Xcloud.id

kab/kota: Pasar Baru

  • Indonesia agresif perluas pasar ke Kanada, Uni Eropa, hingga Peru

    Indonesia agresif perluas pasar ke Kanada, Uni Eropa, hingga Peru

    Kelima negara tujuan tersebut memainkan peran vital untuk memperluas akses pasar baru bagi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa Indonesia secara agresif melakukan diversifikasi pasar atau memperluas jangkauan ekspornya ke Kanada, Uni Eropa, Iran, Jepang, dan Peru.

    “Kelima negara tujuan tersebut memainkan peran vital untuk memperluas akses pasar baru bagi Indonesia,” ucap Dyah dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Agresivitas tersebut ditandai oleh finalisasi kesepakatan perdagangan bebas oleh Indonesia, yakni Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA); Indonesia-Peru CEPA; Indonesia-EU CEPA; Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA).

    Perluasan pasar ke Kanada dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan terhadap produk yang bersertifikat halal, makanan hasil laut, agrikultur, hingga tekstil.

    Terkait kerja sama perdagangan dengan Peru, Indonesia melihatnya sebagai pintu masuk untuk mengakses pasar Amerika Latin. Di kawasan tersebut, kata Dyah, Indonesia bisa memperluas ekspor di sektor kelapa sawit, karet, farmasi, makanan olahan, tekstil, dan lain-lainnya.

    “Tak kalah penting, juga ada Indonesia-EU CEPA. Ini kerja sama perdagangan yang paling ambisius,” kata Dyah.

    Dengan proyeksi PDB sebesar 18,6 triliun dolar AS, Uni Eropa merupakan salah satu pasar konsumen paling maju di dunia. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia ingin memperluas ekspor furnitur, tekstil, teknologi energi terbarukan, dan produk ekonomi hijau.

    Untuk perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang. Ekonomi Jepang, tuturnya, masih bergantung dengan impor bahan baku dan barang setengah jadi.

    “Ini menjadi peluang yang ingin kami eksplor lebih jauh,” ucapnya.

    Kemudian, ihwal kerja sama dengan Iran, Dyah menyampaikan negara tersebut menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk halal asal Indonesia, terlepas dari sanksi yang sedang berlangsung.

    Menurut Dyah, melalui kerja sama dengan Iran, pemerintah ingin memastikan adanya pengurangan hambatan tarif yang menciptakan kemudahan berbisnis di kawasan Timur Tengah.

    “Indonesia-Iran PTA menawarkan akses ke pasar yang kompleks namun menjanjikan,” ucap Dyah.

    Dyah menjelaskan bahwa perluasan pasar tersebut telah lama menjadi strategi Indonesia, bahkan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Diversifikasi pasar tersebut, tutur Dyah, merupakan strategi Indonesia untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ketahanan perdagangan, dan menjadi stimulasi untuk penciptaan lapangan kerja.

    “Jadi, bukan merespons tarif dari AS, melainkan sudah direncanakan jauh sebelum isu itu bergulir,” kata Dyah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif Impor Trump Bikin Pengusaha China di Amazon Khawatir

    Tarif Impor Trump Bikin Pengusaha China di Amazon Khawatir

    Jakarta –

    Pengusaha China yang menjual produk di perusahaan e-commerce asal Amerika Serikat (AS) Amazon sedang memperhitungkan dua langkah imbas penetapan tarif impor Trump. Pertama, para pengusaha mempertimbangkan harga jual baru. Kedua, para pengusaha meninggalkan platform tersebut.

    Diketahui, Trump menetapkan tarif impor untuk barang dari China menjadi 125% dari sebelumnya 104% pada Rabu (9/4/2025). Tarif tersebut telah berlaku dan dinilai akan meningkatkan risiko tinggi terhadap dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Dikutip dari Reuters penetapan tarif impor itu membuat banyak pengusaha China kewalahan. Menurut mereka tak cuma masalah pajak, pengusaha juga menyebut tarif impor bisa membuat biaya-biaya lainnya naik.

    “Ini bukan sekadar masalah pajak, tetapi seluruh struktur biaya bisa naik,” kata Kepala Asosiasi E-Commerce Lintas Batas Shenzhen Wang Xin, dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).

    Wang Xin mengatakan, kondisi ini sulit dihadapi bagi siapapun yang hidup di pasar AS. Ia mengaku, penetapan tarif tinggi yang diputuskan AS untuk China menjadi pukulan yang besar bagi para pengusaha.

