kab/kota: Pasuruan

  • Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Jakarta

    Santri dan pesantren kerap kali diasosiasikan ‘ndeso’, kurang pergaulan, berpandangan kolot-bahkan digambarkan memelihara budaya feodal seperti tayangan konten di televisi beberapa waktu lalu. Benarkah asosiasi dan penggambaran ini?

    Kita memang tidak bisa melarang pihak lain membangun persepsi. Namun, santri dan dunia pesantren saat ini telah berkembang pesat. Banyak sekali pesantren yang telah berakselerasi dengan perkembangan zaman. Para santri dengan bimbingan kiai telah mampu menumbuhkan jiwa wirausaha.

    Sebagai contoh, Pesantren Sidogiri di Pasuruan mampu mendirikan jaringan toko ritel di 125 lokasi di Jawa dan Kalimantan. Konsep ritelnya menyerap produk-produk UMKM lokal sehingga memberdayakan masyarakat sekitarnya.

    Di Lirboyo, Kediri, para santri mendirikan Lirboyo Bakery, toko roti yang diproduksi oleh mereka sendiri dengan memanfaatkan ceruk pasar dari para santri dan masyarakat sekitar Ponpes Lirboyo. Selain usaha toko roti, para santri juga memiliki usaha pengolahan sampah plastik dan depot air minum.

    Dua contoh di atas hanya sedikit ulasan dari banyaknya kegiatan wirausaha di pesantren. Bila kita ulas satu per satu, akan sangat banyak sekali gambaran kegiatan usaha yang digawangi oleh para santri di pesantren.

    Di pesantren, santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga dibekali berbagai keahlian lain seperti ilmu komputer, bahasa asing selain bahasa arab, menjahit, beternak, hingga fotografi serta jurnalisme.

    Bertebarannya ceramah-ceramah keagamaan oleh banyak ulama populer seperti Gus Baha, Gus Muwafiq, KH Anwar Zahid, dan lainnya adalah buah karya ketekunan para santri dalam mengunggah konten-konten ceramah para kiainya di berbagai platform media sosial. Ini menandakan para santri juga bisa berakselerasi dengan kemajuan zaman.

    Lebih dari itu, santri telah menjadi kekuatan diaspora dan menggeluti berbagai profesi tanpa kehilangan identitasnya sebagai santri. Tidak ada satupun partai politik, khususnya di DPR yang tidak ada keterwakilan santri. Santri tidak hanya bersiyasah semata-mata dari partai politik berideologi Islam saja. Banyak partai-partai nasionalis juga menjadi ruang artikulasi para santri. Saya sendiri sebagai santri, namun sejak tahun 1988 sudah aktif di PDI dan tahun 1999 menjadi PDI Perjuangan.

    Diaspora santri ada di semua tempat dan berbagai organisasi profesi, baik kepengacaran, aktivis LSM, guru, dosen tenaga medis, TNI dan Polri, bahkan diantaranya memuncaki karir menjadi jenderal-serta berbagai profesi lainnya.

    Dalam kepemimpinan nasional, santri juga sudah teruji. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak kecil ia hidup dalam komunitas pesantren, pikiran-pikirannya berdialektika dengan filsafat barat dengan jaringan yang begitu luas di timur tengah hingga ke Eropa. Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa santri bisa menjadi pemimpin nasional dan pemimpin kultural kelas dunia.

    Poin yang ingin saya katakan, santri adalah jati diri yang terbuka, entitas yang bisa sangat kosmopolit dalam berpikir dan bertindak. Santri bisa menjadi jangkar perdamaian, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

    Oleh sebab itu, menjaga diri sebagai santri sekaligus tanggung jawab yang besar. Di pundaknya, orang mempersepsikan perwajahan tentang Islam, sehingga harus selalu mawas dan koreksi diri.

    Selamat Hari Santri Tahun 2025.

    Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan

    (akn/ega)

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mas Rusdi Ajak Mahasiswa Pasuruan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    Mas Rusdi Ajak Mahasiswa Pasuruan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk turut serta membangun daerah. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam kegiatan Dialog Publik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya yang digelar di Auditorium Mpu Sindok.

    Dalam acara yang dihadiri ratusan mahasiswa itu, Bupati Rusdi menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan kemajuan daerah. Mahasiswa, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada teori, tetapi juga harus berperan aktif di lapangan.

    “Mahasiswa adalah motor perubahan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap bersinergi dengan mahasiswa untuk menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Rusdi.

