kab/kota: Pasar Baru

  • DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        12 Januari 2025

    DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya Surabaya 12 Januari 2025

    DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang,
    Bayu Rekso Aji
    , memastikan isu pedagang akan dipungut biaya berkaitan dengan rencana
    revitalisasi
    pembangunan
    Pasar Besar Malang
    di Kota Malang, Jawa Timur, hanya
    hoaks
    .
    Dia juga menyampaikan isu lainnya yang beredar terkait adanya jumlah tempat jualan yang akan bertambah setelah revitalisasi pembangunan Pasar Besar rampung.
    Diduga, isu-isu tersebut diembuskan oleh pihak-pihak ingin menggagalkan revitalisasi yang akan dilakukan menggunakan APBN.
    Bayu mengatakan, dirinya bersama anggota Komisi B lainnya sudah bertemu dengan Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, setelah menerima laporan mengenai isu-isu tersebut.
    Hasilnya, dipastikan tidak ada pungutan biaya dan tidak ada penambahan jumlah los, kios, serta pertokoan para pedagang.
    “Isu yang beredar bahwa kalau nanti direlokasi, dibongkar, dan segala macam, balik bayar, nah kita pastikan itu kawal di situ bahwa ini gratis, karena ini pakai anggaran negara APBN,” kata Bayu, Minggu (12/1/2025).
    “Sebelum nanti memang dibongkar dan segala macam, kita ada semacam MoU, Dewan pasang badan untuk dua hal ini, gratis, bedak tidak bertambah dan berkurang,” sambung Bayu.
    Bayu bersama anggota Komisi B lainnya dan Eko Sri Yuliadi juga sudah bertemu dengan paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang untuk menjelaskan berbagai isu yang berseliweran.
    Mereka juga telah menemui beberapa pedagang secara langsung untuk menanyakan pendapat mengenai dilakukannya revitalisasi pasar.
    “Secara sekilas semuanya mau ya, sekilas, itu kan kita uji petik di beberapa tempat, semuanya sebenarnya oke saja, yang penting terbaik,” ucap Bayu.
    Bayu tidak memungkiri selain paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang, terdapat paguyuban pedagang lainnya yang masih menolak rencana revitalisasi.
    Akan tetapi, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan humanis supaya seluruh pedagang dapat mementingkan kepentingan umum di atas segalanya.
    “Yang satunya masih ada dinamika, ada semacam penolakan, cuma kita ada pendekatan-pendekatan, artinya harus yang diutamakan adalah kepentingan umum,” ujar Bayu.
    Kondisi Pasar Besar Malang juga sudah pernah dilakukan survei oleh akademisi Teknik Sipil Universitas Brawijaya.
    Hasilnya menunjukkan kondisi bangunan dinilai sudah tidak layak dan tidak aman untuk digunakan.
    “Dari teknik sipil UB, Prof. Sugeng menyampaikan bahwa memang ini sudah tidak layak dan tidak aman. Saya membayangkan,
    ngapunten
    (mohon maaf), ini kita enggak kepikiran ada goyangan sedikit, nanti kita yang disalahkan,” katanya.
    Senada, Eko Sri Yuliadi mengatakan tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah tempat jualan para pedagang.
    Jumlah kondisi saat ini untuk los, kios, dan pertokoan dari seluruh pedagang yakni 4.530 unit. Selain itu, dipastikan juga tidak adanya pungutan biaya dalam revitalisasi pasar.
    “Tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah bedak, kemudian yang kedua, posisi itu tetap, kemudian untuk relokasi maupun kembali ke pasar yang baru nanti itu juga bebas, tidak dipungut biaya apapun,” kata Eko.
    Revitalisasi
    pembangunan Pasar Besar Malang ini rencananya juga akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal penggunaan anggaran.
    “Semua transparan, harus transparan karena anggaran pemerintah ini harus kita pertanggungjawabkan,” ujar Eko.
    Perlu diketahui, Pemkot Malang saat ini tengah merencanakan relokasi pedagang Pasar Besar Malang untuk menuju revitalisasi pembangunan.
    Ada tujuh titik lokasi tempat relokasi yang direncanakan, di antaranya seperti Pasar Dinoyo, Pasar Baru Timur Comboran, Jalan Halmahera, Jalan Kyai Tamim, dan lainnya.
    “Nanti detailnya akan kita susunkan ya,” ucap Eko.
    Eko juga belum bisa membeberkan kapan target waktu relokasi dilakukan.
    Pihaknya saat ini tengah fokus menyamakan persepsi seluruh pedagang untuk meminimalisasi gejolak yang ada.
    “Nanti akan kita undang lagi, akan kita berikan wawasan, memang ini masalah persepsi saja, mungkin kita harus sering berkomunikasi, kita harus berkoordinasi untuk pasar besar,” katanya.
    Anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi Pasar Besar Malang sekitar Rp 250 miliar.
    Eko menyampaikan, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anggaran tersebut dapat melalui APBN.
    “Dan kebetulan dari beliau, Pak Pj Wali Kota, akan mengawal sampai anggaran ini bisa turun, makanya kami dari pemerintah daerah dan dewan menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan,” katanya.
    Sedangkan Pemkot Malang akan menyiapkan anggaran relokasi dan Detail Engineering Design (DED) revitalisasi pasar sebesar Rp 10 miliar.
    Salah satu pedagang emas Pasar Besar Malang, Yayuk Sriwiningsi, mengatakan bahwa dirinya setuju-setuju saja apabila dilakukan revitalisasi pembangunan.
    Menurutnya, kondisi pasar saat ini terlalu kotor dan tidak nyaman bagi pengunjung.
    “Kalau saya setuju saja, posisi pasar kayak gini, kotor, yang penting bagus, enak, nyaman, dan bisa dikunjungi semua orang. Kalau melihat seperti ini kan gimana, Pak, aduh, Masya Allah bau,” katanya.
    Dia hanya berharap, selama proses pembangunan bisa mendapat tempat relokasi yang aman untuk berjualan.
    “Katanya sih, kata Pak Eko, mau dipindah ke mal-mal gitu, katanya sih, tapi enggak tahu lagi nanti,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    loading…

    Pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ada empat sektor utama kerja sama Indonesia- Pakistan yang perlu ditingkatkan. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore.

    “Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan,” kata Anindya dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Anin, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan, kesehatan, pertanian, dan energi. Dengan demikian, kerja sama di sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan.

    “Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu baik,” kata Anin.

    Anin mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dan Pakistan bisa ditingkatkan.

    “Kedua negara ini negara yang berkembang, sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan. Bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” jelasnya.

    Senada dengan Anin, Ameer Khurram Rathore mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan.

    “Kami sedang melihat beberapa sektor, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Kadin. Kami berharap dengan kepemimpinannya akan dapat mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih baik lagi di antara kedua negara,” ujar Ameer.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Januari-November 2024, perdagangan Indonesia dan Pakistan surplus dengan nilai ekspor mencapai 3,04 miliar dolar AS dan impor mencapai 529 juta dolar AS.

  • Bertemu Dubes Ameer Khurram, Ketua Umum Kadin Beberkan Empat Sektor Utama Kerja Sama RI-Pakistan – Halaman all

    Bertemu Dubes Ameer Khurram, Ketua Umum Kadin Beberkan Empat Sektor Utama Kerja Sama RI-Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan dan pertahanan menjadi fokus kerja sama Indonesia dan Pakistan.

    “Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan,” kata Anin, demikian sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie.

    Menurut Anin, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara Muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan dan juga kesehatan selain juga pertanian dan energi, sehingga kerjasama di sektor-sektor ini perlu ditingkatkan.

    “Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu (hal yang) baik,” kata Anin.

    Anin mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dan Pakistan bisa ditingkatkan lebih jauh lagi.

    “Kedua negara ini negara yang berkembang sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan, bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” jelas Anin.

    Senada dengan Anin, Ameer Khurram Rathore mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan.

    “Kami sedang melihat beberapa sektor, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Kadin (Anindya Novyan Bakrie), dan kami berharap dengan kepemimpinannya akan dapat mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih baik lagi di antara kedua negara,” ujar Ameer.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Januari-November 2024, perdagangan Indonesia dan Pakistan surplus dengan nilai ekspor mencapai 3,04 milyar dolar AS dan impor mencapai 529 juta dolar AS.

  • RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat berdampak positif terhadap kinerja perdagangan.

    Budi mengatakan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Dia menuturkan, berbagai kerja sama akan dijajaki untuk mempermudah perdagangan luar negeri.

