Xcloud.id

kab/kota: Pasuruan

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • PLTS Masuk Keramba! Nelayan Kini Bisa Hemat BBM dan Tambah Cuan

    PLTS Masuk Keramba! Nelayan Kini Bisa Hemat BBM dan Tambah Cuan

    Jakarta –

    PLTS Dipasang di Keramba Nelayan Danau Ranu, Dorong Transisi Energi dan Tingkatkan Produktivitas Nelayan

    PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Grati memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2.000 watt peak (Wp) di keramba milik nelayan di Danau Ranu, Desa Ranuklindungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi elektrifikasi inklusif perusahaan yang menyentuh sektor-sektor produktif masyarakat.

    “Kami percaya bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan energi. Melalui pemanfaatan PLTS untuk mendukung produktivitas nelayan, kami ingin memastikan bahwa manfaat energi bersih dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di sektor perikanan,” ujar Bernadus dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    PLTS ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan aerator atau alat yang berfungsi menjaga kadar oksigen dalam air guna menunjang pertumbuhan ikan dalam keramba. Kehadiran listrik dari tenaga surya menggantikan penggunaan genset berbahan bakar minyak, sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Senior Manajer PLN Indonesia Power UBP Grati Erwin Andy Herlambang menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

    “Pemasangan PLTS ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan sinergi dengan masyarakat. Kami ingin membantu nelayan meningkatkan produktivitas tanpa membebani lingkungan,” ujarnya.

    Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemanfaatan energi terbarukan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi serta mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan dan ekonomi lokal.

    (shc/fdl)

  • 7 Pria Perkosa-Cabuli Anak di Pasuruan, Pelaku Termasuk Ayah Korban

    7 Pria Perkosa-Cabuli Anak di Pasuruan, Pelaku Termasuk Ayah Korban

    Jakarta –

    Polres Pasuruan menetapkan 7 orang menjadi tersangka pemerkosaan dan pencabulan terhadap SA, anak perempuan berusia 14 tahun di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim). Salah satu tersangka adalah ayah korban.

    Dilansir detikJatim, dari 7 orang tersangka itu, 5 orang diduga melakukan pemerkosaan sedangkan 2 lainnya diduga melakukan pencabulan. Lima tersangka pemerkosaan itu itu yakni ST (44), EM (30), IM (45), SU (72), dan PO (36).

    Mirisnya, dari 5 tersangka yang memerkosa korban ini salah satu di antaranya adalah ayah kandung korban, yakni ST.

    “ST ayah kandung korban,” kata Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP Adimas Firmansyah, Jumat (25/7/2025).

    Adimas menjelaskan bahwa pemerkosaan dan pencabulan terhadap korban itu dilakukan para tersangka dalam kurun waktu hampir setahun.

    Khusus untuk ST, ayah korban, Adimas menyebut bahwa pria itu dengan tega memerkosa anaknya sendiri sebanyak 4 kali sejak April hingga Juni 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

  • Rokok Ilegal Kian Merajalela Ancam Petani-Industri Tembakau

    Rokok Ilegal Kian Merajalela Ancam Petani-Industri Tembakau

    Jakarta –

    Industri kecil menengah (IKM) rokok dinilai punya kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, meminta negara memastikan perlindungan bagi industri ini, jangan sampai upaya pemberantasan rokok ilegal justru mematikan pelaku usaha kecil di daerah.

    Eric mengapresiasi pembentukan Satgas Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal sebagai langkah positif, tetapi ia mewanti-wanti implementasinya dilakukan secara adil dan transparan. “Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan produsen kecil-menengah, maka akan muncul efek domino, mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Eric, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Politisi Golkar itu menegaskan, industri rokok rakyat yang tersebar di Madura, Malang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Temanggung, dan daerah lainnya selama ini menyerap tenaga kerja besar dari petani tembakau, pedagang kecil, hingga pekerja informal.

    Eric meminta pengawasan Satgas BKC Ilegal juga menyasar perusahaan besar yang selama ini minim pelaporan. Ia menilai regulasi juga perlu mendukung pelaku kecil dengan akses cukai yang mudah, harga terjangkau, serta kebijakan harga eceran yang realistis untuk UMKM. “Kontribusi mereka terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10-15%. Pemerintah sebaiknya menggali potensi ini dengan menciptakan mekanisme cukai yang ramah bagi industri kecil menengah rokok,” jelasnya.

