Xcloud.id

kab/kota: Pasuruan

  • Pemkab Pasuruan Percepat Digitalisasi Desa, Targetkan 2-3 Desa Percontohan di Tiap Kecamatan

    Pemkab Pasuruan Percepat Digitalisasi Desa, Targetkan 2-3 Desa Percontohan di Tiap Kecamatan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat langkah digitalisasi di wilayah pedesaan sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

    Tahun ini, Pemkab menargetkan dua hingga tiga desa per kecamatan sebagai percontohan program desa digital, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu desa per kecamatan.

    Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi I DPRD, Eko Suryono, menilai digitalisasi adalah kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan dalam layanan pemerintahan desa.

    “Sudah saatnya layanan administrasi dipercepat dan dibuat lebih efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga,” ujar Eko, Rabu (18/6/2025). Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan desa.

    Lebih dari itu, Eko juga menekankan bahwa transformasi digital akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. “Dengan digitalisasi, masyarakat jadi lebih terbuka dengan informasi dan lebih aktif dalam pemerintahan desa,” tambahnya.

    Keseriusan Pemkab Pasuruan dalam mewujudkan desa digital tak hanya tampak dari perluasan cakupan desa percontohan, tetapi juga dari komitmen anggaran dan pelatihan SDM. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan mengambil peran penting dalam menyediakan infrastruktur jaringan yang mendukung sistem digitalisasi ini.

    Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertanggung jawab dalam membentuk kapasitas SDM agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital secara mandiri.

    Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, menegaskan bahwa pelatihan akan melibatkan seluruh kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada. “Kami akan latih kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada,” jelasnya.

    Sebagai bentuk komitmen, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk mendukung program ini. Dana tersebut akan digunakan, antara lain, untuk pelatihan, penyediaan perangkat, dan penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik yang menjadi prioritas.

    “Target awal memang dua desa per kecamatan, tapi melihat antusiasme dan kebutuhan, jumlahnya bisa bertambah,” terang Rido. Ia menyebut program ini sebagai pijakan awal menuju desa yang mampu beradaptasi dengan era digital secara menyeluruh.

    Ke depan, setidaknya ada 13 jenis layanan desa yang akan didorong untuk didigitalisasi. “Ini awal yang baik agar desa tidak gagap teknologi dan semakin siap menghadapi tantangan zaman,” pungkas Rido. [ada/suf]

  • BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Banjir di Wilayah RI Juni 2025, Ini Lokasinya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali merilis prakiraan daerah berpotensi banjir kategori tinggi untuk Juni 2025.

    Berdasarkan hasil monitoring dinamika atmosfer dan curah hujan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode musim hujan. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir di sejumlah daerah.

    BMKG mencatat bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sekitar 65% wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan, sedangkan hanya 19% wilayah yang telah memasuki musim kemarau.

    Berikut klasifikasi wilayah terdampak curah hujan tinggi menurut tingkat kewaspadaan, berlaku mulai 11-20 Juni 2025:

    Klasifikasi Awas

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan.

    Klasifikasi Siaga

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

    Klasifikasi Waspada

    Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan

    Berikut adalah pemetaan daerah di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan potensi banjir Dasarian II Juni 2025 menurut data BMKG:

    Aceh

    Potensi banjir rendah

    Aceh Tamiang: Tamiang Hulu, Tenggulun

    Aceh Tenggara: Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul Hasanah, Deleng Pokhkisen, Ketambe, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sumur

    Sumatera Utara

    Potensi banjir rendah

    Langkat: Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Sei Lepan

    Riau

    Potensi banjir rendah

    Bengkalis: Bantan, Bathin Solapan

    Indragiri Hilir: Kateman

    Indragiri Hulu: Lirik

    Kepulauan Riau

    Potensi banjir rendah

    Karimun: Meral, Meral Barat

    Kota Batam: Galang

    Lingga: Lingga Timur

    Sumatera Barat

    Potensi banjir rendah

    Kota Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar

    Jambi

    Potensi banjir: Tidak ada data

    Bengkulu

    Potensi banjir rendah

    Bengkulu Selatan: Ulu Manna

    Sumatera Selatan

    Potensi banjir rendah

    Ogan Komering Ilir: Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan

    Bangka Belitung

    Potensi banjir rendah

    Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur

    Lampung

    Potensi banjir rendah

    Lampung Timur: Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Pasir Sakti, Sekampung Udik

