gini, ini standar broken-nya premium, medium. Premium adalah (broken) 15%, kalau medium itu 25%. Mereka (produsen) medium, premium broken-nya 40%, melanggar kan, menipu kan, ya sudah. Nggak usah diputar-putar, ini oplos, ini curah. Saya baca pengamat ini, itu.

    Ini jelas, ini standarnya premium, medium, ini kondisi lapangan, ini melanggar. Yang premiumnya itu 15%, tetapi kenyataan yang kami periksa, 40% broken-nya. Melanggar kan? Kalau selisih Rp 5.000/kg. Kalau (beras) 1 juta ton, Rp 5 triliun. Jadi, kalau beras 10 juta ton, Rp 50 triliun (selisih harga jual beras).

    Kalau premium (broken-nya) 40%-50% dari total produksi, premium itu 20% dari total produksi, kali Rp 5.000/kg, 100 triliun. Dan ingat, di sana semua beras yang beredar premium-medium, ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu Rp 5.000/kg. Berarti sekitar bisa Rp 70 triliun Rp 80 triliun uang pemerintah.

    Bisa dielaborasi nggak? Maksudnya subsidi pemerintah itu terdiri dari apa aja?

    Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN. Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000 merugikan Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana.

    Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik. Kemudian agar petani untung kuat, disubsidi kan. Ini tidak boleh dijual mahal, karena ada uang pemerintah APBN di situ. Jadi di sini ada APBN yang diperdagangkan, semua premium-medium ini, katakanlah Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun. Benar nggak? Kan bagi dua saja dari Rp 150 triliun.

    Terus di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium. Jadi di sini ada APBN, di sini melanggar, itu di jual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan.

    Jadi ada yang mencoba-coba membuat teori-teori pembenaran, harga di sana di petani mahal. Bukan di sana persoalannya, persoalannya adalah ini standar pemerintah, kemudian ini penjualannya, kualitasnya tidak sesuai.

    Berikutnya, ada yang mengatakan, harga HPP-nya kan naik Rp 6.500/kg. Tetapi ingat, 70% beras diproduksi Maret, April, Mei. Di situ panen puncak kan, nah, di situ hanya 30% (daerah) di atas HPP, 70% (daerah) harga gabah di bawah HPP.

    Anggaplah Rp 6.000/kg. Kalau Rp 6.000/kg kali 2 berapa? Rp 12.000/kg. Jadi kan sudah untung kalau dia jual Rp 12.500/kg-Rp 13.000/kg. Iya kan? Berarti keliru orang, ada juga tuh pengamat sampaikan, oh ini Rp 6.500/kg, dipikir Rp 6.500/kg, tiup langsung seluruh Indonesia Rp 6.500/kg. Jadi banyak kan di bawah HPP kan? 70% (daerah) pada saat panen puncak (gabah di bawah HPP).

    Kalau panen gadu sekarang ini, kualitas bagus, berasnya kan tinggal 30% total dari produksi nasional, tentu di atas HPP atau sama HPP itu sudah bagus. Tetapi pada saat panen puncak, 70 persen di bawah HPP. Nah ini yang tidak dihitung oleh pengamat, karena dia mengamat dari ruangannya, dia tidak turun lapangan lihat kondisi petani.

    Tapi Bapak tahu nggak, misalnya kalau penggilingan tuh suka adu mahal, beli gabah. Itu kan sebenarnya menguntungkan petani, tapi kan akhirnya mereka proses produksinya jadi mahal, dan akhirnya jualnya juga jadi mahal?

    Itu kan menguntungkan petani. Tetapi katakanlah beli Rp 7.000/kg, Rp 7.000/kg kan menjualnya di lapangan Rp 18.000/kg premium. Itu pun tidak sesuai broken-nya, standarnya. Iya kan? Tetap melanggar, nggak ada alasan. Karena komoditas ini adalah disubsidi pemerintah.

