Xcloud.id

kab/kota: Pekalongan

  • BNN Sangihe Rehabilitasi Puluhan Pengguna Narkoba, Terdapat Perempuan dan Remaja

    BNN Sangihe Rehabilitasi Puluhan Pengguna Narkoba, Terdapat Perempuan dan Remaja

    Liputan6.com, Sangihe – Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut telah melakukan rehabilitasi terhadap 20 pengguna narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Sangihe Melky Tuankota.

    “Mereka terdiri dari 15 laki-laki dan lima perempuan. Dua puluh orang tersebut berusia dari 13 tahun hingga 32 tahun,” katanya.

    Dia mengatakan rehabilitasi yang dilaksanakan terhadap para pengguna itu adalah rehabilitasi rawat jalan.

    Warga yang direhabilitasi tersebut umumnya terkait dengan pengguna atau konsumsi dengan menghirup lem tertentu, obat keras pil try-x dan ada juga ganja.

    “Rehabilitasi dilaksanakan secara gratis oleh BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe,” katanya.

    Melky Tuankota mengatakan, kalau ada masyarakat yang saudaranya atau teman pengguna narkoba untuk direhabilitasi silahkan datang ke BNN.

    “Begitu juga bagi yang datang dengan sukarela melapor diri untuk direhabilitasi silahkan, jangan malu atau takut, karena dibebaskan dari ancaman pidana atau sanksi hukum,” katanya.

    Rehabilitasi kepada pengguna narkoba merupakan salah satu upaya dalam mendukung program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah kepulauan itu.

     

    Buntut Tawuran Antar-Geng Lintas Kabupaten Pemalang-Pekalongan, 4 Bocil Diancam Penjara 10 Tahun

  • Resmi Naik! Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK Kabupaten Pekalongan Jadi Berapa? Cek di Sini

    Resmi Naik! Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK Kabupaten Pekalongan Jadi Berapa? Cek di Sini

    Resmi Naik! Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK Kabupaten Pekalongan Jadi Berapa? Cek di Sini

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut perkiraan kenaikan UMK Kabupaten Pekalongan jika resmi naik 6,5 persen sesuai ketentuan UMP 2025. 

    Diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Pengumuman ini disampaikan pada Jumat (29/11/2024) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan buruh, kami memutuskan menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025,” kata Presiden Prabowo di Istana Negara.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen.

    Namun, pemerintah akhirnya memutuskan angka yang lebih tinggi sebagai langkah strategis untuk mendukung daya beli pekerja.

    UMP 2025 dirancang sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial, khususnya untuk pekerja yang belum berkeluarga atau memiliki masa kerja di bawah 12 bulan.

    Penetapan tersebut tetap mengacu pada kebutuhan hidup layak sebagai pedoman utama.

    Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, dan Kabupaten, sesuai dengan dinamika ekonomi di wilayah masing-masing.

    “Dewan pengupahan akan menetapkan upah sektoral sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah masing-masing,” tambah Presiden Prabowo.

    Pemerintah menargetkan regulasi terkait UMP 2025 rampung pada akhir November atau awal Desember, guna memberikan kepastian bagi semua pihak.

    Ketentuan lebih rinci terkait UMP 2025 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang akan segera diterbitkan.

    Lantas berapa besaran UMK Kabupaten Pekalongan jika naik 6,5 persen naik sesuai rata-rata upah minimum nasional?

    Berikut perhitungannya:

    6,5 persen x UMK Kabupaten Pekalongan 2024

    = 6,5/100 x Rp 2.334.886,-

    Jumlah kenaikan UMK Kabupaten Pekalongan 2025 = Rp 151.767,59,-

    Prediksi UMK Kabupaten Pekalongan 2025: Rp 2.334.886,- + Rp 151.767,59,-  = Rp 2.486.653,59,-

    UMK Kabupaten Pekalongan 2020-2024

    Data Upah Minimum (UMK) Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mulai dari tahun 2020 hingga 2024:

    UMK Kabupaten Pekalongan 2024: Rp 2.334.886,-

    UMK Kabupaten Pekalongan 2023: Rp 2.247.345,-

    UMK Kabupaten Pekalongan 2022: Rp 2.094.646,-

    UMK Kabupaten Pekalongan 2021: Rp 2.084.155,-

    UMK Kabupaten Pekalongan 2020: Rp 2.018.161,27,-

    UMP Jateng 2020-2024

    Mengutip lamanjatengprov.go.id, pada berikut daftar UMP di Jawa Tengah 2020-2024:

    2020: Rp 1.742.015,22.

