Xcloud.id

kab/kota: Pati

  • Fadli Zon Dukung Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat Dihentikan

    Fadli Zon Dukung Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat Dihentikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyetop sementara aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Fadli menyebut keindahan bawah laut Raja Ampat dan ekosistem pesisir di Kepulauan Raja Ampat jangan sampai rusak akibat tambang.

    “Sangat setuju, sudah harusnya demikian (tambang distop). Jangan sampai nanti habis (tambang) itu merusak,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan mengenai desakan publik untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman tambang nikel dikutip dari Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Menurut Fadli, upaya melestarikan alam di Raja Ampat telah menjadi concern bersama.

    “Saya kira, kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” kata dia.

    Oleh karena itu, Fadli berharap saat ini harus ada pembicaraan bagaimana investasi, dan kegiatan-kegiatan penambangan ke depan jangan sampai merusak ekosistem, dan juga situs-situs bersejarah atau budaya yang sering kali menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem alamnya.

    “Mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs, yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini,” kata Fadli Zon.

    Seiring dengan isu tambang yang saat ini menjadi sorotan publik, Fadli menyebut Kementerian Kebudayaan juga mengkaji situs-situs bersejarah dan cagar budaya, termasuk gua-gua purba yang saat ini kelestariannya terancam oleh aktivitas tambang.

    “Kami juga memantau beberapa titik, di Sulawesi, di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun,” kata Fadli.

    Oleh karena itu, sebelum kajian Kementerian Kebudayaan rampung, Fadli menyebut telah berbicara dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Ya secara lisan sudah, tetapi kami sedang membuat kajiannya, lokasi-lokasi, tempat, terutama yang di Kalimantan,” kata Fadli.

    Dia kemudian menyebut Gua Sangkurilang yang berada di ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat di Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang saat ini diyakini terancam oleh aktivitas tambang semen.

    Kawasan karsts yang terdiri atas batuan kapur yang berpori (gamping) kerap menjadi sasaran untuk tambang semen, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dan Pati, Jawa Tengah.

    Di Gua Sangkurilang, keberadaan lukisan telapak tangan pada dinding-dinding gua merupakan bukti peradaban purba yang ada di kawasan karst di Kutai Timur, Kalimantan Timur, puluhan ribu tahun yang lalu.

    Analisis dari para ahli menunjukkan lukisan tangan itu berusia 10.000 tahun hingga 40.000 tahun, yang menjadikan lukisan purba di Gua Sangkurilang sebagai seni di batu cadas tertua dunia. Bahkan, seni purba di Sangkurilang diyakini lebih tua daripada lukisan purba serupa di Gua El Castillo, Spanyol.

    Tidak hanya berbentuk telapak tangan, lukisan-lukisan purba di Gua Sangkurilang juga ada yang mirip hewan-hewan seperti rusa, babi hutan, dan ada pula pola-pola geometris.

  • Menteri Kebudayaan dukung setop aktivitas tambang di Raja Ampat

    Menteri Kebudayaan dukung setop aktivitas tambang di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyetop sementara aktivitas penambangan di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Fadli di Jakarta, Jumat menyebut keindahan bawah laut Raja Ampat dan ekosistem pesisir di kepulauan Raja Ampat jangan sampai rusak akibat tambang.

    “Ya, (saya) sudah sangat setuju, sudah harusnya demikian (tambang disetop, red.). Jangan sampai nanti habis (tambang) itu merusak,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan mengenai desakan publik untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman tambang nikel (#SaveRajaAmpat).

    Menurut Fadli, upaya melestarikan alam di Raja Ampat telah menjadi concern bersama.

    “Saya kira, kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat,” kata dia.

    Oleh karena itu, Fadli berharap saat ini harus ada pembicaraan bagaimana investasi, dan kegiatan-kegiatan penambangan ke depan jangan sampai merusak ekosistem, dan juga situs-situs bersejarah atau budaya yang sering kali menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem alamnya.

    “Mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs, yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini,” kata Fadli Zon.

    Seiring dengan isu tambang yang saat ini menjadi sorotan publik, Fadli menyebut Kementerian Kebudayaan juga mengkaji situs-situs bersejarah dan cagar budaya, termasuk gua-gua purba yang saat ini kelestariannya terancam oleh aktivitas tambang.