    Tapi ke depan, ini kan sebenarnya konotasi oplos ini kan mereka masyarakat jadi khawatir, jadi ketika ngelihat beras nih di retail, ini dioplos nggak ya? Nah ini gimana langkah pemerintah ke depan biar ngelihat beras tuh ini dioplos apa nggak ya?

    Selesaikan dengan harga standarisasi, misalnya harga Rp 13.000/kg, sudah beli saja, karena tidak berbahaya. Iya broken-nya 25% -15% ya sama karbohidratnya. Cuma ada orang yang uang berlebih, maunya premium, harusnya premium betul dong. Jadi nggak masalah kan sama kandungannya, mau broken-nya 15%, 40%, 30% kan sama.

    Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia.

    Kapan mulai dibahas?

    Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus.

    Tahun ini lah ya?

    Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas.

    Satu lagi. Kan tarifnya sudah. Tapi saya penasaran, kan jagung kita juga impor dari AS. Walaupun sedikit, saya tahu, volumenya. Tapi ini kan kita mau swasembada jagung kan kita mau swasembada, bagaimana dampaknya?

    Saya tanya juga, beri saya kesempatan bertanya. Satu dua pertanyaan. Itu Komoditas pertanian, ada rekomendasinya nggak, untuk bisa masuk? Ada kan, ya, selesai. Kalau saya tidak tanda tangan, kan nggak impor.

    Tarif. CPO menguntungkan nggak? Indonesia tarifnya 19%. Malaysia 25%. Yang punya sawit terbesar 80% dunia adalah Indonesia nomor satu dan Malaysia. Menguntungkan nggak Indonesia tarifnya itu? Dia 25%, kita. Untung dong.

    Masalah gandum memang kita tidak tanam. Kedelai, ini tahun mencoba mencari bibit unggul terbaik dunia. Ini baru saja tim kami berangkatkan ke Jordan dengan Brazil. Dia sudah pulang, kami cari benih terbaik. Ada pakar-pakar kita, kami kerja sama dengan perguruan tinggi, pakar kita bagaimana kita menghasilkan bibit unggul yang menguntungkan petani.

    Di mana potensi kedelai ini bisa? Daerah-daerahnya dari Indonesia?

    Seluruh Indonesia. Tapi kita mencari dulu bibit unggulnya. Kalau sudah, kita dapatkan mungkin kami coba 100 ribu, 50 ribu ini tahun. Setelah itu berhasil, masif.

    Kan kita sudah sudah berhasil, habis itu jagung. Berarti habis itu kedelai?

    Gula, white sugar. Mungkin insyaallah tahun depan. Jadi peta jalannya satu-satu kita beresin.

    Tonton juga video “Distributor Beras Oplosan di Pekanbaru Digerebek, 9 Ton Beras Disita!” di sini:

    (ada/eds)

  • KPPU Kanwil I soroti kenaikan harga dan pasokan gabah

    KPPU Kanwil I soroti kenaikan harga dan pasokan gabah

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    KPPU Kanwil I soroti kenaikan harga dan pasokan gabah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan beras di Provinsi Sumatera Utara, Tim Satgas Pangan Sumut yang terdiri dari KPPU Kanwil I, Satgas Pangan Polda Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sumut melakukan inspeksi mendadak ke dua kilang padi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (25/7). Kilang yang disidak adalah Kilang Padi Bintang Jaya dan Kilang Padi Horas.

    Dari hasil kunjungan, tim menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan beras di pasar, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

    Kilang Bintang Jaya yang memproduksi beras premium merek Bintang Jaya dan Lima Bintang mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan gabah. Harga gabah dari Sergai (Serdang Bedagai) telah mencapai Rp8.200/kg, sementara pasokan dari wilayah Aceh dibeli pada kisaran Rp8.400–Rp8.600/kg.

    Akibatnya, harga jual beras medium di kilang ini terpaksa melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Untuk jenis premium, kilang menjual di harga Rp152.000 per karung (25 kg) atau sekitar Rp6.080/kg, sebelum masuk ke rantai distribusi yang lebih panjang. 