    2021: RP 1.298.979,12.

    2022: Rp 1.812.935.

    2023: Rp 1.958.169,69.

    2024: Rp2.036.947. (*)

  • Kenaikan Upah Minimum 2025 Ditetapkan 6,5 Persen, Segini Perkiraan Besaran UMK Kota Pekalongan

    Kenaikan Upah Minimum 2025 Ditetapkan 6,5 Persen, Segini Perkiraan Besaran UMK Kota Pekalongan

    Kenaikan Upah Minimum 2025 Ditetapkan 6,5 Persen, Segini Perkiraan Besaran UMK Kota Pekalongan

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut perkiraan kenaikan UMK Kota Pekalongan jika resmi naik 6,5 persen sesuai ketentuan UMP 2025. 

    Diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Pengumuman ini disampaikan pada Jumat (29/11/2024) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan buruh, kami memutuskan menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025,” kata Presiden Prabowo di Istana Negara.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen.

    Namun, pemerintah akhirnya memutuskan angka yang lebih tinggi sebagai langkah strategis untuk mendukung daya beli pekerja.

    UMP 2025 dirancang sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial, khususnya untuk pekerja yang belum berkeluarga atau memiliki masa kerja di bawah 12 bulan.

    Penetapan tersebut tetap mengacu pada kebutuhan hidup layak sebagai pedoman utama.

    Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sesuai dengan dinamika ekonomi di wilayah masing-masing.

    “Dewan pengupahan akan menetapkan upah sektoral sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah masing-masing,” tambah Presiden Prabowo.

    Pemerintah menargetkan regulasi terkait UMP 2025 rampung pada akhir November atau awal Desember, guna memberikan kepastian bagi semua pihak.

    Ketentuan lebih rinci terkait UMP 2025 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang akan segera diterbitkan.

    Lantas berapa besaran UMK Kota Pekalongan jika naik 6,5 persen naik sesuai rata-rata upah minimum nasional?

    Berikut perhitungannya:

    6,5 persen x UMK Kota Pekalongan 2024

    = 6,5/100 x Rp 2.389.801,-

    Jumlah kenaikan UMK Kota Pekalongan 2025 = Rp 155.337,065,-

    Prediksi UMK Kota Pekalongan 2025: Rp 2.389.801,- + Rp 155.337,065,-  =Rp 2.545.138,065,- 

    UMK Kota Pekalongan 2020-2024

    Data Upah Minimum (UMK) Kota Pekalongan, Jawa Tengah mulai dari tahun 2020 hingga 2024:

    UMK Kota Pekalongan 2024: Rp 2.389.801,-

    UMK Kota Pekalongan 2023: Rp 2.305.823,-

    UMK Kota Pekalongan 2022: Rp 2.156.214,-

    UMK Kota Pekalongan 2021: Rp 2.139.754,-

    UMK Kota Pekalongan 2020: Rp 2.072.000,-

    UMP Jateng 2020-2024

    Mengutip lamanjatengprov.go.id, pada berikut daftar UMP di Jawa Tengah 2020-2024:

    2020: Rp 1.742.015,22.

    2021: RP 1.298.979,12.

    2022: Rp 1.812.935.

    2023: Rp 1.958.169,69.

    2024: Rp2.036.947. (*)

  • Sebelum Nyoblos, Calon Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Dikasih Doa dari Sesepuh

    Sebelum Nyoblos, Calon Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Dikasih Doa dari Sesepuh

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Calon Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 01 Sukirman menerima doa dari para sesepuhnya sebelum melakukan menggunakan hak suaranya di TPS 02 yang berada di Balai Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

    Hal itu dikatakannya saat sebelum memasuki TPS untuk mencoblos.

    “Persiapan sebelum mencoblos yaitu berdoa.”

    “Alhamdulillah, sudah komplit semuanya, insya Allah menang.”

