kab/kota: Pasuruan

  • Pelemparan Bom Molotov di Pandaan Pasuruan Gegerkan Warga, Polisi Tangkap Pelaku Tunggal

    Pelemparan Bom Molotov di Pandaan Pasuruan Gegerkan Warga, Polisi Tangkap Pelaku Tunggal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aksi pelemparan bom molotov di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, menghebohkan warga pada dini hari dan sempat terekam kamera. Seorang pemuda bernama Jordan Riefky Fachrea (26), warga Desa Petungasri, diketahui sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut. Ia melemparkan dua bom molotov ke arah pos lalu lintas di kawasan Pandaan.

    Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adimas Firmansyah, membenarkan insiden yang meresahkan masyarakat itu. “Pelaku kami amankan tidak lama setelah kejadian, tepatnya di tempat kerjanya,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

    Polisi mengungkap pelaku sengaja merekam aksinya menggunakan telepon genggam. Rekaman tersebut justru mempercepat langkah aparat untuk melacak keberadaannya. Dari hasil pemeriksaan awal, Jordan mengaku aksinya dilatarbelakangi perasaan FOMO atau takut tertinggal tren.

    “Yang bersangkutan menyebut di Pasuruan belum ada aksi serupa seperti di Jakarta atau kota lain,” kata Adimas.

    Selain itu, pelaku juga menyampaikan alasannya secara pribadi. “Saya kecewa sama teman-teman karena kurang peduli dengan situasi di Indonesia,” ucap Jordan Riefky Fachrea kepada penyidik. Ia menegaskan tindakannya dilakukan sendiri tanpa dorongan pihak lain. “Saya lakukan sendiri, bukan karena provokasi, hanya ingin teman-teman tergugah,” imbuhnya.

    Kasat Reskrim menegaskan aksi tersebut masuk ranah pidana serius karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain. “Pelemparan bom molotov jelas membahayakan orang lain dan bisa dikenakan pasal pidana,” tegas Adimas.

    Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami motif di balik aksi tersebut, serta memastikan apakah benar-benar dilakukan seorang diri atau terdapat pihak lain yang terlibat. [ada/beq]

  • Polisi Tahan 12 Orang Perusak Kantor Polsek hingga Pos Polisi di Malang

    Polisi Tahan 12 Orang Perusak Kantor Polsek hingga Pos Polisi di Malang

    MALANG – Kepolisian Resor (Polres) Malang menahan 12 dari total 13 tersangka kasus perusakan pos polisi dan kantor kepolisian sektor (polsek) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

    “Penyidik sudah melengkapi berkas, menyita barang bukti, dan melakukan gelar perkara,” kata Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar dilansir ANTARA, Rabu, 3 September.

    Adapun identitas dari 12 para tersangka yang ditahan, yakni SDA, RJA, AJ, FPA, MAWT, ME, MAS, ADS, NIK, MRA, MAF, dan TFMI.

    Para tersangka tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Malang, melainkan juga dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    “Tersangka dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan terhadap barang bersama-sama. Tujuh berkas perkara sedang kami selesaikan untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan kami berkomitmen menangani kasus ini secara transparan,” ucapnya.

    Bambang juga menyampaikan untuk satu orang yang tidak ditahan statusnya masih di bawah umur, dia juga tak berperan dominan ketika aksi perusakan dilakukan.

    Meski demikian, tersangka di bawah umur itu diminta untuk melakukan wajib lapor.

    “Tetap dilakukan pemberkasan dan yang bersangkutan wajib lapor,” ujarnya.

    Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi perusakan pos polisi dan kantor polsek yang dilancarkan oleh belasan orang itu terjadi pada Minggu (31/8) dini hari.

    Para tersangka menjadikan empat lokasi berbeda sebagai sasaran tindakan anarkisme itu, yakni Pos Lalu Lintas Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, kantor Polsek Pakisaji, Pos Pantaun Simpat 4 Kepanjang, Kecamatan Kepanjen, dan Pos Laka 12.50 Satuan Lalu Lintas di Jalan Sumedang, Kecamatan Kepanjen.

