Xcloud.id

kab/kota: Pasuruan

  • Warga Desak Transparansi! Pengelolaan Aset Daerah Pasuruan Disorot Tajam

    Warga Desak Transparansi! Pengelolaan Aset Daerah Pasuruan Disorot Tajam

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sejumlah warga Kabupaten Pasuruan menggelar audiensi dengan Bupati Pasuruan di gedung bupati pada Rabu (26/11/2025). Pertemuan tersebut berlangsung untuk menyampaikan persoalan tata kelola aset daerah yang dinilai belum optimal.

    Dalam forum tersebut, warga menyoroti banyaknya aset pemerintah yang belum ditangani secara maksimal di beberapa wilayah. Mereka meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat agar fasilitas yang ada dapat dinikmati masyarakat secara merata.

    Perwakilan warga, Edy menilai sejumlah aset di wilayah barat Pasuruan seperti kawasan sekitar Terminal Pandaan banyak dimanfaatkan secara tidak tepat. Ia mengatakan ada ruko dan bengkel yang seolah-olah menjadi milik pribadi dan tidak jelas pengelolaannya.

    Menurut Edy, pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan konkret agar aset Pemkab Pasuruan tidak disalahgunakan. “Keberadaan aset itu mestinya dikelola dan diawasi oleh pemkab, bukan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

    Masalah aset juga disampaikan warga dari wilayah timur yang menilai kawasan Banyu Biru dan Ranu Grati kurang mendapatkan perhatian. Mereka menambahkan bahwa fasilitas di daerah Bangil seperti Stadion Pagar dan Plaza Bangil juga perlu penataan agar lebih tertib.

    Bahkan terkait Plaza Bangil, warga menyebut adanya bangunan yang sudah keluar sertifikat hak milik tanpa kejelasan prosesnya. Edy berharap kondisi tersebut dapat segera dibenahi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

    Tokoh masyarakat lainnya, Lujeng memberikan usulan agar inventarisasi aset segera dilakukan khususnya di Plaza Bangil dan Terminal Pandaan. Ia menilai ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

    “Kita minta inspektorat melakukan audit aset dan jika ada pihak yang tidak patuh harus ada pendampingan hukum,” ujar Lujeng. Ia berharap kerja sama pemkab dengan kejaksaan dapat mempercepat penyelesaian persoalan aset di lapangan.

    Masukan juga datang dari Hartadi yang menyoroti aset yang dikelola pihak ketiga sehingga menyulitkan UMKM untuk melakukan penyewaan. Ia memandang penataan ulang diperlukan agar pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang usaha tanpa biaya yang memberatkan.

    Menanggapi audiensi ini, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan pemerintah daerah sangat serius menangani persoalan aset. Ia menjelaskan bahwa tahun depan akan dilakukan digitalisasi aset untuk memastikan data dan pengelolaannya lebih transparan.

    Rusdi menambahkan bahwa beberapa aset yang sebelumnya dikelola pihak ketiga sudah kembali ke pemkab, termasuk aset di Jeladri. “Kalau kerjanya tidak beres ya kita pindahkan, karena aset ini harus benar-benar ditangani dengan baik,” tegasnya.

    Bupati juga mengakui adanya penurunan dana transfer sebesar Rp600 miliar yang memengaruhi proses pembangunan tahun ini. Namun ia memastikan pendataan ulang aset tetap menjadi prioritas agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

    Di akhir audiensi, Rusdi menegaskan bahwa pemkab tidak akan main-main dalam hal pengelolaan aset. Ia menutup pertemuan dengan pernyataan bahwa setiap pihak yang ingin memakai aset pemerintah harus melalui mekanisme sewa resmi demi terciptanya tata kelola yang adil dan tertib.

