Xcloud.id

kab/kota: Pasuruan

  • 3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Risalah rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menjadi pembicaraan setelah salah satu putusannya meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari posisi Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian tersebut ditandatangani oleh Rais Aam
    PBNU

    KH Miftachul Akhyar
    pada Kamis (20/11/2025).
    Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU
    yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kiai Abdul Muhaimin.
    “Benar,” kata Kiai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta
    Gus Yahya
    mundur dari posisi
    Ketum PBNU
    .
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    ”
    KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
    ,” bunyi risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
    ”
    Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
    ,” lanjut bunyi putusannya.
    Lantas, siapakah KH Miftachul Akhyar yang merupakan
    Rais Aam PBNU
    yang menandatangani risalah tersebut? Berikut profilnya:
    M RISYAL HIDAYAT Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (kanan) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) bersiap menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
    KH Miftachul Akhyar lahir pada 1953. Ia merupakan putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Akhlaq Rangkah, Surabaya.
    Sebagai anak kesembilan dari 13 bersaudara, Kiai Miftachul tumbuh dalam lingkungan pesantren dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sejak kecil.
    Mengutip catatan Lembaga Ta’lif wan Nasyr NU (LTNNU), perjalanan pendidikan Kiai Miftachul banyak ditempa di berbagai pesantren besar di Indonesia.
    Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pesantren Sidogiri Pasuruan, hingga Pesantren Lasem.
    Selain itu, ia memperdalam ilmu keislaman melalui Majelis Ta’lim Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki al-Maliki di Malang.
    Saat ini, Kiai Miftachul memimpin Pondok Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya.
    Kiprahnya di NU juga cukup panjang, mulai dari menjabat Rais Syuriyah PCNU Surabaya pada 2000–2005.
    Kemudian menjadi Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur selama dua periode, yakni 2007–2013 dan 2013–2018.
    Pada 2015–2020, Kiai Miftachul dipercaya sebagai Wakil Rais Aam PBNU.
    Kemudian pada 2018, ia ditunjuk menjadi Rais Aam PBNU menggantikan KH Ma’ruf Amin yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
    Setelah KH Ma’ruf Amin resmi menjabat wakil presiden, KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2020.
    Dalam pemilihan tersebut, KH Miftachul Akhyar mengungguli sejumlah tokoh lain, seperti Dr Anwar Abbas, Nasaruddin Umar, Amirsyah Tambunan, dan KH Muhyidin Djunaidi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecelakaan di Sampang Akibat As Roda Truk Patah, Sempat Ganggu Lalu Lintas

    Kecelakaan di Sampang Akibat As Roda Truk Patah, Sempat Ganggu Lalu Lintas

    Sampang (beritajatim.com) – Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Insiden tersebut melibatkan sebuah truk bernomor polisi N 8104 TS yang dikemudikan oleh Moch. Fathul Munir, warga Dusun Ketan Ireng, Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

    Menurut informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian 1 truk yang melaju dari arah barat ke timur itu tiba-tiba mengalami patah as di roda bagian kanan.

    “Akibatnya, kendaraan kehilangan keseimbangan dan terguling ke sisi kanan jalan hingga menutup setengah badan jalan,” ucap Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sigit Ekan Sahudi. Minggu (23/11/2025)

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengemudi truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami cidera.

    “Namun, kecelakaan ini mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp5.000.000,” ungkapnya

    Satlantas Polres Sampang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik warga Kabupaten Sampang maupun yang melintas di wilayah tersebut, agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

    “Pengemudi juga diingatkan untuk beristirahat di tempat aman apabila merasa lelah, capek, atau mengantuk,” pungkasnya.[sar/aje]

  • Ada Potensi Banjir Lahar Dingin Semeru, 477 Warga Bertahan di Pengungsian

    Ada Potensi Banjir Lahar Dingin Semeru, 477 Warga Bertahan di Pengungsian

    Jakarta –

    Prajurit TNI meninjau Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang usai Gunung Semeru erupsi. Ratusan warga masih mengungsi.

    “Sebanyak 477 jiwa masih bertahan di dua titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, sementara aktivitas masyarakat di wilayah Candipuro telah kembali normal,” kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, Minggu (23/11/2025).

    Selain itu, masih ada tiga warga yang mengalami luka bakar akibat awan panas dan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Lumajang dan Pasuruan.

    Tim Aju Setiap Saat Siap Bergerak (S3B) Divisi Infanteri (Divif) 2/Kostrad bersama Koramil 0821-14/Pronojiwo melakukan asesmen menyeluruh terkait tingkat risiko serta aktivitas yang dinyatakan aman maupun berbahaya bagi warga.