    Barang bukti yang diamankan oleh kepolisian setempat, diantaranya paving, pecahan kaca, dan sepeda motor.

    Kepolisian setempat memastikan tak segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap aksi yang berpotensi mengganggu keamanan dan suasana  kondusif di wilayah Kabupaten Malang.

  • Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan dan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025). Mereka menyampaikan sejumlah isu strategis yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.

    Aksi tersebut diikuti oleh HMI, GMNI, PMII, dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Pasuruan Raya. Dengan duduk bersama di depan kantor DPRD, mereka menegaskan bahwa demo kali ini dilakukan secara damai dan tertib.

    Koordinator lapangan aksi, Dandy yang juga Ketua DPC GMNI Pasuruan, menuturkan mahasiswa tidak ingin gerakan mereka menimbulkan keresahan. Hal ini mengingat banyaknya kawasan industri di Kabupaten Pasuruan dan agar para investor tak takut jika berinvestasi di pasuruan

    Menurut Dandy, ada lima isu utama yang mereka suarakan dalam kesempatan tersebut. Isu itu meliputi sampah, infrastruktur jalan, transportasi umum, narkoba, penyerapan tenaga kerja, pelanggaran HAM di Alas Tlogo, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kami ingin aspirasi ini didengar langsung oleh DPRD dan pemerintah daerah, serta diteruskan ke pusat. Harapan kami agar masalah-masalah ini segera mendapat perhatian serius,” tegasnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik aspirasi mahasiswa yang datang. Ia berjanji akan menindaklanjuti isu-isu yang menjadi rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

    “Kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini, bukan hanya di depan gedung ini saja. Jika ada rekomendasi yang bersifat nasional, tentu akan kami bawa ke pusat,” katanya.

    Samsul juga mengakui bahwa komunikasi DPRD dengan masyarakat terkadang kurang maksimal. “Kami minta maaf apabila selama ini belum banyak turun ke bawah dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, juga hadir dalam aksi damai tersebut dan memberikan tanggapan langsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas masukan yang diberikan mahasiswa.

    “Beberapa isu memang nyata terjadi setiap tahun, misalnya kekurangan air. Itu bukan isu lagi, melainkan realita yang memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Rusdi.

    Ia menambahkan, permasalahan sampah juga sedang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Tahun ini kami akan fokus menangani persoalan sampah agar Pasuruan lebih bersih dan sehat,” jelasnya.

    Terkait isu tenaga kerja, Rusdi menyebut pihaknya sudah melakukan pemetaan kebutuhan lapangan kerja. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Pasuruan punya peluang kerja yang luas, khususnya di sektor industri,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan keseriusan Pemkab Pasuruan dalam pengawasan lingkungan hidup, terutama tambang. “Kalau ada masyarakat menemukan aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan, segera laporkan, nanti akan kami tindaklanjuti ke Satgas Tambang,” tegas Rusdi.

    Rusdi menambahkan bahwa pelayanan publik juga menjadi sorotan yang akan dibenahi. “Jika ada layanan yang tidak humanis, segera laporkan, saya tidak akan ragu menindak dan bahkan memindahkan petugas yang bermasalah,” tegasnya.

    Terakhir, Rusdi menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang menggelar aksi damai. “Terima kasih kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, semoga langkah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Pasuruan yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Sebar Ajakan Anarkis di WhatsApp, Pria Purworejo Diamankan Polres Pasuruan Kota

    Sebar Ajakan Anarkis di WhatsApp, Pria Purworejo Diamankan Polres Pasuruan Kota

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polres Pasuruan Kota mengamankan seorang pria bernama Angga, warga Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, karena menyebarkan ajakan provokatif di grup WhatsApp. Angga terbukti memprovokasi anggota grup untuk menggelar demo dengan ancaman tindakan anarkis.

    Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, menyebut perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. “Dia menuliskan pesan-pesan ajakan yang mengarah pada aksi perusakan, sehingga perlu segera kami amankan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Dalam pemeriksaan, Angga diketahui mengirim pesan singkat berisi ancaman penjarahan dan pembakaran fasilitas umum, bahkan mengoordinasi persiapan bensin untuk aksi yang meresahkan.

