kab/kota: Pekalongan

  • Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang

    Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mencatat sebanyak 1.051.855 penumpang telah memanfaatkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate selama periode Januari hingga Mei 2025. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari transformasi digital KAI untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam proses boarding pelanggan KA jarak jauh.

    Face Recognition Boarding Gate memungkinkan pelanggan untuk naik kereta api tanpa harus menunjukkan tiket fisik, e-boarding pass, atau KTP. Cukup dengan memindai wajah di mesin boarding gate, seluruh data tiket dan identitas penumpang yang telah terintegrasi dalam sistem KAI akan diverifikasi secara otomatis dalam waktu hanya 1 detik, sehingga proses boarding menjadi lebih cepat, praktis, dan bebas repot.

    “Penerapan teknologi ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang modern, efisien, sekaligus mendukung konsep ramah lingkungan,” ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (13/6).

    Saat ini, Face Recognition Boarding Gate telah tersedia di empat stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, yaitu Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Tegal. Dari keempat stasiun tersebut, tercatat jumlah pengguna fasilitas ini untuk di Stasiun Semarang Tawang sebanyak 475.885 penumpang, Stasiun Semarang Poncol sebanyak 236.493 penumpang, Stasiun Tegal sebanyak 170.919 penumpang, dan Stasiun Pekalongan sebanyak 168.558 penumpang.

    Selain meningkatkan kecepatan layanan, teknologi ini juga sejalan dengan upaya KAI dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan limbah kertas. Selama lima bulan pertama tahun 2025, KAI Daop 4 Semarang berhasil memangkas penggunaan 8.765 roll kertas tiket, atau setara dengan 1 juta lebih lembar kertas yang biasanya digunakan untuk boarding pass fisik.

    “Inovasi ini bukan hanya soal kecepatan atau kenyamanan, tetapi bagian dari gerakan sadar lingkungan. Satu wajah yang dipindai berarti satu tiket yang tidak perlu dicetak. Ini wujud nyata upaya kami mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan sampah kertas dan emisi karbon dari proses produksi serta distribusi tiket fisik,” tambah Franoto.

    Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, pelanggan cukup melakukan satu kali registrasi layanan Face Recognition melalui aplikasi Access by KAI atau langsung melalui petugas di stasiun. Di aplikasi, pelanggan dapat membuka menu “Akun” → “Registrasi Face Recognition”, lalu mengikuti petunjuk yang tersedia. Setelah terdaftar, pelanggan tidak lagi memerlukan boarding pass cetak dan bisa langsung menuju gate saat waktu keberangkatan tiba.

    Dalam hal keamanan data pribadi, KAI menjamin perlindungan penuh dengan penerapan standar internasional ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi. Data pelanggan seperti nama, NIK, dan foto wajah disimpan secara aman di infrastruktur KAI, hanya digunakan untuk keperluan boarding, dan akan dihapus otomatis setelah satu tahun atau lebih cepat jika diminta oleh pelanggan melalui aplikasi atau Customer Service di stasiun.

    “Kami mengajak seluruh pelanggan yang belum menggunakan layanan ini untuk segera mendaftar dan merasakan manfaat kemudahan serta kecepatan proses boarding dengan Face Recognition. Selain mempersingkat antrean, pelanggan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tutup Franoto.

    Melalui transformasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, KAI terus memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan transportasi publik yang modern, andal, aman, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nasional. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    nampaknya bertekad menuntaskan pembangunan
    tanggul laut
    raksasa (
    giant sea wall
    ) setelah direncanakan sejak 30 tahun lalu di era Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Tekad ini ditekankannya dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Ia menganggap, tanggul laut adalah infrastruktur vital yang perlu diselesaikan.
    Setidaknya, pembangunan harus dimulai di eranya, meski nanti bukan dirinya yang meresmikan karena pembangunannya membutuhkan waktu puluhan tahun.
    “Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita. Merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah
    giant sea wall
    , tanggul laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dalam sambutannya, Kamis.
    Pembangunan tanggul laut
    raksasa di Pantai Utara Jawa sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1995 di era Presiden Soeharto.
    Pembangunannya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah di pantai utara Jawa.
    Sejak saat itu, konsultan lokal dan internasional, termasuk firma Belanda, sudah menyusun rencana awal dan masterplan.
    Namun, hingga kini, implementasinya tidak pernah berjalan.
    Prabowo ingin
    pembangunan tanggul laut
    raksasa ini tidak lagi ditunda-tunda, menyusul ancaman yang mengadang di depan.
    “Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan. Sejak tahun 95.
    Thirty years ago
    , kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi, kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara menekankan akan mengerjakan proyek tersebut sesegera mungkin.
    “Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” beber dia.
     