    “Ya kan, berbagai cara kita lakukan ya, pendekatan kerja sama regional, bilateral untuk pendekatan ekspor kita. Ya itu salah satu tujuan kita semuanya, supaya ekspor kita naik,” kata Budi Santoso, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia selalu terbuka dengan segala bentuk kerja sama ekonomi. Dia meyakini, keikutsertaan Indonesia dengan BRICS sudah melalui kajian yang mendalam.

    “Ya kan kita terbuka kan dengan apa namanya, kerja sama ekonomi dengan siapa pun terbuka. Ya, pasti sudah dikaji dengan mendalam ya keikutsertaan kita, yang mudah-mudahan semuanya lebih baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebutkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memberikan keuntungan baru khususnya dalam perluasan pasar.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan selama ini ekspor Indonesia masih bergantung dengan pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Keanggotaan baru ini, menjadikan Indonesia bisa terlepas dari AS dan Eropa dan membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai risih dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” ujar Nailul, di Jakarta, Selasa (7/1).

    Dia melanjutkan, Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Nailul menjelaskan, pada dasarnya gerakan diplomasi Indonesia merupakan Gerakan Nonblok, di mana tidak terafiliasi ke blok mana pun, baik BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

  • Jakpus tanam puluhan pohon tabebuya di sepanjang Jalan Senen Raya

    Jakpus tanam puluhan pohon tabebuya di sepanjang Jalan Senen Raya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan penanaman puluhan pohon tabebuya merah muda di sepanjang Jalan Senen Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, untuk menambah keindahan wilayah tersebut.

    “Total sebanyak 27 pohon tabebuya merah muda kita tanam sepanjang jalur hijau di timur jalan tersebut,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin usai melakukan penanaman di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat.

    Arifin menyebutkan, setelah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta ke depan telah diproyeksi menjadi kota global. Berdasarkan “Global City Index” tahun 2023, Jakarta berada pada peringkat ke 74 dari 156 kota di dunia.

    “Tentunya kita ingin peringkatnya lebih baik dan meningkat lagi. Salah satu upayanya dengan meningkatkan prasarana dan sarana kota,” ujar Arifin.

    Karena itu, pada 2024 lalu di kawasan Jalan Senen Raya ini telah dibangun pedestrian yang lebih ramah tamah bagi pejalan kaki. Revitalisasi itu memperlebar pedestrian agar lebih nyaman dan aman dilintasi pejalan kaki.

    Selain itu, penanaman pohon tabebuya ini akan semakin melengkapi pedestrian jadi lebih teduh dan indah. Penanaman juga akan dilakukan pada sisi barat jalur hijau Jalan Senen Raya.

    “Selain teduh, sehat dan indah, juga akan cantik dengan bunga nantinya. Mudah-mudahan dengan penanaman ini Jakarta lebih baik lagi, warganya makin nyaman, sehat dan panjang umur,” ujar Arifin.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda menjelaskan, pihaknya sengaja memilih tabebuya merah muda ditanam di kawasan itu lantaran sesuai dengan konsep tematik.

    Tematik penanaman pohon di setiap jalan akan disesuaikan dengan geografis dan sejarah kawasan.

    Menurut Mila, selain menjadikan kawasan lebih teduh dan indah, keberadaan pohon juga berfungsi sebagai barier pedestrian. Mila berharap pejalan kaki akan lebih merasa aman dan nyaman saat melintasi.

    “Kami rencana ke depan akan tanam 23 tabebuya di seberang jalan. Kami berharap kalau kawasan ini sudah teduh bisa jadi lokasi alternatif berolahraga warga,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    RI Gabung BRICS, Luhut: Kita Ini Negara Berdaulat

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia resmi menjadi anggota penuh ke-10 BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan sejumlah negara lain.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS memberikan peluang besar memperluas pasar sekaligus menunjukkan independensi Indonesia di kancah internasional.

    “Kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara, baik itu Tiongkok maupun Amerika Serikat,” kata Luhut dalam acara konferensi pers, Kamis (9/1).

    Menurutnya, Indonesia perlu bersikap mandiri dan mengambil keuntungan strategis dari keanggotaan di BRICS, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Keanggotaan BRICS membuka akses Indonesia ke pasar lebih luas, sekaligus memberikan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global.