    Menurut Choirul, kepolisian memilih langkah persuasif dengan memberikan edukasi. “Kami menekankan bahwa ajakan semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merugikan banyak pihak,” jelasnya.

    Setelah diberi pemahaman, Angga membuat pernyataan maaf secara terbuka. Polres Pasuruan Kota kemudian membebaskannya, namun menegaskan pembinaan ini adalah peringatan keras. “Jika ke depan ada lagi provokasi dengan ajakan destruktif, tentu sanksinya akan lebih tegas dan tidak hanya berupa edukasi,” tegas Choirul.

    Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. “Kami mengimbau masyarakat jangan mudah terpancing provokasi dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tambahnya. [ada/beq]

  • Polisi Gadungan Peras Keluarga Tahanan Rp38 Juta, Tiga Tersangka Dibekuk di Pasuruan

    Polisi Gadungan Peras Keluarga Tahanan Rp38 Juta, Tiga Tersangka Dibekuk di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aparat Polres Pasuruan Kota berhasil membongkar kasus pemerasan dengan modus menyamar sebagai polisi. Tiga tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan senjata tajam.

    Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara, menyebut perbuatan para pelaku sangat merugikan institusi kepolisian. “Ini sungguh miris, ada oknum masyarakat yang mencari keuntungan dengan mengaku polisi, padahal masyarakat sangat mengharapkan keadilan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Dari tangan tersangka, polisi mengamankan uang Rp5 juta, dompet berisi Rp500 ribu, serta tiga bilah senjata tajam. “Kami ucapkan terima kasih kepada tim Satreskrim yang bergerak cepat sehingga kasus ini bisa segera terungkap,” tambah Davis.

    Kasus bermula pada 27 Juli 2025, saat keluarga tahanan mencoba mencari jalan pintas agar kerabatnya bisa dibebaskan. Tersangka menawarkan jasa dengan janji tahanan bisa keluar dalam satu minggu jika membayar sejumlah uang.

    Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan panggilan “komandan” untuk meyakinkan korban. “Mereka mengaku punya jaringan di Jakarta yang bisa mempercepat proses pembebasan, dan itu membuat korban percaya,” ungkapnya.

    Korban akhirnya menyerahkan uang puluhan juta rupiah secara bertahap. “Total yang sudah diserahkan mencapai Rp38 juta, termasuk uang untuk menebus sepeda motor yang disita polisi,” tegas Choirul.

    Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memancing pelaku dengan kesepakatan penyerahan uang berikutnya sebesar Rp5 juta. “Begitu transaksi dilakukan, tim langsung bergerak dan berhasil membekuk satu tersangka, kemudian dikembangkan hingga menangkap dua lainnya di Probolinggo dan Pasuruan,” jelas Choirul.

    Saat ditangkap, para tersangka selalu kedapatan membawa senjata tajam. “Alhamdulillah, ketiganya bisa ditangkap dalam kondisi aman dan tertib,” kata Choirul.

    Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku sudah memiliki dua korban lain dari masyarakat sipil. “Bahkan, dua dari tersangka ini sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian pada 2021,” terangnya.

    Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam hingga pasal pemerasan, penipuan, dan penggelapan. “Ancaman hukumannya beragam, dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara,” pungkas Choirul. [ada/beq]

  • Ikrar Pasuruan Damai, Bupati Rusdi Tegaskan Tolak Hoaks dan Provokasi

    Ikrar Pasuruan Damai, Bupati Rusdi Tegaskan Tolak Hoaks dan Provokasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana khidmat terasa di Mapolres Pasuruan ketika ikrar damai dibacakan bersama-sama. Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir untuk menunjukkan komitmen menjaga persatuan.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memimpin pembacaan Ikrar Pasuruan Damai yang berisi penolakan terhadap provokasi, hoaks, dan perusakan fasilitas umum. “Kita semua harus berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Pasuruan tetap damai, aman, dan tentram,” tegasnya.