    Karena proyek besar, Prabowo menghitung pembangunannya membutuhkan dana senilai 80 miliar dollar AS.
    Pendanaan itu juga menghitung panjang tanggul laut yang tidak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur.
    “Perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dollar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15-20 tahun,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menekankan, lamanya pembangunan karena jaraknya yang sangat panjang tidak perlu dipermasalahkan.
    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu,” ujar dia.
    Besarnya dana pengerjaan membuat Prabowo berpikir menerapkan sistem urunan atau patungan.
    Ia meminta Pemerintah Provinsi
    DKI Jakarta
    untuk urunan, menanggung biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.
    Pembangunan tanggul laut untuk wilayah Teluk Jakarta itu menurut perkiraannya memakan biaya 8-10 miliar dollar AS, dari total kebutuhan 80 miliar dollar AS.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun sudah berjanji mendukung proyek ini lantaran memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar.
    “Kalau 8 sampai 10 miliar dollar (AS) saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu (Gubernur DKI Jakarta) beberapa hari yang lalu dan sudah kirim utusan, tanya gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’ Alhamdulillah,” beber Prabowo.
    Tidak hanya pemerintah provinsi, ia mengingatkan pemerintah pusat untuk ikut urunan.
    Begitu pun mengajak investor asing dari China, Jepang, hingga Eropa berinvestasi di proyek besar tersebut.
    “Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan,” ujar Prabowo.
     
    Untuk mengerjakan tekadnya, Kepala Negara menyatakan akan membuat Badan Otorita
    Tanggul Laut
    Pantai Utara Jawa dalam waktu dekat.
    Namun, pihaknya masih mencari singkatan yang tepat untuk badan otorita itu agar lebih dikenal publik.
    “Dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan. Jadi, kita lagi cari singkatan yang enak. Badan Otoritas, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ, kalau disingkat gimana tuh?” seloroh Prabowo.
    Kendala pembangunan tanggul laut tidak banyak berubah, yakni terdapat pada tingginya biaya.
    Studi awal memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp 90 triliun.
    Perhitungan lebih besar memproyeksikan totalnya mencapai antara 40 miliar dollar AS hingga 60 miliar dollar AS.
    Biaya super besar seperti itu menyulitkan dalam hal pendanaan dan prioritas anggaran.
    Kendala lainnya, terdapat hambatan teknik dan lingkungan.
    Rencana induk memang sudah dibuat, tapi tantangan teknis dan analisis dampak lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dampak sosial bagi nelayan, masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian.
    Kemudian, kurangnya
    political will
    . Proyek ini sebelumnya tidak pernah menjadi agenda prioritas nasional.
    Pergantian pemimpin mengubah fokus dan anggaran, sehingga membuat momentum hilang.
     
    Tanggul laut
    raksasa menjadi atensi Prabowo sejak lama karena melihat langsung polemik yang terjadi.
    Dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014.
    Dari kunjungan itu, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.
    “Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya,” tuturnya pada 2023 lalu.
    Masalah tanggul laut ini juga terus dia soroti saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
    Mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan
    Giant Sea Wall
    .
    Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.
    “Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan
    Giant Sea Wall
    untuk selamatkan bangsa Indonesia,” ucap dia.
    Saat menduduki kursi presiden, Prabowo sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas masalah tanggul laut.
    Pada awal tahun ini, ia memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Setelah bertemu Prabowo, AHY menyatakan, tanggul laut raksasa menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.
    Pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunan tanggul laut raksasa, namun tidak serta merta harus diburu-buru.
     
