Xcloud.id

kab/kota: Pati

  • Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan, ini tak hanya bergantung pada DPRD Kabupaten Pati, tapi juga keputusan Mahkamah Agung (MA) nanti.

    “(Soal pemakzulan) tergantung kesepakatan DPRD. Proses politiknya dua tingkat, pertama tingkat DPRD. Kalau DPRD sepakat dimakzulan, maka proses selanjutnya diajukan ke MA. Kalau DPRD tak sepakat makzulkan, ya wassalam soal pemakzulan tak terjadi,” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu 13 Agustus 2025.

    “Kedua, pada level MA. Jika pemakzulan disetujui DPRD, selanjutnya akan diproses di MA. Apakah pemakzulan ditolak atau diterima. Kalau MA menolak, maka pemakzulan DPRD batal,” sambungnya.

    Adi Prayitno pun mengingatkan akan kejadian pada 2019, di mana Bupati Jember, Faida, juga dimakzulkan atas keputusan fraksi-fraksi di DPRD. Namun, akhirnya kandas di tangan MA, lantaran yang bersangkutan kesalahan yang diperbuat bupati telah diperbaiki.

    “Fenomena ini pernah terjadi pada Bupati Jember 2019 lalu. DPRD sepakat memakzulkan dan melayangkan surat ke MA, tapi MA menolak pemakzulan DPRD dengan alasan bupati memperbaiki kesalahannya secara perlahan,” pungkas dia.

     

  • Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket Regional 14 Agustus 2025

    Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket Regional 14 Agustus 2025

    Demo Pati 13 Agustus: Puluhan Orang Terluka, Bupati Tolak Mundur, DPRD Gulirkan Hak Angket
    Editor
    PATI, KOMPAS.com –
    Aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8/2025) berakhir ricuh.
    Insiden ini menyebabkan puluhan orang terluka, kerusakan fasilitas, dan memicu respons politik dari DPRD Kabupaten Pati.
    Berikut adalah rangkuman kejadian berdasarkan laporan yang dihimpun Kompas.com.
    Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati diwarnai aksi anarkistis yang menyebabkan total 64 orang mengalami luka-luka.
    Para korban segera dilarikan ke beberapa fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian juga mencatat sejumlah anggotanya menjadi korban luka akibat lemparan benda keras dari massa.
    “Kami masih mendata jumlah korban dan memastikan seluruhnya mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan,” ucap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto.
    Menurut Kepolisian Daerah Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada awalnya berjalan dengan tertib.
    Namun, situasi berubah menjadi ricuh setelah sekelompok orang tak dikenal yang mengenakan pakaian hitam menyusup ke dalam kerumunan massa dan melakukan provokasi.
    Kelompok inilah yang diduga memulai aksi pelemparan dan perusakan fasilitas umum.
    “Pelaku pelemparan diketahui berasal dari kelompok berpakaian hitam tersebut yang juga melakukan pengrusakan pagar dan fasilitas umum di sekitar lokasi,” lanjut Artanto.
    Di tengah kericuhan, beredar informasi di media sosial mengenai adanya korban meninggal dunia.
    Pihak kepolisian segera melakukan konfirmasi dan penelusuran ke berbagai pihak.
    Hasilnya, Polda Jawa Tengah secara tegas membantah informasi tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
    “Hasil penelusuran sampai saat ini nihil adanya, tidak ada warga yang meninggal,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto saat jumpa pers.
    Menanggapi tuntutan utama para demonstran, Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.
    Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara sah melalui proses demokrasi oleh rakyat, sehingga pemberhentiannya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku, bukan melalui desakan massa.
    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” tegas Sudewo.
    Sebagai respons atas situasi yang terjadi, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
    Tim ini bertugas mengevaluasi kebijakan Bupati Sudewo, khususnya terkait penanganan unjuk rasa. Hasil evaluasi pansus nantinya akan menjadi dasar untuk rekomendasi ke Mahkamah Agung.
    “Nantinya dari tim pansus DPRD Pati itu akan mengevaluasi kebijakan Bupati Pati terkait penanganan pengunjuk rasa. Kemudian hasilnya baru direkomendasikan untuk dikirim ke Mahkamah Agung,” jelas Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.
    Setelah massa membubarkan diri, petugas gabungan dari TNI, Polri, serta warga sekitar bekerja sama membersihkan sampah yang berserakan di kawasan Alun-alun Pati.
    Kapolresta Pati menyatakan kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota setelah aksi unjuk rasa.
    “Kami ingin memberi contoh bahwa setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan massa, harus tetap diakhiri dengan tanggung jawab, termasuk membersihkan lokasi,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi.
    Sumber: Kompas.com
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO: Antisipasi Demo Besar di Pati, Pertokoan Tutup dan Waspada

    VIDEO: Antisipasi Demo Besar di Pati, Pertokoan Tutup dan Waspada

    Pertokoan dan perkantoran diimbau tutup dan waspada menjelang aksi besar pada Rabu, 13 Agustus, situasi di Kabupaten Pati. Selasa (12/8) malam ribuan warga memadati Alun-alun Pati sambil mendirikan posko donasi, dapur umum, hingga tenda evakuasi. Untuk mengantisipasi kericuhan, 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait dikerahkan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dengan pendekatan humanis, termasuk larangan membawa benda berbahaya.

