Xcloud.id

kab/kota: Pati

  • Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo bukan kewenangan KPK.

    Pernyataan itu menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sedang berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK terkait penonaktifan jabatan seorang kepala daerah. Fokus KPK adalah terkait dengan penanganan perkaranya,” tegas Budi kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

    Budi mengatakan sampai saat ini KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan korupsi Sudewo dalam proyek pembangunan wilayah Jawa Tengah/Solo Balapanhan, di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian.

    Meskipun, kata Budi, Sudewo telah mengembalikan uang Rp720 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Hal itu tidak memberhentikan penyidikan KPK.

    “Ya kita pahami pengembalian uang itu tidak menghentikan proses pidananya oleh karena itu KPK masih terus berprogres,” jelas Budi.

    Sebelumnya di hari yang sama, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    “Intinya dari audisi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati-Pati Sudewo Sekian yang saya sampaikan. Hasilnya kita disuruh menunggu ya,” katanya kepada wartawan.

    Nantinya surat itu akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

    Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada Rabu (27/8/2025) Sudewo telah diperiksa KPK sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi DJKA.

    Kepada wartawan Sudewo mengaku uang yang dimaksudkan adalah gajinya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya Rabu (27/8/2025).

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis sebut kebijakan publik harus berbasis pada informasi intelijen

    Analis sebut kebijakan publik harus berbasis pada informasi intelijen

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik Boni Hargens menyebutkan kebijakan publik yang diterapkan semua institusi publik saat ini sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif alias intelligence-led policy.

    “Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks,” kata Boni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan hal itu seiring dengan pola gerakan yang viral, masif, dan tak terbendung sejak kejadian demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, di mana semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada dan segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat.

    Boni berpendapat aksi demonstrasi kolosal di banyak kota di Indonesia belakangan ini bukan hanya luapan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen, melainkan sebuah determinasi historik bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat.

    Dikatakan bahwa wakil rakyat sudah seharusnya bersikap rendah hati dan hormat terhadap rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

    “Narasi dan tindakan publik dari para wakil harus diselaraskan dengan kondisi hidup rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk dalam jabatan publik,” tuturnya.

    Untuk itu, dalam skala makro, Boni memandang gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati dan daerah lain di Indonesia.

    Ia menuturkan semua pihak bisa saja mengkritisi kelemahan skenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya bukan hanya di situ.

    Sejak peristiwa Pati, sambung Boni, sebetulnya sudah terlihat ada potensi terjadinya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal, yang boleh disebut sebagai Jawa Spring atau Musim Semi Jawa.

    Disebutkan bahwa istilah itu hanya meniru istilah Arab Spring atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah, yang dimulai pada akhir 2010.

    Apalagi Kabupaten Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu.

    “Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia hari ini, maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks cegah dini,” ungkap Boni, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

    Sejalan dengan itu, Boni mengapresiasi pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan koreksi diri karena siapa pun di jabatan publik bisa diberhentikan kapan saja oleh rakyat.

    Pernyataan Presiden dinilai merupakan sebuah bentuk renungan moral yang mendalam dan seharusnya menjadi bahan refleksi oleh semua pejabat publik dari daerah sampai pusat.

    Di sisi lain, menurut ia, semua pihak sebenarnya tidak ingin pemerintahan terganggu dan kesulitan bekerja karena gejolak seperti saat ini, maka perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik pada sektor legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

    Selain itu, dikatakan bahwa perlu ada langkah strategis untuk mencegah adanya upaya penyusupan oleh para penumpang gelap atau free riders, yang ingin membenturkan rakyat dengan aparat keamanan.

    “Upaya bentur-membenturkan berpotensi memperumit keadaan dan mendatangkan bencana yang lebih kompleks dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Tuntut Bupati Sudewo Ditangkap

    Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Tuntut Bupati Sudewo Ditangkap

    Bisnis.com, JAKARTA – Massa dari Pati, Jawa Tengah menggelar demo di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/9/2025). Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo segera ditangkap KPK.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, mereka konvoi menggunakan 7 bus dari Pati menuju KPK. Massa tampak membentangkan Poster dan banner berisi tuntutan penangkapan Sudewo.

    Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok mengatakan telah mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat rekomendasi nonaktif Sudewo sebagai Bupati Pati.

    “Intinya, dari audisi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini Untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo. Sekian yang saya sampaikan Hasilnya kita disuruh menunggu,” katanya kepada wartawan, Senin (1/8/2025).

