Misteri Pasutri di Pemalang: Malam Ngopi Bareng, Pagi Ditemukan Tewas Tanpa Luka
Editor
PEMALANG, KOMPAS.com –
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang menghadapi teka-teki dalam mengungkap penyebab kematian pasangan suami istri yang jasadnya ditemukan di dekat jembatan Kali Rambut, Desa Mereng, pada Minggu (10/8/2025).
Penyelidikan menjadi rumit karena hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan pada kedua korban, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan.
Korban yang diidentifikasi sebagai Muhammad Rosikhi (37) dan istrinya, Nur Azizah Turokhmah (34), merupakan warga Desa Datar, Kecamatan Warungpring.
Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas, tergeletak di atas pecahan batu dalam posisi yang tidak wajar.
Poin utama yang menjadi fokus misteri ini adalah hasil pemeriksaan awal oleh tim medis dari Puskesmas Warungpring.
Tim medis menyatakan tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan atau penganiayaan pada tubuh kedua korban.
Temuan ini memaksa polisi untuk menggali lebih dalam kemungkinan penyebab kematian di luar tindak pidana penganiayaan.
Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Johan Widodo, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang bekerja intensif untuk mengumpulkan semua petunjuk yang ada. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti.
“Kami sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan memintai keterangan dari beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian,” ucap AKP Johan Widodo dalam rilisnya yang dikutip dari
Tribun Jateng
.
Untuk melengkapi penyelidikan, polisi juga tengah menyusun kronologi aktivitas terakhir korban. Salah satu saksi kunci menyebutkan bahwa pasangan tersebut terlihat dalam keadaan normal pada malam sebelum ditemukan meninggal.
“Menurut keterangan salah satu saksi, malam sebelumnya (Sabtu, 9/8/2025), pasangan tersebut sempat mampir di sebuah warung dekat jembatan untuk minum kopi,” ujar AKP Johan.
Saat ini, jenazah kedua korban telah dievakuasi ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang untuk pemeriksaan medis lebih lanjut, yang hasilnya akan menjadi kunci untuk mengungkap misteri ini.
Hingga hasil tersebut keluar, pihak kepolisian belum dapat memberikan kesimpulan apa pun.
“Penyelidikan masih berlangsung. Kami belum bisa menyimpulkan motif atau penyebab kematian sampai hasil pemeriksaan medis dan keterangan saksi-saksi selesai kami kumpulkan,” tutupnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Misteri Kematian Suami Istri di Pemalang, Semalam Sempat Ngopi Bersama
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Pemalang
-
/data/photo/2025/08/11/689929a27e7ff.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Misteri Pasutri di Pemalang: Malam Ngopi Bareng, Pagi Ditemukan Tewas Tanpa Luka Regional
-
/data/photo/2024/12/28/676fa1b86f8b3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sempat Minum Kopi, 2 Jenazah Suami Istri Ditemukan Tewas di Tumpukan Pecahan Batu Regional 10 Agustus 2025
Sempat Minum Kopi, 2 Jenazah Suami Istri Ditemukan Tewas di Tumpukan Pecahan Batu
Tim Redaksi
PEMALANG, KOMPAS.com –
Jasad pasangan suami istri MR (37) dan NAT (34), warga Desa Datar, Kecamatan Waringpring, Kabupaten Pemalang, ditemukan tidak bernyawa di atas pecahan batu di Desa Mereng, Kecamatan Waringpring, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Minggu (10/8/2015).
Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Saat ini jasad suami istri tersebut dibawa ke ruang jenazah RSUD M. Ashari Pemalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo membenarkan peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini sedang ditangani oleh tim Reskrim Polres Pemalang untuk dilakukan penyelidikan.
“TKP-nya ada di Desa Mereng, Kecamatan Waringpring, posisi jenazah di atas tumpukan pecahan batu,” kata Johan.