    Ringkasan

  • Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    Revolusi Dimulai dari Pati, Kini Jombang, Banyuwangi dan Daerah Lain PBB Ikut Naik hingga 400%, Gegara Perintah Pusat?

    GELORA.CO – Ternyata tak hanya Pati yang menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) besar-besaran sebesar 250 persen.

    Meski kini diklaim Bupati Pati Sudewo PBB sudah diturunkan, namun aksi kemarahan warga terlanjur tuntut turunnya Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

    Dan kini kenaikan PBB yang diikuti dengan demonstrasi juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan naik 300%.

    Pati, Jawa Tengah naik 250%.

    Kenaikan PBB

    Kab Semarang, Jawa Tengah naik 400% dan Kab. Jombang, Jawa Timur naik 400%.

    Ada lagi?

    Demikian tweet akun X Rebornian48, dikutip pada Rabu (13/8).

    Ada yang menduga kenaikan PBB serentak di beberapa wilayah ini perintah dari pusat.

    “Berarti kenaikan pajak ini perintah dari pusat ya, kok semua kabupaten pada rame menaikkan pajak.”

    Pati, Banyuwangi, Jombang.

    Pati 250%

    Banyuwangi 200%

    Jombang malah 300%

    “Pati saja berani protes gede, Jombang jg harus berani bersatu.”

    Demikian tweet akun X madam dhenok.

    Atas naiknya PBB yang ugal-ugalan ini akun X tahadrudddin menyebut harus disikapi dengan serius, ada apa sebenarnya?

    Akun X TahooMan juga menyebut jika Pati berani “Menyala” gara2 kenaikan pajak PBB 250%.

    Maka Jombang Wajib “berKobar” karena pajak yg mencolot 300%.

    Ojo gelem Diatur model Kompeni, Rekk!!

    Gak melok makani, Gak melok ngopeni.. Kok malah meres kringet’e rakyat..

    Negoro Simbokne AnCok!

    Dari Pati api perlawanan kenaikan pajak menjalar ke Banyuwangi

    BANYUWANGI 200%, JOMBANG 300%

    Apakah akan menjalar ke seluruh Indonesia???,” demikian tweet akun X Never.

    Sementara itu, warga Pulolor, Kabupaten Jombang Fattah Rochim melakukan aksi membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2) menggunakan uang koin.

    Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kenaikan pajak mencapai 400 persen.

    Fattah mengaku PBB rumahnya pada 2023 hanya sekitar Rp400 ribu.

    Namun, pada 2024 melonjak menjadi Rp1,23 juta dan kembali naik menjadi Rp1,32 juta pada 2025.

    “Kami protes karena pajaknya langsung tinggi. Dari 2023 itu kan masih sekitar kurang Rp400 ribu lah ya per tahun. Tahu-tahu tahun 2024 menjadi Rp1.238.428. Saya pernah protes waktu itu,” kata Fattah, Selasa (12/8).

    Dia mengaku pernah mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang tahun lalu.

    Namun, jawaban yang diterima hanya janji evaluasi.

    “Saya tanya (yang menghitung) appraisal itu siapa? saya tanya kepala desa. Terus ini apa? Tolong saya minta untuk kebijakan ini siapa yang buat? ‘Ya, nanti kami evaluasi’. Artinya, evaluasi itu evaluasi apa,” ujarnya.

    Namun, setahun berselang informasi yang dia dapat malah kenaikan kembali PBB rumahnya menjadi Rp1,3 juta.

    “Saya tunggu-tunggu di 2025 kok naik lagi menjadi Rp1.325.000 berarti kan naik Rp100.000, di situ saya jengkel,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia kaget saat mengetahui ada denda 1 persen per bulan.

    Walhasil, total tagihan pajaknya membengkak menjadi lebih dari Rp2,5 juta.***

  • DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

    Bisnis.com, Jakarta — DPP Partai Gerindra dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor angkat bicara soal polemik yang melibatkan Bupati Pati Sadewo. 

    DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya di wilayah Pati Jawa Tengah untuk berada di barisan rakyat. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati Sadewo sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, maka dari itu seluruh kader Partai Gerindra yang ada di wilayah Pati Jawa Tengah harus mendesak Bupati Sadewo memperhatikan nasib rakyatnya.

