kab/kota: Pasar Minggu

  • Ormas Gerakan Rakyat Jadikan Anies Panutan, Bakal Jadi Parpol?

    Ormas Gerakan Rakyat Jadikan Anies Panutan, Bakal Jadi Parpol?

    loading…

    Ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan. Deklarasi dan pengukuhan DPP Gerakan Rakyat ini dihadiri Capres 2024 Anies Baswedan. Foto/Muhammad Refi Sandi

    JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Baswedan . Apakah ormas ini akan berubah menjadi partai politik (parpol)?

    “Belum (kepikiran jadi partai politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid seusai deklarasi dan pengukuhan pengurus Gerakan Rakyat di Jakarta Inisiatif, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahrin yang juga Juru Bicara Anies Baswedan, pihaknya masih fokus perkumpulan berbadan hukum. “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.

    Sahrin menjelaskan posisi Anies yang tidak masuk dalam struktur DPP Gerakan Rakyat. Menurutnya, sosok Anies sebagai tokoh panutan dan inspirasi yang tidak terpisahkan dengan semangat perubahan.

    “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu semangat perubahan ada di Pak Anies. Gerakan Rakyat adalah gerakan perubahan, sehingga harus ada Pak Anies bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sahrin membeberkan alasan tagline Gerakan Rakyat ‘Indonesia Menyala’. Menurutnya, hal ini agar sama seperti di Jakarta. “Kalau Jakarta sudah menyala, Indonesia harus menyala juga,” tegas mantan anggota DPR RI tersebut.

    Sementara, Anies Baswedan mengatakan bahwa ide pembentukan organisasi ini telah tercetus sejak satu setengah tahun yang lalu tepatnya sebelum Pilpres 2024. Ia berharap dengan terbentuknya Gerakan Rakyat ini menjadi awalan yang baik.

    “Saya apresiasi sekali, kenapa? Karena dulu Gerakan Rakyat ini tumbuh dengan semangat untuk membuat Indonesia lebih adil, Indonesia lebih sejahtera, lebih setara kesempatan. Itu adalah perjuangan gagasan yang tadi disebut oleh Bung Sahrin,” ujarnya.

    (zik)

  • Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya

    Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya

    loading…

    Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung deklarasi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Foto/Refi Sandi

    JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyaksikan langsung deklarasi organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Pantauan SindoNews di lokasi, Anies mengenakan jaket oranye bertuliskan ‘Gerakan Rakyat’ di punggung.

    Sedangkan pengurus ormas Gerakan Rakyat mengenakan kemeja berwarna oranye. Acara diawali menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan deklarasi pembentukan ormas Gerakan Rakyat yang dipimpin Sahrin Hamid, pria yang dikenal sebagai juru bicara Anies.

    Selanjutnya dilakukan proses pengukuhan pengurus ormas Gerakan Rakyat disaksikan Anies Baswedan. “Indonesia yang Adil dan Makmur, maka dibutuhkan alat perjuangan, rumah pembelajar dan penyala semangat yang terus bergerak di atas kepentingan rakyat,” ujar Sahrin diikuti pengurus ormas Gerakan Rakyat.

    “Atas dasar yang luhur dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka dengan ini kami nyatakan berdirinya Gerakan Rakyat sebagai organisasi masyarakat dengan semangat gotong royong untuk Indonesia,” tambahnya.

    Berikut struktur organisasi masyarakat Gerakan Rakyat:

    – Ketua Umum: Sahrin Hamid
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen): Muhammad Ridwan
    – Bendahara Umum: Prita Subono
    – Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Iwan Roberto
    – Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah dan Teritori: Winston Herlanjaya
    – Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Politik dan Keamanan: Yusuf Lakaseng
    – Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat: Tri Bagus.

    (rca)

  • Harga pangan Rabu, cabai rawit Rp83.050/kg dan telur ayam Rp30.300/kg

    Harga pangan Rabu, cabai rawit Rp83.050/kg dan telur ayam Rp30.300/kg

    Arsip foto – Cabai rawit merah dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (21/8/2024). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Rabu, cabai rawit Rp83.050/kg dan telur ayam Rp30.300/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 14:29 WIB

    Elshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, cabai rawit merah di harga Rp83.050 per kilogram (kg) dan telur ayam ras di harga Rp30.300 per kg, di Rabu pagi.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.900 per kg, bawang putih di harga Rp44.850 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.400 per kg; beras kualitas medium I Rp14.900 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp14.650 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.750 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.250 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.450 per kg; cabai merah keriting Rp55.700 per kg; dan cabai rawit hijau Rp53.750 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp35.150 per kg, daging sapi kualitas I Rp136.150 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp128.750 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.250 per kg; gula pasir lokal Rp18.500 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.550 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.590 per kg.