    “Jika masih ada oknum-oknum internal pemkab yang main-main, dalam kepemimpinan saya akan saya pindahkan. Karena perkara aset ini juga akan jadi konsen utama dari kami,” tutup Mas Rusdi. (ada/kun)

  • Mas Rusdi Kukuhkan 170 Relawan Damkar, Perkuat Penanggulangan Kebakaran Berbasis Masyarakat

    Mas Rusdi Kukuhkan 170 Relawan Damkar, Perkuat Penanggulangan Kebakaran Berbasis Masyarakat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan relawan pemadam kebakaran resmi dikukuhkan oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam sebuah agenda pemerintahan. Penguatan relawan ini diproyeksikan untuk menambah ketahanan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran di berbagai wilayah.

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sela Apel Sigap, Jaga, Lindungi Masyarakat Jawa Timur Tanggap TrantibumLinmas di Lapangan Plumbon Pandaan pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi momentum pelibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu.

    Bupati menjelaskan bahwa kehadiran relawan damkar merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.

    Menurutnya, relawan dapat membantu menjangkau wilayah pelosok yang selama ini sulit dijangkau oleh petugas damkar saat keadaan darurat. “Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam deteksi dini dan respons cepat kebakaran,” ujar Rusdi.

    [irp posts=”1445194″ ]

    Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Ia mencontohkan tindakan sederhana seperti mematikan kompor dan aliran listrik sebelum meninggalkan rumah agar tidak memicu insiden berbahaya.

    Selain bupati, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Ridho Nugroho turut memberikan keterangan terkait pengukuhan tersebut. Ia menyebut ada total 170 relawan damkar yang resmi bergabung dalam sistem penanggulangan kebakaran daerah.

    Ridho menjelaskan bahwa para relawan dibekali kemampuan untuk penanganan awal serta pelaporan cepat melalui Call Center 112 Damkar Kabupaten Pasuruan. “Yang terpenting relawan mendeteksi dini dan segera melapor agar petugas langsung bergerak,” katanya.

    Ia juga memaparkan bahwa Satpol PP Kabupaten Pasuruan saat ini hanya memiliki 53 petugas damkar yang terbagi dalam tiga regu dan jumlah itu belum ideal. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan menuntut penambahan personel untuk memperkuat kesiapsiagaan.

    Ridho menambahkan bahwa wacana pembentukan empat pos damkar baru di Grati, Gempol, Pandaan dan Purwosari membutuhkan dukungan SDM maupun kendaraan. Ia menilai tujuh unit mobil damkar yang dimiliki saat ini belum cukup apabila keempat pos tersebut terealisasi.

    Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa pelayanan damkar tetap berjalan optimal sambil terus mengevaluasi kebutuhan penambahan tenaga dan sarana. Ridho berharap keberadaan relawan dapat membantu mempercepat operasi penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. [ada/aje]

  • Bupati Pasuruan Hadiri Peringatan Hari Guru di SDN 1 Pandaan, Soroti Potensi Sekolah Strategis

    Bupati Pasuruan Hadiri Peringatan Hari Guru di SDN 1 Pandaan, Soroti Potensi Sekolah Strategis

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2025 di SDN 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (25/11/2025). Kehadiran Bupati disambut langsung oleh Kepala Sekolah SDN 1 Pandaan, Rosida, beserta para guru.

    Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menyampaikan ucapan Selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Pasuruan, termasuk guru-guru SDN 1 Pandaan. Ia menyebut sekolah tersebut menggelar syukuran sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada para guru.

    Acara diawali dengan prosesi pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Bupati sebagai bentuk penghormatan dari pihak sekolah. Kepala sekolah menyampaikan rasa bangganya karena SDN 1 Pandaan mendapatkan kunjungan langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan.

    “Kedatangan Bapak Bupati ini kehormatan bagi kami. Semoga SDN 1 semakin jaya dan muridnya semakin banyak,” kata Rosida.

    Dalam dialog santai tersebut, Rusdi mengapresiasi peran guru dalam mencetak generasi masa depan Kabupaten Pasuruan. Ia berharap seluruh guru di SDN 1 Pandaan terus meningkatkan kualitas pembelajaran.

