Xcloud.id

kab/kota: Pekanbaru

  • Kebakaran Hotel di Pekanbaru, 1 Orang Tewas dan Belasan Luka-luka Regional 20 Desember 2025

    Kebakaran Hotel di Pekanbaru, 1 Orang Tewas dan Belasan Luka-luka Regional 20 Desember 2025

    Kebakaran Hotel di Pekanbaru, 1 Orang Tewas dan Belasan Luka-luka
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Hotel New Hollywood di Jalan Kuatan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dilanda kebakaran pada Sabtu (20/12/2025) pagi. Akibat peristiwa ini, satu orang korban ditemukan meninggal dunia.
    Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kota
    Pekanbaru
    bersama pihak kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran (Damkar) Pekanbaru langsung mengevakuasi para korban.
    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, selain korban jiwa, terdapat 12 orang luka-luka.
    “Yang meninggal dunia satu orang bernama Nadiya (37). Untuk yang luka-luka 12 orang,” ujar Budi kepada wartawan melalui pesan singkat, Sabtu.
    Para korban, menurut Budi, dibawa ke rumah sakit Petala Bumi dan Awal Bros Pekanbaru.
    Dia mengungkapkan, kebakaran di 
    Hotel New Hollywood
     terjadi sekitar pukul 05.32 WIB.
    Pada saat api membesar, para tamu hotel berlarian keluar menyelamatkan diri.
    Namun, Budi menyebut, ada juga tamu yang terjebak di dalam kamar hotel.
    “Ada 13 orang korban yang terjebak di dalam kamar hotel berhasil kami evakuasi,” kata Budi.
    Lebih lanjut, Budi mengatakan, pihak Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran hotel tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com 
    – Kabid Humas hingga Kapolres di Jajaran Polda Jambi dimutasi. Kombes Pol Mulia Prianto yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jambi dimutasi.
    Kini, Mulia Prianto menjabat sebagai Dirsamapta
    Polda Jambi
    , menggantikan Kombes Pol Yohanes Wong Niti Harto Negoro yang dimutasi menjabat sebagai Auditor Sispamobvitnas madya tk III Baharkam Polri.
    Sementara itu, jabatan Kabid Humas diisi oleh Erlan Munaji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Kalteng.
    Kemudian, Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar yang menjabat sebagai Dir intelkam Polda Jambi diangkat menjadi Agen Kepolisian Intelijen Madya tk II Baintelkam Polri.
    Posisi Hendri lalu diisi oleh Kombes Pol Yuli Hayudo, yang sebelumnya menjabat sebagai Agen Kepolisian Intelijen Madya tk III Baintelkam Polri.
    Sementara itu, Kombes Pol M Edi Faryadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Karoops Polda Jambi, kini digeser menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Jianstra Stamaops Polri.
    Posisi yang ditinggalkan Edi Faryadi kini diisi oleh Kombes Pol Vendra Riviyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Korlantas Polri.
    Sementara itu, Kabid Propam Polda Jambi yang sempat kosong kini dijabat oleh Kombes Pol Darno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat.
    Kemudian, Kombes Pol Tofik Sukendar yang menjabat sebagai Dirpamobvit Polda Jambi bergeser menjadi Karo Log Polda Jambi.
    Jabatan Dirpamobvit kini dijabat oleh Kombes Pol Bachtiar Alponso, yang sebelumnya menjabat sebagai Penata Kebijakan Madya Kapolri tk III Polda Riau.
    Sementara itu, Kombes Pol Agus Tri Waluyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirpolairud Polda Jambi kini diangkat menjadi Pemeriksa Labfor Kepolisian Madya tk II Bareskrim Polri.
    Selanjutnya, AKBP Dhovan Oktavianton dipercaya menjabat Dirpolairud Polda Jambi. Dia sebelumnya adalah Kabag Binkar Ro Sdm Polda Riau.
    Posisi Kabid Keu Polda Jambi yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Eko Yudyanto juga berganti, kini dijabat oleh Kombes Pol Fardiansyah Tossun. Sedangkan, Kombes Eko menjadi Kabid Keu Polda Kaltim.
    Tidak hanya jajaran pejabat utama, sejumlah Kapolres juga diganti. AKBP Agung Basuki yang menjabat sebagai Kapolres Tanjab Barat kini diangkat jadi Wadir Reskrimsus Polda Jambi.
    Jabatan Kapolres Tanjab Barat kini dipegang oleh AKBP Maulia Kuswicaksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjab Timur.
    Sementara itu, Kapolres Tanjab Timur kini dijabat oleh AKBP Ade Candra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi.
    Berikutnya, AKBP Muharman Arta, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Dalpers Polda Jambi, kini diangkat menjadi Kapolresta Pekanbaru, Polda Riau.
    Kemudian, Kapolres Batanghari, AKBP Handoyo, Yudhy Santoso diangkat dalam jabatan baru sebagai wadirpolairud Polda Kalimantan Selatan.
    Posisi Kapolres Kerinci juga berganti, yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Arya Tesa Brahmana, kini dijabat AKBP Ramadhanil yang sebelumnya menjabat sebagai KasubbagVerifperkapolda Bagverivkumpol Divkum Polri.
    Sementara itu, AKBP Arya Tesa Brahmana mendapat tugas baru menjadi Kapolres Batanghari.
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan penyegaran di lingkungan organisasi melalui rotasi dan promosi jabatan strategis.
    Mutasi ini secara resmi ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar.
    Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Mulia Prianto, menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    “Mutasi Jabatan adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran dalam organisasi dan pembinaan karier serta untuk menambah pengalaman dan wawasan bagi setiap personel Polri,” kata Mulia Prianto.
    Dengan rotasi ini, diharapkan jajaran Polda Jambi semakin siap dan adaptif dalam menjawab tantangan tugas serta semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jambi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Kantor Bupati Indragiri Hulu Riau, Dijaga Ketat Aparat Brimob