    Sebab, proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua
    stakeholders
    .
    “Ini (tanggul laut) yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi, kita juga tidak boleh terburu-buru,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    AHY akan lebih dulu mempelajari proyek tanggul laut, mengingat uji kelayakan (
    feasibility study
    ) terakhir dilakukan pada tahun 2020.
    Pendanaan pun harus dipetakan, salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan untuk proyek itu.
    Menurut AHY, uji kelayakan yang sudah hampir lima tahun itu perlu dicek dan ditinjau ulang.
    Salah satunya untuk memastikan apakah uji kelayakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi proyek.
    Proyek ini harus berkelanjutan, bisa memitigasi terjadinya banjir rob demi keselamatan masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir pantai utara Jakarta.
    “Bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh, artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Giant Sea Wall Segera Dimulai, Anggaran Rp 1.300 T

    Proyek Giant Sea Wall Segera Dimulai, Anggaran Rp 1.300 T

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah segera merealisasikan proyek strategis tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Pulau Jawa. Proyek ini diperkirakan akan memakan anggaran US$ 80 miliar atau Rp 1.300 triliun.

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 kilometer dari Banten sampai Gresik, Jawa Timur. Perkiraan biaya yang dibutuhkan US$ 80 miliar,” ungkap Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Prabowo menyebut proyek giant sea wall di pantai utara Jawa sudah direncanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1995 atau 30 tahun lalu.

    Dikatakan, giant sea wall sebagai infrastruktur vital yang tidak boleh lagi mengalami penundaan. Sebab, infrastruktur ini penting untuk dibangun demi melindungi masyarakat di pesisir utara Jawa atas ancaman banjir rob.

    “Bayangkan, sejak 1995. Thirty years ago, kalau tidak salah 30 tahun lalu, tetapi kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” tegas Prabowo.

    Presiden menjelaskan, proyek giant sea wall yang akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ditargetkan rampung dalam rentang 15-20 tahun.

    Prioritas awal pembangunan giant sea wall akan difokuskan pada kawasan rawan banjir rob seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Brebes. Menurut Prabowo, situasi di pesisir utara saat ini mengancam kehidupan rakyat.

    Kepala negara menegaskan, pemerintah tidak akan menunda-nunda pelaksanaannya dan akan segera mengambil langkah konkret, termasuk pembentukan badan otorita khusus proyek giant sea wall.

    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’, kita akan segara mulai itu, saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa,” katanya.

    Lebih lanjut Prabowo mengungkapkan, meskipun proyek ini akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, Indonesia siap menggunakan kemampuan sendiri dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Khusus bagian Teluk Jakarta, pembangunan giant sea wall diperkirakan akan memakan anggaran US$ 8 miliar sampai US$ 10 miliar dengan waktu pengerjaan 8-10 tahun. Prabowo menyebut, Pemerintah Provinsi Jakarta siap membantu membiayai proyek ini.

    “Ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur-Tengah yang mau ikut silakan, tetapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tutup Prabowo.

     

  • Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Prabowo menyebut Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan kesiapannya mendukung pembangunan giant sea wall di Teluk Jakarta. Dia pun menenangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena pemerintah pusat tak perlu mengeluarkan anggaran besar.

    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena (giant sea wall di Teluk Jakarta) ini untuk DKI sebenarnya,” jelas Prabowo.

    “Jadi tanggul utara DKI kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI, Semarang, Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam,” sambung dia.

     

     

  • Ali Bagente, Olahan Kerak Nasi Khas Betawi

    Ali Bagente, Olahan Kerak Nasi Khas Betawi

    Liputan6.com, Jakarta – Nama ali bagente memang tak sepopuler kuliner khas Betawi lainnya. Namun, jajanan ini ternyata merupakan salah satu kuliner legendaris yang banyak ditemukan di kawasan Condet, Jakarta Timur.

    Mengutip dari laman Seni & Budaya Betawi, jajanan ini merupakan makanan campuran dari China, Arab, Jawa, dan Betawi. Dahulu, komunitas Arab-Betawi banyak yang bermukim di daerah Kebon Pala (kawasan Tanah Abang) dan Kebon Nanas (kawasan Jatinegara).