    Personel Divif 2 Kostrad bersama Babinsa Koramil 0821-14/Pronojiwo bergerak sejak pagi hingga malam menembus kondisi alam yang tidak menentu. Di lokasi, cuaca dilaporkan mendung, potensi banjir lahar dingin juga masih ada.

    Personel berupaya menjangkau area-area yang membutuhkan penanganan cepat. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, tercatat 22 rumah warga, satu bangunan sekolah, dan satu gardu listrik mengalami kerusakan berat, disertai dampak signifikan pada lahan pertanian serta hewan ternak.

    Pos Komando didirikan di depan Balai Desa Supiturang, serta pos siaga ditempatkan di Dusun Gemuk Mas dan Dusun Sumbersari guna memastikan tindakan cepat dapat dilakukan setiap saat.

    “Satuan TNI di lapangan akan terus memperkuat sinergi dan kesiapan operasi kemanusiaan hingga situasi dinyatakan aman sepenuhnya, sebagai bentuk komitmen TNI membantu pemerintah daerah dalam melindungi rakyat dari ancaman bencana alam,” katanya.

    (jbr/dek)

  • Antisipasi Banjir dan Cegah Air Meluber ke Pantura, BPBD Keruk Sungai Petung Surabaya 22 November 2025

    Antisipasi Banjir dan Cegah Air Meluber ke Pantura, BPBD Keruk Sungai Petung Surabaya 22 November 2025

    Antisipasi Banjir dan Cegah Air Meluber ke Pantura, BPBD Keruk Sungai Petung
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan, Jawa Timur, melakukan normalisasi Sungai Petung guna memitigasi bencana banjir. S
    etiap musim penghujan tiba dan wilayah hulu diguyur hujan deras, air sungai kerap meluber ke rumah warga serta jalan raya
    Pantura
    Surabaya-
    Pasuruan
    .
    Kasi Kedaruratan
    BPBD
    Kota Pasuruan, Anang Sururin, menjelaskan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir berpotensi mengakibatkan
    banjir
    . Karena itu, pengerukan dilakukan di titik-titik pendangkalan.
    “Kalau dari hulu besar, lalu di hilir air laut pasang, itu selalu meluber,” kata Anang, Sabtu (22/11/2025).
    Di Kota Pasuruan terdapat tiga sungai yang rawan meluber saat hujan deras, yakni
    Sungai Petung
    , Sungai Gembong, dan Sungai Welang.
    Namun menurut kajian BPBD, normalisasi yang paling mendesak adalah Sungai Petung. Jika air sungai tersebut meluber, dampaknya tidak hanya ke perkampungan, tetapi juga menggenangi jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas jalur Pantura.
    “Awal musim hujan ini saja sudah satu kali meluber. Dan itu mengganggu jalan raya Pantura,” tambahnya.
    Titik normalisasi Sungai Petung dimulai dari selatan Jembatan Bok Wedi sepanjang 500 meter, karena kawasan tersebut mengalami pendangkalan dan menyebabkan air meluber ke jalan raya serta permukiman.
    “Karena air tidak bisa lewat bawah jembatan. Bawah jembatan itu dangkal, nah itu yang biasa penyebab meluber ke jalan,” jelasnya.
    Proses normalisasi sepanjang 500 meter itu diperkirakan berlangsung selama sembilan hari. Untuk normalisasi lanjutan, rencananya akan dilakukan oleh UPT Balai Besar Wilayah Sungai pada Tahun 2026.
    “Sudah masuk rencana kerja Tahun 2026. Itu rencananya normalisasi lanjutan sama plengsengan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pasuruan Ungkap Hambatan Investasi Industri: Tata Ruang Jadi Penghalang Utama

    Bupati Pasuruan Ungkap Hambatan Investasi Industri: Tata Ruang Jadi Penghalang Utama

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan sederet hambatan yang mengganjal masuknya investasi industri di wilayahnya kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dalam sebuah pertemuan resmi. Ia menegaskan bahwa persoalan tata ruang menjadi kendala paling krusial yang membuat daerah sulit bergerak cepat membuka ruang bagi pengembangan kawasan industri.

    Menurut Rusdi, problem tata ruang tidak hanya dialami Kabupaten Pasuruan. Kabupaten dan kota lain turut mengalami persoalan yang sama.

    “Permasalahan kami sebenarnya satu, yaitu soal tata ruang yang proses penyelesaiannya sangat panjang,” ujar Rusdi.