    Tulang Bawang: Dente Teladas

    Banten

    Potensi banjir menengah & rendah

    Lebak, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, Tangerang

    DKI Jakarta

    Potensi banjir rendah

    Jakarta Selatan: Jagakarsa

    Jawa Barat

    Potensi banjir menengah & rendah

    Wilayah luas di Kabupaten/Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Garut, Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

    Jawa Tengah

    Potensi banjir rendah

    Cilacap, Pemalang, Purbalingga

    Jawa Timur

    Potensi banjir menengah & rendah

    Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek

    Bali

    Potensi banjir rendah

    Bangli, Gianyar, Karangasem, Tabanan

    Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur

    Potensi banjir rendah

    Beberapa kecamatan di Belu, Kupang, Malaka, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki kecamatan dengan potensi banjir

    Sulawesi Utara

    Potensi banjir menengah, rendah

    Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud Kep, Siau Tagulandang, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Kepulauan Sangihe.

    Gorontalo

    Potensi banjir menengah, rendah

    Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato

    Sulawesi Tengah

    Potensi banjir menengah, rendah

    Banggau, Morowali Utara, Buol, Donghala, Poso, Toli Toli

    Sulawesi Barat

    Potensi banjir menengah, rendah

    Mamuju, Polewali Mandar, Majene

    Sulawesi Selatan

    Potensi banjir tinggi, menengah, rendah

    Bone, Sinjai, Bantaeng, Gowa Kepulauan Selayar, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Waji

    Sulawesi Tenggara

    Potensi banjir mengengah, rendah

    Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton, Kolaka, Bombana, Muna

    Maluku & Maluku Utara

    Potensi banjir menengah & rendah

    Kota Ambon, Seram Bagian Barat/Timur, Maluku Tengah, Buru, Halmahera, Ternate, Tidore

    Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan

    Potensi banjir menengah & rendah

    Deiyai, Jayapura, Mimika, Nabire, Keerom, Kota Jayapura, Kota Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Mappi, dan lainnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 614 Sopir Truk Dapat Teguran di Sosialisasi Zero ODOL yang Digencarkan Polres Mojokerto

    614 Sopir Truk Dapat Teguran di Sosialisasi Zero ODOL yang Digencarkan Polres Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Lalu-lintas (Satlantas) Polres Mojokerto intensif melakukan sosialisasi larangan truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Data Satlantas Polres Mojokerto, mulai tanggal 1-17 Juni 2025, sebanyak 614 sopir truk mendapat teguran dan sosialisasi langsung oleh petugas di lapangan.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Ridho Harapan menjelaskan, sesuai dengan instruksi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur, kegiatan tersebut menjadi bagian dari fase awal program nasional Zero ODOL sebelum memasuki masa penindakan hukum pada bulan Juli 2025.

    “Sesuai petunjuk Bapak Dirlantas sampai akhir Juni ini kita melaksanakan sosialisasi, tidak ada penindakan. Per tanggal 17 Juni 2025, sebanyak 614 sopir truk telah mendapat teguran dan sosialisasi langsung oleh petugas di lapangan,” ungkapnya, Rabu (18/6/2025).

    Kasat menjelaskan, petugas Satlantas Polres Mojokerto melaksanakan sosialisasi dengan pendekatan person-to-person. Di mana setiap sopir yang ditemukan melanggar aturan ODOL langsung ditegur dan diberikan surat peringatan. Setiap harinya, terdapat rata-rata 70 hingga 80 sopir yang diberikan teguran di lapangan.

    “Kami langsung person ke person. Anggota yang melaksanakan patroli di jalan langsung melakukan teguran saat menemukan ODOL, kami melakukan sosialisasi bahwa ODOL tidak boleh. Biar mereka juga menyampaikan ke sopir truk lain dan perusahaannya atau pangkalan-pangkalan,” katanya.

    Selain di jalan raya, Satlantas Polres Mojokerto juga menyasar pangkalan-pangkalan truk untuk menyampaikan sosialisasi. Hingga pertengahan Juni, setidaknya enam pangkalan truk di wilayah hukum Polres Mojokerto sudah diberikan edukasi terkait bahaya ODOL dan sanksi yang akan berlaku.