    Rusdi juga menyinggung potensi SDN 1 Pandaan yang berada di pusat kota sehingga memiliki daya tarik besar bagi calon peserta didik. Ia menegaskan bahwa sekolah tersebut memiliki peluang berkembang lebih cepat dengan dukungan lingkungan sekitar.

    “SDN 1 Pandaan ini potensinya luar biasa karena lokasinya strategis dan dekat dari mana-mana. Tanah dari SDN 1 Pandaan ini sudah dihibahkan oleh keluarga Lim Si Tee kepada Pemkab,” jelas Rusdi.

    Bupati juga menyampaikan bahwa tahun ini sekolah mendapatkan pembangunan pagar baru untuk meningkatkan keamanan siswa karena letaknya yang dekat dengan jalan raya. Menurutnya, pengerjaan pagar dilakukan untuk memastikan aktivitas belajar berjalan lebih aman.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan fasilitas di SDN 1 Pandaan pada tahun anggaran berikutnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar agar berjalan lebih optimal.

    “Tahun depan kita insyaAllah akan perbaiki fasilitas yang kurang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ayo bersama kita majukan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Guru,” tutupnya. (ada/kun)

  • Rehab Gedung PUPR Kota Pasuruan Diduga Molor, DPRD Beri Solusi

    Rehab Gedung PUPR Kota Pasuruan Diduga Molor, DPRD Beri Solusi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pekerjaan rehabilitasi Gedung PUPR Kota Pasuruan diduga mengalami keterlambatan menjelang batas akhir penyelesaian proyek. Dugaan keterlambatan ini mendorong Komisi III DPRD Kota Pasuruan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (25/11/2025) untuk memastikan progres di lapangan.

    Sidak dilakukan karena waktu pelaksanaan tinggal sekitar satu pekan, sementara capaian proyek belum menunjukkan angka maksimal. Kondisi tersebut membuat dewan menilai perlu adanya percepatan agar pekerjaan tidak melewati masa kontrak.

    Berdasarkan laporan terbaru, progres fisik rehabilitasi gedung mencapai 89,56 persen sehingga masih menyisakan sekitar 10 persen yang harus dirampungkan. Situasi ini memicu kekhawatiran dewan lantaran beberapa pekerjaan masih terlihat berjalan paralel dan membutuhkan penanganan cepat.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan, M. Suci Mahardiko, membenarkan adanya ketertinggalan pekerjaan dari target awal. “Progres yang awalnya minus hingga 30 persen, alhamdulillah saat ini sudah membaik menjadi minus 9 persen dalam waktu kurang dari satu minggu,” ujarnya.

    Ia meminta pihak PUPR bersama kontraktor meningkatkan intensitas pekerjaan agar keterlambatan tidak berlanjut hingga melebihi batas waktu. “Waktu tinggal satu mingguan dan kondisi sudah memasuki musim hujan, jadi perlu penambahan SDM dan pengaturan ritme pekerjaan yang lebih ketat,” tambah Mas Kokoh.

    Di sisi lain, pelaksana proyek Ahmad Yandi menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Ia memastikan seluruh material telah tersedia dan tinggal memasuki tahap pemasangan akhir.

    “Mengingat seluruh bahan sudah ada di lokasi, tinggal pasang-pasang saja. Ini kita kebut, dan insyaallah minggu ini sudah selesai,” ujar Ahmad Yandi kepada awak media.

    Ia menjelaskan bahwa pekerjaan tersisa meliputi pemasangan tlasaran, plafon, finishing pengecatan, dan pembersihan area. Menurutnya, tim pelaksana telah menambah tenaga untuk memastikan target dapat dikejar.

    “Tim pelaksana berupaya keras agar pembangunan selesai dalam minggu ini, dengan harapan gedung bisa segera dimanfaatkan,” lanjutnya.