    Sementara itu, Kilang Padi Horas yang hanya memproduksi beras jenis medium, menjual produknya di harga mendekati Rp14.000/kg, juga di atas HET yang ditetapkan untuk wilayah Sumatera Utara. Mereka juga menyatakan kesuitan memperoleh gabah. Kondisi kilang saat ini belum ada gabah yang diproduksi. Mereka sedang melakukan penjemuran gabah yang mereka beli dari petani di daerah sekitar yang sudah terikat kerjasama.

    Kepala KPPU Kanwil I Sumut, Ridho Pamungkas mencermati dugaan praktik beras oplosan, yakni beras medium dikemas dan dijual seolah-olah premium. 
    “Dari pengamatan kami, masih ditemukan kemasan tanpa label mutu, tanggal produksi, dan alamat produsen. Kami juga mengecek berat isi kemasan, yang meskipun masih dalam toleransi, perlu tetap diawasi. Selain itu, kami imbau masyarakat tidak panik karena pasokan akan kembali normal saat panen raya pertengahan Agustus,” ucapnya.

    Ridho juga menyampaikan bahwa KPPU akan terus melakukan pemantauan terhadap struktur pasar dan rantai pasok beras, termasuk perilaku pelaku usaha.

    “Kami melihat bahwa kenaikan harga tidak hanya disebabkan oleh faktor pasokan, tetapi juga potensi struktur pasar yang tidak efisien dan praktik distribusi yang menyimpang. Kami mendorong semua pelaku usaha untuk tetap menjaga persaingan yang sehat dan menghindari praktik penahanan pasokan, permainan harga, atau kartel dalam distribusi beras,” ujarnya.

    KPPU juga menyoroti perlunya transparansi dalam rantai distribusi, mulai dari penggilingan hingga pedagang besar dan eceran. KPPU siap bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengidentifikasi dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada rantai distribusi yang mengakibatkan lonjakan harga tanpa dasar wajar.

    Dalam kesempatan yang sama, AKBP Edryan Wiguna, Kasubdit I Indagsus Ditreskrimsus Polda Sumut menekankan pentingnya validasi data stok gabah dan beras, serta penguatan peran Bulog sebagai stabilisator. Pemerintah daerah diminta turut aktif dalam pengawasan distribusi dan rantai pasok, terutama menjelang masa paceklik atau saat tekanan inflasi meningkat.

    “Kami telah mengambil sampel beras dari produsen untuk diuji di laboratorium. Beberapa pihak juga sudah kami mintai keterangan. Hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka begitu pemeriksaan selesai,” ucap Edryan Wiguna seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (28/7).

    Kabid Pengembangan Dalam Negeri & Tertib Niaga Disperindag Sumut, Charles Situmorang juga memberikan arahan agar produsen melengkapi informasi wajib di kemasan. Selain itu, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP guna menstabilkan harga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong upaya peningkatan sanitasi aman dan layak bagi warga, menyusul masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) oleh sekitar 850 kepala keluarga (KK) di daerah itu.

    “Pemprov DKI melalui kerja lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah hingga pamong setempat mendorong berbagai solusi untuk sanitasi yang akan dan layak karena masih ada ratusan KK yang BABS,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Solusi yang ditempuh mulai dari pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, hingga intervensi berupa pemasangan tangki septik skala rumah tangga.

    “Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas,” ujar Lies.

    Saat ini, tercatat masih ada sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.

    “Ada sembilan kelurahan total, di Jakarta Utara ada empat lokasi, Jakarta Barat dua lokasi, Jakarta Timur dua lokasi dan Jakarta Selatan satu lokasi,” ujar Lies.

    Lies menyebut, mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk yang minim lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi seperti MCK atau tangki septik komunal.

    “Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan,” ujar Lies.

