Xcloud.id

kab/kota: Pati

  • Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Istana Angkat Bicara soal Heboh PBB Pati Naik 250%, Sebut Kebijakan Daerah

    Jakarta –

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara tentang kebijakan fenomenal berupa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adapun kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat hingga meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Prasetyo mengatakan, PBB menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah (pemda). Tidak hanya Pati, menurutnya, sejumlah daerah lainnya telah mengumumkan kebijakan kenaikan angka PBB.

    “Apakah memang anggaran ke daerahnya kurang atau seperti apa sampai bupati-bupati ini harus menaikkan PBB sangat besar, sangat tinggi? Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya,” ujar Prasetyo, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    “Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” sambungnya.

    Prasetyo menjelaskan, kebijakan PBB antardaerah berbeda-beda. Menurutnya keputusan ini tidak ada kaitannya dengan anggaran daerah yang dirasa kurang. Ia menekankan kembali, hal ini murni merupakan rencana dari masing-masing daerah.

    “Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan kabupaten pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalau pun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Lebih lanjut saat ditanya apakah keputusan menaikkan angka PBB ini dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Prasetyo tidak menjawab secara spesifik. Namun menurutnya, koordinasi dilakukan secara intensif setelah kebijakan tersebut dirasa menimbulkan masalah.

    “Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak. Karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situ lah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” kata Prasetyo.

    Sebagai informasi, Masyarakat Pati meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya usai menelurkan kebijakan fenomenal berupa kenaikan PBB hingga 250%. Meskipun akhirnya kebijakan itu dibatalkan, namun masyarakat Pati tampak sudah tidak percaya dengan Sudewo sebagai pemimpinnya.

    (acd/acd)

  • Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Istana Respons Demo Berlanjut Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Kita Hormati

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memantau demo yang mendesak Bupati Pati Sudewo mundur gegara kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Prasetyo meminta semua pihak menahan diri.

    “Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    “Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” lanjutnya.

    Prasetyo berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik. Ia pun menghormati adanya usulan pemakzulan serta hak angket yang telah dibuat DPRD setempat.

    “Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ujarnya.

    Pantauan detikJateng pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

    “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di kantor Bupati Pati, dilansir detikJateng, Rabu (13/8).

    Sudewo juga menyatakan menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.

    (eva/fas)

  • 2 Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional

    2 Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh Nasional

    Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan respons Presiden RI Prabowo Subianto terkait kekisruhan yang ditimbulkan Bupati Pati Sudewo.
    Prasetyo menyampaikan, Prabowo menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati.
    “Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapa pun itu,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Prasetyo menjelaskan, pihaknya berharap kasus yang menyangkut kader Gerindra tersebut bisa diselesaikan.
    Sebab, kata dia, jangan sampai kehidupan ekonomi warga Pati terganggu.
    “Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,” imbuhnya.
    Diketahui, unjuk rasa dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
    Kebijakan tersebut sudah dibatalkan, tetapi massa tetap berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo.
    Massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.” Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
    Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan maupun kebijakan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Hal ini disampaikannya kepada wartawan menyusul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.

    “Berkali-kali kami selaku pemerintah pusat mengimbau, sebagai pejabat publik di level apa pun, baik pusat, provinsi maupun daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu. Apalagi menyampaikan kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat,” kata Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Terkait Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra, Prasetyo mengungkapkan bahwa pembinaan juga dilakukan secara internal oleh partai.

    “Karena kami berada di partai yang sama, pembinaan itu kita lakukan, baik dari Pak Sekjen Pak Sugiono, melalui Ketua DPD, maupun saya sendiri sebagai ketua organisasi. Prinsipnya sama, sebagai pejabat publik apalagi membawa nama baik partai, kita harus berhati-hati,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Bupati Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai memicu dinamika di Pati.

    “Itulah yang menyebabkan munculnya situasi sekarang. Kami berharap ke depan lebih hati-hati,” pungkas Prasetyo.

  • Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Nasional 13 Agustus 2025

    Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah, yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.
    Sikap DPRD ini sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
    “Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” tegas Prasetyo, di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
    Pihak Istana juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati.
    Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.
    “Dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuh dia.
    Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen.
    Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
    “Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
    “Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ujar dia.
    Dia menuturkan, Bupati Sadewo memang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu.
    Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
    “Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah,” tutur dia.
    “Tapi, bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, sejak pagi, puluhan ribu orang dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.
    Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.
    Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
    Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
    Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pedemo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya yang ikut serta dalam demo yang diselenggarakan hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Desakan itu datang usai polemik keinginan kepala daerah itu untuk mengerek besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 menjadi 250%.

    Sebelumnya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penyesuaian PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Kendati demikian, hal itu tidak membendung keinginan warga di Pati, Jawa Tengah untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Kepala daerah itu bahkan sempat mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari arah demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube.

    Postur APBD Pati

    Adapun APBD 2025 Pati mencatatkan anggaran pendapatan sebesar Rp2,87 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,94 triliun.

    Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau DJPK Kemenkeu di Portal SIKD, pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp548,5 miliar, serta transfer ke daerah dari pusat atau TKDD sekitar empat kalinya sebesar Rp2,18 triliun.

