Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman
Tim Redaksi
PATI, KOMPAS.com
– Rencana pemerintah melarang impor pakaian bekas mendapat sorotan para pelaku usaha thrifting di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Namun bagi Latif, pengusaha thrift di Kecamatan Tayu, kebijakan tersebut belum berdampak pada usahanya.
Hingga kini, Latif mengaku tak kesulitan mendapatkan stok barang.
“Enggak berpengaruh ya sampai sekarang, barangnya masih ada. Masih aman. Pakaian jenis apa pun masih dapat,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Latif mengatakan meski sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyita ratusan peti kemas berisi pakaian bekas, pasokan tetap tersedia.
“Kelihatannya kemarin udah nyita, ratusan peti kemas, tapi sekarang masih loh. Barang masih aman,” katanya.
Menurut dia, isu
larangan impor pakaian bekas
bukan hal baru.
“Hampir tiap tahun ada isu larangan pakaian bekas. Setelah itu ada kenaikan harga bal. Kemudian kebijakan tidak ada lagi,” ujarnya.
Latif juga menerima banyak keluhan dari pelanggan yang khawatir pakaian thrift akan diblokir. Pelanggan keberatan karena thrift menawarkan kualitas bagus dengan harga murah.
“Mereka bilang, ‘Mas, katanya ini mau diblokir ya?’… Mereka bisa dapat pakaian bagus tapi murah,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai harapan terhadap pemerintah, Latif mengaku tidak ingin terlalu berharap.
“Kalau memang sudah eggak bisa kerja yang ini, ya pasti cari kerja lain. Itu naluri setiap orang yang hidup,” katanya.
Ia juga menilai ajakan pemerintah agar pelaku thrift beralih ke sektor UMKM tidak terlalu relevan.
“Eggak perlu dikasih tahu sama pemerintah. Kalau lapar, ya pasti nyari makan sendiri. Jadi omongan pemerintah itu omongan kosong saja,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Pati
-
/data/photo/2025/11/14/69171d51b81da.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman
Regional
14 November 2025")
Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman Regional 14 November 2025
-
Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 10,5%: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, termasuk untuk Jawa Tengah yang pada 21 November mendatang.
Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.
Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.
“Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).
Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).
Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:
UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%) -
Maha Menteri Tedjowulan Merasa Dijebak Restui Mangkubumi Jadi Calon Raja
GELORA.CO – Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan membuat pengakuan mengejutkan terkait penobatan KGPH Hangabehi atau Mangkubumi menjadi Pangeran Pati atau calon raja pada Kamis, 13 November 2025.
Raja ad interim Keraton Surakarta itu mengaku dirinya dijebak untuk merestui penobatan KGPH Hangabehi menjadi calon penerus PB XIII yang telah mangkat.
Penobatan Mangkubumi sebagai calon raja digelar usai rapat yang dihadiri keluarga besar Keraton Surakarta, termasuk Tedjowulan, di Sasana Handrawina.
Awalnya, Tedjowulan mengakui berinisitif menggelar rapat tersebut. Namun, dia mengaku tak mengetahui penobatan Mangkubumi akan digelar dalam rapat tersebut.
“Saya mboten nate (tidak pernah) diajak rembukan pengukuhan dan sebagainya,” ungkap Tedjowulan kepada awak media di Sasana Purnama, pada Kamis 13 November 2025 malam.
Dia mengatakan, awalnya rapat digelar agar semua pihak menahan diri selama masa berkabung wafatnya PB XIII.
Menurut Tedjowulan, dirinya hanya mau mengarahkan agar tak tergesa-gesa membahas suksesi di Keraton Solo.
“Kan sudah sampaikan dari awal, 40 hari lah minimal (bahas suksesi),” ucapnya.
Namun, kata Tedjowulan, peserta rapat mendadak meminta dirinya menjadi saksi penobatan Mangkubumi menjadi Pangeran Pati.
“Saya tahu-tahu dimintai untuk jadi nyekseni (menjadi saksi) proses tadi,” katanya.
“Ada pengikraran, penobatan menjadikan Hangabehi atau Mangkubumi jadi pewaris Pakubuwana XIII sebagai Pangeran Pati,” imbuhnya.
Lagi-lagi, Tedjowulan mengaku tidak tahu agenda tambahan tersebut. Dia pun mengaku merasa dijebak untuk merestui penobatan Mangkubumi sebagai pewaris takhta.
“Kalau bahasa Inggrisnya di-fait accompli mungkin,” ucapnya.
Tedjowulan pun mengaku tak punya banyak pilihan lantaran sudah diminta di depan banyak orang.