    KPK Geledah Kantor Bupati Indragiri Hulu Riau, Dijaga Ketat Aparat Brimob

    Bisnis.com, PEKANBARU– Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (18/12/2025) sore. 

    Penggeledahan yang mendapat pengawalan ketat aparat Brimob tersebut dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung selama beberapa jam.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait penggeledahan di Kantor Bupati Indragiri Hulu maupun perkara yang melatarbelakanginya. 

    Kemudian Kepala Dinas Kominfo Inhu Ergusfian yang sudah coba dihubungi, juga belum menjawab konfirmasi dan pertanyaan yang dilayangkan Bisnis.

    Dari informasi yang dirangkum, hingga pukul 18.30 WIB, tim penyidik KPK masih berada di lingkungan Kantor Bupati Inhu di Pematang Reba. 

    Sejumlah ruangan di kantor bupati dilaporkan menjadi sasaran penggeledahan. Petugas KPK juga memeriksa kendaraan dinas milik Bupati Inhu.

    Pengamanan di sekitar kantor bupati diperketat. Sejumlah personel Brimob bersenjata laras panjang tampak berjaga di lokasi guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses penggeledahan berlangsung.

    Informasi terakhir yang diterima, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Inhu di Rengat sekitar pukul 19.30 WIB. 

  • KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    KPK Geledah Kantornya, Bupati Inhu Sebut Terkait Kasus Korupsi Abdul Wahid

    Bisnis.com, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, memberikan penjelasan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

    Ade Agus Hartanto mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik KPK lebih bersifat silaturahmi sekaligus mempertanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus yang tengah beredar. Namun demikian, dia meminta agar penjelasan lebih detail disampaikan langsung oleh pihak KPK.

    “Kalau bahasanya tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait kasus yang masih beredar sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa langsung bicara ke KPK,” kata Ade Agus Hartanto dalam rekaman video yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025) malam.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK juga membawa sejumlah berkas dari Kantor Bupati Indragiri Hulu. Disebutkan penyidik membawa dua koper, satu koper besar berwarna merah, serta satu koper kecil yang berisi dokumen.