    “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

    Dia mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra, terutama di wilayah Pati Jawa Tengah bahwa partai berlambang burung garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto lahir dan besar karena perjuangan dari rakyat Indonesia.

    “Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil itu harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” katanya.

    Sugiono pun mengapresiasi unjuk rasa yang telah dilakukan rakyat Pati karena situasi sudah kembali kondusif. Dia berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari.

    “Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan saya berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ujarnya.

    Terpisah, LBH GP Ansor ingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi warganya. Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat mengatakan bahwa gelombang aksi yang terjadi di wilayah Pati Jawa Tengah adalah buntut dari sikap arogan Bupati Pati Jawa Tengah Sadewo kepada warganya yang protes aras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250%.

    “Mestinya bupati ini sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan bupati adalah amanah yang semestinya dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (14/8).

    Dia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kinerja. Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. 

    “Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu untuk mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen pendampingan hukum, LBH GP Ansor menurutnya juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi demonstrasi melalui perwakilan LBH Ansor Pati dan Koordinator Wilayah Jawa Tengah. 

    “Posko itu berlokasi di Jl Sudirman No 47, Puri, Pati,” ujarnya.

  • Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    Didemo Besar-besaran Rakyatnya, Sudewo Bupati Pati Ternyata Diendorse Jokowi dan Kaesang saat Pilkada

    GELORA.CO – Bupati Pati Sudewo sedang menghadapi demo besar-besaran di wilayah pemerintahannya. Puncaknya, DPRD Pati sudah menyepakati proses pemakzulan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan PBB 250 persen.

    Di tengah kericuhan demo Pati, viral jejak digital Kaesang Pangarep di X (Twitter).

    Anak Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu ternyata sempat melakukan endorse dan mendukung pencalonan Bupati Sudewo di Pilkada 2024.

    Video Kaesang mendukung pasangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra pun sekarang jadi sorotan.

    Video ini viral kembali di X setelah dibagikan oleh akun bernama @gearcloudy.

    “Pantes di Pati pajaknya naik sampe 250 persen,” tulis akun @gearcloudy di caption postingannya pada Rabu (13/8/025).

    Dalam video berdurasi 14 detik ini, terlihat Kaesang Pangarep berdiri di antara Sudewo dan Risma Ardi Chandra. Mereka sedang melakukan kampanye.

    Kaesang tampak menggenggam tangan Sudewo dan Risma Ardi Chandra secara bersamaan.

    Adik Gibran Rakabuming Raka ini kemudian meminta masyarakat untuk mendukung paslon Sudewo dan Risma Ardi Chandra sebagai pemimpin Kabupaten Pati.

    “27 November 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih pak Dewo (Sudewo) dengan pak Chandra nomor satu,” kata Kaesang Pangarep.

    Ajakan Kaesang untuk memilih Sudewo dan Risma Ardi Chandra langsung disambut tepuk tangan dari tim kampanye.

    Tak hanya itu, di X beredar video saat Sudewo dan pasangannya pada Pilkada 2024 bertandang ke rumah Jokowi. Hal itu sebagai bentuk dukungan sang mantan presiden ke dirinya.

    “Oalah.. ternyata bupati Pati yang viral melawan warganya itu pejabat titipan jkw. Ini sebenarnya presidennya siapa sih, kok bupati ini malah menghadapnya ke Solo 🤦,” tulis akun @liaasister.

    Oalah .. ternyata bupati Pati yg viral melawan warga nya itu pejabat titipan jkw.
    Ini sebenar nya presiden nya siapa sih, kok bupati inj malah menghadap nya ke solo 🤦 pic.twitter.com/qmbOc27qtF

    — liaa (@liaasister) August 7, 2025

    Diketahui kunjungan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang saat pilkada adalah calon dengan nomor urut 1 Sudewo dan Risma Ardhi Chandra.

    Pada kunjungan itu paslon ini tampak mengenakan pakaian kemeja putih dan celana hitam. Keduanya berjalan menuju kediaman Jokowi.

    Jokowi pada kesempatan itu memberikan pesan sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Pati 2025-2030 itu.

    Pesan Jokowi berkaitan dengan perikanan. Menurut Jokowi daerah Pati memiliki potensi besar salah satunya adalah perikanan.

    “Pak Sudewo, Pak Chandra saya titip Kabupaten Pati utamanya yang berkaitan dengan perikanan karena memiliki potensi yang besar di Pati,” ujar Jokowi saat mengobrol dengan Sudewo dan Chandra di sebuah ruang tamu kediaman Jokowi, sebagaimana video yang beredar. 

    Sementara itu, reaksi negatif justru muncul setelah jejak digital tersebut viral. Warganet melontarkan kritikan dan sindiran tajam.

    “Oh, ternyata bupati endorse-an to? Pantes,” sindir warganet.