    “Market kita lebih besar. Dengan BRICS, kita punya peluang lebih besar untuk menangkap pasar-pasar baru dan mengantisipasi risiko dari ketegangan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti krisis energi di Eropa akibat konflik Rusia-Ukraina, serta tantangan ekonomi Cina yang tengah melambat. Ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks tarif perdagangan. Menurut Luhut, semua ini merupakan kombinasi tantangan yang harus dicermati Indonesia dengan baik demi menjaga stabilitas perekonomian domestik.

    Pentingnya kebijakan berbasis data

    Luhut menyatakan pengambilan keputusan ekonomi di bawah pemerintahan saat ini dilakukan secara terukur, dengan dukungan data dan masukan dari para ahli internasional. Ia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki Dewan Penasihat Global (Global Advisory Board) yang terdiri dari tokoh-tokoh ekonomi terkemuka, seperti Ruchir Sharma, penulis buku One Man Wrong Kapitalisme, dan Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates.

    “Kami benar-benar mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan mendiskusikannya dengan serius. Ini membantu kami memberikan masukan yang tepat kepada Presiden dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Luhut.

    Luhut optimistis langkah strategis seperti hilirisasi dan pengembangan teknologi genomik akan memperkuat posisi Indonesia pada masa mendatang.

    “Saya sangat percaya diri bahwa dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menjadi negara maju, meskipun mungkin tidak pada 2040, tapi lebih realistis pada 2050,” katanya.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap pasar juga menjadi fokus utama pemerintah.

    “Kami harus cepat merespons apa yang tidak disukai pasar terhadap kebijakan kami. Dengan pendekatan seperti ini, saya yakin kita bisa memperbaiki ekonomi domestik dan memanfaatkan keanggotaan di BRICS untuk mencapai kemajuan yang lebih besar,” ujarnya.

  • CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru

    CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

    “Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

    Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

    “Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.

    Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

    Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

    Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

    Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. KRAS meminta pemerintah untuk hadir menerapkan proteksi berupa bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk cold rolled coil (CRC) imbas masifnya produk impor asal China ke pasar domestik. 

    Berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Akbar menerangkan, saat ini kebijakan BMAD untuk baja CRC itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Perusahaan pelat merah itu juga akan bertemu dengan Kemenkeu sore ini, salah satunya membahas terkait pengajuan antidumping tersebut. 

    Berdasarkan catatan KRAS, tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Akbar menerangkan urgensi BMAD untuk CRC serta perlindungan perdagangan untuk produk besi dan baja lainnya diberlakukan lantaran oversupply China yang makin mengkhawatirkan dengan kapasitas produksi China 1 miliar ton. 

    “Kita rentan dengan global supply chain, China dengan kapasitas 1 miliar ton setahun kapsitas nasional hanya 18 juta ton tentu mereka mencari pasar baru di luar, targetnya Asean country, sayangnya Indonesia sangat lemah melakukan upaya proteksi, Korsel duluan, Jepang juga melakukan sama,” jelasnya. 

    Bahkan, Amerika Serikat hingga Eropa juga melakukan proteksi dengan tarif bea impor yang tinggi untuk produk baja China. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan 200% tarif impor dari China. 

    Dia menekankan, tekanan tersebut tak hanya terjadi pada KRAS, tetapi juga produsen besi dan baja nasional. Adapun, anggota produsen yang tergabung dalam The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) tercatat sebanyak 196 pabrik yang terancam akan kondisi global saat ini.  

    “Kami sudah audiensi dengan kementerian terkait, regulator akan hadir dengan narasi kita bahwa menyelamatkan KS sama saja dengan menyelamatkan ekosistem baja nasional,” pungkasnya. 

  • Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki ‘Multiplier Effect’ Positif – Halaman all

    Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki ‘Multiplier Effect’ Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memiliki dampak positif berupa multiplier effect (efek berganda) bagi masyarakat. 

    Demikian pernyataan ini disampaikan Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, salah satu dampak positif yang muncul adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar tambahan bagi masyarakat lokal di sekitar dapur.

    “Multipler effect dari program makan bergizi gratis ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza.

    Eliza menjelaskan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari produk lokal. 

    Selain itu, petugas dapur SPPG juga akan melibatkan masyarakat setempat, yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

    Di sisi lain, Eliza mengusulkan agar pemerintah juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada milik masyarakat lokal untuk mendukung program ini. 