    “Itu berkas-berkas. Secara spesifik saya kurang tahu isinya, karena memang mereka melakukan olah TKP. Namun ya, kita percayakan semua kepada KPK,” ujarnya.

    Ade Agus menjelaskan, berkas yang dibawa penyidik berasal dari Kantor Bupati Inhu dan jumlahnya cukup banyak. Selain koper, tim KPK juga membawa beberapa tas berisi dokumen.

    “Mereka juga membawa tas-tas, saya lihat, jadi saya tidak perhatikan satu per satu secara detail. Mungkin nanti akan diekspos oleh KPK,” katanya.

    Dia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, sebagai kepala daerah dan warga negara, dirinya siap bersikap kooperatif apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Kita mendukung penegakan hukum. Apabila saya diperlukan dalam memberikan keterangan atau hal-hal lain untuk membuka masalah ini menjadi lebih terang, saya sebagai warga negara akan taat terhadap hukum yang ada. Kita tetap kooperatif. Apa pun yang ditetapkan, insyaallah kita siap,” tegasnya.

    Terkait keterkaitannya dengan tersangka Abdul Wahid, Ade Agus tidak menampik adanya hubungan dekat secara personal. Dia menyebut hubungan tersebut sudah terjalin lama dan bersifat kekeluargaan.

    “Saya memang dengan salah satu pihak tersangka (Abdul Wahid) memiliki hubungan baik dan dekat, sudah seperti abang kandung saya sendiri. Jadi wajar apabila saya dimintai keterangan terkait kedekatan selama ini,” katanya..

    Menurut Ade Agus, hubungan tersebut telah terjalin selama lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

    “Hubungan tersebut sudah hampir 25 tahun lebih kami bersama. Saya rasa hal itu wajar ketika saya dimintai dan ditanya-tanya tentang hubungan dan kedekatan tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) karena diduga memeras dan atau melakukan korupsi terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. 

     “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025). 

  • Apresiasi Walkot Agung Nugroho, Warga Pekanbaru: Belum Setahun, Jalan Mulus

    Apresiasi Walkot Agung Nugroho, Warga Pekanbaru: Belum Setahun, Jalan Mulus

    Jakarta –

    Warga Kota Pekanbaru merasa senang melihat jalan yang selama bertahun-tahun seperti kubangan kerbau sudah mulai mulus. Komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk memperbaiki jalan dinilai nyata.

    Warga Jalan Thamrin, Kecamatan Sail, Widiarso menilai Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho belum menjabat setahun tapi sudah banyak jalan yang mulus. Ia mengapresiasi program perbaikan jalan itu.

    “Program Pak Wali yang memperbaiki jalan, program paten, masyarakat puas. Belum setahun beberapa ruas jalan sudah mulus,” sebut Widiarso, Kamis (18/12/2025).

    Widiarso menyebut sejumlah jalan yang diperbaiki seperti Jalan Utama, Jalan Pepaya, Jalan Mulyorejo, Jalan Kapling, Jalan Jenderal, Jalan Kulim, Jalan Samarinda, Jalan Cempaka, Jalan Melur, hingga Jalan Sekuntum. Belum lagi jalan berlubang yang sudah banyak ditambal.

    “Kondisinya sesuai harapan masyarakat, jalan mulus rakyat puas. Harapannya tentu di tahun depan semakin banyak jalan yang mulus. Di tengah efisiensi anggaran, Wali Kota Agung cerdas membuat program yang diinginkan warga. Jalan mulus ini hak dasar warga kota yang harus di penuhi oleh pemimpin,” ucapnya.

    Ada tiga poin yang dinilai menjadi permasalahan di Pekanbaru, yaitu sampah, jalan, dan banjir. Widiarso berharap Agung Nugroho juga dapat mengatasi permasalahan banjir ini.

    Salah satu warga Jalan Teladan, Kecamatan Tampan, Abdul Hadi, mengatakan jika jalan itu sudah mulai rusak parah sejak 5 tahun lalu. Bahkan kerusakan jalan dinilai seperti kubangan kerbau.

    “5 tahun rusak, mulai parah itu 2021 udah kayak kubangan kerbau,” sebut Abdul Hadi.