    Dalam ikrar tersebut, hadir pula jajaran Forpimda, ulama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga komunitas pengemudi ojek online. Mereka berdiri sejajar, memperlihatkan semangat kebersamaan tanpa sekat.

    Bupati Rusdi menekankan pentingnya kecerdasan masyarakat dalam menyaring informasi. “Hoaks bisa memecah belah, maka masyarakat harus hati-hati menerima kabar yang beredar,” ujarnya.

    Terkait rencana aksi unjuk rasa yang beredar, ia menegaskan bahwa kegiatan itu ditunda demi menjaga kondusifitas. “Alhamdulillah, seluruh elemen masyarakat sudah sepakat untuk menunda penyampaian pendapat di muka umum,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan bahwa aksi massa berpotensi ditunggangi pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk merusak persatuan kita,” imbuhnya.

    Acara ikrar dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kabupaten Pasuruan KH. Nurul Huda. Doa dipanjatkan agar Pasuruan tetap dalam lindungan dan selalu dalam suasana aman.

    Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas daerah. “Kami dari kepolisian bersama TNI, tokoh agama, dan masyarakat akan terus berkoordinasi menjaga situasi tetap kondusif,” tandasnya.

    Ia menambahkan, patroli gabungan kini rutin dilaksanakan di seluruh wilayah. “TNI, Polri, dan masyarakat bergerak bersama untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” jelas Kapolres.

    Dengan ikrar kebangsaan ini, Pasuruan menegaskan diri sebagai daerah yang menjunjung tinggi persatuan. Kesepakatan lintas elemen ini menjadi modal penting untuk menjaga keamanan di tengah dinamika nasional. [ada/aje]

  • Gus Ipul Ingatkan Tendik: Bullying, Kekerasan, dan Intoleransi Tidak Boleh Ada di Sekolah Rakyat – Page 3

    Gus Ipul Ingatkan Tendik: Bullying, Kekerasan, dan Intoleransi Tidak Boleh Ada di Sekolah Rakyat – Page 3

    Gus Ipul juga mengingatkan tenaga kependidikan agar menjalankan perannya dengan penuh empati, kesabaran, dan keteladanan. Sebab, Sekolah Rakyat yang saat ini berjalan masih dalam tahap rintisan, sehingga pasti muncul banyak masalah.

    “Saya ingin bapak ibu semua bekerja dengan hati, menguatkan tekad, meningkatkan kemampuan, dan yang paling penting adalah sabar. Karena ini masih rintisan, banyak masalah. Mari masalah-masalah ini kita selesaikan dengan kesabaran, dengan kolaborasi, koordinasi, disiplin, dan musyawarah,” ujar Gus Ipul.

    Dalam kesempatan tersebut, beberapa tenaga kependidikan turut menyampaikan pandangan dan harapannya.

    Silva, wali asuh SRMP 28 Pasuruan, menuturkan tantangan soal pendamping.

    “Saat ini jumlah wali asuh di Pasuruan masih terbatas, sementara siswa ada 50 anak,” ujarnya.

     

    Menanggapi hal tersebut Gus Ipul mengatakan bahwa semua masukan sudah dicatat dan segera dipenuhi secara bertahap.

    “Segala kekurangan SDM, sarana prasarana, akan kita penuhi secara bertahap. Mohon bersabar. Saya terutama sebagai penanggung jawab operasional Sekolah Rakyat berjuang sekuat tenaga, juga agar hak-hak bapak ibu semua bisa dipenuhi. Jam kerja pun sedang kita atur supaya lebih baik. Jangan khawatir, gaji dan tunjangan pun pasti diterima sesuai ketentuan,” katanya.

    Arahan diakhiri dengan pesan Gus Ipul bahwa bahwa wali asrama dan wali asuh bukan sekadar pengawas, tetapi pengganti figur keluarga di sekolah. Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah rumah kedua bagi para siswa. Para tenaga kependidikan jangan sampai membiarkan anak-anak merasa sendiri. Mereka harus merasa dicintai dan diperhatikan, bukan sekadar ditampung. Wali asuh dan wali asrama harus hadir dengan cinta, keteladanan, dan kesabaran.

  • Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov lebih serius memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Jubir Komisi E, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan sektor pendidikan adalah urusan wajib yang tidak bisa ditawar.

    “Pendidikan adalah pelayanan dasar dan menjadi program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya. Karena itu, Komisi E setuju terhadap penambahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp568,8 miliar dalam P-APBD 2025,” kata Cahyo saat Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi, Selasa (2/9/2025).

    Namun, lanjut Cahyo, Komisi E menemukan masih ada kekurangan pos gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan sebesar Rp15,5 miliar. Komisi E menilai kekurangan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak APBD murni 2025.

    “Komisi E meminta TAPD untuk segera mengalokasikan kekurangan gaji dan tunjangan tersebut dalam P-APBD 2025. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Cahyo.

    Selain itu, Komisi E merekomendasikan tambahan Rp1,18 miliar untuk program Pendidikan Profesi Guru bagi 1.475 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Ada pula usulan Rp27 miliar untuk mendukung kinerja berbagai bidang di Dinas Pendidikan.

    “Tambahan anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan mutu SDM pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Dengan begitu, kualitas pendidikan bisa lebih merata,” kata Cahyo.

    Komisi E juga mengkritisi soal Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang hanya mampu dialokasikan delapan bulan dalam P-APBD 2025. Kondisi ini, kata Cahyo, terjadi akibat keterbatasan fiskal daerah.

    “Seharusnya BPOPP bisa dianggarkan penuh 12 bulan, tapi tahun ini justru turun menjadi delapan bulan. Karena itu kami mendorong Pemprov segera menyelesaikan Pergub tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan,” jelasnya.

    Tidak hanya soal anggaran rutin, Komisi E juga menegaskan pentingnya peningkatan beasiswa untuk siswa SMK, SMA, dan SLB swasta. Besarannya diharapkan kembali ke rencana awal Rp1 juta per siswa, meski jumlah penerima harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

    “Beasiswa ini adalah upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kami ingin nilainya kembali ke rencana awal, yakni Rp1 juta per siswa,” tegas Cahyo.

    Selain anggaran operasional dan beasiswa, Komisi E juga mengungkap keterbatasan sarana prasarana sekolah. Masih banyak ruang kelas rusak berat maupun sedang serta sekolah yang belum memiliki lahan sendiri.

    “Kami mendukung dialokasikannya anggaran Rp10 miliar untuk rehab ruang kelas, Rp5 miliar untuk pembangunan toilet, air bersih, dan pagar sekolah, serta Rp7,5 miliar untuk pembelian lahan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan,” katanya.

    “Kami juga meminta Dinas Pendidikan segera merencanakan pembangunan gedung baru bagi sekolah yang masih menumpang,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Waspada! BMKG Prediksi Gelombang Tinggi di Laut Jawa Timur 2–5 September 2025

    Waspada! BMKG Prediksi Gelombang Tinggi di Laut Jawa Timur 2–5 September 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di perairan Jawa Timur. Gelombang diperkirakan terjadi pada 2 hingga 5 September 2025 dengan ketinggian mencapai 4 meter di beberapa wilayah.

    Potensi ini sebagian besar dipicu oleh pola angin dari arah tenggara. Koordinator Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Ady Hermanto, menyampaikan bahwa kecepatan angin di perairan Jawa Timur berkisar antara 5 hingga 35 knot.

    Meski begitu, kondisi cuaca secara umum diprediksi cerah hingga berawan. “Pola angin di wilayah perairan Jawa Timur umumnya bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5-35 knot,” kata Ady, Selasa (2/9/2025).

    Wilayah dengan potensi gelombang tinggi terbagi dua kategori. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Perairan Pacitan dan Perairan Trenggalek. Sementara gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi melanda Perairan Bawean, Masalembo, Tuban, Lamongan, Gresik Utara, Utara Bangkalan, Utara Sampang, Utara Pamekasan, serta Utara dan Selatan Sumenep.