    Menurutnya, penggunaan dapur yang sudah eksis, seperti dapur di sekolah, UMKM, atau milik masyarakat lokal, dapat memberikan lebih banyak keuntungan meski memiliki beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam eksekusi perintah hingga sistem pembayaran yang perlu disesuaikan.

    “Pemanfaatan dapur yang sudah ada, seperti dapur sekolah, UMKM, atau dapur milik masyarakat lokal, dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena lokasi dapurnya dekat dengan sekolah. Selain itu, tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap,” ujar Eliza.

    Penerapan konsep ini, lanjut Eliza, tidak hanya membantu menekan biaya tetapi juga memastikan keterlibatan lebih banyak pihak dalam mengembangkan ekonomi lokal. 

    Santri dan Siswa Madrasah Dapat Jatah 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan para santri di pesantren dan siswa madrasah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.

    Menurut Nasaruddin, para santri dan siswa madrasah memiliki hak yang sama dengan siswa lainnya.

    “Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/12/2024).

    Pemerintah, menurut Nasaruddin, mengedepankan asas keadilan bagi semua anak Indonesia.

    Sehingga semua anak, kata Nasaruddin, dipastikan mendapatkan jatah yang sama dalam Program Makan Bergizi Gratis.

    “Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” tutur Nasaruddin.

    Sejak pekan ini, sejumlah sekolah telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.

    Nasaruddin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis juga telah dilaksanakan di pesantren dan madrasah.

    “Sudah ada yang mulai juga kan,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi.

    Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

    Sumber: Tribun Banten

  • Warga Desa Cimandala Protes, PT Rainbow Indah Karpet Diduga Cemari Lingkungan!

    Warga Desa Cimandala Protes, PT Rainbow Indah Karpet Diduga Cemari Lingkungan!

    JABAR EKSPRES – Puluhan warga Desa Cimandala menggelar aksi terkait dugaan pencemaran limbah B3 oleh PT Rainbow Indah Karpet di Kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (8/1).

    Ada beberapa poin aspirasi yang di sampaikan oleh warga yang mayoritas ibu-ibu ini  kepada pihak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Pemprov Jabar Belum Anggarkan Program MCU Gratis, Dicover APBN

    Dalam aspirasinya, mereka menyuarakan terkait dugaan pencemaran lingkungan baik itu melalui udara, darat dan air sehingga kehidapan warga sekitar merasa terganggu.

    Selanjutnya, dugaan penyalahgunaan ruang gudang yang dijadikan tempat produksi, over kdb tata ruang hijau, dan pengolahan limbah B3 diduga tidak berizin, lalu 5 sistem tenaga kerjaan tidak ada.

    Tak hanya itu, pajak pbb tidak sesuai dengan fisik, sumur bor tidak berizin turut menjadi bahan aspirasi warga Desa Cimandala.

    BACA JUGA: Stunting di Jawa Barat Terus Menurun di Bawah 20 Persen

    Mereka meminta ganti rugi moril dan materil, meminta stop produksi hanya boleh gudang tidak boleh produksi karena polusi dan pencemaran. Serta meminta agar direlokasi.

    Ketua RW 03 Desa Cimandala, Supono mengungkapkan, sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu warga Desa Cimandala terdampak asap yang sangat menyengat akibat aktivitas oleh PT Rainbow Indah Karpet.

    “Di kami d Rw 3 hampir semua ya termasuk yang di Darmais, Rw 02 3 rt nanti kita akan melakukan mediasi dan musyawarah bersama insya allah nanti malem kita mengikuti kemauan warga atau tuntutan warga,”ujarnya kepada media.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Bogor Sidak Penataan di Pasar Penampungan Mawar

    Kendati begitu, pihaknya meminta agar Kecamatan dapat menindaklanjuti keluhan warga tersebut dan meminta agar kegiatan PT Rainbow Indah Karpet untuk direlokasi.

    “Kita hanya minta suara yang terbaik supaya warga kami kondusif tidak mengeluh setiap hari karena suara yang bising bau yang sangat menyengat,” tambahnya.

    Lebih lanjut, kata Supono, pihaknya sudah beberapa kali menyuarakan aspirasi dan keluhannya kepada pihak desa.

    BACA JUGA: Pria yang Ditemukan Tewas di Pasar Baru, Kota Bandung Akhiri Hidup atau Pekerja yang Terjatuh?