    Lebih lanjut, Lies menjelaskan, selain pembangunan fisik, Pemprov DKI juga mendorong komitmen warga untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara bertahap, termasuk kesepakatan tenggat waktu dalam mengakhiri praktik BABS.

    Targetnya yaitu tercapainya status sanitasi aman, yakni limbah dibuang ke tangki septik dan disedot secara rutin. Lalu, ada sanitasi layak yaitu limbah dibuang ke tangki septik, namun belum rutin disedot.

    “Kita harapkan minimal bisa tercapai sanitasi layak dulu, syukur-syukur bisa aman,” ucap Lies.

    Dalam kesempatan yang sama, Lies juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biogas dari limbah domestik.

    Salah satu contohnya seperti yang dikembangkan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, limbah diolah menjadi biogas yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Ini membuka wawasan bahwa limbah pun bisa jadi sumber energi yang bernilai ekonomis bagi warga,” kata Lies.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov DKI optimis angka BABS bisa terus ditekan hingga Jakarta mencapai sanitasi aman untuk semua warganya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik BABS, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    Persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    “Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan tangki septik skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    “Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina,” ujar Pramono.

    Dalam kegiatan peninjauan pembangunan tangki septik komunal tersebut, Pramono juga menyatakan bahwa program ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dalam membenahi sanitasi warga.

    Program ini didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Apalagi, upaya ini menyentuh kebutuhan dasar warga, sekaligus mendorong perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan.

    “Ini menyangkut kebutuhan harian. Harapannya, masyarakat bisa berubah dan Jakarta menjadi kota yang sehat dan bersih,” ucap Pramono.

    Menurut Pramono, sebelum pembangunan tangki septik, sebagian besar warga terpaksa BAB langsung ke saluran atau sungai.

    “Sebagian besar ke sungai. Ini yang harus kita ubah. BAB itu soal privasi dan kita ingin masyarakat bisa melakukannya dengan lebih nyaman dan layak,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memperluas program ini ke wilayah padat lainnya.

    “Saya minta wali kota dan camat-camat melaporkan wilayah yang masih butuh intervensi. Ini soal kemanusiaan dan kesehatan,” ujar Pramono.

    Target penyelesaian persoalan sanitasi di kawasan padat tahun ini.

    Meskipun begitu, Pramono mengaku tidak semua wilayah melaporkan persoalan ini secara terbuka.

    “Karena itu, saya minta wali kota secara proaktif melaporkan dan menuntaskan titik-titik rawan BABS,” kata Pramono.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beras Murah Bulog Meluncur Jadi Senjata Turunkan Harga di Pasaran

    Beras Murah Bulog Meluncur Jadi Senjata Turunkan Harga di Pasaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Perusahaan Umum Bulog mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Meski demikian, penyalurannya didorong untuk dipermudah agar semakin tepat guna. Diketahui, terdapat dua saluran pelepasan.

    Pertama, bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini mestinya disalurkan Juni lalu. Anggaran yang belum tersedia membuat penyaluran baru bisa dilakukan pada 12 Juli 2025.

    Kedua, beras SPHP. Tahun ini target penyaluran, merujuk surat penugasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada BULOG pada 8 Juli 2025, sebesar 1,318 juta ton pada Juli-Desember 2025.

    Ditambah beras SPHP yang sudah disalurkan pada awal tahun ini, yakni 0,181 juta ton, total target mencapai 1,5 juta ton beras. Target ini lebih tinggi dari penyaluran SPHP tahun 2024 (1,4 juta ton) dan 2023 (1,196 juta ton).

    Pengamat Pertanian Khodori menilai, pelepasan CBP yang dikelola Bulog ke pasar menjadi angin segar bagi warga miskin dan rentan tatkala harga beras terus membubung tinggi. Bahkan, melampaui harga eceran tertinggi (HET). Merujuk konstitusi, baik UU Pangan No. 18/2012 maupun UU Perdagangan No. 7/2014, tugas pemerintah bukan hanya memastikan pasokan pangan, termasuk beras dalam jumlah cukup dan bisa diakses secara fisik, tapi juga terjangkau daya beli warga.