    “Jadi bagi kita semua yang berkecimpung dalam bisnis e-commerce lintas batas saat ini, ini benar-benar pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.

    Wang Xin mengatakan, saat ini beberapa pengusaha China yang berdagang di Amazon ingin menaikkan harga di AS sementara yang lain ingin mencari pasar baru. Adapun saat ini, China menjadi rumah bagi sekitar setengah dari penjual Amazon, dengan lebih dari 100.000 bisnis Amazon terdaftar di kota selatan Shenzhen dengan pendapatan tahunan sebesar $35,3 miliar berdasarkan data dari layanan e-commerce SmartScout.

    Selain itu, China juga menjadi tuan rumah bagi basis manufaktur platform e-commerce besar lainnya seperti Shein dan Temu. Impor dan ekspor yang melibatkan e-commerce negara itu tercatat sebesar 2,63 triliun yuan atau sekitar US$358 miliar tahun lalu.

    Laporan Reuters mengatakan, ada dua dari lima pengusaha yang hendak beralih meninggalkan pasar Amazon. Sementara tiga lainnya berencana menaikkan harga ekspor ke AS.

    Salah seorang pengusaha tas sekolah hingga speaker aktif asal China Dave Fong, mengaku telah menaikkan harga ekspor di AS hingga 30% dan akan membiarkan tingkat persediaan turun dan menurunkan pengeluaran untuk biaya iklan Amazon, yang pernah menghabiskan 40% dari pendapatannya di AS.

    “Bagi kami dan siapa pun, Anda tidak dapat bergantung pada pasar AS, itu sudah cukup jelas. Kami harus mengurangi investasi, dan menempatkan lebih banyak sumber daya ke kawasan seperti Eropa, Kanada, Meksiko, dan seluruh dunia,” kata Dave Fong.

    Sementara itu, Brian Miller, pengusaha yang telah berjualan di Amazon selama tujuh tahun mengaku tidak memiliki alasan untuk mengembangkan produk baru pada kondisi saat ini, Untuk mengantisipasi tarif tinggi, ia perlu menaikkan harga secara tajam ketika persediaan saat ini habis dalam satu atau dua bulan.

    Miller mengatakan, balok bangunan untuk anak-anak yang dijual di Amazon seharga US$20 yang menghabiskan biaya produksi perusahaannya sebesar US$3 kini akan menelan biaya $7 termasuk tarif. Untuk mempertahankan margin, diperlukan kenaikan harga setidaknya 20%, dan harga mainan yang lebih mahal mungkin akan naik 50%.

    “Saya tidak melihat skenario, jika keadaan tidak berubah, bahwa melayani AS dari Tiongkok masih layak dan manufaktur yang melayani AS harus dipindahkan ke negara lain seperti Vietnam, atau Meksiko,” kata Miller.

    Lihat juga Video: Kala Trump Tunda Kenaikan Tarif 90 Hari, China Justru Naik 125%

    (kil/kil)

  • SPKS Minta Pemerintah Turunkan Pajak Ekspor dan Pungutan Ekspor Sawit – Halaman all

    SPKS Minta Pemerintah Turunkan Pajak Ekspor dan Pungutan Ekspor Sawit – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi baru yang berpihak kepada petani sawit lokal dengan menurunkan besaran pajak ekspor dan pungutan ekspor sawit hingga nol persen.

    Desakan tersebut untuk menyikapi penerapan kebijakan pajak impor impor oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen seperti diumumkan Presiden Donald Trump, 

    SPKS berpendapat, kenaikan pajak impor di negara tujuan ekspor sawit akan berdampak terhadap turunnya harga jual hasil panen petani sawit.

    Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong Pemerintah Indonesia menurunkan besaran Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) dan Pungutan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya (Dana BPDPKS), menjadi 0 (Nol) persen.

    Lantaran, keberadaan besaran BK dan PE akan berakibat langsung terhadap turunnya daya saing industri minyak sawit dan produk turunannya asal Indonesia di pasar global secara keseluruhan.

    “Sebaiknya, Pemerintah Indonesia menjaga dan melindungi industri minyak sawit dan produk turunannya secara holistik, sehingga tetap memiliki daya saing kuat sebagai primadona pasar minyak nabati dunia,” ujar Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, keberadaan BK dan PE akan makin memperberat kondisi ekonomi perkebunan kelapa sawit milik petani.