    “Jika tidak mau dipidana ya jangan melanggar, sesuai dengan aturan yang ada. Karena membahayakan, melewati batas tiba-tiba oleng dan menimpa orang. Bagaimana? Semua pelanggaran ODOL yang ditemukan, tanpa memandang asal kendaraan, tetap diberikan teguran dan sosialisasi,” ujarnya.

    Misalnya, lanjutnya, jika sebuah truk berasal dari Pasuruan namun melanggar saat melintasi wilayah hukum Polres Mojokerto dan melanggar maka mendapat teguran oleh petugas. Penindakan hukum terhadap pelanggar ODOL akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Ditlantas Polda Jatim dan direncanakan dimulai per 1 Juli 2025.

    “Kita tidak sampai menanyakan truk ini dari mana asalnya, tapi yang lewat di wilayah hukum Polres Mojokerto yang kedapatan melanggar ODOL diberikan teguran dan sosialisasi. Setiap hari masih banyak ditemukan pelanggaran, harapannya saat penindakan di bulan Juli semakin sedikit pelanggaran,” tegasnya.

    Kasat menambahkan, jika larangan truk ODOL dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan jalan yang diakibatkan ODOL. Keberadaan truk ODOL dapat membahayakan kendaraan lain saat di jalan raya dan melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. [tin]

  • Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Jalan Raya Porong Terendam Banjir 1 Meter, Bupati Sidoarjo Tinjau Langsung Pakai Perahu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi beserta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo melakukan Sidak ke lokasi banjir Porong Senin (17/6/2025).

    Bupati bersama sejumlah pejabat sempat naik perahu karet menyusuri lokasi banjir. Melihat langsung kondisi banjir yang terjadi di jalan itu.

    Bupati menegaskan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Ia akan usulkan untuk peningkatan jalan. Ia berharap jalan Raya Porong yang terendam dapat ditinggikan.
    “Nanti kita laporkan biar ada peningkatan jalan untuk peninggian,” ucapnya.

    H. Subandi juga menambahkan untuk saat ini Jalan Raya Porong ditutup sementara. Jika air telah surut akan dibuka kembali. Ia berharap hari ini tidak turun hujan. Dengan begitu akan mempercepat surutnya genangan air. “Semoga hari ini tidak hujan agar banjir ini tidak semakin parah,” harapnya.

    Sekedar diketahui, hujan yang mengguyur kawasan Porong Senin (16/6/2025) malam, menyebabkan Jalan Raya Porong terendam. Ketinggian air mencapai kisaran satu meter.

    Panjang jalan yang terendam sampai sekira 500 meter jalan. Akibatnya, banyak kendaraan terjebak banjir di jalan nasional penghubung Sidoarjo – Pasuruan tersebut. Akibat ketinggian air yang ada, Jalan Raya Porong pun ditutup. Kendaraan dari arah Sidoarjo dilewatkan ke jalan Arteri Porong. Begitu pula sebaliknya.

    Beberapa kendaraan sempat terjebak banjir sebelum Jalan Raya Porong ditutup. Bahkan masih tersisa satu unit truk bermuatan yang terjebak banjir.

    Saat ini tengah dilakukan penyedotan air dengan pompa-pompa air milik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Air sedotan tersebut dibuang ke kolam penampungan air yang berada disebelah jalan Raya Porong. (isa/kun)

  • Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    Ketua Komisi XI beberkan soal manfaat MBG saat temui konstituen

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan soal manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat menemui konstituen di daerah pemilihannya di Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, Senin (16/6).

    Dia menegaskan bahwa Program MBG merupakan bentuk kehadiran negara demi membentuk generasi mendatang melalui perbaikan gizi, serta menjadi terobosan Presiden Prabowo dalam menggerakkan perekonomian warga.

    “Presiden Prabowo memutuskan sejak awal kampanye ingin program Makan Bergizi Gratis hadir di tengah masyarakat. Ada yang namanya dapur umum yang ke depan pengelolanya masyakarat, nanti siapa yang memasok beras, sayur, daging, telur, sehingga keberadaan program ini juga akan memutar ekosistem ekonomi di tingkat bawah,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas menyinggung bahwa masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan sebagai isu yang cukup serius di Tanah Air.