    “Untuk itu, penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP diharapkan dapat menanggulangi gejolak harga, menjaga pasokan di pasar dan menjaga daya beli warga, mengendalikan inflasi, dan pemanfaatan CBP agar tidak makin berumur,” kata dia dalam kutipan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Per 30 Juni 2025 sebesar 1,81 juta ton dari 4,19 juta ton beras stok di Bulog (43,5%) berusia lebih empat bulan. Idealnya beras hanya disimpan 4 bulan. Lebih dari itu beras harus disalurkan. Kalau tidak, ada risiko turun volume, turun mutu, dan biaya pengelolaan yang membengkak.

    Namun, menurut Khodori, penyaluran beras SPHP tahun ini jauh lebih ketat. Tentu agar penyaluran sesuai tujuan. Bukan dioplos atau diselewengkan, seperti yang ramai menjadi perbincangan publik saat ini.

    Foto: Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).  (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).  (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    “Pengetatan, merujuk Keputusan Kepala Bapanas No. 215/2025, dimulai dari kemasan. Penyaluran SPHP tahun ini dalam kemasan retail: 5 kg. Kemasan 50 kg hanya untuk wilayah timur Indonesia: Maluku dan Papua,” sebutnya.

    SPHP menjangkau masyarakat melalui enam saluran. Empat di antaranya harus mendapatkan rekomendasi dinas ketahanan pangan/pemda. Yaitu toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan/pemda.

    Ditambah lagi toko milik BUMN dan instansi pemerintah (kementerian/lembaga, TNI/Polri melalui toko, koperasi atau GPM). Jejaring Rumah Pangan Kita mitra BULOG dan toko di luar pasar belum bisa ikut.

    Sebelum menjadi mitra penyalur SPHP, pengecer dan pelbagai saluran itu harus mendaftar dan direkomendasi dinas ketahanan pangan dan unit pengelola teknis (UPT) pengelola pasar. Baru kemudian diajukan ke kantor pusat BULOG untuk mendapatkan persetujuan. Bila disetujui, mitra harus mengunduh aplikasi yang dikembangkan Bulog: Klik SPHP. Order beras SPHP hanya bisa dilakukan lewat aplikasi ini.

    Belum cukup. Saat mitra menjual beras ke konsumen, warga mesti membawa KTP untuk keperluan foto dan diunggah di aplikasi tersebut. Bahkan, pengecer harus menandatangani surat pernyataan di atas materai berisi dua hal.

    Pertama, menjual secara jujur: maksimal sesuai HET, tidak membuka kemasan dan mencampur dengan beras lain, dan memastikan melego 2 kemasan 5 kg ke konsumen dan tak dijual kembali. Lalu, menyediakan informasi nama toko, alamat, harga jual, kemasan, dan layanan pengaduan.

    Kedua, kalau melanggar ketentuan itu pengecer bersedia ditindak sesuai Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Lalu, ketentuan Pasal 139 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

    Sebagai gambaran, persyaratan ketat seperti ini belum diberlakukan di tahun sebelumnya. Soal kemasan, misalnya, tahun lalu beras SPHP kemasan 50 kg bisa disalurkan melalui pengecer, juga lewat penggilingan dan pedagang pasar induk seperti di Pasar Induk Beras Cipinang.

    “Hampir bisa dipastikan karena skema super ketat ini yang membuat penyaluran SPHP seret. Dari 12-26 Juli 2025 yang tersalur baru 2.591 ton beras,” jelas Khudori.

    “Dalam situasi seperti ini, pasokan beras ke pasar tergantung aliran stok Bulog. Masalahnya, dengan penyaluran SPHP yang seret menuntut otoritas untuk mencari skema lain yang memungkinkan aliran lebih lancar tanpa meninggalkan tata kelola yang baik,” tambahnya.