    Berdasarkan dokumen kontrak, rehabilitasi Gedung PUPR Kota Pasuruan dikerjakan oleh CV Arjuna Nur Kirana dengan pengawasan CV Wiratama Mandiri. Proyek ini menghabiskan anggaran Rp1.173.385.000 dengan waktu pelaksanaan 120 hari. (ada/but)

  • IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham berharap agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan agar tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok.

    Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur dan tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite.

    “PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal,” ungkap Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menegaskan NU merupakan milik rakyat dan milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Dirinya pun mengingatkan sejarah NU yang dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengaveling organisasi untuk kepentingan sesaat.

    Dikatakan bahwa sejarah mencatat NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar, yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.

    Idrus menyebutkan di antara nama-nama harum itu, ada Kiai Haji (KH) Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden (KHR) Asnawi Kudus, KHR Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, serta KH Doro Muntaha.

    Jika melihat struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), kata dia, tampak
    jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun semangat keumatan dan kebangsaan.

    Pada masa kepengurusan pertama, disebutkan bahwa Rais Akbar dijabat oleh Kiai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari dari Jombang, sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada KH Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya.

    Sementara posisi Katib Awal dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dari Jombang dan Katib Tsani oleh KH Abdul Chalim dari Cirebon.

    “Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata dia.

    Kendati demikian, Idrus menekankan kondisi PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.

    Dengan begitu, dirinya berharap konflik internal harus segera dikelola dengan baik agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.

    Dia berpendapat langkah tersebut tidak cukup hanya melalui klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Insyaallah nanti digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

    Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

    Baru-baru ini, risalah Rapat Harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

    Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

    Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musda Golkar Kota Pasuruan Digelar, DPD Jatim Tekankan Penguatan Konsolidasi

    Musda Golkar Kota Pasuruan Digelar, DPD Jatim Tekankan Penguatan Konsolidasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Pasuruan resmi digelar sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan dan upaya memperkuat struktur organisasi partai di tingkat daerah. Agenda ini menjadi momentum strategis bagi Golkar untuk memantapkan konsolidasi sekaligus menyiapkan kepemimpinan baru yang mampu menggerakkan mesin partai secara optimal.

    Kegiatan Musda berlangsung lancar dengan dukungan penuh dari DPD Golkar Jawa Timur. Para pengurus menilai forum ini penting untuk melahirkan figur ketua yang solid, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Alhamdulillah Musda hari ini berjalan baik. Ini agenda wajib untuk memastikan organisasi tetap hidup,” jelas Blegur Prijanggono, Sekretaris DPD Golkar Jatim, Senin (24/11/2025).

    Blegur menegaskan bahwa Musda tidak hanya memilih ketua baru, tetapi juga menjadi sarana menyatukan kembali kekuatan kader di Kota Pasuruan. Ia berharap kepemimpinan terpilih mampu memperkuat konsolidasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    “Ketua yang terpilih nanti harus memperkuat konsolidasi. Dan tentu memperjuangkan aspirasi warga Kota Pasuruan,” lanjutnya.

    Hingga saat ini, sebanyak 29 daerah di Jawa Timur telah menggelar Musda dari total 38 kabupaten/kota. Percepatan ini dilakukan agar proses konsolidasi dapat dirampungkan tahun ini, sehingga tahun depan partai bisa fokus pada program lanjutan.

    “Provinsi memang mempercepat agenda Musda. Agar tahun depan bisa fokus pada program konsolidasi lanjutan,” kata Blegur.

    Di Kota Pasuruan, terdapat dua hingga tiga kandidat yang disebut maju sebagai calon ketua. Para calon nantinya akan mencari dukungan dari kecamatan dan kelurahan yang memiliki hak suara. DPD Golkar Jatim menargetkan ketua terpilih mampu mempertahankan kursi partai di DPRD Kota Pasuruan serta meningkatkan jumlah kursi di DPRD Jatim maupun DPR RI.