    Sementara itu, banyak juga etnis Arab dari Pekalongan yang pindah dan bermukim di kawasan Condet Batuampar. Dari sanalah, terdapat percampuran budaya yang juga tampak pada ragam kulinernya.

    Awalnya, ali bagente merupakan hidangan ringan yang selalu hadir saat Ramadan. Masyarakat setempat memanfaatkan sisa nasi yang tak habis dimakan untuk diolah menjadi camilan.

    Kebiasaan ini sejalan dengan kehidupan masyarakat Betawi yang dekat dengan ajaran Islam. Mereka diajarkan untuk tak menyia-nyiakan makanan.

    Masyarakat Betawi tempo dulu kerap memasak nasi dengan menggunakan kuali. Hal ini membuat nasi berwarna kecoklatan dengan beberapa bagiannya yang cukup keras. Sementara itu, bagian bawahnya gosong karena menjadi bagian yang langsung terkena panas api.

     

  • Pantai Marina di Semarang Diserbu Wisatawan Saat Libur Panjang

    Pantai Marina di Semarang Diserbu Wisatawan Saat Libur Panjang

    Semarang, Beritasatu.com — Pantai Marina di Semarang, Jawa Tengah diserbu wisatawan di libur panjang memperingati Kenaikan Yesus Kristus pada 29 Mei dan 30 Mei 2025.

    Libur panjang ini dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Salah satu destinasi favorit yang dipadati wisatawan adalah Pantai Marina Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Pantai Marina dipenuhi ribuan pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota untuk menikmati suasana pantai, bermain air, memancing, hingga mencicipi kuliner lokal.

    Koordinator Pantai Marina, Priyo Setyo Budi Utomo, mengatakan jumlah pengunjung meningkat signifikan selama libur panjang. Jika pada hari biasa pantai ini dikunjungi sekitar 1.500 orang, maka selama libur nasional jumlahnya melonjak hingga 4.000 orang per hari.

    “Saat libur panjang bisa 2.500 sampai 4.000 pengunjung per hari. Biasanya paling ramai pagi dan sore hari,” jelas Priyo Setyo Budi Utomo kepada wartawan, Sabtu (31/5/2025).

    Untuk harga tiket masuk pun tergolong terjangkau, yaitu Rp 5.000 di hari biasa, dan Rp 10.000 di hari libur dan akhir pekan.

    Pantai Marina menawarkan berbagai wahana yang menarik bagi pengunjung, termasuk playground untuk anak-anak,
    mini zoo dengan hewan seperti rusa, penyewaan kapal dan speedboat, serta kafe dan kedai UMKM lokal di sisi timur pantai

    Menariknya, banyak wisatawan yang datang justru dari luar Semarang, seperti Pekalongan, Magelang, bahkan dari Jawa Timur.

    Menurut Priyo, kemudahan akses jalan tol menjadi faktor utama tingginya kunjungan dari luar kota.

    “Banyak yang datang dari plat G, AE, AA, E, F, bahkan dari Madiun karena akses tol mempermudah,” tambahnya.

    Pengunjung Pantai Marina tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi juga bisa berwisata kuliner. Di sisi timur pantai terdapat berbagai restoran dan kafe kekinian yang bisa dikunjungi.

    “Jadi, pengunjung tidak hanya mantai, tetapi juga bisa ngopi dan kulineran. Ini yang bikin Pantai Marina makin menarik,” tambahnya.

    Sementara itu Farid (29), wisatawan asal Demak, mengaku rutin mengajak keluarganya berkunjung ke Pantai Marina saat libur panjang. Selain dekat dari rumah, biaya masuknya ramah kantong dan fasilitasnya cukup lengkap.

    “Anak-anak suka memberi makan rusa, bermain air, dan di playground. Namun, pengelola harus lebih perhatikan kebersihan,” ujarnya.

  • KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    KPK Lelang Serentak Apartemen-Tas LV Hasil Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan hasil lelang barang rampasan dari tindak pidana korupsi senilai Rp53 miliar. Lembaga antirasuah menyebut akan kembali menggelar lelang, kali ini secara serentak, guna memaksimalkan setoran ke kas negara.