    Ia pun menekankan pentingnya hal tersebut di tengah stok beras di pasar kian tipis. Dengan stok beras Bulog 4,2 juta ton, Khudori menilai fokus pemerintah saat ini mestinya menyalurkan. bukan menyerap.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, diliputi ketegangan usai kasus beras oplosan kian menjadi sorotan, bahkan dilirik tajam oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, tak sedikit di antara mereka yang harus mengalami pemeriksaan oleh Satgas Pangan hingga kepolisian.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, Pasar Induk Beras Cipinang hingga siang hari ini ramai seperti biasa. Banyak truk hingga mobil pikap pengangkut beras keluar masuk kawasan.

    Ada di antara truk dan pikap ini yang datang untuk bongkar muatan, ada juga yang datang untuk mengisi muatan dengan para kuli angkutnya yang tengah lalu lalang membawa karung-karung beras.

    Meski begitu, para pedagang atau pemilik toko ini di kawasan ini enggan diwawancarai terkait kondisi mereka di tengah maraknya kasus beras oplosan.

    “Boleh liput-liput, tapi kami nggak bersedia diwawancarai,” kata seorang pedagang beras kepada detikcom di lokasi.

    “Buat sementara, saya no comment dulu,” kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid.

    Saat tengah berkeliling pasar, detikcom melihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya tengah mengitari pasar memantau langsung perkembangan harga hingga pemeriksaan kasus beras oplosan.

    Para anggota Satgas Pangan ini tampak dengan teliti berkeliling memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Tak lupa tim juga membawa beberapa sampel untuk diperiksa lebih jauh.

    “Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” kata Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di lokasi.

    Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa tim Satgas, Hidayat, mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan tersebut. Sebab, sebelumnya ia juga sudah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan belum mengalami permasalahan apa pun.

    “Sejauh ini kami ya sudah berhadapan dengan Bareskrim, Dirtipideksus dalam hal ini. Sejauh ini masih dugaan,” kata Hidayat selaku pemilik toko setelah dikunjungi Satgas Pangan Polda Metro

    “Oh sangat terbuka, sangat terbuka,” sambungnya saat ditanya apakah dirinya bersedia memberikan sampel beras yang dijualnya.

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengoplos beras. Menurutnya, kasus pengoplosan beras telah membuat negara rugi hingga Rp 100 triliun per tahun.

    Prabowo mengatakan ada 212 perusahaan penggilingan padi melakukan pelanggaran distribusi beras. Ratusan perusahaan ini juga mengoplos beras.

    “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa,” sebut Prabowo dalam harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk membantu produksi beras murah bagi masyarakat. Mulai dari memberikan subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga menyubsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.

    Namun masih ada saja pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Karena itu, tak mengherankan jika purnawirawan TNI itu berpendapat praktik beras oplosan seperti ini seharusnya sudah bisa masuk ranah hukum pidana.

    “Ini kalau menurut Saudara-saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun,” sebut Prabowo.

    “Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-saudara,” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Polda Metro sidak Pasar Induk Cipinang pastikan kualitas dan harga beras

    Polda Metro sidak Pasar Induk Cipinang pastikan kualitas dan harga beras

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Industri dan perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur untuk memastikan stok ketersediaan, kualitas dan harga beras.

    “Di sini kami melihat harga barang sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah diatur juga dalam peraturan badan pangan nasional,” kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Ardila juga menyebutkan, selain menjamin ketersediaan beras, mereka juga memantau kualitas mutu beras tersebut.

    “Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari satgas pangan juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling jenis ataupun merek beras untuk kita lakukan uji lab, ” katanya.

    Selanjutnya Ardila menyebutkan dari hasil sidak tersebut pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pedagang.

    “Kalau hasil temuan kita belum, tetapi untuk uji selanjutnya kita akan melakukan uji lab,” katanya.