    Ia menyebut aturan yang berbelit membuat pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahan yang layak bagi industri.

    Kabupaten Pasuruan sebagai daerah penyangga Surabaya dan Sidoarjo dinilai memiliki potensi besar untuk investasi manufaktur. Namun setiap kali investor datang, status pemanfaatan ruang yang belum tuntas kerap menjadi penghalang.

    “Perubahan RTRW kami masih menunggu persetujuan dari ATR/BPN Pusat,” kata Rusdi.

    Ia menekankan bahwa daerah justru paling memahami kondisi riil lahan masing-masing. Pendataan ulang Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sedang berlangsung juga memakan waktu panjang, sehingga menambah hambatan penyelesaian tata ruang.

    Rusdi menyoroti bahwa sejumlah lahan yang masih tercatat sebagai sawah dilindungi sebenarnya sudah tidak produktif. Wilayah seperti Grati, Winongan, dan Kraton disebut rutin terendam banjir, sehingga tidak lagi memungkinkan untuk bertani.

    Banyak sawah di kawasan tersebut berubah menjadi lahan kritis yang tak memberikan manfaat ekonomi. “Lahan kritis ini tidak bisa menghidupi siapa pun jika tetap dibiarkan,” tegasnya.

    Ia menilai bahwa apabila lahan tersebut dapat dialihfungsikan untuk industri, peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat signifikan. “Jika satu hektare lahan kritis bisa dipakai industri, itu bisa membuka lapangan kerja 100 hingga 200 orang,” ujar Mas Rusdi.

    Ia berharap pemerintah pusat memberi ruang lebih besar agar daerah dapat mengoptimalkan potensi lahan untuk peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. [ada/beq]

  • Balai Desa Tunggulwulung Rusak Disambar Petir, Ratusan Genteng Hancur

    Balai Desa Tunggulwulung Rusak Disambar Petir, Ratusan Genteng Hancur

    Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, dikejutkan oleh suara dentuman keras saat petir menyambar Balai Desa pada Jumat (21/11/2025) sore. Sambaran petir sekitar pukul 15.30 WIB itu langsung merusak hampir seluruh bagian atap bangunan dan membuat warga panik berhamburan.

    Kejadian tersebut berlangsung saat hujan deras mengguyur wilayah Pandaan. Menurut warga, suara petir terdengar sangat dekat dan membuat beberapa orang di sekitar lokasi sempat ketakutan.

    Suparman, warga setempat yang tengah duduk di warung rujak depan balai desa, menjadi saksi pertama peristiwa tersebut. “Tiba-tiba duaaaarrr, langsung saya kaget karena atap itu langsung hancur,” ujarnya menceritakan kembali suara keras yang ia dengar.

    Ia mengatakan beberapa warga langsung berhamburan keluar melihat kondisi bangunan yang atapnya runtuh sebagian. Suparman mengaku bersama warga sempat melapor kepada Sekretaris Desa karena khawatir terjadi kerusakan yang lebih parah.

    “Tadi yang datang cuma Bu Carik, kondisi hujan deras jadi petugas lain belum sempat sampai,” tambahnya. Ia juga menyebut warga tetap berjaga untuk memastikan lokasi aman dari reruntuhan atap.

    Beruntung saat kejadian balai desa dalam keadaan kosong. Seluruh perangkat desa disebut sudah pulang lebih awal karena cuaca yang kurang bersahabat.

    “Semua pegawai sudah pulang, jadi tidak ada korban jiwa sama sekali,” kata Suparman. Ia menilai kejadian itu bisa saja berakibat fatal jika terjadi pada jam pelayanan.

    Berdasarkan laporan awal, petir diduga menyambar tepat di bagian atap sehingga membuat genteng runtuh. Curah hujan yang tinggi juga memperkuat daya sambaran sehingga menyebabkan kerusakan lebih luas.

    Ratusan genteng pecah akibat insiden itu, diperkirakan mencapai sekitar 500 keping. Petugas langsung memasang garis pembatas karena beberapa bagian bangunan dinilai rawan runtuh.

    Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Segeng Hariyadi, membenarkan bahwa timnya menerima laporan dan bergerak menuju lokasi tak lama setelah kejadian. “Kami lakukan pengecekan struktur bangunan dan mengamankan area yang berpotensi membahayakan warga,” tegasnya.