    Kepedulian industri rokok rakyat pada daerah juga diakui pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, mengungkap lima perusahaan rokok lokal ikut membantu membangun jalan kabupaten karena keterbatasan anggaran Pemkab. “Penerapan itu merupakan wujud nyata kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan,” katanya. Kelima perusahaan itu adalah PR Cahaya Pro, PR 1001 Alami, PR Empat Sekawan Mulya, PR HJS, dan PR Bawang Mas Group.

    Direktur Centre for Indonesian Social Studies Institute (CISSI), Agus Surono, menegaskan pelaku industri rokok dilindungi konstitusi, yakni Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945. Agus juga mengingatkan pentingnya persaingan usaha yang sehat agar iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.

    Data Kementerian Perindustrian menunjukkan hingga 2024 ada lebih dari 1.100 IKM rokok yang menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk jutaan pekerja di rantai distribusi, pengecer, dan pertanian.

    “Persaingan yang sehat akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkelanjutan, dan mendorong inovasi serta keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial demi cita-cita kesejahteraan rakyat,” ujar Agus.

    Tonton juga video “Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal” di sini:

    (rrd/rir)

  • Alami Masalah Pengereman, Sebuah Mobil Mewah Hangus Terbakar di Tol Gempol-Pandaan Surabaya 18 Juli 2025

    Alami Masalah Pengereman, Sebuah Mobil Mewah Hangus Terbakar di Tol Gempol-Pandaan Surabaya 18 Juli 2025

    Alami Masalah Pengereman, Sebuah Mobil Mewah Hangus Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Sebuah
    mobil mewah terbakar
    di jalan Tol Gempol-Pandaan (Gempan), Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (18/7/2025).
    Sebelum terbakar, bagian depan mobil mengepul asap kemudian muncul percikan api hingga menghanguskan seluruh body mobil.
    Dari keterangan yang didapat
    Kompas.com
    terbakarnya Range Rover bernomor polisi L-1607-BAV terjadi di KM 774/200 B, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
    Saat itu, pengendara mobil, Whendy Prasetyo (47), warga Malang melaju dari arah Malang menuju Surabaya.
    Nahas di KM tersebut, mobil mengalami pada sistem pengereman dan akhirnya melambat. Kemudian pengendara menepikan ke bahu jalan.
    “Kendaraan mundur hingga menabrak guardrail hingga mengeluarkan asap putih dari mesin dan mobil cepat terbakar,” kata Iptu Johanes Hardiono, Kanit Lantas
    Polsek Gempol
    , Jumat (18/7/2025).
    Melihat ada percikan api, pengendara mobil langsung bergegas keluar dan membiarkan mobilnya terbakar.
    Karena saat itu, kondisi api cepar membakar seluruh mobil.
    “Sedangkan untuk sisa api yang masih membara, tim pemadam kebakaran meluncur ke lokasi kejadian dan melakukan pembasahan. Sopir selamat karena langsung keluar mobil saat api membesar,” jelasnya.
    Dari pemeriksaan awal, polisi menduga mobil menduga pengemudi kendaraan kurang memperhatikan kondisi mesin kendaraan sebelum digunakan.
    Sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi lebih dari Rp 400 juta.
    “Agar kejadian serupa tidak terjadi, kami berharap para pemilik mobil rutin untuk mengecek kolayakan mobil secara berkala,” pesannya.
    Setelah api sudah padam, bekas mobil yang terbakar akhirnya diderek pintu tol terdekat agar tidak mengganggu pengguna tol yang sedang melintas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Judi Online Berujung Maut, Keponakan Bunuh Tante di Pasuruan

    Judi Online Berujung Maut, Keponakan Bunuh Tante di Pasuruan

    Liputan6.com, Pasuruan – Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan, pihaknya bersama Polres Kabupaten Pasuruan menangkap MF (27) warga Dusun Patuk, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, karena membunuh wanita lanjut usia Mirzah (62) yang ditemukan tewas di rumahnya.

    “Motif pelaku adalah sakit hati akibat ucapan korban yang tidak lain masih tante dari pelaku dan ingin menguasai hartanya untuk membayar utang serta bermain judi online,” ujar Kombes Abast di Mapolda Jatim, Selasa (15/7/2025).