    Sumber : Antara

  • Kecewanya Warga Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Hendak Berpaling ke SPBU Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Kecewanya Warga Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Hendak Berpaling ke SPBU Lain Megapolitan 27 Februari 2025

    Kecewanya Warga Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Hendak Berpaling ke SPBU Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga menimbulkan kegeraman dan kekecewaan warga. 
    Bagaimana tidak, warga rela merogoh kocek lebih demi mendapatkan BBM yang lebih berkualitas. Namun, ternyata kualitasnya sama dengan BBM bersubsidi. 
    Rafi (25), warga Pancoran, Jakarta Selatan, misalnya, sengaja mengisi Pertamax untuk motornya dengan harapan mesin lebih awet.
    Selain itu, ia langganan Pertamax karena ingin membantu pemasukan negara dengan tidak pakai BBM bersubsidi.
    Oleh karenanya, Rafi merasa begitu kecewa dengan adanya dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.
    “Sebenci-bencinya sama kebijakan negara, pasti di lubuk hati terdalam masih pengen
    support
    punya negeri sendiri. Tapi dengan kejadian kayak gini, sangat kecewa,” kata Rafi, Rabu (26/2/2025).
    Senada, Luthfa (22), warga Jakarta Timur juga menggunakan Pertamax yang dia anggap lebih berkualitas dengan harapan mesin motornya lebih awet. 
    Luthfa menyebut, ia menghabiskan Rp 50.000-Rp 60.000 setiap minggu untuk membeli Pertamax. Namun, yang ia dapat justru kekecewaan.
    “Kecewa banget sih karena kan gue bayar lebih ya, gue
    expect
    kualitas yang lebih jugalah,” kata dia.
    Merasa kecewa dan kapok, warga pun berencana beralih membeli BBM di SPBU swasta. 
    “Kayaknya kalau pengin nyari bensin dengan kualitas serupa Pertamax, mending sekalian ke SPBU lain deh yang udah pasti-pasti,” kata Luthfa.
    Terlebih, sebelum isu korupsi di lingkungan Pertamina mencuat, Luthfa sudah beberapa kali membeli BBM di SPBU swasta.
     
    “Sekarang ditambah sama berita pengoplosan ini, bikin gue makin yakin buat sepenuhnya cabut dari Pertamina,” kata dia.
    Rafi juga mengatakan hal serupa. Dia yang bertahun-tahun langganan Pertamax mulai mempertimbangkan untuk beralih.
    “Ke depan kayaknya bakal beli di swasta aja. Lebih aman dan terjamin, plus secara servis orangnya ramah ramah. Toh harganya cuman beda berapa ratus perak aja,” kata Rafi.
    Sementara, Putra (35), warga Kebagusan, Jakarta Selatan mempertanyakan moral para tersangka yang terlibat kasus dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ini.
    “Memangnya tidak malu mengambil uang dari hasil keringat rakyat? Giliran sudah jadi tersangka, muka kalian malah lesu,” ujar Putra dengan kesal saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (26/2/2025).
    Sebagai pengguna Pertamax selama bertahun-tahun, menurut Putra, kasus pengoplosan ini mencerminkan betapa parahnya kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.
    Oleh karena itu, Putra menyarankan agar pemerintah pusat bekerja lebih ekstra. Sebab, tanggung jawab sepenuhnya ada di pundak pemerintah.
    “Kasihan masyarakat mulu yang dirugikan. Kaum atas malah ketawa-ketiwi,” kata dia.
    Sementara, Rizky Widyanto (28), warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah tujuh tahun menggunakan Pertamax untuk motor Honda PCX miliknya.
    Alasannya, dia ingin membantu negara dengan tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Namun, Rizky kecewa begitu mengetahui dugaan pengoplosan Pertalite jadi Pertamax.
    Niat baiknya menggunakan bahan bakar berkualitas justru dikhianati oleh para tersangka dalam kasus tersebut yang memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan rakyat.
    Rizky pun merasa rugi menggunakan Pertamax sejak 2018 lalu. Padahal, dalam satu pekan dia mengeluarkan uang senilai Rp 100.000 hingga Rp 200.000 untuk mengisi bahan bakar.
    “Niatnya (juga) biar lebih enak dan kencang saja nih motor, pakai Pertamax. Eh enggak tahunya sugesti doang,” kata Rizky.
    Adapun sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “di-
    blending
    ” atau dioplos menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Pada Rabu (26/2/2025), Kejagung menetapkan dua tersangka baru, yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Warga: Enggak Malu Ambil Uang Hasil Keringat Rakyat? 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Februari 2025

    Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Warga: Enggak Malu Ambil Uang Hasil Keringat Rakyat? Megapolitan 26 Februari 2025

    Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Warga: Enggak Malu Ambil Uang Hasil Keringat Rakyat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Putra (35), warga Kebagusan, Jakarta Selatan mempertanyakan moral para tersangka yang terlibat kasus dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga.
    “Memangnya tidak malu mengambil uang dari hasil keringat rakyat? Giliran sudah jadi tersangka, muka kalian malah lesu,” ujar Putra dengan kesal saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (26/2/2025).
    Sebagai pengguna Pertamax selama bertahun-tahun, menurut Putra, kasus pengoplosan ini mencerminkan betapa parahnya kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.
    Oleh karena itu, Putra menyarankan agar pemerintah pusat bekerja lebih ekstra. Sebab, tanggung jawab sepenuhnya ada di pundak pemerintah.
    “Kasihan masyarakat mulu yang dirugikan. Kaum atas malah ketawa-ketiwi,” kata dia.
    Sementara, Rizky Widyanto (28), warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah tujuh tahun menggunakan Pertamax untuk motor Honda PCX miliknya.
    Alasannya, dia ingin membantu negara dengan tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Namun, Rizky kecewa begitu mengetahui dugaan pengoplosan Pertalite jadi Pertamax.
    Niat baiknya menggunakan bahan bakar berkualitas justru dikhianati oleh para tersangka dalam kasus tersebut yang memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan rakyat.
    “Niatnya mau sadar diri enggak pakai subsidi, bantu negara, eh enggak tahunya begini,” keluh Rizky.
    Rizky pun merasa rugi menggunakan Pertamax sejak 2018 lalu. Padahal, dalam satu pekan dia mengeluarkan uang senilai Rp 100.000 hingga Rp 200.000 untuk mengisi bahan bakar.
    “Niatnya (juga) biar lebih enak dan kencang saja nih motor, pakai Pertamax. Eh enggak tahunya sugesti doang,” kata Rizky.
    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” atau dioplos menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecewanya Warga Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Hendak Berpaling ke SPBU Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Warga: Niat Sadar Diri Tak Pakai Subsidi, Ternyata Negara Begini Megapolitan 26 Februari 2025

    Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Warga: Niat Sadar Diri Tak Pakai Subsidi, Ternyata Negara Begini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rizky Widyanto (28), warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah tujuh tahun menggunakan Pertamax untuk motor Honda PCX miliknya. 
    Alasannya, dia ingin membantu negara dengan tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite.
    Namun, Rizky kecewa begitu mengetahui dugaan pengoplosan Pertalite jadi Pertamax dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga.
    “Niatnya mau sadar diri enggak pakai subsidi, bantu negara, eh enggak tahunya begini,” keluh Rizky saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (26/2/2025).
    Rizky pun merasa rugi menggunakan Pertamax sejak 2018. Padahal, dalam satu pekan dia mengeluarkan uang senilai Rp 100.000 hingga Rp 200.000 untuk mengisi bahan bakar.
    “Niatnya (juga) biar lebih enak dan kencang saja nih motor, pakai Pertamax. Eh enggak tahunya sugesti doang,” kata Rizky.
    Senada dengan itu, warga Kebagusan, Jakarta Selatan, bernama Putra (35) yang sehari-hari menggunakan Pertamax juga merasa rugi.
    Sebab, ia sengaja mengisi BBM Pertamax dengan harga lebih mahal dengan harapan motornya lebih gesit dan mesin awet.
    “Ini motor diajak jalan kayak kakek umur 80 tahun ke atas, napasnya berat. Marah sih enggak, kecewa juga enggak perlu,” kata Putra.
    “Karena apa yang terjadi hari ini di negara kita cukup menggambarkan separah apa masalah-masalah yang ada di Tanah Air tercinta,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” atau dioplos menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
    Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rabu pagi, Kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Rabu pagi, Kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara, IQAir, pada Rabu pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 05.45 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 102 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

    Angka itu menjadikan Jakarta dengan kualitas udara terburuk ke-36 di dunia.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Dakar (Senegal) dengan indeks kualitas udara di angka 287. Kemudian di urutan kedua Karachi (Pakistan) dan Herzegovina di angka 205 dan di urutan ketiga New Delhi (India) di angka 202.

    Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada pada kategori sedang.

    Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

    Sejumlah wilayah yang dipantau antara lain Kebon Jeruk (71), Kantor Wali Kota Jakarta Barat (73), Ancol, Jakarta Utara (85), Pasar Minggu, Jakarta Selatan (75) dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur (83).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Gangguan LAA, KCI Rekayasa Perjalanan KRL Bogor-Jakarta Kota

    Ada Gangguan LAA, KCI Rekayasa Perjalanan KRL Bogor-Jakarta Kota

    Jakarta

    KRL Jabodetabek rute Jakarta Kota-Bogor dan sebaliknya mengalami gangguan listrik aliran atas (LLA). KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan terhadap rute tersebut.