    Ia menekankan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki potensi besar dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi daerah.

    Selain membuka ruang dialog, Bupati juga mengungkapkan komitmen Pemkab Pasuruan untuk menyediakan fasilitas pengembangan diri bagi mahasiswa. Salah satunya melalui pelatihan dan program kewirausahaan yang diarahkan agar mahasiswa mandiri secara ekonomi.

    “Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan Pasuruan Creativity Center. Tempat ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar wirausaha dan mengembangkan ide kreatif di era digital,” jelasnya.

    Di hadapan peserta, Rusdi juga memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Shobih Asrori. Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    “Permasalahan jalan rusak terus kami pantau melalui dinas teknis. Semua harus transparan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan,” tuturnya.

    Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Pasuruan juga memperhatikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Rusdi menyebut, pada tahun 2026 seluruh Puskesmas induk di Kabupaten Pasuruan ditargetkan siap memberikan pelayanan 24 jam.

    “Layanan kesehatan harus menjangkau semua masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat Pasuruan mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas,” imbuhnya.

    Forum yang juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, itu berlangsung interaktif dan hangat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pasuruan Raya tampak antusias memberikan ide serta masukan konstruktif bagi pembangunan daerah. [ada/kun]

  • Musda ke-7 LDII Kabupaten Pasuruan: Momentum Sinergi Pemerintah dan Ormas Islam

    Musda ke-7 LDII Kabupaten Pasuruan: Momentum Sinergi Pemerintah dan Ormas Islam

    Pasuruan (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Pasuruan menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

    Acara yang berlangsung khidmat pada Minggu (19/10/2025) ini dihadiri langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, beserta jajaran Forkopimda dan tokoh agama setempat.

    Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan pentingnya menjaga harmoni antarumat Islam di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Ia menilai, kolaborasi yang terjalin antara Pemkab Pasuruan dan LDII merupakan contoh nyata dalam menciptakan stabilitas sosial serta keamanan di daerah.

    “Sinergi antara Pemda dan LDII sangat luar biasa. Sebagai sesama ormas Islam, kita harus terus menjaga kerukunan agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya.

    Rusdi juga menyoroti tantangan terbesar yang saat ini dihadapi umat Islam, yakni munculnya berbagai persoalan yang disebabkan oleh ruang digital, terutama media sosial. Menurutnya, media sosial sering kali menjadi tempat penyebaran kesalahpahaman dan provokasi yang dapat merusak persatuan umat Islam.

    “Sekarang banyak orang belajar agama hanya dari Google tanpa bimbingan guru. Akibatnya, muncul banyak salah tafsir yang berpotensi memecah belah umat,” lanjutnya.

    Bupati Pasuruan ini mengingatkan pentingnya dakwah yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap menjaga nilai-nilai kesejukan dan kebersamaan dalam setiap penyampaian ajaran Islam.

    “Kita harus menyikapi tantangan media sosial dengan kepala dingin. Setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan musyawarah dan dialog, bukan dengan saling menuduh,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Muhammad Amrozi Konawi, mengapresiasi dukungan Pemkab Pasuruan terhadap kegiatan Musda kali ini. Menurutnya, kepemimpinan Bupati Rusdi patut menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun komunikasi lintas organisasi keagamaan yang harmonis.

    “Sinergi ini sangat membanggakan karena menumbuhkan harmoni dan toleransi di masyarakat. LDII di Pasuruan juga sudah berintegrasi dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah melalui hubungan yang saling menghormati,” ujar Amrozi.

    Di akhir acara, Amrozi berpesan kepada pengurus baru LDII Kabupaten Pasuruan agar tetap menjaga semangat kolaborasi. “Kami berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat guyub dan komunikasi baik dengan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. [adi/suf]

  • Kabupaten dan Kota Pasuruan Sepakat Jaga Perdamaian Lewat Penandatanganan Petisi Kamtibmas

    Kabupaten dan Kota Pasuruan Sepakat Jaga Perdamaian Lewat Penandatanganan Petisi Kamtibmas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya memperkuat keamanan dan keharmonisan sosial di Pasuruan Raya semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kota Pasuruan resmi menandatangani Petisi Kesepakatan Damai sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kamtibmas.

    Acara penandatanganan berlangsung di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dari dua wilayah.

    Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya seremoni semata, melainkan langkah nyata dalam memperkuat solidaritas antar warga. Ia menilai pentingnya persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Pasuruan.