    “Sempat dikasih doa-doa dari para sesepuh dan guru ngaji,” kata Sukirman, Rabu (27/11/2024).

    Sukirman dan keluarga jalan kaki berangkat ke TPS.

    Sukirman menggunakan batik berwarna hijau dan bergambar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    “Saya pakai batik bergambar Cak Imin karena Cak Imin adalah pemimpin saya, pemimpin PKB, dan saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah perintah beliau (Cak Imin),” ucapnya.

    Selanjutnya, dia akan menunggu informasi dari tim pemenangan dan menunggu pengumuman resminya dari KPU Kabupaten Pekalongan.

    “Saya optimis, pasangan Fadia-Sukirman (Beriman) menang 70 persen di Kabupaten Pekalongan.”

    “Tinggal menunggu informasi dari tim-tim dan pengumuman resmi KPU,” imbuhnya.

    Sukirman menambahkan, pusat data dan informasi dipusatkan di Kantor DPC PKB Kabupaten Pekalongan.

    “Saya bersama Fadia Arafiq akan ke sana sambil kroscek perkembangannya,” tambahnya. (*)

  • Menteri Kebudayaan Gandeng Sams Studio Perluas Layar Bioskop di 17 Kabupaten/Kota

    Menteri Kebudayaan Gandeng Sams Studio Perluas Layar Bioskop di 17 Kabupaten/Kota

    Jakarta: Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, sekaligus meningkatkan literasi film nasional, Kementerian Kebudayaan mengumumkan inisiatif strategis. Bekerja sama dengan rumah produksi Sam’s Studio untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan layar bioskop di seluruh Indonesia dengan membuka 51 layar bioskop baru di 17 Kabupaten.

    Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini minim akses terhadap fasilitas bioskop.

    Saat ini, Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa memiliki sekitar 2.145 layar bioskop
    yang tersebar di 517 lokasi di 115 kabupaten dan kota. Jumlah ini masih jauh dari memadai,
    mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota, sehingga banyak wilayah yang
    belum terjangkau akses bioskop.

    Sebagian besar layar bioskop terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Ini menciptakan kesenjangan akses hiburan dan seni bagi masyarakat di daerah. Situasi ini
    menegaskan perlunya pemerataan dan penambahan jumlah layar bioskop untuk memastikan
    akses yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan pihak swasta yakni Sams Studio untuk menambah layar bioskop di Indonesia khususnya di tingkat kabupaten.

    “Ini merupakan kabar gembira dari Kementerian Kebudayaan untuk didukung. Selama ini, minimnya kehadiran layar bioskop menjadi masalah dari insan perfilman. Kami bekerja sama dengan Sam’s Studio akan membuka layar di 17 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh film yang diputar di bioskop ini adalah film Indonesia dan akan langsung beroperasi pada 5 Desember mendatang,” jelasnya.

    Ke-17 kabupaten tersebut adalah Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Kelaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.

    Selain bermitra dengan Sam’s Studio, Kementerian Kebudayaan akan bermitra dengan sektor
    swasta lainnya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan
    infrastruktur bioskop dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain itu, kementerian juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk menghadirkan konsep bioskop alternatif, seperti layar tancap modern atau bioskop keliling, yang dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil.

    Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni perfilman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor industri kreatif. Peningkatan jumlah layar bioskop juga akan memberikan panggung yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menampilkan karya mereka, sehingga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perfilman nasional.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menjelaskan
    dirinya akan membantu Kementerian Kebudayaan untuk mengakselerasi proses penambahan
    layar bioskop agar lebih merata di Indonesia.

    “Tugas saya sebagai Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah percepat akselerasi goals atau tujuan, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan dalam hal pekerja seni di perfilman yang membutuhkan tambahan layar. Mengapa hal ini perlu disupport, karena bioskop ini khusus memainkan film Indonesia dan tidak hanya untuk menonton film tetapi juga akan memutar roda ekonomi daerah di Kabupaten. UMKM juga akan diprioritaskan,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan menyadari bahwa perfilman adalah bagian penting dari identitas
    budaya Indonesia. Oleh karena itu, selain memperluas akses layar bioskop, kementerian juga
    akan fokus pada penguatan ekosistem perfilman.