Kasat Reskrim menyebutkan, dua jenazah ditemukan oleh warga setempat setelah satu hari sebelumnya diketahui bahwa suami istri tersebut mampir di warung kopi dekat jembatan Kali Rambut, yang lokasinya tidak jauh dari ditemukannya jenazah.
“Dari keterangan salah seorang saksi di sekitar TKP, pada Sabtu, 9 Agustus 2015 malam, pasangan suami istri tersebut sempat mampir ke sebuah warung dekat jembatan Kali Rambut untuk minum kopi,” katanya.
Johan mengatakan, dua jenazah suami istri itu telah dievakuasi ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis Puskesmas Warungpring, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada korban,” kata Johan.
Hingga kini, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar TKP.
“Kami masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut,” kata Johan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5305809/original/060945900_1754366747-WhatsApp_Image_2025-08-05_at_10.23.27.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Top 3 News: SPBU Kembangan Ditutup Sebulan Gara-Gara Tangki Pertalite Diisi Solar Bikin Motor Mogok Massal – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU 34.116.12 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, buntut dari viralnya sejumlah kendaraan yang mogok usai mengisi BBM di lokasi tersebut pada Senin 4 Agustus 2025. Itulah top 3 news hari ini.
Menurut Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto Satria, SPBU Meruya Utara dikelola oleh mitra Pertamina. Begitu kasus mencuat, pihak pengelola langsung bergerak cepat menindaklanjuti keluhan konsumen.
Sementara itu, jika melihat di peta, wilayah Cibubur ke Jakarta hanya belasan kilometer. Tetapi bagi para pekerja di kota penyangga yang saban hari pulang pergi, melalui dua kawasan itu bak melewati dua dunia berbeda.
Seperti pengakuan Tio (32), pekerja di industri kreatif Jakarta. Baginya, perjalanan dari rumah ke tempat kerja bukan sekadar rutinitas. Lebih dari itu, bagian pengorbanan besar demi keluarga. Meski diakuinya ongkos transportasi untuk menuju tempat kerja bikin ‘boncos’.
Tio sebelumnya tinggal di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Lokasinya lebih dekat ke kantor. Tetapi lama kelamaan, dia dan keluarga kecilnya merasa hidup di apartemen terlalu sempit untuk anak mereka yang sedang bertumbuh.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan reaksi Presiden Prabowo Subianto soal ramainya pengibaran bendera bergambar bajak laut dari anime One Piece jelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, Prabowo tak mempermasalahkan apabila pengibaran bendera One Piece tersebut merupakan bentuk ekspresi kreativitas masyarakat.
Namun, dia menekankan pengibaran bendera One Piece jangan sampai dibenturkan atau disandingkan dengan bendera Merah Putih. Prasetyo menekankan Merah Putih merupakan satu-satunya bendera bangsa Indonesia.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 5 Agustus 2025:
Polisi Bongkar Alat Ukur BMM di SPBU Pemalang, Apa Temuannya?
-

Bersalin di Puskesmas Jam Tiga Pagi, Tetap Dilayani Sepenuh Hati
Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.
“Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.
Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.
“Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025.
Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.
“Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.
Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.
“Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.
Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
“Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.
Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.
“Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.
Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.
“Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya.
Jakarta: Tak banyak hal yang lebih menggetarkan hati seorang ibu dibandingkan proses persalinan. Namun bagi Aeni Mahmudah (33), seorang penjahit dari Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, ketegangan itu sedikit banyak terobati berkat hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Ibu tiga anak ini telah merasakan langsung manfaat besar menjadi peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama saat menjalani persalinan di Puskesmas Rowosari.
“Saya bersyukur, semua berjalan lancar. Saya dibantu oleh tenaga medis yang cepat dan tanggap. Pelayanannya ramah sekali, padahal saya datang jam tiga pagi,” ungkap Aeni dengan mata berbinar, mengenang proses kelahiran anak ketiganya.