    Petani sawit lokal terkena dampak pajak impor 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump.

    Kondisi perdagangan pasar dunia dari beberapa pakar ekonomi, juga menggambarkan akan adanya gelombang badai ekonomi global akibat penerapan tarif dagang tinggi yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak.

    “Perdagangan global akan menimbulkan badai ekonomi baru, sebagai reaksi dari pemberlakuan tarif dagang Amerika Serikat yang tinggi hingga 32 persen. Kondisi perdagangan dunia bakal mendapat berbagai distorsi baru akibat dampak samping yang ditimbulkan,” tutur Sabarudin.

    Akibatnya, dampak langsung akan dirasakan petani kelapa sawit di Indonesia, karena hasil panen berupa Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan pula terdampak harga jualnya. Lantaran, berdasarkan hukum ekonomi pasar, setiap beban baru yang dikenakan, akan terus terdistribusi hingga mata rantai yang paling lemah.

    “Posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi minyak sawit secara umum berada di pihak petani kelapa sawit,” jelasnya.

    SPKS meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo, untuk menurunkan BK dan PE terhadap CPO dan produk turunannya, bisa diturunkan menjadi nol persen sambil terus memperhatikan gejolak ekonomi yang akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru Amerika Serikat ini.

    “Kondisi perdagangan dunia, selama ini selalu berdiskusi mengenai hambatan perdagangan seperti Tarif dan Non Tarif.”

    “Tapi dengan adanya penerapan tarif dagang baru yang sangat besar, seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang telah dilakukan selama ini,” ujar Sabarudin.

    Menurutnya, pemberdayaan ekonomi global melalui penghapusan hambatan tarif dagang dan non tarif, makin terperosok jurang pemisahan yang kian dalam, akibat penerapan sepihak yang dilakukan Presiden Trumph. 

    Kondisi ini akan makin diperparah, apabila tidak segera dilakukan antisipasi sedini mungkin.

    Kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri, telah melakukan banyak perubahan, melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, dimana pemeliharaan tanaman perkebunan, menjadi konsen dari setiap usaha yang dilakukan. Melalui penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, maka kebutuhan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.

    Pentingnya penurunan BK dan PE menjadi 0 persen, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana tidak naik harga jualnya.

    Melalui antisipasi sedini mungkin ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap terjaga keberlangsungannya.

    Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya.

    Upaya mendukung program ketahanan pangan dan energi Presiden Prabowo, bisa dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari suplai pasokan bahan baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi.

    “Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri,” beber Sabarudin.

    Pada beberapa diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan minyak sawit nasional, SPKS mendorong suplai bahan baku pabrik biodiesel berasal dari petani kelapa sawit. Lantaran penerapan mandatori biodiesel hingga B40 di Tahun 2025 ini, masih menjadi ganjalan bagi petani kelapa sawit. 

    SPKS juga menyoal keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana hingga Puluhan Triliun Rupiah, penggunaannya sebesar 90% lebih, hanya dinikmati pengusaha biodiesel semata.

    i sisi lain, berbagai kesulitan masih manghadang para petani kelapa sawit, guna menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS tersebut.

    “Kami mengusulkan dana sawit yang dikelola BPDPKS dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani kelapa sawit. Subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan Biodiesel nasional,” ujarnya.

    SPKS memperkirakan adanya keputusan tarif dagang Presiden Donald Trump, juga akan mendistorsi permintaan CPO dan produk turunan sehingga akan menurunkan harga jual TBS hasil panen petani.

    Diperkirakan, harga akan turun berkisar 2 hingga 3 persen atau sekitar Rp. 60 – Rp. 100 per kg TBS. Turunnya harga jual petani, tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK dan PE hinga 0%, sehingga harga jual TBS hasil panen petani akan stabil. 

    SPKS juga mengingatkan akan kerja-kerja petani yang sudah lama dilakukan dalam menerapkan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan guna mendorong terbukanya pasar baru di pasar global.

    Usaha petani ini, harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, guna menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

    “SPKS berharap kepada Pemerintahan Presiden Prabowo supaya mendukung keberadaan petani sawit, supaya memiliki kekuatan baru dalam penetrasi pasar baru di pasar global,” ucapnya.

  • Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengapresiasi langkah tepat Pemerintah Indonesia dalam merespons tarif impor AS dengan mengambil strategi diplomasi, perluasan kerja sama dagang, dan deregulasi kebijakan impor.

    Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah tersebut turut andil dalam membantu menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.

    “Dengan demikian, meskipun kondisi pasar global sedang bergejolak akibat eskalasi perang dagang, respons pasar yang relatif stabil terhadap Indonesia mencerminkan persepsi bahwa perekonomian domestik tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal,” tutur Josua dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, Josua menuturkan pasar juga masih melihat Indonesia memiliki daya tahan fundamental ekonomi yang baik.

    Sementara, perusahaan efek Verdhana Sekuritas dalam laporannya menilai respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat, dalam melindungi ekonomi RI dari dampak kebijakan AS itu.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” kata Verdhana.

    Dalam merespons tarif resiprokal AS, Verdhana menuturkan Indonesia memandang adanya peluang untuk mengalihkan impor ke produk-produk Amerika Serikat, seperti pertanian, energi, dan teknologi.

    Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif fiskal guna memacu impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Pemerintah juga berencana mendalami pasar baru seperti Uni Eropa dan kawasan lain.

    Pemerintah juga akan melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, baik terhadap tarif maupun impor ilegal.

     

     

  • Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, melihat Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga.

    Poros tersebut dinilai penting untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32 persen.

    “Pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik,” ujar Didik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Ekspor Indonesia ke  Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Menurut Didik, bagian ini yang akan terkena dampak langsung.

    Jika ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekira 3-4 persen.

    “Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya,” tutur Didik.

    Karena itu, ucap Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga, yakni bersama negara yang tergabung di Asean, Asia Timur dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India. Lalu juga dengan Amerika Latin, yakni Brazil dan Meksiko.

    “Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China, kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut,” kata Didik.

    Didik mengatakan, penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul tidak lain adalah langkah politik murni.

    “Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi dimana menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi,” sambungnya.

    Politik luar negeri ini, lanjutnya, juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika serikat dimana ada 88 persen ekspor Indonesia.  

    Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cgina.

    “Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik,” ucapnya.

    Pemerintah di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot.

    “Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri,” imbuh Didik.

  • Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Performa IHSG lebih baik dari sejumlah negara, pelaku pasar respon positif ketahanan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 13:53 WIB

    Elshinta.com – Pasar global anjlok akibat tarif AS dan retaliasi Tiongkok, mendorong alih investasi ke safe haven assets. Namun demikian, performa pasar Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya dan bahkan Amerika Serikat (AS) sendiri.

    Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

    Dalam paparan itu, Sri Mulyani mencatat IHSG melemah -7,8% per 8 April 2025 terhadap 2 April , yaitu hari pengumuman tarif Presiden Trump di “Liberation Day.” IHSG sendiri pada full day 8 April ditutup -7,9% ke 5.996,14.

    Performa pasar Indonesia ini lebih baik dari pelemahan pasar di Italia yang -14,2%, Argentina -14% Vietnam -13,8%, Prancis -11,9%, Singapura -11,8%, Jerman -11,6%, dan bahkan indeks market AS sendiri yang merosot -10,7%.

    Indonesia juga lebih baik dari Inggris yang merosot -10,5%, Kanada -9,7%, Thailand -9,1%, dan Jepang dengan -8,2%.

    Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan pasar Indonesia yang lebih baik dari sejumlah negara ini artinya market merespon baik ekonomi Indonesia yang resilien. 

    “Saya akui memang jauh lebih baik, sebab market merespon positif resiliensi perekonomian Indonesia,” kata Nafan kepada wartawan saat diwawancarai, Rabu (9/4).

    Paparan ekspor Indonesia ke AS sendiri hanya 2% dari PDB-terendah di Asia Tenggara (dibanding Thailand 11%, Malaysia 10%).

    Adapun meski produk Indonesia dikenakan tarif 32%, tarif ini masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, China, Sri Lanka, dan Vietnam yang dikenai bea masuk 37-49%.

    Penerapan tarif resiprokal ke Indonesia oleh AS ini malah bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI).

    “Insentif dari pemerintah juga menarik sekali dan ditunggu oleh para pelaku pasar,” kata Nafan.

    Sementara itu, Verdhana Sekuritas dalam catatannya Selasa, menyorot acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan  selama enam jam dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Aksi jual IHSG berlebihan, respons Pemerintah tepat dan Indonesia terlindungi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Aksi jual di pasar Indonesia yang tercermin dalam IHSG dinilai berlebihan saat ini dan respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat. Selain itu, ekonomi RI juga terlidungi dari dampak kebijakan AS ini.