    “Kami juga memantau beberapa titik, di Sulawesi, di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun,” kata Fadli.

    Oleh karena itu, sebelum kajian Kementerian Kebudayaan rampung, Fadli menyebut telah berbicara dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Ya secara lisan sudah, tetapi kami sedang membuat kajiannya, lokasi-lokasi, tempat, terutama yang di Kalimantan,” kata Fadli.

    Dia kemudian menyebut Gua Sangkurilang yang berada di ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat di Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang saat ini diyakini terancam oleh aktivitas tambang semen.

    Kawasan karsts yang terdiri atas batuan kapur yang berpori (gamping) kerap menjadi sasaran untuk tambang semen, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dan Pati, Jawa Tengah.

    Di Gua Sangkurilang, keberadaan lukisan telapak tangan pada dinding-dinding gua merupakan bukti peradaban purba yang ada di kawasan karst di Kutai Timur, Kalimantan Timur, puluhan ribu tahun yang lalu.

    Analisis dari para ahli menunjukkan lukisan tangan itu berusia 10.000 tahun hingga 40.000 tahun, yang menjadikan lukisan purba di Gua Sangkurilang sebagai seni di batu cadas tertua dunia. Bahkan, seni purba di Sangkurilang diyakini lebih tua daripada lukisan purba serupa di Gua El Castillo, Spanyol.

    Tidak hanya berbentuk telapak tangan, lukisan-lukisan purba di Gua Sangkurilang juga ada yang mirip hewan-hewan seperti rusa, babi hutan, dan ada pula pola-pola geometris.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    Menteri Kebudayaan sebut Gua purba di Indonesia terancam tambang

    …Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut gua-gua purba yang tersebar di berbagai daerah Indonesia terancam aktivitas tambang di sekitar situs-situs bersejarah tersebut.

    Oleh karena itu, Fadli melanjutkan Kementerian Kebudayaan saat ini mengkaji sekaligus memetakan gua-gua purba yang kelestariannnya terancam oleh aktivitas tambang, termasuk yang ada di Sulawesi dan Kalimantan.

    “Di Kalimantan, ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. (Tambang, red.) ini juga sangat membahayakan,” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Di Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan karst di Kutai Timur, Gua Sangkurilang menjadi salah satu situs bersejarah yang disoroti oleh Fadli karena dinilai kelestariannya terancam oleh aktivitas pabrik semen di sekitar situs.

    “Gua Sangkurilang itu ada sekitar 58 gua, ada 2.500 lukisan-lukisan purba yang umurnya sampai 40.000 tahun. Di sekitaran situ ada pabrik semen. Ini yang bisa mengancam,” sambung Fadli.

    Gua Sangkurilang merupakan bagian dari ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat yang luasannya mencapai 1,8 juta hektare. Di dalam ekosistem karsts itu, sekitar 326.000 hektare merupakan kawasan lindung geologi.

    Di Gua Sangkurilang, yang merupakan bagian dari ekosistem karst Sangkurilang-Mangkalihat, keberadaan lukisan telapak tangan pada dinding-dinding gua merupakan bukti peradaban purba yang ada di kawasan karst di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada puluhan ribu tahun yang lalu. Analisis dari para ahli kemudian menunjukkan lukisan tangan itu berusia 10.000 tahun hingga 40.000 tahun, yang menjadikan lukisan purba di Gua Sangkurilang sebagai seni di batu cadas tertua dunia. Bahkan, seni purba di Sangkurilang diyakini lebih tua daripada lukisan purba serupa di Gua El Castillo, Spanyol.

    Tidak hanya berbentuk telapak tangan, lukisan-lukisan purba di Gua Sangkurilang juga ada yang mirip hewan-hewan seperti rusa, babi hutan, dan ada pula pola-pola geometris.

    Kawasan karsts yang terdiri atas batuan kapur yang berpori (gamping) kerap menjadi sasaran untuk tambang semen, sebagaimana yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dan Pati, Jawa Tengah.

    Tidak hanya Gua Sangkurilang, Kementerian Kebudayaan, sebagaimana disampaikan Fadli Zon, juga mengkaji situs-situs bersejarah lainnya yang terancam aktivitas tambang.