    Realisasinya per 12 Agustus 2025 yakni Rp1,78 triliun atau 62,3%. Rinciannya meliputi PAD yang telah dihimpun sebesar Rp363 miliar, dan TKDD Rp1,34 triliun.

    PAD pada APBD Pati 2025 terdiri dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp255,4 miliar, dengan realisasi Rp186,5 miliar. Sementara itu, retribusi ditetapkan sebesar Rp257,4 miliar dan baru berhasil dihimpun Rp141,8 miliar.

    Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29,86 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp24 miliar atau sekitar 80%, sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,76 miliar dengan realisasi tembus lebih dari 184% atau sebesar Rp10,62 miliar.

    Adapun belanja daerah pada APBD Pati 2025 ditargetkan sebesar Rp2,94 triliun, dengan realisasi baru mencapai Rp1,69 triliun atau 57,5%.

    Belanja itu meliputi belanja pegawai dengan share terbesar yaitu Rp1,34 triliun, dengan realisasi baru Rp798,5 miliar.

    Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp613,6 miliar dengan yang sudah terbelanjakan baru Rp261,4 miliar atau 42%. Lalu, belanja modal ditetapkan Rp214,6 miliar dengan realisasi Rp115,6 miliar, serta belanja lainnya Rp770 miliar dengan realisasi Rp514,8 miliar.

  • KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

    “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Dipilih Rakyat Secara Konstitusional, Bupati Pati Ogah Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo memberikan tanggapan resmi usai aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan pada Rabu (13/8/2025).

    Dalam pernyataannya melalui tayangan pemberitaan nasional, Sudewo menegaskan akan memperbaiki kebijakan dan mengakui masih banyak kekurangan, namun menolak untuk mengundurkan diri.

    “Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati, masih banyak kekurangan,” ujar Sudewo, Rabu (13/8/2025).

    Ribuan massa dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk memprotes kebijakan kenaikan pajak yang disebut mencapai 250 persen. Menanggapi dinamika politik di DPRD, Sudewo menyatakan menghormati mekanisme yang berlaku.

    “Ini kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ucapnya.

    Terkait tuntutan mundur yang disuarakan demonstran, dia menegaskan posisinya tak bisa memenuhi permintaan itu. 

    “Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu,” tegasnya.

    Sudewo juga berpesan kepada warga untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi.

     “Kabupaten Pati ini milik semua warga yang harus dijaga bersama. Kejadian ini saya harapkan menjadi pembelajaran bagi semua, termasuk saya, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lancar,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia menutup pernyataan dengan penegasan bahwa tuntutan warga untuk dirinya mundur tidak akan dipenuhi.

     “Tidak bisa dipenuhi. Sudah saya sampaikan,” tegas Sudewo.

  • Dilempari Sandal & Botol oleh Warga, Bupati Pati Sudewo Ngumpet di Mobil Rantis Polisi

    Dilempari Sandal & Botol oleh Warga, Bupati Pati Sudewo Ngumpet di Mobil Rantis Polisi

    GELORA.CO –  Aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) diwarnai ketegangan saat Bupati Pati Sudewo diserang lemparan botol air mineral dan sandal jepit oleh massa demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube. 

    Namun, suasana di lapangan sudah memanas. Saat dia berbicara, sejumlah warga melemparkan botol air mineral dan sandal ke arah mobil rantis.

    Usai menyampaikan pernyataan singkatnya, Sudewo segera kembali masuk ke dalam kendaraan berdinding baja itu.

    Aksi unjuk rasa ini sendiri dipicu oleh kekecewaan warga terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Aparat kepolisian berjaga ketat untuk mencegah kericuhan lebih lanjut.

    Aksi demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur berlangsung anarkis.  Petugas kepolisian pun membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata.

    Pengunjuk rasa juga terlihat melakukan kekerasan terhadap beberapa anggota kepolisian yang kebetulan berada di antara kerumunan pengunjuk rasa, sehingga sejumlah anggota kepolisian mengalami luka.

    Sementara itu, pengunjuk rasa juga mengeluhkan pedih di mata karena terkena gas air mata, sehingga berlarian menyelamatkan diri.

    Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi saat aksi unjuk rasa masih kondusif bersama Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto di tengah-tengah pengunjuk rasa menyampaikan ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Siang ini rekan-rekan semuanya bersama Dandim Pati hadir di tengah-tengah kalian bahwa kalian baik-baik dan sehat-sehat. Saya bersama Dandim Pati pro dengan rakyat,” ujarnya.

    Ia akan memastikan rekan-rekan semuanya bahwa warga Pati dalam menyampaikan aspirasi akan dikawal Polri dan TNI bersama masyarakat.

    “Polri akan mengawal penyampaian rekan-rekan semuanya di dewan. Mengimbau kepada rekan-rekan tolong kegiatan ini dilaksanakan dengan kondusif dan jangan anarkis. Bisa tertib, sanggup”. Hidup rakyat,” ujarnya.