    Menurutnya, bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka. KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo, dia mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya, Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana. Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Dia menilai lambatnya pengembangan kasus Sudewo karena KPK hanya mengkondisikan perkara sehingga Sudewo berpeluang lepas dari jeratan hukum.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang comitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah. Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

  • Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut Nasional 1 September 2025

    Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut Nasional 1 September 2025

    Ratusan Warga Pati Datangi KPK, Desak Bupati Kasus Bupati Sudewo Diusut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ratusan warga Pati, Jawa Tengah mulai memadati halaman depan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (1/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , ratusan warga Pati tiba di Gedung KPK menggunakan tujuh bis yang diparkir di samping Gedung Merah Putih.
    Kemudian mereka mulai berjalan dari area parkir menuju halaman depan Gedung KPK.
    Mereka berjalan dengan tertib sambil membawa spanduk berisi pemberitaan soal kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati, Sudewo.
    Selain itu, warga juga membawa bendera yang bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”.
    Warga Pati juga meneriakkan beberapa kalimat, salah satunya meminta KPK segera menangkap Bupati Pati Sudewo.
    “Tangkap Sudewo, Tangkap Sudewo,” ujar warga Pati.
    “Hari ini tangkap Bupati Sudewo,” teriak warga Pati.
    Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tetap berangkat ke Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam ini, meski situasi di ibu kota belum kondusif karena aksi massa di sejumlah titik.
    Mereka berencana menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK RI pada Senin (1/9/2025), untuk mendesak lembaga antirasuah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    Sekitar 500 peserta aksi berkumpul di Alun-Alun Pati sejak pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan dengan 10 bus yang difasilitasi AMPB.
    Mereka membawa perbekalan sendiri sebagai antisipasi.
    “Di Jakarta baru ada kerusuhan, kemungkinan warung-warung di sana tutup. Jadi kami membawa bekal sendiri. Nanti kami masak sendiri,” kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto.
    Teguh menegaskan aksi akan digelar secara damai dan berharap mendapat pengawalan aparat.
    “Jika ada yang rusuh, mohon langsung ditangkap. Itu pasti bukan dari kami. Karena aksi kami damai,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta

    10 Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup Yogyakarta

    Demo Polda DIY Memanas, Ring Road Utara Tidak Ditutup
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Demo Jogja Gejayan di Polda DIY ricuh, Jumat (29/8/2025) petang.
    Pantauan Kompas.com, lalu lintas di simpang empat Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengarah ke Polda DIY (ring road utara) tidak ditutup.
    Praktis ini mendapatkan perhatian dari pengguna jalan. Para pengguna jalan yang lewat dengan kecepatan rendah dan berupaya mengambil video sontak dicegah oleh para massa aksi.
    “Jangan ngerekam, jangan ngerekam,” ujar massa aksi, Jumat (29/8/2025).
    Sebelumnya Aliansi Jogja Memanggil yang berisi elemen masyarakat Yogyakarta sore ini melakukan aksi demonstrasi di Polda DIY.
    Humas Aliansi Jogja Memanggil Bung Koes mengatakan, pada sore hingga menjelang petang ini pihaknya telah melakukan konsolidasi bersama di Yogyakarta.
    Hasil dari konsolidasi tersebut Jogja Memanggil merumuskan 6 tuntutan yang akan disuarakan di Polda DIY.
    Pertama adalah menuntut usut tuntas represifitas yang dilakukan oleh Polisi seperti kasus meninggalnya Ojol di Jakarta, lalu usut tuntas kasus Kanjuruhan Malang, hingga mengusut tuntas kasus Gamma.
    “Kedua Reformasi total kepolisian RI copot Kapolri Listyo Sigit,” kata Koes, Jumat (29/8/2025).
    Ketiga lanjut Koes, pemerintah dituntut untuk menerapkan pajak progresif kepada orang kaya,serta batalkan kenaikan PBB.
    “Kita tahu bahwa kenaikan PBB hari ini menyekik seperti di Pati banyak rakyat resah akan kenaikan PBB,” kata dia.
    Tuntutan selanjutnya adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta potong anggaran Hankam, kembalikan alokasi dana pendidikan.
    “Lima hentikan dan batalkan kebijakan absolutitas struktur pemerintahan dan militerisasi ruang sipil. Keenam Selanjutnya turunkan Prabowo Gibran, beserta kabinet merah putih dan DPR. Sahkan RUU perampasan aset dan miskinkan koruptor dan keluarga,” kata dia.
    Selain itu pihaknya juga menuntut kepada Polisi untuk membebaskan para demonstran yang diamankan.
    “Kami menyerukan dari Jogja memanggil Senin, seluruh daerah di Indonesia untuk aksi serentak nasional. Kami akan melakukan aksi jogja memanggil pada hari senin di seputar Malioboro,” ujar dia.
    “Hari ini kenapa penting ke Polda karena kita tahu pembunuh satu ojol kawan kita adalah polisi. Kami menuntut agar pembunuhan tersebut diusut tuntas,” pungkas Bung Koes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dokter Harvard Ungkap 7 Makanan yang Sehat buat Usus, Cocok Dikonsumsi saat Diet!

    Dokter Harvard Ungkap 7 Makanan yang Sehat buat Usus, Cocok Dikonsumsi saat Diet!

    Jakarta –

    Banyak orang menjadikan nasi putih sebagai ‘musuh’ mereka saat menjalani program penurunan berat badan. Asumsi ini menurut pakar Harvard tidak sepenuhnya benar.