    Hadi menyebutkan jalan mulai diperbaiki sejak November lalu. Perbaikan terus dilakukan hingga saat ini.

    “Sejak November sudah diperbaiki, sekarang terus dilakukan perbaikan. Sekarang sudah mulus jalan kami,” ujarnya.

    Perubahan jalan pasca diperbaiki dinilai berubah drastis. Pemkot Pekanbaru juga memasang beton di pinggiran jalan hingga perbaikan drainase, seperti di Jalan Merpati Sakti dan Jalan Teladan.

    “Sekarang air tergenang di jalan nggak ada lagi,” ucapnya.

    Sementara Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah mencatat ada 30-an ruas jalan diperbaiki. Seluruhnya ditarget tuntas pada 2025.

    “Sekarang mulai perbaiki dan total sampai saat ini kita overlay sudah hampir semua paket. Ada sekitar 30-an ruas selesai tahun ini,” kata pria yang akrab disapa Edu itu, Rabu (3/12).

    Khusus Jalan Darma Bakti, Edu menyebut perbaikan dilakukan maksimal pada 2026 mendatang. Sebab, ruas jalan di Kecamatan Payung Sekaki itu butuh drainase agar aspal tak mudah rusak.

    “Di Sigunggung (Payung Sekaki) sementara kita tutup biar nyaman dilalui dan akan kita target drainase tahun depan. Maksimalnya tahun depan kita kerjakan,” kata Edu.

    (prf/ega)

  • Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pemprov Riau raup Rp224,9 miliar dari penghapusan denda kendaraan

    Pekanbaru, Riau (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Riau meraup pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp224,9 miliar dari program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang dimanfaatkan 317.481 unit kendaraan hingga 15 Desember 2025.

    Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga di Pekanbaru, Kamis, mengatakan awalnya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini berlangsung pada 19 Mei sampai 19 Agustus 2025, namun kemudian diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

    “Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat ada 317.481 unit kendaraan yang memanfaatkan program ini,” katanya.

    Dari jumlah tersebut, lanjutnya, kendaraan jenis minibus yang paling banyak kontribusinya dari sisi nilai yakni 55.720 unit dengan PAD Rp84,77 miliar, lalu jenis truk sebanyak 10.559 unit senilai Rp36,52 miliar.

    Selanjutnya, sepeda motor roda dua dengan jumlah 219.716 unit senilai Rp36,29 miliar.

    Kemudian kendaraan jenis jip sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,8 miliar, pick up 16.502 unit senilai Rp27,2 miliar, light truk 2.753 unit dengan PAD Rp6,7 miliar, sedan 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar, mikrobus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar, 168 unit bus dengan PAD mencapai Rp302 juta, dan kendaraan roda tiga sebanyak 206 unit dengan PAD Rp30,2 juta.

    Ia menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini.

    Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    “Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak,” ujarnya

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plt. Gubernur Riau Blak-blakan Usai Rumah Dinasnya Digeledah KPK

    Plt. Gubernur Riau Blak-blakan Usai Rumah Dinasnya Digeledah KPK

    Bisnis.com, PEKANBARU– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menjalankan proses penegakan hukum di Provinsi Riau. 

    Sikap tersebut ditegaskannya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

    “Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK. Termasuk terkait informasi pemeriksaan yang dilakukan, kami bersikap terbuka dan mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua,” ujarnya Rabu (17/12/2025).

    Menanggapi informasi dari juru bicara KPK terkait ditemukannya sejumlah uang dan dokumen saat penggeledahan di kediamannya, Hariyanto menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan dan tidak berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid beserta tersangka lainnya.

    Dia menekankan seluruh proses yang dilakukan KPK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati. 

    “Seperti yang disampaikan juru bicara KPK, temuan-temuan tersebut akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Insyaallah kami bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak berbuat, mengapa harus alergi diawasi KPK. Justru kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

    Hariyanto yang juga merupakan mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR menilai pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas birokrasi di daerah.

    Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Plt Gubernur Riau pada Senin (15/12/2025) pagi dalam rangka penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

    Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025.

    Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam. 

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan total uang hasil pemerasan dengan modus setoran atau “jatah preman” yang dikumpulkan dari sejumlah kepala UPT Dinas PUPR-PKPP dan disetorkan kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mencapai Rp4,05 miliar.

  • Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Setahun di Industri EV RI, Aletra Capai TKDN 44% & Perluas Dealer 3S

    Jakarta –

    PT Aletra Mobil Nusantara (Aletra) resmi menandai satu tahun perjalanannya di pasar otomotif nasional. Dalam periode yang relatif singkat, Aletra telah melalui fase adaptasi, konsolidasi, dan penguatan struktur operasional, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan perusahaan ke depan.

    Sepanjang tahun ini, Aletra terus mengupayakan relevansi produk, kesiapan layanan, serta keberlanjutan jangka panjang demi menghadirkan pengalaman mobilitas listrik yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia.

    “Pencapaian strategis yang kami raih di 2025 merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan Aletra ke depan. Produksi lokal yang semakin kuat, jaringan layanan yang berkembang, dan rencana pengembangan produk baru menjadi langkah awal kami untuk bersaing lebih luas di pasar kendaraan listrik Indonesia,” ujar Chief Executive Officer PT Aletra Mobil Nusantara, Andre Jodjana dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

    Lokalisasi Produksi & Adaptasi Produk yang Mendorong TKDN 44%

    Memasuki tahun pertamanya, Aletra berhasil mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 44% untuk Aletra L8 EV. Pencapaian ini dimungkinkan melalui proses lokalisasi produksi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan secara CKD di fasilitas PT Handal Indonesia Motor di Purwakarta hingga peningkatan porsi komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Sebelum memasuki fase CKD, Aletra juga melakukan penyempurnaan produk agar lebih relevan bagi penggunaan masyarakat Indonesia. Penyesuaian tersebut meliputi tuning suspensi untuk menghadapi karakter jalan yang beragam, peningkatan performa pendinginan kabin untuk iklim tropis, serta optimasi beberapa komponen non-powertrain yang memungkinkan peningkatan kandungan lokal secara bertahap.

    Kemudahan Akses Layanan Melalui Perluasan Dealer 3S

    Foto: Aletra

    Penguatan fondasi operasional juga tercermin dari perluasan ekosistem layanan, Aletra kini sudah memiliki total 6 dealer yang beroperasi di Pluit, PIK, Puri, Kemang, Pekanbaru, dan Dewi Sartika.

    Seluruh jaringan dealer Aletra juga dikembangkan dengan standar layanan terpadu untuk memastikan pelanggan memperoleh akses yang konsisten terhadap konsultasi, test drive, perawatan berkala, serta ketersediaan suku cadang. Penguatan layanan juga didukung integrasi Voltron EV Charging Station di beberapa titik dealer, untuk memberikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya.

    Pertumbuhan Produksi dan Respons Pasar yang Semakin Positif

    Stabilitas manufaktur Aletra terlihat di semester kedua 2025, dengan produksi 200 unit pada Agustus-Oktober, disusul 103 unit pada November-Desember. Dari total unit tersebut, 147 unit telah dikirimkan kepada konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

    Peningkatan ini menjadi indikator kesiapan rantai pasok dan jalur distribusi Aletra pada tahun pertama operasionalnya. Sebagai bagian dari kesiapan Aletra untuk beroperasi dalam ekosistem industri otomotif yang terstruktur, Aletra akan bergabung sebagai anggota GAIKINDO dalam waktu dekat.

    Keanggotaan ini memungkinkan Aletra untuk mengikuti mekanisme pelaporan penjualan resmi secara berkala, sehingga data pasar Aletra tercatat secara transparan dalam sistem industri nasional. Langkah ini memperlihatkan kesiapan Aletra untuk bersaing secara setara dengan pelaku otomotif lainnya dan menjadi bagian dari dinamika pasar otomotif di Indonesia.