    Untuk tahap awal, Fadli menyebut dirinya telah menyampaikan kekhawatirannya secara lisan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Ya secara lisan sudah (bicara dengan Menteri ESDM Bahlil, red.), tetapi kami sedang membuat kajiannya, lokasi, tempat, terutama yang di Kalimantan,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Blitar

    Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Blitar

    Blitar (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan rombongannya melakukan ziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur.

    Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengemukakan momentum ziarah ini istimewa karena dilakukan saat ulang tahun Bung Karno (Soekarno). Kegiatan ini juga merupakan tradisi spiritual Ketua Umum DPP PDIP setiap tahun.

    “Hal ini tentu saja momen istimewa, ulang tahun Bung Karno. Ada banyak kawan senior partai ziarah,” katanya di sela-sela ziarah di makam Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jumat.

    Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Bupati Blitar Rijanto, dan beberapa tokoh lainnya.

    Ia menambahkan, bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Di hari kelahiran Bung Karno ini, diharapkan kader juga merasakan kepemilikan yang tinggi terhadap Presiden pertama RI tersebut sebagai figur dan pemimpin.

    “Oleh karena kepemimpinan itu, seluruh kader dari berbagai daerah dan kota bersama. Spiritnya adalah Bulan Bung Karno identik dengan seluruh pemikiran, gerak, sari pati rasa dan juga seluruh warisan dari apa yang telah diberikan Bung Karno ke Indonesia itu menjadi bagian dari yang diperjuangkan seluruh kader PDIP,” kata dia.

    Rombongan Megawati hadir ke Blitar dan tiba di makam Bung Karno sekitar jam 13.00 WIB, setelah menempuh jalur darat dari Kediri.

    Rombongan lalu masuk ke area pendopo, tempat lokasi makam Presiden pertama RI tersebut. Mereka melakukan doa bersama.

    Namun, wartawan tidak diizinkan untuk masuk area pendopo di makam tersebut, sehingga menunggu dari luar.

    Setelah doa bersama selesai, rombongan keluar dari makam menuju ke Pendopo Kabupaten Blitar untuk ramah tamah.

    Dalam kesempatan itu, sejumlah kader juga menunjukkan dukungannya untuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga disambut dengan ucapan terima kasih.

    Selesai dari Blitar, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Bandara Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1 Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol Nasional

    1 Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol Nasional

    Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komisaris Jenderal Polisi
    Rudy Heriyanto Adi Nugroho
    belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. 
    Seperti apa sosoknya? Berikut profil
    Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho
    . 
    Rudy lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Dia merupakan perwira tinggi Polri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan Sekolah Perwira Polri pada 1993. 
    Saat ini, Rudy menjabat sebagai sekjen Kementerian KKP. Dia dilantik Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (11/12/23).
    Pada Desember 2020, Rudy pernah menjabat sebagai kapolda Banten. Dia ditunjuk menjadi kapolda Banten oleh Jenderal Idham Azis yang ketika itu menjabat sebagai kapolri.
    Namun sejak 2023, Rudy mendapat jabatan baru sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural.
    Sebelum itu, Rudy menjabat sebagai Kadivkum Polri. Upacara serah terima jabatannya dipimpin oleh Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat sebagai kapolri pada September 2019.
     
    Sebelum menjabat sebagai kadivkum, ia menduduki posisi sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.
    Pada tahun 2018, Rudy menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Rudy juga tercatat pernah mengemban posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, serta Kapolres Cimahi.
    Selain itu, Rudi juga mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Guru Besar bidang Hukum Universitas Lampung.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Frederik Kalalembang, Pensiunan Pati Polri di Komisi I DPR RI

    Profil Frederik Kalalembang, Pensiunan Pati Polri di Komisi I DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Frederik Kalalembang adalah seorang pensiunan perwira tinggi (pati) Polri yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI. Ia dikenal luas bukan hanya karena karier panjangnya di institusi kepolisian, tetapi juga karena kiprahnya di dunia politik dan advokasi masyarakat.

    Nama Frederik Kalalembang kembali mencuat setelah berhasil meraih kursi DPR RI melalui Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Berikut profil lengkapnya!

    Sosok Frederik Kalalembang

    Frederik Kalalembang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1963. Ia menikah dengan Apriana Christine Tangyong dan dikaruniai tiga orang anak.