    “Kami ingin menegaskan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Mari jaga kerukunan, hindari provokasi, dan tolak segala bentuk kekerasan yang dapat memecah belah masyarakat,” ujar Rusdi di hadapan peserta rapat koordinasi.

    Selain menandatangani petisi, pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Menurut Rusdi, tanpa dukungan warga, mustahil suasana aman dan damai bisa terwujud secara berkelanjutan.

    “Kami berharap petisi ini menjadi landasan moral dan sosial untuk memperkuat harmoni antara masyarakat Kabupaten dan Kota Pasuruan. Semua warga kami ajak untuk menandatangani kesepakatan ini sebagai simbol cinta damai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Walikota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan bahwa sinergi antarwilayah menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial. Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor, terutama di era digital yang rawan penyebaran hoaks.

    “Sekarang ini, media sosial bisa jadi alat pemersatu tapi juga pemecah. Karena itu, mari kita bijak dalam berkomunikasi dan terus membangun silaturahmi secara langsung,” tutur Adi saat memberikan sambutan.

    Adi juga mengingatkan masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa gotong royong. Menurutnya, kebersamaan harus terus dirawat agar setiap perbedaan tidak menimbulkan konflik sosial.

    “Pasuruan dikenal sebagai daerah religius dan berbudaya. Mari kita jaga bersama suasana damai ini, saling menghormati, dan berkomitmen menghindari provokasi di dunia nyata maupun dunia maya,” pungkasnya. (ada)

  • Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Lippo Mulai Proyek Renovasi 1.500 Rumah Desa

    Bisnis.com, JAKARTA—Sebagai bagian dukungan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group menggelar program renovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

    Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana, pada Jumat (17/10/2025) meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa yang dilakukan oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang.

    Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit di antaranya di Kota Malang.

    Maruarar Sirait menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucapnya dalam keterangan resmi.

    Dia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

    Tahap pertama program renovasi 1.500 rumah desa yang dilakukan Lippo Group dimulai di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, ventilasi, serta akses air bersih.

    Khusus di Provinsi Jawa Timur, program renovasi akan menyasar 500 rumah yang tersebar di Kota Malang (40 unit), Kabupaten Malang (50 unit), Kabupaten Sidoarjo (110 unit), Kabupaten Ponorogo (100 unit), Kabupaten Pasuruan (100 unit), Kabupaten Bojonegoro (50 unit), dan Kota Surabaya (50 unit).

    Program ini juga secara bertahap akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, hingga Sulawesi, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

    Komisaris LPKR Ketut Budi Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan warga desa. Di samping itu, juga terinspirasi dari nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, bahwa “Rumah adalah tempat lahirnya harapan.”

    “Dalam operasional pelaksanaannya, Lippo Group berperan sebagai mitra strategis pemerintah, bersama masyarakat, untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Program renovasi 1.500 rumah desa ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan bisnis berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial.

  • Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Daftar 50 Jalan Tol Masuk PSN Era Prabowo, Ini Rute-Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahannya. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian N 16/2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional.

    Aturan itu diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 24 September 2025.

    Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

    Sebanyak 50 proyek jalan tol masuk dalam daftar tersebut, ada yang sudah dibangun dan beroperasi, ada juga yang masih dalam persiapan dan konstruksi.

    “Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Berikut Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo:

    Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

    Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat

    Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau

    Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Utara

    Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Jambi dan Riau

    Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Riau

    Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatra Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu

    Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatra Selatan

    Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ansor Banser Bangil Gelar Apel: Jaga Kiai Jaga Negeri

    Ansor Banser Bangil Gelar Apel: Jaga Kiai Jaga Negeri

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana halaman kantor PC GP Ansor Bangil tampak penuh semangat pada Jumat (17/10/2025) sore. Ratusan anggota Ansor dan Banser berkumpul dalam apel bertajuk “Jaga Kiai Jaga Negeri” sebagai bentuk protes terhadap tayangan kontroversial Trans7.

    Kegiatan ini digelar sebagai respon atas tayangan yang dinilai melecehkan martabat kiai dan pesantren. Para peserta apel datang dari berbagai wilayah di Bangil untuk menunjukkan solidaritas terhadap para kiai dan lembaga pesantren.

    Ketua PC GP Ansor Bangil, Abdul Rozak, memimpin langsung apel tersebut. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa tindakan Trans7 telah melukai perasaan umat dan merendahkan lembaga pendidikan Islam.

    “Trans7 telah menginjak marwah kiai dan pesantren. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memboikot siaran yang menyinggung simbol keagamaan,” ujar Rozak dengan tegas di hadapan peserta apel.