Bahkan, adik PB XIII itu mengaku terpaksa merestui Hangabehi saat sungkem di depan kakinya.
“Yo, saya ini kan wong tuwek (orang tua) disungkemi, disuwuni pangestu (diminta restu), ya sudah saya pengestoni (restui) saja,” kata Tedjo.
“Tapi prinsipnya saya nggak ngerti ada tambahan acara itu,” tandasnya.
Tedjowulan Minta Semua Pihak Tahan Diri
Sebelumnya, terkait munculnya nama penerus Pakubuwono XIII, yaitu KGPAA Hamangkunegoro, Tedjowulan meminta semua pihak menahan diri.
Hal itu demi menjaga kerukunan keluarga besar Keraton Surakarta.
“Walau sudah ada yang menyebutkan nama, kami belum menetapkan siapa yang akan menjadi raja Keraton Surakarta berikutnya,” kata Tedjowulan.
Ia berjanji segera mengumpulkan para putradalem atau anak dari Pakubuwono XIII.
Sebagai informasi, Tedjowulan merupakan adik dari Pakubuwono XIII, tetapi beda ibu.
“Saya akan mengumpulkan semua saudara-saudara kandung Pakubuwono XIII, sekaligus merangkul putradalem untuk menyatukan pandangan tentang masa depan Keraton Surakarta,” ucapnya.***
-
Kraton Solo Memanas! Dua Putra PB XIII Berebut Tahta
Bisnis.com, JAKARTA — Konflik tahta Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin memanas. Dua putra almarhum Pakubuwono ke XIII yakni putra mahkota KGAA Hamangkunegoro dan KGPH Hangebehi (dulu bernama Mangkubumi), saling mengklaim sebagai pewaris sah tahta kraton pecahan Kasultanan Mataram Islam tersebut.
Kubu Putra Mahkota bahkan telah merencanakan untuk menggelar acara penobatan alias jumenengan pada Sabtu (15/11/2025) mendatang. Sebaliknya, dengan didukung oleh putra putri Pakubuwono XII, termasuk Mahamentri Tedjowulan, Mangkubumi atau Hangebehi telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV. Gelar yang menandakan sebagai penguasa Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Acara deklarasi Hangebehi sebagai Pakubuwono XIV berlangsung pada Kamis (13/11/2025). Video yang beredar di platform media sosial merekam detik-detik pelantikan tersebut. Saling klaim antara dua putra PB XIII, ini menambah daftar panjang ontran-ontran tahta pewaris kebudayaan Mataram.
Melansir Solopos, adik mendiang PB XIII, GPH Suryo Wicaksono mengatakan agenda pertama rapat berupa pembacaan surat dari pemerintah pusat oleh GKR Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng di hadapan sentana dan Putra-Putri Dalem PB XII dan PB XIII. Kemudian agenda berikutnya membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Solo. Setelah itu ada pelantikan calon raja berikutnya.
“Pada saat itu juga ada pelantikan. Pelantikan putranya PB XIII, yaitu Gusti Mangkubumi [KGPH Hangabehi] sebagai Pangeran Pati atau calon raja. Lalu kemudian, seperempat jam kemudian, sekaligus penobatan PB XIV yang disaksikan oleh para sentana dan kerabat PB XII maupun para sesepuh keraton. Namun, setelah selesai penobatan tersebut terjadi geger. Gusti Rumbay atau Gusti Timur dan adik-adiknya menyerbu Handrawina tempat acara pertemuan,” ungkap dia.
Mereka, kata Suryo, mengatakan bahwa acara ini bertentangan dengan komunikasi internal sebelumnya. “Saat terjadi perdebatan antara Gusti Rumbay dan Gusti Moeng, saya mengundurkan diri dulu,” papar dia.
Rencana Jumenengan Hamangkunegoro
Di sisi lain, kubu permaisuri berencana untuk mengukuhkan Hamangkunegoro sebagai Pakubuwono XIV pada Sabtu besok. Rencana ini merupakan tindak lanjut pasca pengukuhan diri Hamangkunegoro sebagai PB XIV sebelum pemberangkatan jenazah Pakubuwono XIII ke Imogiri.
Hamangkunegoro sebelumnya bernama KGPH Purboyo. PB XIII menobatkannya sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022. Saat itu, PB XIII sekaligus menetapkan Asih Winarni sebagai Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII yang merupakan permaisuri keraton.
Nama lengkap putra mahkota Solo yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.A.A.) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram.
KGPAA Hamangkunegoro lahir tahun 2003 dan merupakan putra dari Sunan PB XIII, hasil pernikahannya dengan Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Pradapaningsih atau Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana.