    Adapun data KPK sepanjang Januari-Maret 2025 terkait dengan lelang barang rampasan menunjukkan bahwa pengembalian aset atau asset recovery baru mencapai Rp53 miliar. Hasil lelang itu sudah disetorkan ke negara.

    Secara terperinci, nilai yang dikembalikan periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp13 miliar. Kemudian, pada Maret 2025, jumlahnya melonjak hingga Rp42,45 miliar, ditambah nilai wanprestasi sebesar Rp100,07 juta.

    Pada lelang Maret lalu, KPK melelang 82 lot barang rampasan. Dari jumlah itu, 60 lot berhasil terjual, 22 lot belum terjual, dan 2 lot berstatus wanprestasi.

    Pada media briefing, Selasa (27/5/2025), Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto memaparkan penyebab belum terjualnya sejumlah barang rampasan. Pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang menyebabkan masih adanya barang lelang yang belum laku. 

    “Pertama, beberapa calon peserta lelang yang kami wawancarai menyatakan limit harga lelang terlalu tinggi. Kedua, ada calon peserta yang masih tertinggal informasi. Saat ini KPK berusaha menurunkan nilai limitnya,” ujar Mungki, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/5/2025). 

    Adapun barang-barang lelang yang belum laku terjual mayoritas terdiri dari properti mewah dan barang bernilai tinggi. Misalnya, 6 unit apartemen mewah di Jakarta: Apartemen Nifarro, The Wave at Rasuna Epicentrum, dan Green Central City Tower Adenium.

    Kemudian, terdapat 3 bidang tanah dan bangunan di Sunter Agung, Kramat Pela, dan Srengseng, Jakarta, serta 2 unit kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yaitu VW Caravelle dan Triumph Speedmaster Bonneville. 

    Selanjutnya, terdapat barang-barang lain yang masih belum berhasil dilelang yaitu 1 tas Louis Vuitton, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, 2 sepeda lipat Brompton warna hijau lengkap dengan tas dan aksesoris, 6 sepeda PATROL 572 warna kuning dan hitam, serta 3 road bike merk Lapierre (2 hitam, 1 biru dongker). 

    Lalu, terdapat 4 tea kettle merk Fashion Kitchen, 3 tas kerja Tumi warna hitam, 6 set sendok garpu Elegant, 1 tas wanita Loup Noir, 1 tas selempang Gucci warna coklat, 1 unit server Network Attached Server abu-abu, 5 unit Tableau berbagai jenis serta 6 set gelas Tumbler merk Arcoroc. 

    Seluruh barang tersebut merupakan barang bukti dari kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara itu, empat barang yang sempat dimenangkan namun gagal dibayar penuh oleh pemenang lelang (wanprestasi) terdiri atas 1 unit VW Caravelle AT, 1 handphone Apple dan 2 handphone Oppo.

    LELANG SERENTAK DI 13 DAERAH

    Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjutnya KPK akan menggelar lelang serentak di 13 daerah pada Juni 2025. Kegiatan itu bertujuan untuk kembali menawarkan aset-aset yang belum terjual pada lelang sebelumnya, termasuk 5 unit apartemen mewah di Jakarta, 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta serta aset bergerak berupa 2 unit motor Triumph Speedmaster Bonneville dan VW Caravelle, 1 handphone Apple, 2 handphone Oppo, dan 1 tas Louis Vuitton. 

    Lelang akan digelar secara serentak melalui  KPKNL Jakarta III (22 Lot), KPKNL Bandung (8 Lot),  KPKNL Bogor (5 Lot),  KPKNL Yogyakarta (4 Lot),KPKNL Palembang (3 Lot), KPKNL Pekanbaru (2 Lot), KPKNL Dumai (1 Lot), KPKNL Tangerang I (1 Lot), KPKNL Surabaya (1 Lot), KPKNL Purwokerto (1 Lot),  dan KPKNL Bekasi (1 Lot) pada Rabu, 11 Juni 2025 dan dapat diakses melalui situs https://lelang.go.id.