    “Coba lihat partainya bupati. Itu jauh lebih penting untuk melihat atasannya bupati,” tulis warganet.

    “Oalah titipan part sekian,” kritik warganet.

    “Gue bilang juga apa, orang dia titipan Mulyono,” sentil warganet.

    “Pemerintah penjilat tidak pantas diberi kedaulatan,” tambah yang lain.

    “Awokwoakwok kan feeling gue bener pasti geng oke gas oke gas. Btw kalian pendukung owi alias termul hama liat noh! Kapan sadarnya?” komentar warganet.

  • VIDEO: Polisi Sudah Bersiap! Kondisi Terkini Jelang Demo Besar di Pati

    VIDEO: Polisi Sudah Bersiap! Kondisi Terkini Jelang Demo Besar di Pati

    Rabu (13/8) pagi suasana di Pati Jawa Tengah sudah ramai. Sebagian warga menyiapkan diri untuk menggelar aksi besar-besar. Untuk mengantisipasi kericuhan, 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait dikerahkan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dengan pendekatan humanis, termasuk larangan membawa benda berbahaya.

    Ringkasan

  • Tersandung Korupsi Kereta Api di Sulsel, Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Commitment Fee Rp3 Miliar

    Tersandung Korupsi Kereta Api di Sulsel, Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Commitment Fee Rp3 Miliar

    FAJAR.CO.ID — Proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, termasuk jalur Makassar-Parepare di Sulsel menjadi bancakan korupsi. Sudewo yang saat ini menjabat bupati Pati, juga ikut tersandung dugaan korupsi proyek jalur kereta api.

    Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api yang ikut menyeret nama Sudewo, ketika dia masih menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan pernah menyita uang senilai Rp3 miliar dari rumah Sudewo.

    Uang Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo diduga aliran dana commitment fee terkait proyek jalur kereta api.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” beber Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Korupsi yang terjadi pada proyek jalur kereta api ini, diduga dengan membuat pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pihak yang berhasil memuluskan pemenang tender proyek yang telah direkayasa itu diduga menerima commitment fee.

  • Cermin Gejolak Demo di Pati, Pemerintah Harus Berani Bilang Kondisi Ekonomi Defisit

    Cermin Gejolak Demo di Pati, Pemerintah Harus Berani Bilang Kondisi Ekonomi Defisit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menantang Pemerintah agar lebih jujur kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

    Bukan tanpa alasan, Heru menegaskan bahwa peristiwa di Kabupaten Pati sangat berpotensi memengaruhi konstalasi politik dan keamanan nasional.

    “Cerminan dari Pati ini mempresentasikan kondisi lokal yang sifatnya nasional. Artinya, kondisi berkaitan masalah defisit anggaran daerah ini bukan hanya terjadi di Pati,” kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (13/8/2025).

    Besar kecurigaan Heru bahwa masalah defisit anggaran jika terjadi di daerah lain. Baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa.

    “Anggaran defisit daerah ini secara langsung berhubungan dengan efesiensi Pemerintahan pusat,” sebutnya.

    Karena kondisi ekonomi yang menurun drastis, kata Heru, maka aliran dana dari pusat ke daerah juga mengalami penurunan besar.

    “Saya lihat ada sebuah pengurangan nilai manfaat berkaitan pendapatan pajak. Baik pendapatan pusat maupun daerah. Saya pikir sebenarnya rakyat cukup butuh komunikasi yang nyata,” jelasnya.

    Bukan hanya itu, di tengah efesiensi yang digaungkan Presiden Prabowo, Heru menekankan bahwa pejabat harus memberikan contoh yang benar kepada masyarakat.

    “Butuh juga contoh dan perilaku pejabat lokal dan pusat betul-betul hadir sebagai teladan. Mereka justru menjadi garda terdepan bagaimana saat ini masyarakat butuh perilaku yang mencontohkan efesiensi, tidak glamor,” Heru menuturkan.

    Heru bilang, jika para pejabat bisa memberikan cerminan demikian, tidak mempertontonkan kemewahan di tengah efisiensi, maka masyarakat akan paham dengan sendirinya mengenai kondisi ekonomi.

  • VIDEO: Demo Besar Pati, Warga Pati Mulai Turun ke Jalan!

    VIDEO: Demo Besar Pati, Warga Pati Mulai Turun ke Jalan!

    Rabu (13/8) pagi warga Pati Jawa Tengah sudah ramai turun ke jalan. Mereka bergabung dalam aksi besar-besaran sebagai respon atas sikap bupatinya yang dianggap arogan. Untuk mengantisipasi kericuhan, 2.684 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait dikerahkan. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan akan dilakukan secara profesional dengan pendekatan humanis, termasuk larangan membawa benda berbahaya.

    Ringkasan