Meski Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar bukan di Puskesmas Rowosari, Aeni memilih datang ke Puskesmas tersebut karena jaraknya lebih dekat dengan rumah. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia tetap mendapatkan pelayanan yang prima tanpa dipersulit urusan administrasi.“Sebenarnya FKTP saya bukan di sini, tapi karena rumah saya lebih dekat dengan Puskesmas Rowosari, saya langsung datang ke sini. Saya senang karena tetap bisa dilayani dengan baik meskipun bukan FKTP saya,” jelasnya, Senin, 21 Juli 2025.
Yang membuat Aeni semakin bersyukur adalah karena seluruh proses persalinan ditanggung oleh JKN. Ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, mulai dari pendaftaran hingga selesai persalinan.
“Dari awal masuk sampai proses selesai, saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Semuanya gratis. Saya benar-benar lega. Kalau tidak ada JKN, mungkin saya harus cari pinjaman dulu untuk biaya persalinan. Tapi sekarang saya merasa lebih ringan dan tenang,” ucapnya dengan senyum lepas.
Bukan hanya sekali Aeni merasakan manfaat program ini. Ia menuturkan bahwa anak keduanya juga lahir di Puskesmas Rowosari dengan layanan yang sama. Semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tanpa biaya tambahan apa pun.
“Waktu anak kedua lahir, juga di Puskesmas Rowosari. Sama sekali tidak ada kendala, dan pelayanannya juga bagus,” ujarnya.
Namun, pengalaman berbeda ia alami saat melahirkan anak pertamanya. Ketika itu, ia belum menjadi peserta JKN. Proses persalinan dilakukan di Puskesmas Mojo, dan seluruh biaya harus ditanggung sendiri. Bagi Aeni, yang saat itu masih membangun keluarga dengan penghasilan terbatas, biaya tersebut cukup memberatkan.
“Saya merasa sangat berbeda sebelum dan sesudah punya BPJS Kesehatan. Dulu saya membayar seluruh biaya persalinan sendiri, sekarang lebih tenang karena sudah ada JKN,” ujarnya.
Aeni juga mengapresiasi inovasi unggulan yang ada di Puskesmas Rowosari, yaitu”Si Bolang Mahir Plus Plus” atau Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS. Melalui inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak hanya mendapatkan layanan persalinan, tetapi juga langsung menerima dokumen penting seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, KIA, serta pendaftaran JKN untuk bayinya sebelum pulang dari fasilitas kesehatan.
“Inovasi seperti itu sangat membantu. Kita jadi tidak perlu repot lagi mengurus satu per satu dokumen setelah melahirkan. Semua sudah diproses dari rumah sakit, mulai dari akta kelahiran, KK, sampai JKN anak saya. Saya tinggal pulang dengan tenang dan fokus merawat bayi,” ujarnya.
Aeni juga menyampaikan harapannya agar Program JKN terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun terkendala biaya.
“Saya bersyukur sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Semoga ke depan pelayanannya bisa terus ditingkatkan, supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat seperti saya,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News(PRI)
-
/data/photo/2025/07/29/6888ce8998a4a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Rokok Ilegal Rp 1 Miliar Diselundupkan di Bagasi Bus AKAP, Petugas Bingung Cari Pemiliknya Regional
Rokok Ilegal Rp 1 Miliar Diselundupkan di Bagasi Bus AKAP, Petugas Bingung Cari Pemiliknya
Tim Redaksi
PEMALANG, KOMPAS.com
— Upaya penyelundupan
rokok ilegal
kini menyasar moda transportasi umum.
Sebanyak 672.000 batang rokok tanpa pita cukai diselundupkan melalui bagasi bus antar kota antar provinsi rute Surabaya-Palembang.
Penyelundupan rokok senilai hampir Rp 1 Miliar itu berhasil digagalkan oleh
Bea Cukai
Tegal dan
Satpol PP
Kabupaten
Pemalang
, Selasa (29/7/2025).
Meski demikian, petugas belum menemukan sosok di dalam bus yang bertanggungjawab atas rokok ilegal tersebut.