    Sementara itu, lelang juga akan berlangsung, Kamis (12/6/2025), di KPKNL Pekalongan, Jawa Tengah (1 lot) pukul 10.00 WIB, melalui tautan yang sama.

    Calon peserta dapat melihat langsung objek lelang pada Selasa, 3 Juni 2025 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jl. Dewi Sartika No.255, Cawang, Jakarta Timur, pukul 10.00–15.00 WIB.

    Pemenang akan ditetapkan setelah batas akhir penawaran, dan diwajibkan melakukan pelunasan dalam 5 hari kerja. 

    Biaya lelang ditetapkan sebesar 2% dari harga untuk barang tidak bergerak, dan 3% untuk barang bergerak.

  • 63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    Kediri (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional terus menguat. Sebanyak 63 paguyuban keris dari berbagai penjuru Nusantara, yang tergabung dalam Senapati Nusantara (Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara), menyatakan penolakan resmi terhadap tanggal tersebut sebagai simbol peringatan nasional keris.

    Pernyataan sikap ini dituangkan dalam dokumen tertulis dari masing-masing paguyuban, mencakup daerah Surabaya, Kediri, Blitar, Grobogan, Magelang, Sumenep, Pekalongan, hingga Lombok, Sulawesi, Sumba, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.

    Seluruh dokumen tersebut disiapkan untuk dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Mereka menilai penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional merupakan tindakan yang mengabaikan akar sejarah dan nilai-nilai budaya yang sesungguhnya.

    Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Nurjianto, penetapan 19 April tidak memiliki dasar historis dan legitimasi budaya yang kuat. “Tanggal tersebut hanya merujuk pada kirab pembukaan kongres SNKI, bukan momen sejarah bangsa. Keris adalah warisan leluhur, bukan milik satu organisasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

    Senapati Nusantara menegaskan bahwa tanggal 25 November merupakan satu-satunya tanggal yang layak dijadikan Hari Keris Nasional. Tanggal tersebut menandai pengakuan resmi UNESCO terhadap keris Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan pada 2005.

    “Banyak tokoh yang berjuang membawa keris ke dunia internasional bahkan telah wafat, dan mengabaikan pengakuan UNESCO sama dengan menghapus sejarah mereka,” tambah Nurjianto.

    Tak hanya berdasarkan pertimbangan sejarah, dukungan terhadap tanggal 25 November juga didukung data akademik yang kuat. Kajian kolaboratif tahun 2018 yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kemendikbud RI bersama Litbang Senapati Nusantara mengungkap bahwa 90,1 persen responden dari kalangan masyarakat budaya mendukung tanggal tersebut.

    Kajian tersebut juga mencatat hanya 8,3 persen yang menyebut tanggal alternatif seperti 4 November, dan sebanyak 66,8 persen responden menyatakan bahwa Hari Keris Nasional penting untuk pelestarian budaya. Kajian ini melibatkan akademisi, budayawan, empu, perajin, dan komunitas dari berbagai daerah di Indonesia.

    Penolakan terhadap tanggal 19 April semakin membesar usai Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nasional Keris Indonesia (SNKI), secara sepihak mencanangkan tanggal tersebut dalam sebuah acara resmi di Universitas Brawijaya, Malang. Keputusan ini memicu reaksi keras dari komunitas pelestari keris yang merasa sejarah sedang dikesampingkan demi kepentingan kelembagaan.

    Kami tidak menolak Hari Keris. Kami menolak pemalsuan sejarah. Keris bukan alat selebrasi organisasi. Keris adalah pusaka bangsa, yang ditetapkan dunia – bukan ditentukan oleh ulang tahun kongres, tegas pernyataan resmi Senapati Nusantara.

    Senapati Nusantara pun menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses ini, agar pemerintah menetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional yang sah, bermartabat, dan diakui secara internasional. [nm/kun]

  • Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

    Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena bulan purnama akan muncul pada Senin 12 Mei 2025.

    Bulan purnama ini akan tampak penuh pada pukul 12:57 siang EDT pada hari Senin, 12 Mei 2025.

    Bulan akan tampak penuh pada malam sebelum dan setelah secara resmi 100% diterangi oleh matahari, tetapi waktu terbaik untuk menyaksikannya adalah saat bulan terbit saat senja pada tanggal 12 Mei.