    “Ke depan, Kementerian Kebudayaan berharap idealnya setiap kabupaten memiliki layar bioskop. Tentu secara ekonomi, selain kompetisi, akan membuat keseimbangan, harga lebih bersaing dan kompetitif, serta lebih mudah dijangkau,” tutup Fadli Zon.

    Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perfilman Indonesia tidak hanya mampu
    bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional, menjadikan film sebagai
    salah satu ekspor kebanggaan Indonesia.

    Jakarta: Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia, sekaligus meningkatkan literasi film nasional, Kementerian Kebudayaan mengumumkan inisiatif strategis. Bekerja sama dengan rumah produksi Sam’s Studio untuk meningkatkan jumlah dan pemerataan layar bioskop di seluruh Indonesia dengan membuka 51 layar bioskop baru di 17 Kabupaten.
     
    Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem perfilman yang inklusif dan merata di berbagai daerah, terutama di wilayah yang selama ini minim akses terhadap fasilitas bioskop.
     
    Saat ini, Indonesia dengan populasi sekitar 280 juta jiwa memiliki sekitar 2.145 layar bioskop
    yang tersebar di 517 lokasi di 115 kabupaten dan kota. Jumlah ini masih jauh dari memadai,
    mengingat Indonesia memiliki 349 kabupaten dan 91 kota, sehingga banyak wilayah yang
    belum terjangkau akses bioskop.
    Sebagian besar layar bioskop terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Ini menciptakan kesenjangan akses hiburan dan seni bagi masyarakat di daerah. Situasi ini
    menegaskan perlunya pemerataan dan penambahan jumlah layar bioskop untuk memastikan
    akses yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
     
    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan pihak swasta yakni Sams Studio untuk menambah layar bioskop di Indonesia khususnya di tingkat kabupaten.
     
    “Ini merupakan kabar gembira dari Kementerian Kebudayaan untuk didukung. Selama ini, minimnya kehadiran layar bioskop menjadi masalah dari insan perfilman. Kami bekerja sama dengan Sam’s Studio akan membuka layar di 17 Kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh film yang diputar di bioskop ini adalah film Indonesia dan akan langsung beroperasi pada 5 Desember mendatang,” jelasnya.
     
    Ke-17 kabupaten tersebut adalah Cibadak, Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Kelaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.
     
    Selain bermitra dengan Sam’s Studio, Kementerian Kebudayaan akan bermitra dengan sektor
    swasta lainnya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal untuk memastikan pembangunan
    infrastruktur bioskop dilakukan secara berkelanjutan.
     
    Selain itu, kementerian juga mendorong penggunaan teknologi digital untuk menghadirkan konsep bioskop alternatif, seperti layar tancap modern atau bioskop keliling, yang dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil.
     
    Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni perfilman, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor industri kreatif. Peningkatan jumlah layar bioskop juga akan memberikan panggung yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menampilkan karya mereka, sehingga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perfilman nasional.
     
    Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menjelaskan
    dirinya akan membantu Kementerian Kebudayaan untuk mengakselerasi proses penambahan
    layar bioskop agar lebih merata di Indonesia.
     
    “Tugas saya sebagai Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni adalah percepat akselerasi goals atau tujuan, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan dalam hal pekerja seni di perfilman yang membutuhkan tambahan layar. Mengapa hal ini perlu disupport, karena bioskop ini khusus memainkan film Indonesia dan tidak hanya untuk menonton film tetapi juga akan memutar roda ekonomi daerah di Kabupaten. UMKM juga akan diprioritaskan,” ujarnya.
     
    Kementerian Kebudayaan menyadari bahwa perfilman adalah bagian penting dari identitas
    budaya Indonesia. Oleh karena itu, selain memperluas akses layar bioskop, kementerian juga
    akan fokus pada penguatan ekosistem perfilman.
     
    “Ke depan, Kementerian Kebudayaan berharap idealnya setiap kabupaten memiliki layar bioskop. Tentu secara ekonomi, selain kompetisi, akan membuat keseimbangan, harga lebih bersaing dan kompetitif, serta lebih mudah dijangkau,” tutup Fadli Zon.
     
    Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perfilman Indonesia tidak hanya mampu
    bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional, menjadikan film sebagai
    salah satu ekspor kebanggaan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Ada PPN 12% dan Opsen, Penjualan Mobil Bisa Kolaps ke 500 Ribu/Tahun

    Ada PPN 12% dan Opsen, Penjualan Mobil Bisa Kolaps ke 500 Ribu/Tahun

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberlakukan dua aturan baru mulai tahun depan, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dan opsen pajak. Kebijakan tersebut digadang-gadang akan memberikan dampak langsung terhadap industri otomotif di Indonesia!

    Kukuh Kumara selaku Sekretariat Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil bisa makin lesu di Indonesia. Bahkan, jangankan 1 juta unit, mengulang catatan tahun ini saja akan sangat berat.

    “Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu,” ujar Kukuh Kumara dalam forum diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    “Dampaknya lagi tentu ada penurunan produksi. Sebagian besar industri otomotif di Jawa Barat, ada tuntutan juga terkait kenaikan UMR. Itu berat bagi industri kita, cukup berat,” tambahnya.

    Dampak PPN 12 persen dan opsen pajak. Foto: Ridwan Arifin

    Kondisi tersebut, kata dia, akan berujung pada pengurangan karyawan besar-besaran. Situasi yang sama pernah terjadi di Thailand.

    “Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” tuturnya.

    Opsen pajak kabarnya akan berlaku mulai 5 Januari 2025. Hal tersebut sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Warga membayar pajak kendaraan saat di Pekalongan, Rabu (6/9/2023). Foto: Robby Bernardi/detikJateng

    Berkat kebijakan itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara pemerintah kab/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Meski tujuan utamanya untuk menyelaraskan pembagian hasil, ketidakpastian terkait implementasi di tingkat daerah bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif.

    “Ketika terjadi kenaikan di suatu daerah, kan ada peluang beli di daerah lain. Kami sudah simulasikan, 1 persen dari opsen itu kira-kira berdampak penurunan penjualan 10 persen,” tuturnya.

    “Kalau kenaikannya lima persen, turunnya sampai 23 persen. Dalam kenyataannya kan naiknya lebih dari 5 persen. Ini di luar PPN tadi yang naik 1 persen ya,” kata dia menambahkan.

    Sementara kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    (sfn/din)

  • Uji Coba Produksi Pabrik Susu Ikan di Pekalongan Dilakukan Akhir Tahun Ini

    Uji Coba Produksi Pabrik Susu Ikan di Pekalongan Dilakukan Akhir Tahun Ini

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pada akhir tahun ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan pabrik bahan baku susu ikan di Pekalongan.

    Pabrik yang dibangun mulai September 2024 ini berkapasitas 2 ton perbulan dengan nilai investasi mencapai sekira Rp8 miliar.

    Peresmian itu pun nantinya direncanakan sekaligus uji coba produksi bahan baku susu ikan atau biasa disebut HPI.

    Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan uji coba produksi pada pabrik bahan baku susu ikan atau hidrolisat protein ikan (HPI) di akhir 2024. 

    Pabrik yang dibangun KKP ini berlokasi di Pekalongan.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo mengatakan, pembangunan pabrik tersebut sudah memasuki tahap akhir, sehingga dapat dilakukan uji coba dalam waktu dekat.

    “Pabrik di Pekalongan sekarang dalam masa final.”

    “Begitu sudah bisa uji coba, kami informasikan,” ujarnya seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

    “Insya Allah (uji coba) tahun ini, akhir tahun ini,” tambah Budi Sulistiyo.

    Dia menuturkan, pabrik bahan baku susu ikan tersebut dibangun untuk menjadi percontohan bagi investor yang ingin membangun fasilitas serupa.

    Budi berucap, pabrik ini pun bisa menjadi media pembelajaran bagi pihak-pihak yang memang ingin mempelajari lebih dalam mengenai produksi susu ikan maupun mengembangkan industri ini.

    “Jadi ini untuk percontohan.”

    “Nanti ada pabrik, teknologinya seperti apa.”

    “Karena di Pekalongan yang kami bangun itu sebenarnya untuk menjadi bagian orang-orang studi banding mempelajari dan mengembangkan,” jelas dia.  