    Blegur menekankan komitmen partai terhadap kebutuhan dan pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa Golkar di Kota Pasuruan harus menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    Ketua Pelaksana Musda XI Golkar Kota Pasuruan, Muhammad Munif, menjelaskan bahwa rangkaian Musda berjalan melalui lima paripurna, mulai dari laporan kegiatan, pembahasan internal, hingga penetapan calon ketua.

    “Rundown Musda sudah lengkap dan jelas. Mulai paripurna pertama hingga penetapan ketua baru,” jelasnya di sela kegiatan.

    Munif menambahkan bahwa mekanisme pemilihan menggunakan sembilan suara dari empat kecamatan di Kota Pasuruan. Suara tersebut menjadi penentu siapa yang akan menakhodai Golkar ke depan. Ia menyebut musyawarah mufakat tetap diutamakan, tetapi voting disiapkan jika tidak tercapai kesepakatan.

    Musda kali ini juga membahas penyusunan program serta penguatan struktur organisasi. Panitia menargetkan seluruh rangkaian acara tuntas dalam satu hari sehingga proses konsolidasi bisa segera dilanjutkan.

    “Semoga ketua terpilih mampu membawa Golkar lebih maju. Dan semakin solid dalam melayani masyarakat Kota Pasuruan,” tutupnya. [ada/beq]

  • Penertiban Depan Pasar Bangil Dimulai, Pedagang Liar Dipindah ke Lokasi Alternatif

    Penertiban Depan Pasar Bangil Dimulai, Pedagang Liar Dipindah ke Lokasi Alternatif

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aktivitas di depan Pasar Bangil mulai ditata ulang setelah kawasan tersebut lama dipadati pedagang liar serta aktivitas bongkar muat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menilai kondisi itu membuat arus kendaraan tersendat setiap hari.

    Penertiban resmi diberlakukan pada 24 November 2025 dengan mengacu pada Perda 11/2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Langkah ini menjadi fokus utama Disperindag untuk mengembalikan fungsi jalan di salah satu titik terpadat Bangil.

    Kepala UPT Pasar Disperindag Kabupaten Pasuruan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh aktivitas seperti berjualan, parkir, hingga bongkar muat dilarang berada di depan pasar. Menurutnya, imbauan sudah disosialisasikan kepada pedagang selama beberapa hari terakhir.

    “Papan larangan sudah kami pasang sejak pekan lalu,” ujar Iwan. Ia mengatakan bahwa pedagang malam maupun pagi telah menerima pemberitahuan lengkap mengenai aturan baru itu.

    Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan dua lokasi alternatif bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di area terlarang. Lokasi yang dipilih adalah Kampung Planet (eks Terminal Bangil) serta area Kios Selatan atau Kios Mangga.

    Dua lokasi itu dinilai lebih aman dan tidak mengganggu lalu lintas utama. Iwan menyebut bahwa langkah ini memberikan ruang bagi pedagang untuk tetap berjualan dengan cara yang lebih tertib. “Ini bukan tindakan represif, tapi penataan,” tegasnya. Ia memastikan penertiban dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan kenyamanan pedagang.

    Pemkab juga menargetkan terciptanya pasar yang lebih bersih, tertib, dan sehat sehingga minat belanja masyarakat dapat meningkat. Penataan ini menjadi bagian dari instruksi bupati untuk memperbaiki wajah pusat-pusat perdagangan.

    Disperindag turut mengantisipasi potensi munculnya pedagang baru yang mencoba menempati kembali area depan pasar. Koordinasi dengan Satpol PP diperkuat mengingat keterbatasan jumlah personel pengawasan pasar. “Pemantauan bersama akan terus dilakukan,” ujar Iwan. Ia berharap kawasan depan Pasar Bangil dapat terjaga dari keberadaan pedagang liar secara berkelanjutan. (ada/kun)

  • Polemik Alih Fungsi Lahan di Prigen, Pansus DPRD Soroti Rekomendasi Real Estat

    Polemik Alih Fungsi Lahan di Prigen, Pansus DPRD Soroti Rekomendasi Real Estat

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses alih fungsi lahan di wilayah Prigen kembali menjadi sorotan setelah sejumlah dokumen menunjukkan perubahan status kawasan dari lahan hijau menjadi lahan kuning. Perubahan tersebut memicu perdebatan karena dinilai tidak sesuai dengan karakter lingkungan setempat.