    Menurut EarthSky, bulan purnama bulan Mei dikenal sebagai bulan bunga, bulan tanam, dan bulan susu. Namun, nama-nama budaya untuk bulan purnama sangat bervariasi di seluruh dunia.

    Bulan purnama selalu terlihat paling indah bukan saat berada tinggi di langit pada malam hari, tetapi saat pertama kali muncul di atas cakrawala timur saat senja. Pemandangan terbaik terjadi saat bulan terbit sesaat setelah matahari terbenam — dan waktunya sangat tepat bulan ini untuk Amerika Utara, dengan bulan terbit sekitar 30 menit setelah matahari terbenam.

    Untuk melihat bulan purnama pada saat terbaiknya, cari lokasi yang tinggi, lapangan terbuka, atau garis pantai yang menghadap ke timur dengan pemandangan cakrawala timur yang jelas. Mata telanjang saja sudah bagus, tetapi teropong atau teleskop kecil dapat melihat lebih dekat kawah dan maria gelapnya aliran lava purba.

    Picu pasang air laut

    Fenomena bulan purnama yang akan terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, diperkirakan dapat memicu peningkatan pasang air laut yang berpotensi menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampaknya, khususnya bagi yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

    Dilansir dari bmkg.go.id pada Kamis (8/5/2025), fase bulan purnama pada 12 Mei akan bersamaan dengan konfigurasi perigee, yaitu saat jarak bulan dengan Bumi berada pada titik terdekatnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah perigee-syzygy atau lebih populer disebut supermoon.

    Dalam kondisi ini, gravitasi bulan yang meningkat akan memicu gelombang pasang maksimum yang bisa menyebabkan air laut meluap ke daratan, terutama di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Sumatra, dan wilayah timur Indonesia seperti Ambon dan Papua.

    Dampak fenomena bulan purnama

    Banjir rob adalah peristiwa meluapnya air laut ke daratan akibat pasang tinggi, yang kerap menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, serta memicu masalah kesehatan lingkungan. Di Jakarta Utara, Semarang, dan Pekalongan, banjir rob telah menjadi langganan tahunan yang tidak hanya merusak jalan dan perumahan, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian nelayan dan pengusaha kecil.

    Dilansir dari semarangkota.go.id, banjir rob pada April lalu telah menyebabkan lebih dari 1.200 rumah warga terendam dan akses jalan utama terganggu selama beberapa hari. Dengan adanya potensi peningkatan pasang air laut pada 12 Mei, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah antisipatif, seperti penyiagaan pompa air, penutupan sementara tanggul air laut, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat RT/RW.

    Upaya Mitigasi BMKG

    BMKG telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dan pasang maksimum sejak awal Mei. Selain itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga menyampaikan bahwa fenomena ini merupakan siklus alamiah yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi dengan cukup akurat.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menerbitkan edaran bagi nelayan dan petambak garam agar mengatur jadwal aktivitasnya berdasarkan kalender pasang surut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa daerah rawan rob akan dipantau selama sepekan penuh dari 10 Mei hingga 17 Mei.

    Fenomena bulan purnama pada 12 Mei 2025 bukan hanya menjadi tontonan langit malam yang menarik, tetapi juga pengingat penting akan dinamika alam yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari.

    Dengan kesiapsiagaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, potensi kerugian akibat banjir rob diharapkan dapat diminimalisasi. (Siti Laela)

  • Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis 1 Mei 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamudin Dimyati Rois alias Gus Alam dikabarkan meninggal dunia setelah sempat terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi di KM 315 ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.40 WIB lalu.

    Gus Alam meninggal dunia pada Selasa dini hari 6 Mei 2025 setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Budi Rahayu Pekalongan pasca-kecelakaan. Kabar duka ini dikonfirmasi Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq.

    Mahfud yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi Gus Alam dan sebuah truk.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

    Bima Arya menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 6 Mei 2025:

    Seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap di sebuah kebun. Preman tersebut sebelumnya viral usai meminta THR ke seorang pengusaha.