    Selain pengurus Ansor, sejumlah tokoh PCNU Bangil juga hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah H. Abdul Rouf dan H. Akhmad Tauhid, yang turut memberikan pengarahan kepada peserta apel.

    H. Abdul Rouf menilai bahwa siaran Trans7 telah menimbulkan keresahan di kalangan santri dan masyarakat pesantren. “Kami titip pesan kepada sahabat Ansor agar tetap solid menjaga kehormatan kiai dan menunggu instruksi pusat untuk langkah berikutnya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, PC GP Ansor Bangil juga membacakan pernyataan sikap resmi. Mereka mengecam keras tayangan Trans7 yang dianggap menyesatkan dan melecehkan martabat pesantren, kiai, serta santri di seluruh Indonesia.

    Ansor menuntut Trans7 segera menarik semua tayangan bermasalah dan melakukan evaluasi internal terhadap tim redaksi yang bertanggung jawab. Mereka juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers menjatuhkan sanksi tegas kepada stasiun televisi tersebut.

    Tak hanya itu, Ansor mendesak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. “Ini bukan sekadar kesalahan media, tetapi sudah masuk kategori pelecehan terorganisir yang harus diusut tuntas,” tambah Rozak.

    Menutup apel, Abdul Rozak menyerukan seluruh kader Ansor, Banser, dan Rijalul Ansor agar tetap siaga menjaga marwah pesantren dan para kiai. “Kami tidak akan diam terhadap siapa pun yang berani menghina pesantren dan Ahlussunnah wal Jamaah,” pungkasnya. (ada/but)

  • Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan MBG

    Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan MBG

    Pasuruan: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi program kerakyatan Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. 

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun di Balai Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

    Di hadapan ratusan konstituen, Misbakhun menjelaskan soal program MBG dan manfaatnya bagi masyarakat. 

    Misbakhun menuturkan, program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp350 triliun. 

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Asta Cita.

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar itu menegaskan Asta Cita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Asta Cita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” kata Misbakhun.

    Pasuruan: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi program kerakyatan Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. 
     
    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun di Balai Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.
     
    Di hadapan ratusan konstituen, Misbakhun menjelaskan soal program MBG dan manfaatnya bagi masyarakat. 

    Misbakhun menuturkan, program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp350 triliun. 
     
    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.
     
    Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Asta Cita.
     
    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar itu menegaskan Asta Cita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.
     
    “Seluruh program Asta Cita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” kata Misbakhun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Aplikasi SAPA WARGA untuk Dukung Desa Digital

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Aplikasi SAPA WARGA untuk Dukung Desa Digital

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya modernisasi layanan publik di Kabupaten Pasuruan semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi memperkenalkan aplikasi SAPA WARGA (Sistem Administrasi dan Pelayanan Aktif untuk Warga) sebagai langkah menuju penerapan desa digital di seluruh wilayah.

    Peluncuran program tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tata naskah dinas elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    Seluruh camat, kepala desa, dan lurah dari berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan turut hadir mengikuti bimtek ini. Mereka mendapatkan pelatihan untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan desa secara digital.

    Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo hadir secara langsung menutup kegiatan bimtek sekaligus meresmikan aplikasi SAPA WARGA. Ia menyebut aplikasi tersebut menjadi tonggak baru pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa.

    “SAPA WARGA dirancang agar masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan administratif hanya lewat ponsel. Mulai dari pengajuan surat, hingga layanan informasi desa, semuanya bisa dilakukan dengan mudah,” ujar Rusdi, Jumat (17/10/2025).

    Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu menekankan pentingnya percepatan layanan berbasis teknologi. Menurutnya, kemajuan digital tidak boleh hanya dirasakan di kota, tetapi juga harus sampai ke desa-desa.

    Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan berkomitmen memangkas birokrasi layanan administrasi kependudukan. “Mulai sekarang, pengurusan KTP, KK, dan KIA bisa diselesaikan di kecamatan masing-masing, tanpa perlu ke kantor Dispendukcapil,” jelasnya.

    Selain efisiensi layanan, aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga terhadap pemerintahan desa. Melalui fitur interaktif, masyarakat bisa memberikan aspirasi atau laporan secara langsung kepada pemerintah desa.

    “Kita harus membawa masyarakat menuju era digital, agar pelayanan publik lebih modern dan masyarakat desa semakin sejahtera,” tutupnya. (Ada)