    Frederik merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1988. Pendidikan militernya menjadi fondasi penting dalam perjalanan kariernya sebagai pati Polri.

    Karier Panjang di Kepolisian

    Perjalanan karier Frederik Kalalembang di kepolisian berlangsung lebih dari tiga dekade. Ia pernah bertugas di berbagai daerah mulai dari Sangihe Talaud, Tangerang, Grobogan, hingga Kalimantan Timur.

    Berbagai posisi strategis pernah diembannya seperti wakapolres, dirpolair, hingga deputi kebijakan dan strategi di Bakamla. Salah satu pencapaian tertingginya adalah saat dilantik sebagai inspektur jenderal Polisi pada tahun 2018.

    Frederik juga dikenal sebagai salah satu pati Polri yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan laut dan kerjasama strategis antarlembaga. Ia pernah menjabat sebagai kepala unit penindakan hukum di Bakamla dan menjadi analis kebijakan utama bidang polair Baharkam Polri sebelum akhirnya pensiun pada Oktober 2022.

    Kiprah Pascakepolisian: Advokat dan Ketua IkaTNus

    Setelah pensiun, Frederik Kalalembang mendirikan firma hukum Duta Keadilan dan memimpin firma hukum JFK. Ia aktif dalam dunia advokasi, khususnya untuk warga Toraja, termasuk dalam isu-isu agraria dan lingkungan.

    Pada 1 Oktober 2022, ia mendirikan dan menjabat sebagai ketua umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara (IkaTNus), wadah yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Toraja di seluruh Indonesia.

    Terpilih Jadi Anggota DPR RI

    Frederik Kalalembang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 dari Partai Demokrat untuk Dapil Sulawesi Selatan III. Ia berhasil memperoleh 51.664 suara dan resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

    Saat ini, ia duduk di Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan intelijen. Frederik juga sempat menjadi penguji calon pimpinan KPK di Komisi III.

    Di DPR RI, khususnya Komisi I, Frederik Kalalembang aktif menyuarakan isu-isu penting seperti pemberantasan judi daring. Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk menertibkan peredaran kartu SIM prabayar demi mencegah kejahatan siber.

  • TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Lindungi Peserta dari Penipuan Digital

    TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Lindungi Peserta dari Penipuan Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT TASPEN (Persero) kembali melakukan kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan Penipuan yang Mengatasnamakan perusahaan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya ancaman penipuan digital yang menyasar peserta TASPEN di seluruh Indonesia.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan ini, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

    “Untuk peserta TASPEN yang hadir dalam sosialisasi ini agar tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dengan selalu memperhatikan sosialisasi dan pengumuman yang kami sampaikan di setiap kesempatan. Mari kita sama-sama ciptakan ekosistem layanan yang aman, terpercaya, dan bebas dari penyalahgunaan. Tahan, Pastikan, Laporkan.” ujar Yanti dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

    Sementara itu, AKBP I Putu Bayu Pati menjelaskan perlu diketahui bersama supaya ini tidak menjadi seperti fenomena gunung es.

    “Mungkin keliatannya diluarnya itu sedikit ataupun kurang lebih banyak yang dilaporkan (kejahatan siber berupa penipuan) tapi ternyata di dalamnya itu banyak juga masyarakat yang masih enggan melaporkan tindak pidana siber ini,” ujarnya.

    AKBP I Putu Bayu Pati menegaskan bahwa penting bagi seluruh peserta TASPEN untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan siber,
    termasuk penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi seperti TASPEN.

    “Perlu kita ketahui bersama supaya ini tidak menjadi seperti fenomena gunung es. Mungkin terlihat hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, namun faktanya jauh lebih banyak masyarakat yang menjadi korban namun memilih diam dan enggan melapor,” ungkapnya lebih lanjut.

    Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi TASPEN, sebab rendahnya pelaporan justru memperbesar ruang gerak para pelaku kejahatan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara institusi dan para peserta untuk saling berbagi informasi, melaporkan indikasi penipuan, dan membangun budaya digital yang waspada dan kritis.

    Berdasarkan pemaparan dari AKBP I Putu Bayu Pati, kejahatan siber dengan modus penipuan ini banyak dijalankan secara terorganisir, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan semakin canggihnya modus penipuan, TASPEN mengajak seluruh peserta untuk lebih aktif dalam menyaring informasi dan tidak segan melaporkan setiap potensi penipuan, sekecil apapun.