    Dalam rapat pansus, Susanti Edi Peni dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang menjelaskan bahwa pada tahun 2011 kawasan tersebut masih milik PT Kusuma Raya. Namun, pada 2014 kepemilikan berubah menjadi PT Stasiun Kota Sarana Permai.

    Tak sampai di situ, pada tahun 2021 permohonan alih fungsi lahan diajukan oleh PT Stasiun Kota Sarana Permai. Pengajuan tersebut beracuan pada SK Kementerian Kehutanan yang terbit di tahun yang sama, di mana kawasan tersebut sudah tidak lagi masuk kawasan hutan.

    Sehingga pada 2024 lalu, kawasan tersebut yang semula kawasan hijau kini berganti menjadi kawasan kuning. “Kalau bunyi dari SK Kementerian Kehutanan itu, wilayah tersebut berada di dekat permukiman dan hanya 1 persen dalam kawasan hutan,” terangnya dalam rapat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (24/11/2025).

    Santi juga mengatakan bahwa pada awalnya, kawasan tersebut hanya memiliki izin untuk kawasan wisata terpadu sehingga bisa dilaksanakan. Namun, Santi menegaskan bahwa perubahan ke real estat sangat bertentangan dengan kondisi geografis wilayah itu.

    Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut sejak awal memiliki karakter sebagai kawasan resapan. Karena itu, pengalihfungsian menjadi kawasan perumahan dinilai berisiko terhadap lingkungan sekitar.

    “Dari sisi tata ruang, kawasan ini tidak sesuai untuk pengembangan real estat,” tambahnya. Ia menyebut bahwa rekomendasi tetap dikeluarkan karena mengikuti alur permohonan yang sudah diproses sejak lama.

    Ketua Pansus Realestat Prigen, Sugiyanto, menyoroti bahwa investasi memang penting namun harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menyebut bahwa dua OPD telah menyatakan kawasan tersebut merupakan area resapan air yang seharusnya tidak layak dijadikan permukiman.

    “Kami sadar investasi tidak perlu ditolak, tapi kalau membahayakan lingkungan tentu harus dikaji ulang,” tegas Sugiyanto. Ia meminta seluruh pihak terbuka mengenai dokumen dan proses pengajuan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

    Sugiyanto juga menilai bahwa adanya perbedaan rekomendasi antarinstansi harus dibahas lebih mendalam. Menurutnya, pansus masih memerlukan data tambahan untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedural. “Kami belum sampai pada dugaan kriminal, namun ruang untuk menelusuri lebih jauh tetap ada,” ujarnya. Ia memastikan pansus akan menindaklanjuti seluruh temuan dalam rapat lanjutan berikutnya. (ada/kun)

  • BPN Dicerca Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Soal Pertimbangan Teknis Lahan 22,5 Hektare

    BPN Dicerca Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Soal Pertimbangan Teknis Lahan 22,5 Hektare

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pembahasan terkait penerbitan pertimbangan teknis lahan seluas 22,5 hektare oleh BPN Kabupaten Pasuruan berlangsung tegang dalam rapat pansus DPRD. Anggota pansus menilai banyak kejanggalan, terutama karena BPN diduga tidak mengetahui kondisi kawasan secara utuh.

    Dalam rapat tersebut, pihak BPN menjelaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan hanya berdasarkan permohonan resmi yang masuk. Pertimbangan teknis tersebut hanya mencakup luas dan letak tanah tanpa melihat fungsi kawasan lebih mendalam.

    Wisnu, perwakilan BPN, menyampaikan bahwa lahan tersebut memiliki status HGB dengan klasifikasi real estat, restoran, dan lainnya. Namun ia menegaskan bahwa bagian yang diperuntukkan restoran dinilai tidak sesuai dengan peraturan kawasan.