Sebab, rokok itu bercampur dengan barang bawaan seluruh penumpang bus.
Wakil Bupati Pemalang Nurkholes mengungkapkan, modus penyelundupan ini terbilang nekat karena menggunakan fasilitas umum dan mencampurkan barang ilegal tersebut dengan bawaan penumpang lain.
”
Rokok ilegal
diduga berasal dari Surabaya, dan untuk mengelabui petugas, disimpan di dalam bagasi bus yang berpenumpang. Bus itu berhenti di rest area KM 319 B, lalu kami lakukan pengamanan,” jelas Nurkholes.
Petugas yang telah melacak pergerakan sejak pagi, berhasil menyergap muatan ilegal tersebut saat bus berhenti di rest area sekitar pukul 13.00 WIB.
Rokok tanpa cukai itu diperkirakan memiliki nilai pasar hampir Rp 1 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 650.237.000.
“Total 8.000 bungkus atau 672.000 batang. Ini ancaman nyata terhadap penerimaan negara dan juga kesehatan masyarakat,” lanjut Nurkholes.
Meski barang bukti berhasil diamankan, identitas pelaku masih dalam penyelidikan. Sopir bus turut dimintai keterangan.
Kepala Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan KPPBC TMP-C Tegal, Yusup Mahrizal, menambahkan bahwa pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa pelaku kini menggunakan cara-cara tidak lazim dan menyalahgunakan fasilitas publik.
“Kami berterima kasih pada Pemkab Pemalang yang aktif bekerja sama. Rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga berisiko tinggi karena tidak jelas pembuat dan kandungannya,” kata Yusup.
Menurutnya, tim penyidik masih menelusuri pemilik barang serta kemungkinan jaringan yang lebih luas. Proses hukum akan dilakukan berdasarkan Pasal 54 atau 56 Undang-Undang Bea Cukai, dengan ancaman penjara 1–8 tahun atau denda hingga 10 kali nilai cukai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

GP Ansor Kutuk Aksi Bentrokan saat Habib Rizieq Tiba di Pemalang
Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk peristiwa kekerasan yang terjadi di acara peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2025 malam.
Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Muhammad Syafiq Syauqi mengemukakan bahwa kericuhan di Pemalang melibatkan dua organisasi massa, yakni Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI).
Dia mengemukakan bentrokan dipicu ketika Muhammad Rizieq Shihab tiba di lokasi pengajian, kemudian massa aksi PWI-LS yang menolak kehadiran Rizieq Shihab langsung memukul mundur.
“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam, khususnya dalam peristiwa di Pemalang. Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja, namun semua pihak wajib menahan diri dan menjaga suasana damai,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
Akibat bentrokan tersebut, kata Syafiq, ada lima orang terluka, termasuk satu anggota kepolisian, akibat serangan senjata tajam dan lemparan batu. Saat ini, seluruh korban tengah menjalani perawatan di RS Siaga Medika Pemalang.
Syauqi pun menegaskan bahwa siapa pun pelaku kekerasan harus diproses hukum dan diberi hukuman yang berat.
“Kami mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dengan sanksi setimpal. Namun penanganannya harus tetap bijak agar tidak memperuncing konflik di akar rumput,” katanya.
Melihat situasi yang belum sepenuhnya kondusif itu, GP Ansor mendorong agar peristiwa tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat ruang komunikasi antar organisasi keagamaan.
Syauqi juga menyerukan kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyejuk suasana dan mencegah provokasi lebih lanjut.
“GP Ansor siap menjadi fasilitator dialog untuk menghindari disinformasi dan kekerasan berulang. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan memperlebar jurang perpecahan,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/07/25/688397cdde02b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
Komisi V DPR RI
.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa alokasi
anggaran infrastruktur
di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/688397cdde02b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
Komisi V DPR RI
.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa alokasi
anggaran infrastruktur
di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296831/original/032376200_1753616688-1000711203.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)