    “Anak usia sekolah yang akan menjadi generasi ke depan ini dikhawatirkan mengalami situasi malnutrisi,” ucapnya.

    Di Probolinggo, dia juga menjelaskan soal pentingnya kedaulatan pangan dan energi. Adapun dia menilai posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diduduki oleh Bahlil Lahadalia merupakan posisi sangat vital untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    “Pak Bahlil yang diberi amanat oleh Presiden Prabowo sebagai menteri ESDM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan energi dan mengelola sumber daya alam Indonesia,” katanya.

    Sementara itu di Ngemplakrejo, dia mendorong para nelayan menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program andalan Presiden Prabowo.

    “Koperasi Merah Putih merupakan ide luar biasa dari Presiden Prabowo. Tujuannya untuk membantu ekonomi masyarakat tingkat bawah, operasionalnya datang dari inisiatif masyarakat,” ujarnya.

    Selain anggaran pembentukan Koperasi Merah Putih yang disediakan oleh pemerintah, dia pun meyakini koperasi tersebut akan mampu mengangkat perekonomian nelayan.

    Koperasi, kata dia, bisa menjadi offtaker atau pembeli hasil tangkapan nelayan sehingga nelayan tidak bergantung kepada tengkulak.

    “Keberadaan koperasi ini akan memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat sampai ke konsumen dengan harga yang lebih terjangkau, sementara nelayan tetap mendapatkan keuntungan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna mendukung program prioritas Bupati Pasuruan, dua OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan meluncurkan dua program. Dua program tersebut yakni SIKAP SAE Go Smart Go Digital dan Bumdes Berdaya.

    SIKAP SAE ini sendiri merupakan kependekan Sahabat IKM Kabupaten Pasuruan Solutif, Aktif, dan Edukatif Go Smart Go Digital. Sementara Bumdes Berdaya kependekan dari Bumdes Pembinaan, Perizinan, Permodalan, Kelembagaan dan Pemberdayaan

    Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko menegaskan di zaman seperti sekarang semua kegiatan harus didukung dengan teknologi. Hal ini perlu diterapkan sehingga perekonomian di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.

    “Dua program ini merupakanawal kebangkitan ekonomi Kabupaten Pasuruan terutama untuk IKM dan Bumdes. Kita lihat bahwa kontribusi PDRB di Kabupaten Pasuruan paling tinggi ya dari Industri Pengolahan, termasuk di dalamnya teman-teman IKM,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).

    Senada dengan Sekda, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Diana Lukita Rahayu mengatakan bahwa program untuk memperkuat ekosistem IKM agar naik kelas. Sehingga demi mewujudkan hal tersebut Disperindag melakukan jemput bola dengan melakukan pendataan berbasis GIS (Geographic Information System).

    “Ini merupakan pemetaan pote si dan persebaran IKM di Kabupaten Pasuruan secara akurat. Sehingga memudahkan perencanaan program pembinaan agar lebih tepat sasaran,” jelas Diana.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho dengan adanya Bumdes Berdaya ini bisa memaksimalkan potensi desa. Ditambah lagi, nantinya Bumdes akan diberi pemodalan sebesar 20 persen agar memaksimalkan potensinya.

    “Makanya dengan adanya permodalan 20 persen ini perlu disiapkan sumber daya manusia yang mempuni untuk keperluan administrasinya. Sehingga dengan begitu Bumdes bisa sehat dan bisa memberdayakan masyarakat,” ungkap Ridho.

    Dengan diluncurkannya dua program inovasi tersebut, diharap bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sesuai dengan 33 program Bupati Pasuruan. (ada/but)

  • KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp3 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp3 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    Pemeriksaan juga dilakukan terhadap enam orang dari pihak swasta. Masing-masing dari mereka didalami perihal pembelian aset dan pengalokasian dana hibah dan fee yang diminta tersangka.

    Dari 21 orang yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, empat di antaranya penerima dan 17 lainnya pemberi. Lalu ada juga pihak penyelenggara negara hingga staff.

    Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan penyidik masih melakukan pencarian bukti seperti menggeledah sejumlah lokasi. Upaya paksa ini dilaksanakan sejak 8 Juli lalu dan menyasar sejumlah tempat.

    Rinciannya ada beberapa rumah di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, serta di Pulau Madura seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep yang sudah didatangi penyidik.