    Ardila menjelaskan untuk melakukan uji lab pihaknya membutuhkan setidaknya sekitar satu kilogram beras sebagai sampel.

    “Kemudian untuk hasil labnya sekitar 2 – 3 hari, nanti setelah itu tindaklanjutnya kami akan segera rilis dan infokan pada media agar ini bisa disebarluaskan juga supaya masyarakat tahu dan paham berkaitan dengan isu beras ini,” katanya.

    Ia juga menjelaskan sidak ini merupakan tindaklanjut dari temuan Kementerian Pertanian dan juga untuk menjamin konsumen mendapatkan beras berkualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim menemukan kecurangan pada 212 merek beras setelah dilakukan pengujian ketat pada 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia demi menjaga transparansi.

    “Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/7).

    Ia mengungkapkan investigasi dilakukan sejak adanya kejanggalan harga beras, di mana harga gabah di petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru meningkat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat guna membahas penanganan kasus beras oplosan pada Jumat (25/7/2025).

    Zulhas mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah terkoordinasi bersama berbagai instansi. “Hari Jumat saya rapat itu,” ujar Zulhas singkat.

    Saat ditanya lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait akan diikutsertakan.

    “Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik curang sejumlah pengusaha yang mencampur beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan kemarahannya terhadap kejahatan tersebut saat memberikan pidato dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengungkap bahwa dirinya menerima laporan mengenai praktik pengoplosan beras yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dia dengan tegas menyebut aksi ini sebagai bentuk penipuan.

    “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana,” katanya dalam forum itu, Senin (21/7/2025).

    Menanggapi perbuatan tersebut, Prabowo langsung mengambil sikap dan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas.

    Dia menyebut bahwa penindakan hukum sangat penting karena praktik tersebut telah merugikan perekonomian nasional.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga membeberkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita akibat praktik pengoplosan ini, yakni sebesar Rp100 triliun setiap tahun.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyayangkan bahwa kerugian besar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah bersusah payah mengumpulkan pemasukan negara, namun hasilnya justru dinikmati oleh oknum pengusaha curang.

    “Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea Cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” katanya.

    Alasan Prabowo menyampaikan isu ini dalam acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agar seluruh pemimpin daerah bisa memahami situasi tersebut secara utuh.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ucapnya.

    Presiden kembali menginstruksikan penindakan terhadap para pelaku. Khususnya, agar mengembalikan uang negara dan tak melakukan praktik koruptif kembali.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas Prabowo.

  • Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Prabowo 3 kali perintahkan Kapolri, Jaksa Agung tindak pengoplos beras

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih tiga kali menyebut Kapolri dan Jaksa Agung dan memerintahkan mereka segera menindak pengoplos beras, yang telah menjual beras biasa dengan label beras premium.

    Dalam sambutannya saat acara peluncuran di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Presiden Prabowo menyebut dirinya mendapatkan laporan ada pengusaha yang membeli gabah kering panen (GKP) dari petani Rp6.500 per kilogram, yang merupakan harga pembelian minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian dijual dengan label premium, yang harganya di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung (ST Burhanuddin) dan Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun (akibat beras premium oplos),” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya yang berusaha setengah mati meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, sementara di sisi lain ada empat sampai dengan lima pengusaha yang setiap tahunnya menikmati keuntungan dari menipu rakyat hingga seratusan triliun rupiah per tahunnya.

    “Saudara-saudara ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap (pengoplos beras, red.) ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima!” kata Presiden.

    Prabowo kemudian kembali memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas kasus beras premium oplosan tersebut.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggilingan padi yang brengsek itu,” ujar Presiden menunjukkan rasa geramnya.

    Terakhir, untuk ketiga kalinya dalam sambutan yang sama, Presiden Prabowo kembali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak pengusaha-pengusaha pengoplos beras yang serakah, dan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.

    “Jaksa Agung dan Kapolri saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut! Tindak! Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa, lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita,” kata Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.