    “Pertimbangan teknis yang kami keluarkan hanya berdasarkan permohonan dari pihak Stasiun Kota,” ujar Wisnu. Ia menambahkan bahwa kondisi lahan pada 2024 masih alami dan belum ada kegiatan apa pun.

    Ketika anggota pansus menanyakan apakah kawasan tersebut termasuk area resapan, Wisnu menjawab tidak mengetahui secara pasti. Ia menyebut bahwa kajian resapan bukan bagian dari kewenangan BPN dalam penerbitan pertimbangan teknis.

    “Kami hanya mengeluarkan pertimbangan pertanahan, soal kawasan resapan itu bukan ranah kami,” tegas Wisnu. Ia juga menjelaskan bahwa pembatalan dokumen harus dilakukan oleh pihak pemohon di tingkat PT.

    Najib Setiawan, anggota pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, menyoroti dugaan pemanfaatan celah oleh pemohon selama masa peralihan kepemimpinan bupati. Ia menilai momentum tersebut bisa saja digunakan untuk mempercepat proses tanpa pengawasan maksimal.

    “Ini dimanfaatkan oleh pihak Stasiun Kota karena saat itu terjadi peralihan bupati,” ujar Najib. Ia meminta dokumen tersebut ditelusuri kembali untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedural.

    Ketua Pansus Real Estat DPRD Kabupaten Pasuruan menambahkan bahwa temuan dugaan kriminalitas belum dibahas lebih jauh. Ia mengatakan pansus masih fokus pada ketidaksesuaian teknis dalam dokumen yang diterbitkan BPN.

    “Ada ruang cukup lebar untuk menindaklanjuti temuan ini, namun kami belum sampai pada dugaan kriminal,” tegasnya. Ia memastikan pansus akan memanggil pihak terkait lainnya dalam rapat lanjutan. (ada/kun)

  • Pantau Bencana, Wagub Emil dan Sekdaprov Adhy Kunjungi Pusdalops PB BPBD Jatim

    Pantau Bencana, Wagub Emil dan Sekdaprov Adhy Kunjungi Pusdalops PB BPBD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Maraknya kejadian bencana di Jatim dalam beberapa waktu terakhir, menarik perhatian jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim untuk mengikuti perkembangannya secara real time melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jatim.

    Salah satunya, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yang berkunjung ke Kantor BPBD Jatim, Minggu (23/11/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

    Tanpa pengawalan, mantan Bupati Trenggalek ini mengunjungi Kantor BPBD Jatim dan langsung menuju ruang Pusdalops PB untuk memantau update kejadian bencana di sejumlah daerah. Di antaranya, kejadian banjir di Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Jombang dan Kota Surabaya.

    Khusus di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, Wagub Emil Elestianto Dardak langsung melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPBD setempat melalui telpon seluler, guna mengetahui update penanganan di masing-masing daerah.

    Wagub Emil juga memantau update penanganan dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo.

    Kabid KL BPBD Jatim Satriyo Nurseno yang turut menyambut kedatangan Wagub Emil bersama Kabid RR Dhany Aribowo pun menjelaskan, jika hari ini, Senin (24/11/2025), Tim BPBD Jatim akan menambah alat berat untuk percepatan pembersihan material vulkanik.

    Selain itu, bersama relawan dan elemen lain, Tim BPBD Jatim juga tetap melakukan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, seperti, dapur umum, air bersih dan kesehatan.

    Sementara, dalam kaitan yang sama, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono juga telah mengunjungi Pusdalops PB BPBD, Senin (17/11/2025) malam.

    Dalam kunjungan itu, ia juga telah mengimbau kepada BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat maraknya bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini.

    “Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya minta BPBD se-Jatim, terus semangat meningkatkan kesiapsiagaannya,” pesan Sekdaprov dengan didampingi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto. [tok/beq]