    Sebagai informasi, KKP membangun bahan baku susu ikan di Pekalongan dengan nilai investasi Rp8 miliar. 

    Pabrik ini mulai dibangun akhir September 2024 dan ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2024.

    Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP KKP, Widya Rusyanto mengatakan, saat ini memang sudah ada pabrik bahan baku susu ikan, namun milik PT Berikan Bahari Indonesia. 

    Pabrik milik swasta tersebut berlokasi di Indramayu Jawa Barat untuk memproduksi HPI, yang kemudian bahan baku itu diolah di Bekasi untuk menjadi susu ikan dengan merek dagang Surikan.

    Pemerintah pun membangun pabrik bahan baku susu ikan dengan disupervisi oleh Berikan Bahari Indonesia, lantaran pengalaman perusahaan ini dalam penggunaan teknologi pangan.

    Menurutnya, pabrik bahan baku yang dibangun di Pekalongan akan memiliki kapasitas produksi 2 ton per bulan, lebih kecil dibandingkan pabrik di Indramayu milik Berikan Bahari Indonesia yang berkapasitas 30 ton per bulan.

    “Jadi lebih besar pabrik di Indramayu.”

    “Kami lebih kecil skalanya 2 ton per bulan.”

    “Investasi kami (pabrik HPI KKP) cuma Rp8 miliar,” ujar Widya Rusyanto. (*)

  • Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Para narasumber memberikan pemaparan terkait literasi keuangan bagi wanita dalam kegiatan \”Financial Literacy for Women\” yang digelar Prudential Indonesia di Jakarta, Rabu (21/11/2024) ANTARA/HO-Prudential Indonesia

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan pemberdayaan perempuan untuk lebih cerdas mengelola keuangan.

    Chief Customer & Marketing Officer, Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan, perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong perekonomian keluarga dan negara.

    “Perempuan Indonesia yang melek finansial, termasuk asuransi, serta cerdas merencanakan keuangan individu dan keluarganya, akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko kehidupan,” ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Upaya pemberdayaan perempuan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui program “Financial Literacy for Women” yang telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia sejak Agustus 2024 antara lain Kendal, Pekalongan, Bogor, Tangerang, Purwakarta, Batam, dan Jakarta, program Financial Literacy for Women telah menjangkau lebih dari 6.000 peserta.

    Yang terakhir kegiatan “Financial Literacy for Women” digelar di Jakarta, pada 21 November dengan tajuk “Pintar Kelola Keuangan, Masa Tua Aman” yang berhasil menjangkau lebih dari 1.000 peserta.

    Menurut Karin, sejak diluncurkan pada 2009, program ini telah menjangkau lebih dari 65 ribu peserta perempuan dan lebih dari 20 juta awareness di media sosial.

    Melalui kegiatan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong literasi keuangan dan asuransi bagi perempuan Indonesia, sehingga perempuan dapat semakin mandiri secara ekonomi, merencanakan masa depan dengan lebih baik, dan memperkuat ketahanan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

    Selain untuk mendorong perempuan agar lebih cerdas dan mandiri secara ekonomi, kegiatan edukasi finansial juga bertujuan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Data menunjukkan, perempuan Indonesia saat ini memiliki pemahaman keuangan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

    Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, Indeks Literasi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 66,75 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14 persen. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 76,08 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 73,97 persen.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, OJK Cecep Setiawan,mengatakan, perempuan yang cerdas dalam mengelola keuangan sejak dini akan menjadi duta-duta literasi keuangan di masyarakat, yang dapat dimulai dari mengedukasi anggota keluarganya agar cerdas mengelola keuangan.

    “Selain itu, meskipun Indeks Literasi Keuangan telah menunjukkan peningkatan, pemahaman tentang produk keuangan seperti asuransi masih perlu diperkuat,” katanya.

    Certified Financial Planner MES Rista Zwestika, menambahkan pendidikan literasi keuangan adalah langkah pertama menuju kemandirian finansial, terutama bagi perempuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, setiap perempuan dapat merencanakan masa depan dan mewujudkan keamanan finansial, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

    Literasi keuangan memberikan mereka kendali atas keputusan finansial yang lebih bijak, dan ini adalah salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

    Sumber : Antara

  • 2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang Ditangkap, Satu Masih Buron

    2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang Ditangkap, Satu Masih Buron

    Pada saat itu, Kapolres Pemalang mengatakan, tersangka JP yang mengemudikan sepeda motor milik korban, membawa korban ke kawasan hutan jati di Desa Payung.