Nama kecil Putra Mahkota Solo adalah Gusti Raden Mas (GRM) Suryo Mustiko. Kemudian menjadi Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, hingga KGPAA Hamangkunegoro.
KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Solo pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun Kenaikan Takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 SISKS PB XIII.
Saat dinobatkan sebagai putra mahkota, Purboyo masih berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Sang putra mahkota itu tercatat sebagai mahasiswa baru di program studi S1 Hukum di universitas tersebut.
-
Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama
Jakarta –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Bintang Bhayangkara Pratama kepada puluhan perwira tinggi (pati) Polri. Dari puluhan pati tersebut, 8 di antaranya menjabat kapolda.
Penganugerahan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Sigit, yang didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia, pada Selasa, 11 November 2025.
Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa, melampaui panggilan kewajiban dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai salah satu penerima anugerah dinilai berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Riau.
Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah menunjukkan integritas kuat dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Irjen Herry juga membuat sejumlah terobosan melalui berbagai program pelayanan publik, salah satunya Green Policing.
“Salah satunya program Green Policing, yang mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat,” ujar Kombes Anom, Kamis (13/11/2025).
Selain Irjen Herry Heryawan, 8 kapolda lain yang menerima tanda kehormatan tersebut adalah: Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, Kapolda Papua Petrus Patridge Rudolf Renwarin, dan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir.
Total ada 57 penerima anugerah, terdiri dari 47 perwira tinggi (pati) Polri, 3 pati TNI, 1 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 6 purnawirawan Polri.
Dari unsur TNI, penghargaan diterima oleh Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III/Siliwangi), Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden), dan Mayjen TNI Edwin Andrian Sumantha (Komandan Paspampres). Sementara dari unsur ASN, penerima penghargaan adalah Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI).
Tanda kehormatan ini menjadi simbol penghargaan tertinggi atas dedikasi dan kontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat sinergi Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya demi kemajuan bangsa.
Berikut daftar lengkap penerima Bintang Bhayangkara Pratama:
Daftar Pati Polri:
1. Komjen Pol Ramdani Hidayat
2. Komjen Pol Yuda Gustawan
3. Komjen Pol Suyudi Ario Seto
4. Komjen Pol I Ketut Suardana
5. Komjen Pol Machruzi Rachman
6. Irjen Pol Anwar
7. Irjen Pol Abdul Karim
8. Irjen Pol Andik Setiyono
9. Irjen Pol Ruslan Ependi
10. Irjen Pol Edy Murbowo
11. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga
12. Irjen Pol Endi Sutendi
13. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo
14. Irjen Pol Iwan Kurniawan
15. Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
16. Irjen Pol Wishnu Hermawan F
17. Irjen Pol Herry Heryawan
18. Irjen Pol Hadi Gunawan
19. Irjen Pol Petruk Patrige Rudolf Renwarin
20. Irjen Pol Johnny Eddizon Isir
21. Irjen Pol Abioso Seno Aji
22. Irjen Pol Jawari
23. Irjen Pol Bariza Sulfi
24. Irjen Pol Chuzaini Patoppoi
25. Irjen Pol Agus Djaka Santoso
26. Irjen Pol Mohamad Agung Budijono
27. Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon
28. Irjen Pol Nurworo Danang
29. Irjen Pol Umar Effendi
30. Irjen Pol Andry Wibowo
31. Irjen Pol Benone Jesaja Loouhenapessy
32. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap
33. Irjen Pol Roberts Kennedy
34. Irjen Pol Rizal Irawan
35. Irjen Pol Tonny Hermawan R
36. Irjen Pol Edgar Diponegoro
37. Irjen Pol M Yassin Kosasih
38. Irjen Pol Hermanta
39. Irjen Pol Tubagus Ade Hidayat
40. Irjen Pol Kamaruddin
41. Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo
42. Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono
43. Irjen Pol Hadi Purnomo
44. Komjen Pol Yudhiawan Wibisono (Pati Bareskrim Polri penugasan pada Kemenkes)
45. Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi (Pati Bareskrim)
46. Irjen Pol Aan Suhanan (penugasan pada Kemenhub)
47. Irjen Pol Bayu Wisnumurti (Widyaiswara Kepolisian Utama TK 1 Sespim Lemdiklat Polri)
48. Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah
49. Irjen Pol Sunarwan Sumirat (Pati Lemdiklat Polri)Pati TNI:
1. Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III Siliwangi)
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden)
3. Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha (Danpaspampres)ASN:
1. Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.AK., CA, CSFA, CFRA, CGCAE (Badan Pemeriksa Keuangan RI)
(mea/dhn)
-
Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah
-
Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah
-
Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah
GELORA.CO – Kasus dugaan Lippo Group serobot tanah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) makin panas. Ada dugaan perampasan hak lahan tersebut ikut dibekingi lebih dari satu jenderal TNI.