    Kombes Abast mengatakan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Senin, 14 Juli 2025 sekitar pukul 08.30 WIB. MF diketahui merencanakan aksi keji tersebut sejak dua bulan lalu, dengan motif sakit hati terhadap ucapan korban sekaligus berniat menguasai harta korban untuk membayar utang dan bermain judi online.

    “Pelaku ini merencanakan pembunuhan terhadap korban sekitar dua bulan yang lalu. Bahkan sekitar dua minggu lalu sudah sempat ingin melancarkan aksinya, namun urung dilakukan karena saat itu ada anak korban,” ucapnya.

    Pada hari kejadian, lanjut Kombes Abast, sekitar pukul 07.30 WIB, MF pamit dari rumah kepada keluarganya dengan alasan hendak mengikuti interview kerja. Ia menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, kemudian menitipkan motor tersebut di rumah kakaknya.

    “Setelah itu, pelaku berjalan kaki menuju warung kopi di bawah flyover Jalan Tol Surabaya-Gempol. Di sana, MF bertemu dengan temannya dan kemudian mereka menuju rumah korban secara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

    Sesampainya di rumah korban, kata Kombes Abast, MF berpura-pura berbincang dan mengalihkan perhatian korban. Ketika korban lengah, pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan senjata tajam, menusuk bagian perut korban lebih dari satu kali.

    “Namun karena korban masih sempat bergerak dan hendak meminta pertolongan, MF kembali menyerang dan menusuk bagian leher korban hingga korban terjatuh dan meninggal dunia,” ucapnya.

    Setelah memastikan korban tewas, pelaku mengganti bajunya yang berlumuran darah dengan baju milik anak korban. MF juga membawa kabur mobil Honda CRV milik korban, lengkap dengan BPKB mobil CRV dan BPKB motor Honda Vario, serta STNK milik korban.

    “Pelaku kemudian membawa mobil CRV tersebut ke sebuah showroom untuk dijual. Namun pemilik showroom meminta identitas, dan pelaku tidak berani memberikannya, lalu kabur meninggalkan showroom,” ujar Kombes Abast.

     

  • Barantin pastikan sapi perah impor Australia aman dan sehat

    Barantin pastikan sapi perah impor Australia aman dan sehat

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean memastikan sapi perah yang diimpor dari Australia dalam kondisi aman dan sehat sehingga cocok untuk mendukung program peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN).

    “Australia saat ini memiliki industri peternakan sapi potong dan sapi perah yang maju,” katanya di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja mendatangkan sebanyak 1.080 sapi perah bunting dari Australia yang merupakan hasil persilangan ras Holstein dan Jersey (crossbreed) sehingga unggul dalam produktivitas susu dan ketahanan iklim tropis.

    Nantinya, sebanyak 1.080 sapi perah bunting ini akan didistribusikan ke 120 peternak lokal di beberapa kabupaten di Jawa Timur seperti Malang, Blitar, dan Pasuruan untuk dipelihara.

    Sahat menuturkan sapi-sapi yang masuk ke Probolinggo, Jawa Timur pada 28 Juni 2025 melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo itu dalam kondisi sehat dan diberikan sertifikasi karantina pembebasan.

    Sahat menjelaskan Australia memiliki industri peternakan sapi potong dan sapi perah yang maju serta status dan situasi penyakit hewan yang dapat dikendalikan dari potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK).

    Oleh sebab itu, pemasukan sapi perah dari Australia dapat dilakukan dengan lancar serta terjamin kesehatannya sesuai protokol karantina hewan yang telah disepakati Barantin dengan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia (DAFF).

    Ia memastikan Barantin telah melakukan analisis risiko, pemeriksaan fisik, dan uji laboratorium untuk menjamin kesehatan seluruh sapi perah impor yang didatangkan ke Jawa Timur.

    Selama 14 hari, seluruh sapi perah berada di dalam Instalasi Karantina Hewan sehingga pada hari ini dapat dilakukan pembebasan setelah dinyatakan sehat oleh dokter hewan Karantina.

    “Seluruh sapi perah dalam kondisi sehat, bebas dari HPHK dan layak diberikan pelepasan sehingga aman untuk diserahkan kepada masyarakat dan diharapkan produktif dalam menghasilkan susu yang sehat dan bergizi,” kata Sahat.

    Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan karantina selama kurang lebih 14 hari HPHK yang menjadi target pemeriksaan dipastikan tidak menginfeksi sapi perah asal Australia ini.