    Arah Pengembangan Aletra pada 2026: Penguatan R&D dan Perluasan Portofolio

    Foto: Aletra

    Memasuki 2026, Aletra menyiapkan langkah penguatan kapabilitas riset dan rekayasa melalui pembangunan Aletra Head Office & R&D Center yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi untuk peningkatan kualitas kendaraan dan pengembangan teknologi yang relevan bagi konsumen Indonesia.

    Seiring meningkatnya minat konsumen terhadap Aletra L8 EV, Aletra melihat adanya kebutuhan kendaraan listrik di segmen yang lebih luas, termasuk penggunaan untuk operasional bisnis.

    Permintaan yang berkembang di segmen ini membuka peluang bagi Aletra untuk memperluas portofolionya ke arah solusi mobilitas listrik bagi kebutuhan B2B, tanpa meninggalkan fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan durabilitas yang menjadi karakter L8 EV. Inisiatif ini akan menjadi salah satu fokus pengembangan Aletra pada fase berikutnya, sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar.

    “Fondasi yang kami bangun sepanjang tahun pertama menjadi langkah awal bagi perjalanan Aletra di Indonesia. Memasuki 2026, kami semakin siap untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan industri kendaraan listrik nasional,” tutup Andre.

    (akd/ega)

  • 10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    Pekanbaru –

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 10 tersangka jaringan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Para pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui media sosial terkait aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Bima, Kecamatan Payung Sekaki.

    “Informasi dari masyarakat di media sosial langsung kami tindak lanjuti. Setelah diselidiki, lokasi itu benar dijadikan tempat transaksi narkoba. Ini bukti bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemberantasan narkoba,” ujar Direktur Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, di Pekanbaru, Senin (15/12/2025).

    Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengerahkan personel yang dipimpin Kasubdit I Kompol Yogir Pramagita. Pengungkapan dimulai pada Selasa (2/12) sekitar pukul 17.30 WIB saat Tim Opsnal Subdit 1 mengamankan tiga tersangka berinisial MS, RU, dan ADA di sebuah pondok kayu di Jalan Bima.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu seberat 1 gram, sejumlah telepon genggam, serta satu unit sepeda motor. Berikutnya, pada Rabu (3/12), tim kembali ke lokasi dan menemukan dompet berisi 10 paket sabu seberat 4,19 gram di rawa-rawa yang sempat dibuang MS tidak jauh dari lokasi penangkapan.

    Hasil interogasi, tersangka MS mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial ST. Tim opsnal kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ST pada Kamis (4/12) dini hari di Jalan Gabus bersama dua rekannya yang sedang berpesta sabu.

    “Di lokasi tersebut, petugas menemukan satu paket sabu, tiga butir pil ekstasi, empat unit telepon genggam, uang tunai Rp 23,1 juta, serta satu unit mobil Pajero,” papar Kombes Putu.

    Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di rumah ST dan menemukan alat isap sabu berikut 2 paket sabu. Tim kemudian menyisir sebuah doorsmeer di sekitar lokasi dan kembali menemukan dua paket sabu serta satu butir pil ekstasi.

    Dari rangkaian tersebut, enam pelaku lain turut ditangkap. Keenam pelaku tersebut masing-masing berinisial FS, DB, A, M, ART, dan AS.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Riau memberantas peredaran narkoba sampai ke akar. Kami akan terus mendalami jaringan ini karena yakin peredarannya tidak berhenti pada para pelaku yang sudah ditangkap,” katanya.

    Seluruh tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Mapolda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan penyelidikan masih berlanjut untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

    Dari 10 Tersangka yang diamankan 8 orang dilakukan Rehabilitasi berdasarkan hasil rekomendasi TAT dari BNN Provinsi yaitu RU, ADA, FS,DB,A,M,ART dan AS sedangkan 2 orang lainnya yaitu MS dan ST dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

    (mea/dhn)

  • KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

    KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
    Penggeledahan tersebut terkait
    dugaan pemerasan
    dan
    gratifikasi
    .
    Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
    Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
    “Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
    SF Hariyanto
    , Plt Gubernur
    Riau
    ),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
    Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
    Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
    KPK
    pada awal November 2025 lalu.
    Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
    Gubernur Riau
    Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
    Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.