    “#InfoLintas terdapat perbaikan Listrik Aliran Atas (LAA) di antara Stasiun Jakarta Kota-Gambir dan saat ini dalam penanganan oleh petugas,” tulis KAI Commuter melalui akun X nya dilihat sabtu (22/2/2025).

    Perjalanan KRL rute tersebut sempat terhenti pagi tadi. Untuk saat ini, rute Jakarta Kota-Bogor dan sebaliknya diterapkan pola rekayasa perjalanan.

    “Untuk perjalanan KA saat ini belum dapat dilalui. Kami imbau untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya.

    Adapun pola rekayasa perjalanannya yakni:

    – KA 1161 (Bogor-Jakarta Kota) perjalanan hanya sampai Stasiun Manggarai, kemudian kembali sebagai KA 1168 (Manggarai-Bogor).
    – KA 1159 (Bogor-Jakarta Kota) perjalanan hanya sampai Stasiun Gambir, kemudian kembali sebagai KA 1156 (Gambir-Bogor).
    – KA1165 (Bogor-Jakarta Kota) perjalanan hanya sampai Stasiun Manggarai, kemudian kembali sebagai KA 1162 (Manggarai-Bogor)
    – KA 1167 (Depok-Jakarta Kota) perjalanan hanya sampai Stasiun Manggarai, kemudian kembali sebagai KA 1506 (Manggarai-Nambo).

    Pantauan detikcom, KRL berhenti cukup lama sebelum masuk Stasiun Pasar Minggu. Setelah berhenti sekitar 10 menit, KRL rute Bogor-Jakarta Kota kembali melanjutkan perjalanan dengan kecepatan normal.

    (dek/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DKI kemarin, kerja perdana Rano Karno lalu Glodok Plaza kembali buka

    DKI kemarin, kerja perdana Rano Karno lalu Glodok Plaza kembali buka

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Jumat (21/2) antara lain kerja perdana Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan tanggapannya soal instruksi kepala daerah PDIP tak ikut retret, lalu lantai 1 dan 2 Glodok Plaza kembali buka setelah satu bulan tutup.

    Berikut rangkumannya:

    1. Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau akrab dikenal sebagai Bang Doel pada perdana pemerintahannya langsung ke lokasi banjir tepatnya di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Hari ini pertama kerja agenda ini salah satu program kerja 100 hari pertama yakni mengeruk seluruh sungai,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Rano Karno tanggapi soal instruksi kepala daerah PDIP tak ikut retret

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi soal Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Nah itu tanya sama DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Rano kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Hari ke-10 Operasi Keselamatan Jaya, 19.520 kendaraan kena tilang ETLE

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 19.520 kendaraan terjaring tilang elektronik (ETLE) dan 19.076 pengendara disanksi teguran pada Operasi Keselamatan Jaya 2025 hingga hari ke-10.

    “Hingga hari ke-10 pelaksanaan operasi, sebanyak 19.520 tilang ETLE dan 19.076 teguran telah diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Lantai 1 dan 2 Glodok Plaza kembali buka setelah satu bulan tutup

    Jakarta (ANTARA) – Lantai 1 dan 2 Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat kembali dibuka bagi umum setelah satu bulan lebih ditutup akibat kebakaran yang menimbulkan korban jiwa.

    “Untuk lantai 1, 2 sudah buka untuk umum,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan kepada wartawan di lokasi, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Polisi pastikan tak ada yang diamankan selama aksi unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa selama aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi masyarakat di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, tidak ada massa yang diamankan.

    “Tidak ada yang diamankan selama aksi,” kata Kombes Pol Susatyo di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga pangan Jumat, daging ayam Rp34.150/kg, cabai rawit Rp71.300/kg

    Harga pangan Jumat, daging ayam Rp34.150/kg, cabai rawit Rp71.300/kg

    Pedagang daging ayam ras menjual dagangannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025) sore. ANTARA/Harianto

    Harga pangan Jumat, daging ayam Rp34.150/kg, cabai rawit Rp71.300/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, yakni daging ayam ras di harga Rp34.150 per kilogram dan cabai rawit merah Rp71.300 per kg, pada Jumat pagi.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Jumat, pukul 10.20 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp36.800 per kg dan bawang putih di harga Rp45.600 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp13.450 per kg; beras kualitas bawah II Rp12.950 per kg; beras kualitas medium I Rp14.650 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp14.300 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.650 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.350 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp56.450 per kg; cabai merah keriting Rp58.100 per kg; dan cabai rawit hijau Rp40.500 per kg.

    Kemudian, daging sapi kualitas I Rp127.800 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp123.150 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.050 per kg; gula pasir lokal Rp18.650 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.100 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.100 per kg; serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.700 per kg.

    PIHPS juga mencatat harga telur ayam ras secara nasional di harga Rp30.400 per kg.

    Sumber : Antara