    TASPEN juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan data serta memberikan edukasi digital yang menyeluruh demi menciptakan layanan yang aman, terpercaya, dan berintegritas. Seluruh layanan TASPEN tidak dipungut biaya dan TASPEN tidak pernah meminta data pribadi atau uang kepada peserta melalui saluran informal.

    Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait modus-modus penipuan serta memberikan panduan langkah-langkah yang tepat apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Dukungan terhadap upaya ini juga datang dari Kementerian BUMN.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dan pelayanan prima dari seluruh perusahaan BUMN demi kepentingan masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan kepada semua pihak untuk berhati-hati terhadap individu atau kelompok yang mencoba memanfaatkan nama besar BUMN untuk melakukan penipuan.

    TASPEN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang aman, terpercaya, dan bebas dari praktik penipuan demi menjaga hak dan ketenangan seluruh pesertanya.

    (dpu/dpu)

  • Panglima merotasi 177 Pati di lingkungan Mabes TNI

    Panglima merotasi 177 Pati di lingkungan Mabes TNI

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan rotasi 117 pejabat tinggi (Pati) dalam tubuh TNI, terdiri dari 47 Pati TNI Angkatan Darat, 30 Pati TNI Angkatan Laut, dan 40 Pati TNI Angkatan Udara, Selasa.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu mengatakan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran di tubuh TNI.

    “Mutasi ini bukan sekadar proses administratif, tapi merupakan strategi pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas tugas,” ujar Kristomei.

    Menurut dia, rotasi jabatan ini juga merupakan bukti dari kesiapan TNI dalam memperkuat jajaran demi menghadapi dinamika pertahanan di dalam maupun luar negeri.

    Kristomei menyebutkan beberapa posisi strategis pun ditempati oleh pejabat baru berdasarkan rotasi jabatan ini, di antaranya Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau), Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Selanjutnya, Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), hingga Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal). Selain itu, sejumlah jabatan kunci di lingkungan Mabes TNI dan ketiga matra juga turut mengalami perombakan.

    “Rotasi ini menjadi bukti nyata komitmen Panglima TNI dalam mendorong modernisasi dan peningkatan kinerja satuan, sejalan dengan visi TNI yang Prima (profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif),” kata Kristomei.

    Dengan adanya rotasi jabatan ini, Kristomei berharap Mabes TNI dapat memberikan kinerja terbaik demi melindungi dan memperkuat pertahanan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD sudah sesuai UU

    Anggota DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD sudah sesuai UU

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan penempatan Komjen Pol Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

    Dia menjelaskan dalam UU ASN ditegaskan jika perwira tinggi Polri dapat ditugaskan di luar institusi Korps Bhayangkara. Untuk itu, kata dia, tidak ada aturan yang dilanggar dari pelantikan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI.

    “Itu kan mereka diatur dalam UU ASN. Jadi, UU ASN mengatur soal penempatan Pati Polri di luar institusi polisi. Jadi, UU ASN-lah yang kemudian memberi ruang untuk semua itu,” kata Nasir di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan beleid yang mengatur penempatan Iqbal termaktub pada Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada poin ke-1, disebutkan bahwa jabatan ASN diisi dari pegawai ASN.

    Lalu, di poin ke-2 ditegaskan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain itu, menurut dia, Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menyatakan bahwa pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dia pun menekankan bahwa Polri adalah instansi sipil, bukan militer.

    “Kalau kita melihat ke polisi, dia kan memang organisasi sipil, atasan dia kan hukum, artinya ketika ada perwira tinggi bersalah pasti dihukum, tidak seperti militer, ada pengadilan militer. Pengadilannya ya pengadilan sipil. Jadi, polisi itu ya organisasi sipil,” kata dia.

    Sebelumnya Irjen Pol Mohammad Iqbal dilantik melalui Keppres 79/TPA. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan telegram bernomor ST/488/III/KEP./2025 hingga ST/493/III/KEP./2025 yang ditandatangani pada 12 Maret 2025.

    Sejalan dengan hal tersebut Iqbal kemudian juga menerima kenaikan pangkat dari Irjen Pol menjadi Komjen Pol.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025