     

  • DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Yulianto, menyoroti kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pasuruan yang dinilainya belum memanfaatkan potensi sumber daya air secara maksimal untuk kepentingan publik. Menurutnya, kekayaan sumber air yang dimiliki wilayah Kabupaten Pasuruan seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menyediakan layanan air bersih yang merata dan berkualitas.

    “Potensi air kita luar biasa, dan itu harus dikelola secara maksimal. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak,” ungkap Agus Yulianto saat ditemui di kantor DPRD.

    Ia menyebutkan bahwa potensi sumber air yang besar di Pasuruan bahkan telah menarik sejumlah perusahaan air berskala besar untuk beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dalam praktiknya, Agus menilai pengelolaan PDAM belum sebanding dengan kekayaan alam yang tersedia.

    “Pendapatan PDAM memang sudah naik, tapi sayangnya pengelolaan potensi air masih kecil. Harus ada perbaikan agar hasil dan layanan bisa lebih optimal,” tambahnya.

    Keluhan dari masyarakat terkait layanan PDAM, terutama di wilayah Prigen dan Pandaan, menurut Agus, menjadi indikator bahwa distribusi air bersih masih bermasalah. Keluhan paling banyak berkaitan dengan ketidaklancaran aliran air dan jadwal distribusi yang tidak menentu.

    “Hari ini kami menerima aduan dari masyarakat di Prigen dan Pandaan. Keluhan utamanya soal aliran air yang tidak lancar dan jadwal distribusi yang tidak pasti,” jelasnya.

    Ia meminta PDAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan cepat menanggapi keluhan pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah lama menjadi pelanggan setia PDAM.

    “Kami minta PDAM merespons keluhan dengan cepat dan melakukan evaluasi menyeluruh. Layanan air bersih adalah hak dasar warga, tidak boleh dianggap remeh,” tegas Agus.

    Lebih lanjut, Agus berharap PDAM Kabupaten Pasuruan dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kita punya potensi, tinggal kemauan untuk memperbaikinya secara serius,” pungkasnya. [ada/beq]

  • 2 Ke Armuji, Warga Adukan Pajero yang Tabrak Tokonya hingga Rugi Rp 3 M tetapi Hanya Sanggup Ganti Rp 1 Juta Surabaya

    2 Ke Armuji, Warga Adukan Pajero yang Tabrak Tokonya hingga Rugi Rp 3 M tetapi Hanya Sanggup Ganti Rp 1 Juta Surabaya

    Ke Armuji, Warga Adukan Pajero yang Tabrak Tokonya hingga Rugi Rp 3 M tetapi Hanya Sanggup Ganti Rp 1 Juta
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota
    Surabaya