Untuk diketahui, Jusuf Kalla, pendiri perusahaan Hadji Kalla, menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) -di mana sahamnya dimiliki Lippo Group- merekayasa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare (ha).
Tanah tersebut berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar Sulsel. “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tanah) kan dulu masuk (wilayah kabupaten) Gowa ini. Sekarang (wilayah Kota) Makassar,” ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.
Informasi terbarunya, tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar itu diduga mendapat bekingan sejumlah jenderal TNI.
Tidak tanggung-tanggung, ada empat jenderal dari TNI AD dan AL yang diduga ikut terlibat dalam eksekusi tanah tanpa melibatkan BPN tersebut.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu melalui akun pribadi X-nya, @msaid_didu, pada Senin 10 November 2025.
“Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yg ‘eksekusi’ tanah Pak JK antara lain: 1) pati bintang 2 dari Mabes AD; 2) pati bintang 2 dari Korps Marinir; 3) pati Mabes Polri dari 2 unit; 4) dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dg Menteri ATR/BPN sekarang,” tulis Said Didu di X.
Menurut dia, foto keberadaan mereka saat “eksekusi abal-abal” tersebut sudah beredar secara terbatas. Sedangkan aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi.
Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo Subianto mau turun tangan mengatasinya.
“Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat. Bpk Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah,” desaknya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga sudah angkat bicara mengenai masalah ini.
Menurut dia, persoalan lahan itu melibatkan perusahaan milik Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.
Tanah yang disoal seluas 16,4 ha dan berlokasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel.
JK sebagai pendiri perusahaan menuduh GMTD merekayasa kasus sengketa. Ia menegaskan lahan itu sudah dimiliki Hadji Kalla secara sah melalui sertifikat resmi selama 30 tahun.
Nusron mengatakan, masalah muncul lantaran tindakan eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Tetapi proses eksekusinya belum melalui proses konstatering.
Konstatering ialah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.
“Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain. (Namun) tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu ialah dengan pengukuran ulang,” ungkap Nusron di Jakarta Selatan, Kamis 6 November 2025.
Lebih lanjut disampaikan, Kementerian ATR/BPN telah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik itu. Di surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilaksanakan pengadilan.
“Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar, inti isi srat mempertanyakan proses eksekusi karena belum ada konstatering. Sebab di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” tegasnya. ***
-
/data/photo/2025/11/11/691309b8bbbb3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran
Regional
11 November 2025")
Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran Regional 11 November 2025
Rugi Gagal Panen akibat Krisis Iklim, Puluhan Petambak Garam di Jateng Dapat Bantuan Geomembran
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Terjadinya krisis iklim menyebabkan ketidakpastian cuaca yang membuat para petambak garam di Jawa Tengah merugi karena kerap gagal panen.
Untuk menjawab keresahan mereka, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah menyumbang
geomembran
untuk meningkatkan produksi garam dan mempercepat masa panen.
Bantuan diberikan kepada empat kelompok
petambak garam
di Demak, Rembang, Jepara dan Pati sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung swasembada garam dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satunya Hambali, petambak garam dari Kecamatan Kedung, Jepara mengaku kerap gagal panen garam saat tiba-tiba turun hujan di musim kemarau.
Mestinya kegagalan dapat dicegah bila garam dijemur menggunakan geomembran, namun biayanya yang mahal tak bisa dibeli oleh semua petambak garam.
Alhasil para petambak bergulat dengan alat produksi yang rusak dan harga jual yang rendah.
“Sebelum ada bantuan, geomembran kami banyak yang rusak. Sekarang hasilnya lebih bagus dan lebih cepat panen. Dari biasanya 7–10 hari kalau enggak pakai alas geomembran, kini cukup 5 hari, lumayan untuk antisipasi banjir,” ujar Hambali usai menerima hibah di Central Java Fish market ke-4 di Halaman Kantor Gubernur
Jateng
, Selasa (11/11/2025).
Kelompok Hambali yang beranggotakan 21 orang menerima 21 rol geomembrane.
Setiap rol senilai sekitar Rp 7 juta untuk menggarap total lahan 25 hektare. Alat baru ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas agar setiap hektarenya bisa menghasilkan 100 ton garam per musim atau satu tahun.