    “Area dengan potensi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter mencakup sejumlah wilayah. Di antaranya adalah Perairan Bawean, Perairan Masalembo, Perairan Tuban, Perairan Lamongan, Perairan Gresik Utara, Perairan Utara Bangkalan, Perairan Utara Sampang, Perairan Utara Pamekasan, serta Perairan utara dan selatan Sumenep,” jelasnya.

    Selain itu, potensi gelombang tinggi juga mengancam Perairan Kepulauan Sapudi, Kangean, Sidoarjo, selatan Sampang dan Pamekasan, Situbondo bagian barat dan timur, Pasuruan, Lumajang, Jember, Malang, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, serta Alur Penyeberangan Barat Surabaya (APBS) dan Surabaya-Bangkalan.

    BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan. Bagi perahu nelayan, kecepatan angin di atas 15 knot atau gelombang setinggi 1,25 meter menjadi sinyal bahaya. Kapal tongkang perlu waspada pada kecepatan angin 16 knot dengan gelombang 1,5 meter.

    “Untuk saran keselamatan pelayaran, perahu nelayan dapat waspada jika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian kapal tongkang diimbau untuk apabila jika kecepatan angin mencapai 16 knot serta tinggi gelombang 1,5 meter,” tambahnya.

    BMKG juga menekankan kewaspadaan bagi kapal ferry jika kecepatan angin mencapai 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Untuk memastikan keamanan, masyarakat diminta terus memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG. [rma/suf]

  • Hadiri Haul KH Abdul Hamid Pasuruan, Wagub Emil Ajak Warga Jaga Kondusivitas

    Hadiri Haul KH Abdul Hamid Pasuruan, Wagub Emil Ajak Warga Jaga Kondusivitas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ribuan umat dari berbagai daerah tumpah ruah di Kota Pasuruan untuk mengikuti haul ke-44 KH Abdul Hamid, Selasa (2/9/2025). Suasana khidmat dan penuh doa terasa sejak awal acara hingga selesai.

    Acara haul ini dihadiri tokoh penting, mulai dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hingga Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Kehadiran pejabat daerah maupun provinsi semakin menambah kekhidmatan jalannya peringatan.

    Dalam sambutannya, Emil menyampaikan pesan agar masyarakat selalu optimistis menyongsong masa depan. “Bangsa ini bisa menjadi lebih baik jika kita bersama-sama menjaga dan merawatnya,” ujarnya.

    Emil juga menyinggung maraknya kabar menyesatkan yang beredar di media sosial. Bahkan kabar tersebut bisa memiliki risiko besar jika masyarakat tidak pintar-pintar dalam menyaring informasi.

    Ia menekankan, penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan selama dilakukan dengan bijak. Tak hanya itu, Mas Emil sapaannya juga mengatakan bahwa dirinya memperbolehkan mengkritik, namun tetap dalam prosedur tanpa adanya kericuhan.

    Selain itu, Emil mengingatkan pentingnya menjaga keamanan demi keberlangsungan ekonomi warga. “Kondisi yang tidak kondusif bisa mengganggu penghasilan masyarakat kecil, termasuk para pedagang,” jelasnya.

    Di penghujung sambutannya, Emil mendoakan keberkahan bagi seluruh jamaah yang hadir. “Semoga kita semua mendapat barokah dari Romo KH Abdul Hamid,” pungkasnya.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, juga menegaskan nilai penting dari haul tersebut. “Haul KH Abdul Hamid mengajarkan kita untuk menumbuhkan kebersamaan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Mas Adi berharap, momen haul menjadi semangat baru bagi masyarakat Kota Pasuruan. Momentum ini dilakukan untuk terus menjaga persatuan dan ketentraman Kota Pasuruan.

    Setiap tahun, haul KH Abdul Hamid selalu menjadi magnet bagi jamaah dari dalam dan luar kota. Kehadirannya bukan hanya sebagai ajang doa, melainkan juga perekat silaturahmi antarumat. (ada/but)