    HPHK itu di antaranya adalah penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), penyakit keluron menular (Brucellosis), Bovine Viral Diarhea (BVD), Enzootic Bovine Leukosis (EBL), dan Paratuberkulosis.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dengan investor maupun swasta dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik susu maupun daging.

    “Kedatangan sapi perah bunting impor untuk peternak di lima Kabupaten di Jawa Timur ini sangat berarti bagi peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan susu segar di Jawa Timur,” kata Khofifah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029….

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kolaborasi pemerintah dan swasta penting untuk mencapai swasembada susu.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif JAPFA dan Greenfields yang mendukung peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah nasional. Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Agung mengatakan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada susu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

    Dalam rangka mendukung percepatan swasembada susu nasional, JAPFA melalui anak usahanya PT Santosa Agrindo Lestari (Santori) bekerjasama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia (Greenfields), mendistribusikan sapi perah bunting ke 120 peternak lokal. Para peternak ini merupakan mitra binaan yang berada di bawah naungan program Kemitraan Sapi Perah Greenfields (KSG) yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan dan Kota Batu, Jawa Timur.

    Distribusi ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan JAPFA dalam memfasilitasi impor lebih dari seribu ekor sapi perah berkualitas dari Australia, setelah sebelumnya bekerja sama dengan Greenfields melakukan proses seleksi sapi secara saksama sebelum dikirimkan.

    Sapi-sapi tersebut merupakan hasil persilangan ras Holstein dan Jersey (crossbreed), yang dikenal unggul dalam produktivitas susu dan ketahanan iklim tropis.

    Selain menerima sapi, para peternak mitra juga mendapatkan pendampingan teknis, pelatihan pengelolaan peternakan, layanan kesehatan hewan, serta jaminan penyerapan hasil produksi susu.

    Upaya yang akan didampingi oleh Greenfields melalui program KSG (Kemitraan Sapi Perah Greenfields) ini merupakan sebuah kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat mata rantai produksi susu nasional dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan peternak rakyat.

    Direktur Corporate Affairs JAPFA Rachmat Indrajaya menyampaikan inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen para pihak untuk mendukung ketahanan pangan nasional dari sisi hulu.

    “Dengan menyediakan sapi perah berkualitas dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mendorong pertumbuhan industri susu lokal sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi lonjakan permintaan di masa depan,” kata Rachmat.

    Peningkatan konsumsi susu menjadi salah satu tantangan utama dalam industri peternakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2023, Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan susu nasional, sementara sisanya masih bergantung pada impor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas peternakan, kualitas susu yang bervariasi, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

    Melalui langkah ini, JAPFA dan Greenfields berharap dapat memperkuat fondasi industri susu nasional sekaligus menciptakan ekosistem peternakan rakyat yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

    CEO Greenfields Akhil Chandra mengatakan program ini akan semakin menambah jumlah mitra peternak lokal di bawah program KSG yang telah digagas Greenfields sejak tahun 2007, dan hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 2.000 peternak sapi perah.

    “Setelah sapi didistribusikan, kami akan terus mendampingi para mitra peternak dengan berbagai dukungan, agar pengelolaan ternak dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Akhil Chandra.

    Pada akhirnya, diharapkan usaha peternakan rakyat dapat semakin berkontribusi pada upaya peningkatan produksi Susu Segar Dalam Negeri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resmi! MUI Jatim Keluarkan Fatwa Haram Sound Horeg

    Resmi! MUI Jatim Keluarkan Fatwa Haram Sound Horeg

    GELORA.CO  – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg, terutama yang digunakan secara berlebihan dan memicu kemaksiatan di tengah masyarakat. Keputusan ini disampaikan langsung Sekretaris MUI Jatim KH Hasan Ubaidillah.

    Dia menegaskan, penggunaan sound system memang dibolehkan, selama digunakan secara proporsional dan tidak melanggar prinsip syariah.

    Namun penggunaan sound horeg atau sound system berdaya besar yang kerap digunakan untuk hiburan berkeliling dan acara joget, mengandung lebih banyak mudarat daripada manfaat.

    “Fatwa yang dikeluarkan karena lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dampak sosialnya jelas mengganggu masyarakat dan kesehatan. Penggunaan sound horeg ini mengandung unsur kemaksiatan,” ujar KH Hasan, Selasa (15/7/2025).