Selain itu, Hambali mengungkap tantangan lainnya bahwa garam mereka masih dijual dalam bentuk kasar atau krosok dengan harga hanya Rp200 per kilogram. Tanpa fasilitas washing plant untuk mencuci dan memurnikan garam, nilai jual garam sulit meningkat.
“Kalau ada washing plant, harga bisa sampai Rp4.000 per kilo. Kami berharap pemerintah bisa bantu bangun fasilitas itu di Jepara,” tambahnya.
Hambali dan petambak garam lainnya, berharap akan harga yang lebih adil, alat produksi yang layak, dan sistem distribusi yang berpihak pada mereka.
“Kalau bisa, bantuan jangan berhenti di geomembran. Kami butuh alat pengolahan agar garam kami punya nilai lebih,” lanjutnya.
Kepala BI Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menekankan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya soal substitusi, tapi juga soal memperkuat ekosistem produksi lokal.
“Kami mendukung swasembada garam dari hulu ke hilir, termasuk bantuan geomembran dan sertifikasi kompetensi petani. Ini bagian dari strategi menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Rahmat.
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki daya ungkit ekonomi tinggi. Pada triwulan III-2025, sektor ini menyumbang 12,88 persen terhadap PDRB Jawa Tengah, dengan ekspor produk kelautan dan perikanan mencapai Rp5,76 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/24/6882106441268.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "9 Kabupaten di Jateng Dapat Perbaikan Irigasi untuk Dongkrak Hasil Panen
Regional
11 November 2025")
9 Kabupaten di Jateng Dapat Perbaikan Irigasi untuk Dongkrak Hasil Panen Regional 11 November 2025
9 Kabupaten di Jateng Dapat Perbaikan Irigasi untuk Dongkrak Hasil Panen
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperbaiki irigasi di Sembilan kabupaten/kota agar lahan pertanian produktif dan dapat mewujudkan swasembada pangan.
Menurut data Pemprov
Jateng
, baru 33 persen
irigasi
yang suda terkategori baik.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares menyampaikan, arahan Gubernur Ahmad Luthfi, Jawa Tengah untuk memperpaiki belasan saluran irigasi agar wilayahnya menjadi daerah penumpu pangan nasional.
“Salah satunya adalah program bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Di tahun 2025 kami sudah menyelesaikan bantuan jaringan irigasi di sembilan kabupaten,” tutur Tavares dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Kemudian dia menyebut masih ada 22 wilayah di Jateng dengan ratusan kelompok tani yang akan diprioritaskan untuk perbaikan saluran irigasi di tahun 2026.
Puluhan daerah itu di Pati, Kudus, Jepara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal.
“Nanti di (anggaran) perubahan ditambah lagi untuk 22 kabupaten/ kota. Dari total bantuan jaringan irigasi tersier tersebut, ada sebanyak 180 kelompok tani yang bisa mendapatkan manfaatnya,” lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan bantuan juga diberikan dalam bentuk irigasi perpompaan. Saat ini sebanyak 15 kelompok tani sudah menerima bantuan tersebut.
Ada juga program petani zilenial untuk proses regenerasi petani, sekaligus inovasi di dunia pertanian modern.
“Jadi, ini yang memang Pak Gubernur bantu, supaya bagaimana ketersediaan bisa maksimal untuk lahan,” ujarnya
Pihaknya juga memastikan, hasil
panen
di Jawa Tengah sudah mencapai 11.360.000 ton gabah kering.
“Secara angka, sebetulnya target kita, padi kita sudah melampaui dari target,” imbuhnya.
Pebaikan itu disebut berhasil memberikan kemudahan air untuk mengairi sawah, dan meningkatnya hasil panen di berbagai daerah.
Salah satunya bagi petani di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Setelah mendapat bantuan pembangunan irigasi tersier tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air irigasi di area pertanian miliknya.
Sehingga petani mampu meningkatkan kuantitas masa tanam dan kualitas hasil panen.
Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Krandon, Eko Supriyadi mengatakan, sebelum mendapatkan bantuan pembangunan irigasi, aliran air hanya mampu mengairi seluas sekitar 20 hektare saja. Kini jaringan irigasi dari pemprov dapat mengairi lebih dari 40 hektare.
“Ini sangat bagus dan sangat berguna bagi petani. Bahkan air yang mengalir dari jaringan irigasi itu juga dapat mengairi sawah sampai ke desa tetangga,” kata Eko.
Saat ini, sedikitnya 60 orang petani di desanya dapat memanfaatkan air dari saluran irigasi tersebut, untuk mengairi sawahnya. Sehingga, tak ada petani kesulitan mendapatkan air.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.