    “Sedangkan dua tersangka lainnya, menggunakan sepeda motor berboncengan di belakangnya,” kata Kapolres Pemalang.

    Kapolres juga mengungkapkan, korban sempat berupaya melarikan diri, saat ketiga tersangka akan melakukan aksinya. “Setelah kejadian, anak korban kembali mendatangi rumah temannya di Desa Payung, untuk meminta diantar ke rumahnya di Pekalongan,” kata Kapolres Pemalang.

    Keesokan harinya, Kapolres Pemalang mengatakan, anak korban mengadukan peristiwa yang dialaminya pada ibunya.

    “Karena tidak terima dengan perbuatan para tersangka, ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang,” kata Kapolres Pemalang.

    Kapolres Pemalang mengatakan, ketiga tersangka dikenakan Pasal 81 ayat 1 junto 76D dan atau pasal 82 ayat 1 junto 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    “Dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan denda paling banyak lima miliar rupiah,” ucap dia.

  • Pj Gubernur minta KPU siapkan TPS aman dari banjir

    Pj Gubernur minta KPU siapkan TPS aman dari banjir

    Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak pada Pemilu 2024 cukup menjadi pengalaman berharga

    Semarang (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta KPU setempat untuk menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi yang aman dari potensi banjir.

    “Kami wanti-wanti dari awal kepada KPU untuk menyiapkan TPS-TPS yang tidak rawan banjir, cari tempat yang permanen,” kata Nana Sudjana di Semarang, Senin.

    Hal tersebut disampaikannya di sela Apel Kesiapsiagaan Bencana Menghadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Musim Hujan Tahun 2024—2025 di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang.

    Menurut dia, banjir menjadi bencana alam yang patut diwaspadai seiring dengan masuknya musim hujan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Nana Sudjana mengatakan bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu, 27 November 2024, merupakan hari libur nasional.

    Oleh karena itu, kata dia, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bisa memanfaatkan gedung seperti sekolah, balai desa, atau tempat lain yang representatif bagi masyarakat sebagai TPS.

    Nana menyatakan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 cukup menjadi pengalaman berharga karena setidaknya terdapat 114 TPS yang terdampak banjir sehingga pihak KPU melaksanakan pemilu susulan.

    “Kami terus koordinasi dengan BBWS ataupun Kementerian PUPR agar kasus tanggul jebol ini tidak terjadi, dan penguatan-penguatan sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir,” katanya.

    Dalam satu bulan terakhir ini, kata dia, sudah ada beberapa kejadian bencana hidrometeorologi yang cukup menonjol akibat hujan dengan intensitas tinggi, antara lain, bencana longsor di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan serta angin puting beliung di Kabupaten Sukoharjo.

    Untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, Pemprov Jateng sudah melakukan berbagai upaya, mulai rapat koordinasi antarinstansi, pengecekan sarana dan prasarana di masing-masing pemangku kepentingan, serta apel siaga personel dan peralatan.

    “Jadi, apel ini sengaja kami laksanakan dalam rangka untuk mengingatkan dan juga kesiapsiagaan menghadapi musim hujan pada tahun 2024/2025,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Bergas Catursasi mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan peralatan serta mengonsolidasikan sumber daya penanggulangan bencana.

    Apel kesiapsiagaan bencana diikuti 250 personel yang mewakili 25 instansi, yakni TNI/ Polri, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, Baznas, Forum Zakat, PMI Jateng, Pramuka, unit pelayanan disabilitas, RS dr. Kariadi, organisasi sukarelawan di Jateng, serta sarana dan prasarana yang telah dilengkapi.

    Bergas mengaku telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mengingatkan masyarakat melalui jejaring yang dimiliki agar selalu waspada terhadap bencana longsor atau rawan banjir.

    “Minimal mengingatkan supaya mereka bisa antisipasi apa-apa yang bisa merugikan, apalagi sampai membahayakan,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024