    BPBD juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk langkah penanganan lanjutan, termasuk perbaikan darurat. Hingga kini, petugas memastikan tidak ada korban dan lokasi sudah diamankan dari aktivitas warga sekitar. (ada/ian)

  • Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) untuk 2026. Namun, kenaikan upah minimum dapat diperkirakan dari daftar daerah dengan UMK 2025 tertinggi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada hari ini, Jumat (21/11/2025).

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal [pengumuman UMP]. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

    Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

    Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Kenaikan upah minimum di Jawa Timur ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember tahun ini dan tidak berlaku surut. Namun, ketentuan ini mengubah urutan daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2025, misalnya Kota Surabaya yang merangsek ke sepuluh besar.

    Berikut daftar 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kota Surabaya: Rp5.032.635
    10. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    11. Kota Batam: Rp4.989.600
    12. Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
    13. Kabupaten Gresik: Rp4.943.763
    14. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.940.090
    15. Kabupaten Pasuruan: Rp4.936.417
    16. Kabupaten Mojokerto: Rp4.925.398
    17. Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    18. Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
    19. Kabupaten Serang: Rp4.857.353
    20. Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252

  • Ricuh di Pandaan Pasuruan Diduga Bonek dan Aremania, Warga Panik

    Ricuh di Pandaan Pasuruan Diduga Bonek dan Aremania, Warga Panik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Keributan antar suporter terjadi di kawasan pertokoan Mekko, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, pada Jumat (21/11/2025) dini hari pukul 00.07 WIB. Kejadian ini membuat warga sekitar terkejut karena kerumunan besar tiba-tiba muncul di depan area pertokoan.

    Menurut warga, dua kelompok suporter terlibat saling dorong sebelum akhirnya terjadi kericuhan. Beberapa pengunjung kafe di sekitar lokasi bahkan sempat berlarian untuk menghindari potensi bentrokan lebih besar.

    Fathur Rosi, salah satu saksi di lokasi, mengatakan bahwa keributan diduga terjadi antara Bonek suporter Persebaya dan Aremania suporter Arema FC. “Tadi malam itu ribut antar suporter, dua kubu datang ramai-ramai, ada sekitar 150al orang yang ada di depan pertokoan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan sebagian suporter sempat masuk ke area pertokoan sebelum diusir oleh warga dan pengunjung yang sedang nongkrong. Menurutnya, masuknya sejumlah orang itu terjadi karena mereka sedang mengejar salah satu suporter dari kubu lain.

    Dalam video amatir yang beredar, tampak beberapa orang membawa benda mencurigakan, meski Rosi tidak bisa memastikan apakah itu senjata tajam. Ia hanya mengonfirmasi keberadaan atribut kedua kelompok seperti spanduk dan syal.

    Rosi juga membenarkan adanya suara letusan dari mercon yang dilemparkan ke arah jalan raya. “Memang ada mercon, dilempar dari luar ke arah jalan,” katanya.

    Meski keributan sempat membuat warga sekitar panik, tidak ada kerusakan berarti di area pertokoan. Rosi memastikan bentrokan hanya terjadi di luar dan tidak sampai masuk ke dalam kompleks toko.

    Beberapa warga mengira ada korban dalam kejadian tersebut, namun kabar itu langsung dibantah oleh Rosi. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang terluka maupun diamankan warga.

    Ia berharap polisi segera menangani kasus keributan suporter tersebut agar tidak terulang kembali. “Kami minta kepolisian mengusut karena ini benar-benar meresahkan,” ujarnya.

    Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari Polsek Pandaan terkait kejadian ini. “Kami akan segera melakukan tindakan terkait kasus ini,” tegasnya. (ada/but)

  • Pemprov Jatim Dorong Lompatan Digital Lewat E-Purchasing Awards 2025

    Pemprov Jatim Dorong Lompatan Digital Lewat E-Purchasing Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat modernisasi sistem pengadaan barang/jasa kembali ditegaskan melalui gelaran E-Purchasing Awards 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setda Provinsi Jatim.

    Acara tahunan ini menjadi ajang apresiasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga pelaku UMKM yang dinilai berhasil mengoptimalkan transaksi lewat platform pengadaan elektronik.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan pintu masuk penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi UMKM lokal.

    “Penghargaan ini mengafirmasi komitmen kita bersama memperkuat reformasi digital. Katalog Versi 6 yang telah terintegrasi dengan berbagai lokapasar kini memberi peluang besar bagi percepatan layanan publik,” ujarnya.

    Melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online), daerah-daerah di Jatim didorong aktif memaksimalkan Toko Daring sebagai sarana transaksi pemerintah dengan UMKM.