    Armuji
    kembali mendengar keluhan dan permasalahan masyarakat di Rumah Aspirasi pada Selasa (17/6/2025), mulai dari aduan soal gaji yang tidak dibayarkan hingga kasus mobil Pajero tabrak toko yang proses ganti ruginya diperumit.
    Sejak pukul 08.00 WIB, masyarakat sudah mengantre menunggu giliran untuk masuk menyampaikan aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab Nomor 78, Kota Surabaya kepada Armuji.
    Salah satunya, Aldo yang melaporkan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya, BNS.
    Ia menceritakan, penahan ijazah sudah berlangsung sejak tahun 2013, atau saat pertama kali ia bekerja hingga diberhentikan pada tahun 2016.
    “Saya sudah lapor ke Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) Surabaya, terus dilempar ke provinsi karena kantor pusatnya itu memang di Sidogiri, Kecamatan Kraton, Pasuruan, tapi saya kerjanya di cabang Surabaya. Katanya seminggu bakal selesai, tapi ini sampai dua bulan masih belum ada jawaban,” ungkapnya.
    Menanggapi hal tersebut,
    Cak Ji
    pun berjanji akan melakukan sidak ke perusahaan terkait.
    “Ya sudah nanti kita sidak saja ke sana,” kata Cak Ji.
    Ada juga aspirasi dari pemilik CIDO (Citra Document Solution) Printing, Gena yang ingin mencari solusi lebih lanjut terkait kasus mobil Pajero yang menabrak tokonya bulan Februari lalu.
    Akibat kejadian tersebut, dia mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar karena alat-alat percetakannya hancur total, serta beberapa infrastruktur bangunan juga rusak.
    “Kasusnya ini waktu itu viral Pak, terus sampai diproses di Polrestabes Surabaya, sudah masuk ke pengadilan tapi putusannya itu pelakunya enggak ditangkap dan orangnya setiap kali saya ajak mediasi untuk ganti rugi juga menghindar terus,” ujarnya.
    “Sempat orangnya bilang mau ganti rugi tapi hanya mampu Rp 1 juta, sedangkan kerugian saya sampai Rp 3 miliar, padahal pelakunya punya mobil Pajero, CRV. Saya sampai datangi rumahnya tapi selalu anaknya yang bilang kalau bapaknya keluar gatau kemana,” katanya.
    Ia berencana melakukan gugatan secara perdata, tetapi pihak pelaku selalu sulit untuk diajak proses mediasi.
    Cak Ji pun mendengarkan setiap keluhan dan mencatat poin-poin yang ada.
    Menurut dia, jika kasus tersebut sudah berupa putusan pengadilan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa melakukan intervensi apapun.
    “Itu kan sebenarnya masalah perorangan, enggao ada sangkut-pautnya dengan Pemkot, apalagi kalau sudah ada putusan pengadilan ya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi,” ucap Armuji.
    Selanjutnya, Wicaksono, warga Kedung Anyar, Surabaya mewakili sembilan karyawan yang dua bulan lebih gajinya tidak dibayarkan oleh salah satu perusahaan di Sidoarjo.
    “Kita sudah ke Disperinaker (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) Provinsi Jatim, tapi katanya enggak bisa dipaksa kalau (perusahaannya) memang enggak punya uang,” ujar Wicaksono.
    Menurut dia, semua karyawan yang menjadi korban merupakan warga Surabaya, tetapi perusahaannya berada di Sidoarjo.
    Armuji pun menyarankan pelapor untuk ikut menemui Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas pukul 11.00 WIB.
    “
    Sampeyan
    (Anda) nanti ikut langsung lapor saja ke Bu Mimik di Rumah Dinas Wabup Sidoarjo,” kata Cak Ji.
    Kegiatan di Rumah Aspirasi ini merupakan upaya pemerintah kota untuk mendekatkan diri dengan warga dan menyelesaikan permasalahan secara langsung.
    Cak Armuji menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan warga demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fraksi Gabungan DPRD Soroti Tata Ruang dan Digitalisasi Layanan di RPJMD Kabupaten Pasuruan

    Fraksi Gabungan DPRD Soroti Tata Ruang dan Digitalisasi Layanan di RPJMD Kabupaten Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Penyampaian pengantar RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025–2029 menuai respons dari Fraksi Gabungan DPRD. Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah catatan strategis disampaikan sebagai bentuk evaluasi dan dukungan pembangunan lima tahun ke depan.

    Juru Bicara Fraksi Gabungan, Eko Suryono, menekankan pentingnya peninjauan kembali tata ruang wilayah. Ia menyebut bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pemetaan potensi setiap sudut daerah.

    “Penataan ruang adalah kunci, karena setiap sudut wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda,” ujar Eko. Menurutnya, RPJMD harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat di seluruh kecamatan.

    Selain itu, Fraksi Gabungan mendorong percepatan digitalisasi layanan publik di seluruh sektor pemerintahan. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan sistem pelayanan yang transparan dan kinerja yang mudah diukur.

    “Kami dukung penguatan portal satu data sebagai langkah menuju desa digital,” tambahnya. Ia berharap penerapan teknologi dapat dimulai dari level desa sebagai garda terdepan pelayanan.

    Eko juga mengusulkan pembentukan pos hukum terpadu di daerah-daerah tertentu. Usulan ini bertujuan memudahkan masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara adil dan cepat.

    “Pendekatan restorative justice harus dikedepankan dalam penyelesaian sengketa hukum,” katanya. Ia menilai cara ini bisa mencegah konflik sosial berkepanjangan.

    Meski pembangunan infrastruktur terus digalakkan, Eko menilai masih ada ketimpangan yang dirasakan masyarakat. “Ketimpangan ini hanya bisa diatasi jika seluruh elemen pemerintah daerah bersinergi,” tegasnya menutup pernyataan. (ada/ian)