    MUI Jatim menyoroti sejumlah aktivitas haram terkait penggunaan sound horeg, antara lain volume suara melebihi batas wajar dan mengganggu lingkungan, menimbulkan risiko kerusakan fasilitas umum atau barang milik warga. Kemudian memutar musik yang disertai joget pria-wanita, membuka aurat hingga aktivitas maksiat lainnya dan kegiatan dilakukan di tempat umum atau berkeliling permukiman warga.

    Meskipun mengharamkan sound horeg, MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio seperti sound system pada dasarnya boleh, selama digunakan untuk kegiatan positif dan tidak melanggar syariat.

    Polemik sound horeg sempat mencuat dalam Forum Satu Muharam 1447 H yang digelar di Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan. Dalam forum tersebut, para ulama daerah telah lebih dulu mengeluarkan fatwa haram karena dampak sosial dan kemaksiatan yang ditimbulkan.

    Fatwa itu kemudian diperkuat dan didukung penuh MUI Jatim menjadikannya sebagai panduan resmi umat dalam menyikapi fenomena sound horeg

  • Difatwa Haram, Truk Pembawa Sound Horeg Masuk Kategori ODOL?

    Difatwa Haram, Truk Pembawa Sound Horeg Masuk Kategori ODOL?

    Jakarta –

    Sound horeg ditetapkan masuk dalam fatwa haram oleh Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan. Aktivitas sound horeg dicap haram lantaran mengganggu masyarakat. Sementara dari sudut pandang transportasi, apakah sound horeg yang umumnya dibawa truk, menyalahi aturan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Loading) yang ditetapkan pemerintah?

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, keberadaan truk pembawa sound horeg yang acapkali memiliki kelebihan dimensi sebenarnya masih bisa dimaklumi. Apalagi truk sound horeg biasanya hanya melewati jalanan di desa-desa. Namun dalam perkembangannya, tradisi sound horeg ini malah membawa hal negatif lebih banyak ketimbang hal positifnya. Bahkan tak jarang, properti warga dan pemerintah desa dirusak hanya demi supaya truk sound horeg yang berdimensi jumbo itu bisa lewat.

    “Sampai ada fatwa haram (sound horeg) dari Ponpes di Jawa Timur, itu kan artinya (sound horeg) sudah dianggap sebagai hal yang berlebihan juga memprihatinkan. Misal, rumah masyarakat, jembatan, sampai gapura, itu dirusak demi truk sound horeg yang berdimensi besar itu bisa lewat. Belum lagi suara yang dihasilkan sound horeg tentu juga akan mengganggu warga yang punya anak kecil dan warga yang sedang sakit,” bilang Djoko melalui sambungan telepon kepada detikOto, Senin (14/7/2025).

    Djoko pun menilai, tren sound horeg ini hanya memanfaatkan situasi masyarakat yang butuh hiburan. “Ini hanya memanfaatkan situasi masyarakat kita yang sedang butuh hiburan untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Terlepas dari itu, kalau (truk-truk sound horeg) itu di jalan umum sebenarnya ya nggak boleh lewat ya,” bilang Djoko.

    Ilustrasi truk sound horeg Foto: ANTARA FOTO /Irfan Sumanjaya

    Diberitakan detikJatim sebelumnya, fatwa haram untuk sound horeg itu dikeluarkan oleh Forum Satu Muharam 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan. Fatwa ini dikeluarkan melalui forum Bahtsul Masail yang digelar bertepatan tahun baru Islam pekan lalu.

    Pengasuh Ponpes Besuk KH Muhibbul Aman Aly menegaskan keputusan tersebut bukan semata-mata karena bisingnya suara, melainkan karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg itu sendiri.

    “Kami putuskan perumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya disebut dengan sound horeg bukan sound system,” ujar Kiai Muhib, dikutip dari Instagram @ajir_ubaidillah, Senin (30/6/2025).

    “Kalau begitu, maka hukumnya lepas dari tafsir itu sudah, di mana pun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram,” lanjutnya.

    Menurut Kiai Muhib, tanpa larangan dari pemerintah pun, hasil Bahtsul Masail tetap memutuskan sound horeg haram hukumnya.

    “Ada atau tidak ada larangan pemerintah, sehingga hukum (haram) itu berdiri sendiri sudah, bisa dipahami nggih?” tambahnya.

    (lua/din)