    Dalam kategori pemerintah kota/kabupaten dengan total transaksi tertinggi menggunakan Jatim Bejo, Kota Surabaya keluar sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sidoarjo.

    Kategori perangkat daerah dengan pemesanan terbesar juga mencatat dominasi OPD provinsi. Dinas Pendidikan Jatim berada di posisi pertama, diikuti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

    Sementara itu, kategori transaksi terbanyak diraih Kota Kediri, disusul Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Adapun BPBD Jatim menjadi OPD dengan pemerataan penyedia paling luas.

    Dukungan penuh datang dari LKPP RI yang menilai Jatim sebagai daerah dengan ekosistem digital paling progresif dalam e-purchasing.

    Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyebut integrasi marketplace seperti Jatim Bejo mampu mempercepat proses pengadaan yang selama ini rumit.

    “Pendekatan ini membuat pengadaan lebih cepat, kompetitif, dan terstandarisasi. Inovasi marketplace menjembatani kebutuhan spesifik daerah yang menuntut adaptasi cepat,” tegasnya.

    Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6.

    “Target kami jelas: seluruh pengadaan di Jatim dilakukan secara elektronik. Ketika UMKM ikut dalam pengadaan, ekonomi daerah ikut tumbuh,” ujarnya.

    Sebagai salah satu marketplace terintegrasi dalam Katalog Elektronik V6, Mbizmarket menilai Jatim sebagai motor penting dalam digitalisasi pengadaan nasional.

    CEO Mbizmarket Ryn MR Hermawan menyoroti inovasi pembayaran Virtual Account berbasis BI SNAP yang pertama dijalankan Pemprov Jatim bersama Bank Jatim.

    “Komitmen Jatim memberi dorongan besar bagi percepatan transformasi e-purchasing di Indonesia,” katanya.

    Program E-Purchasing Award Jatim Bejo 2025 dinilai tidak hanya memperkuat ekosistem digital daerah, tetapi juga memberi standar baru bagi percepatan transformasi pengadaan di tingkat nasional. (tok/ian)

  • Dinas Pariwisata Pasuruan Genjot PAD 2025, Fokus pada Penataan dan Pengawasan Tiga Destinasi Unggulan

    Dinas Pariwisata Pasuruan Genjot PAD 2025, Fokus pada Penataan dan Pengawasan Tiga Destinasi Unggulan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan terus berupaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp700 juta. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola destinasi wisata dan meningkatkan pengawasan di lapangan.

    Langkah strategis ini diambil setelah adanya peningkatan signifikan pada PAD sektor pariwisata dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2024 pendapatan hanya hanya di target Rp 500 juta, maka pada 2025 naik menjadi Rp 700 juta.

    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Agus Hari Wibawa, mengatakan peningkatan ini menunjukkan potensi besar dari sektor pariwisata daerah. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem manajemen dan pelayanan di setiap lokasi wisata.

    “Kami melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari pengawasan, tata kelola tiket, hingga peningkatan SDM di lapangan agar target PAD tahun ini bisa tercapai. Saat ini target PAD sudah mencapai 86 persen,” ujar Agus Hari Wibawa.

    Diketahui, hanya ada tiga destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yakni Banyu Biru, Ranu Grati, dan kawasan wisata Bromo. Dari ketiganya, Banyu Biru menjadi penyumbang PAD terbesar hingga saat ini.

    Agus menjelaskan, pengelolaan wisata Banyu Biru menjadi contoh sukses karena adanya sistem pengawasan baru yang lebih ketat. “Kami sudah menertibkan sejumlah pengawas dan menempatkan petugas dengan sistem rotasi agar lebih transparan,” jelasnya.

    Selain penertiban pengawas, Dinas Pariwisata juga melakukan perombakan internal di beberapa posisi penting. Tujuannya agar setiap petugas memiliki tanggung jawab yang jelas dan mampu bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

    Hal ini terbukti dengan dilakukan pengelolaan pencapaian PAD khusus untuk Banyu Biru naik hingga 200 persen. Pada tahun 2024 PAD hanya mendapat Rp 64 juta, pada bulan Oktober ini PAD untuk Banyu Biru sudah tembus di angka Rp 120 juta.

    “Perombakan ini bukan semata-mata rotasi biasa, tapi bagian dari strategi untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan profesionalitas pegawai,” tambah Agus. Ia optimistis langkah ini akan memberikan hasil signifikan menjelang akhir tahun.

    Meski jangka waktu sudah hampir habis menjelang akhir tahun, Agus optimis bahwa pihaknya akan mencapai target PAD 2025. [ada/aje]