    Nasi putih bukan menu yang wajib dihindari saat diet. Sebaliknya, bila dimakan dengan porsi yang seimbang bersama asupan serat, protein, bisa bermanfaat bagi mikrobioma yang berperan dalam pencernaan.

    dr Saurabh Sethi, ahli gastroenterologi yang menempuh pendidikan di Stanford dan Harvard, membagikan daftar makanan yang terbukti secara sains berpengaruh pada perubahan kecil pola konsumsi. Ini membuat perbedaan besar bagi kesehatan usus dan kesehatan secara keseluruhan.

    Apa saja? Berikut rangkumannya, dikutip dari Times of India:

    Pisang saat masih agak hijau

    Menurut dr Sethi, pisang jauh lebih sehat saat masih agak hijau daripada ketika terlalu matang.

    “Pisang kaya akan pati resisten, prebiotik yang memberi makan bakteri usus baik tanpa meningkatkan gula darah,” jelasnya. Sebaliknya, ketika pisang berubah menjadi cokelat dan lunak, sebagian besar patinya diubah menjadi gula.

    Kopi

    Kopi dapat membantu pencernaan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah.
    Bagi banyak orang, kopi adalah hal pertama yang mereka minum di pagi hari. Kopi tidak hanya membangun energi, tetapi juga membantu motilitas usus dan mendukung mikroba baik.

    Namun, dr Sethi memperingatkan agar tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Minum terlalu banyak kopi atau saat perut kosong terkadang dapat menyebabkan keasaman, refluks, kecemasan, atau feses yang encer.

    Rempah-rempah

    “Kita sering menganggap rempah-rempah hanya sebagai penambah rasa, tetapi sebenarnya rempah-rempah dapat dijadikan sebagai obat alami. Kunyit, jahe, dan adas, misalnya, memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat melindungi lapisan usus,” tuturnya.

    dr Sethi sendiri mengaku terbiasa mengonsumsi ketiganya dalam menjaga kesehatan usus.

    Yogurt tawar

    Supermarket saat ini dipenuhi dengan minuman probiotik yang menjanjikan kesehatan usus lebih baik. Namun, menurut dr Sethi, yogurt tawar dan makanan fermentasi alami lainnya jauh lebih unggul.

    “Makanan fermentasi asli seperti yogurt tawar, kefir, atau asinan kubis menawarkan beragam varian rasa, tanpa tambahan gula yang dapat memicu pertumbuhan bakteri jahat,” jelasnya.

    Nasi putih

    Nasi kerap dikaitkan dengan lebih mudahnya seseorang mengalami kenaikan berat badan. Namun, dr Sethi menunjukkan bahwa nasi putih, ketika didinginkan setelah dimasak, akan menghasilkan pati resisten.

    Pati ini bertindak seperti serat dan mendukung kesehatan usus. “Nasi yang didinginkan membentuk pati resisten, yang bertindak seperti serat dan mendukung mikrobioma. Itulah sebabnya nasi sisa seringkali lebih mudah dicerna,” katanya.

    Buah beri

    Jika mencari makanan yang melindungi usus dan mengurangi stres pada tubuh, buah beri adalah pilihan yang tepat. Blueberry, raspberry, dan delima dapat melawan stres oksidatif dan menutrisi bakteri usus yang sehat, seringkali lebih efektif daripada suplemen probiotik.

    Biji-bijian

    Serat memainkan peran penting dalam pencernaan, dan biji chia atau biji basil adalah sumber yang baik. “Mereka menyerap air, membentuk gel di usus, dan mendukung pencernaan yang lancar. Sangat baik untuk keteraturan dan nutrisi bagi mikroba bermanfaat,” kata dr Sethi.

    Menambahkan sesendok biji-bijian ini ke dalam menu makanan setiap hari dapat memperlancar pencernaan.

    Selain fakta-fakta makanan ini, dr Sethi juga mengingatkan bahwa kebiasaan gaya hidup memengaruhi pencernaan sama pentingnya dengan pilihan makanan. Makan terburu-buru, stres, atau tidak mengikuti rutinitas dapat menyebabkan kembung dan mengganggu keseimbangan bakteri usus.

    Ia menekankan bahwa usus berkembang pesat berkat konsistensi, makan teratur, tidur nyenyak, dan rutinitas yang stabil sama pentingnya dengan apa yang ada di piring.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang menjalankan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Namun, dia mengakui bahwa sebelumnya banyak terjadi inefisiensi hingga penggelembungan anggaran (mark-up) yang terjadi di level pemerintahan daerah (pemda). 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah.

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah.

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut.

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan (mark-up) anggaran.

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya.

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi.

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare.

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah. 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menyebut banyak daerah yang sukses menyelenggarakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    Sebagaimana diketahui, instruksi yang diterbitkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). Bagi pemda, Tito telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah inefisiensi anggaran. 

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah. 

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut. 

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan anggaran (mark-up). 

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya. 

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi. 

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare. 

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

    Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

    “Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

    Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

    “Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu. 

    Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

    Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

    Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.