    Hal ini diungkapkan dalam laporan Verdhana Sekuritas, Selasa (8/4) usai acara Sarasehan yang dihadiri Prabowo yang dilakukan selama enam jam itu dengan para pemangku kepentingan utama di sektor bisnis, pasar, dan ketenagakerjaan.

    Acara itu turut dihadiri Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Panjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan lain-lain.

    Verdhana mencatat bahwa RI melihat tarif resiprokal AS sebagai peluang strategis dan Indonesia akan menggunakan pendekatan konsiliatif, yaitu mengalihkan impor ke produk-produk AS, seperti pertanian, energi, teknologi. Menurut Verdhana, pendekatan ini sangat dimungkinkan.

    Selain itu insentif fiskal juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Adapun kuota, lisensi, dan hambatan impor lainnya akan dihapuskan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan TKDN juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” tulis Verdhana.

    Berdasarkan analisis Verdhana, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan AS, Indonesia hanya perlu mengalihkan sejumlah kecil impor ke AS, yang berpotensi menurunkan tarif.

    “Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam perlu meningkatkan impor mereka ke AS sebanyak 11 kali (sekitar 30% dari PDB). Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia dengan tarif yang berpotensi lebih rendah ke pasar AS,” jelas Verdhana.

    Selain itu pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, misalnya tekstil, garmen, dan alas kaki, baik terhadap tarif maupun impor ilegal. Akan ada pembentukan gugus tugas khusus untuk mengurangi risiko PHK.

    Kebutuhan untuk mengeksplorasi pasar baru, seperti Uni Eropa dan kawasan lain, juga merupakan bagian dari rencana pemerintah. Terakhir, reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum akan diprioritaskan untuk mengatasi impor ilegal dan praktik dumping.

    “Pertemuan hari ini semakin mendukung pandangan kami bahwa aksi jual di pasar terlalu berlebihan. Meskipun masih banyak yang harus diurai dari kebijakan tarif timbal balik Trump, kami percaya Indonesia — dengan salah satu tingkat paparan ekspor terendah ke AS dan perdagangan eksternal lebih terlindungi daripada kebanyakan negara,” jelas Verdhana.

    “Lebih jauh, tanggapan pemerintah, baik yang bernada mendamaikan maupun berfokus pada reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, tepat waktu,” lanjut laporan itu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BGN: Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    BGN: Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja langsung di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

    Dadan menjelaskan alasan mengapa setiap SPPG ditargetkan melayani 3.000 hingga 4.000 jiwa penerima manfaat. Menurutnya, skala tersebut diperlukan agar muncul permintaan pasar baru yang terus berkembang (new emerging market).

    “Secara ekonomi, program MBG mampu menciptakan lapangan kerja langsung di SPPG,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).

    Ia memerinci, terdapat tiga tenaga inti di setiap SPPG yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang dibayar langsung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, tenaga kerja pendukung seperti juru masak dan relawan mitra dibiayai dari dana operasional yang disalurkan oleh BGN kepada mitra.

    “Tenaga kerja seperti yang membantu memasak dan lainnya dibayar melalui dana operasional mitra,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan program makan bergizi gratis juga mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui keberadaan para penyalur bahan baku. Setiap SPPG diperkirakan membutuhkan minimal 15 penyalur baru. Jika satu penyalur mempekerjakan 2 hingga 5 orang, maka akan tercipta lapangan kerja tidak langsung yang signifikan.

    Di sisi lain, program MBG juga memberikan peluang bagi pengusaha maupun yayasan untuk meraih keuntungan lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra resmi SPPG melalui situs mitra.bgn.go.id.

    Dadan menegaskan, MBG merupakan langkah strategis dan bentuk investasi jangka panjang bangsa dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menyebutkan saat ini populasi Indonesia tumbuh pesat, yakni enam orang per menit atau sekitar tiga juta jiwa per tahun, dan diprediksi mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

    “Rata-rata lama pendidikan penduduk Indonesia hanya sembilan tahun. Pertumbuhan penduduk lebih banyak berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Presiden resah karena banyak anak lahir dari keluarga dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta dan pendidikan rendah,” paparnya.

    Program MBG, lanjut Dadan, melakukan intervensi gizi mulai dari ibu hamil hingga anak usia SMA, dengan menyasar dua fase penting dalam perkembangan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0–2 tahun) dan usia 8–18 tahun sebagai fase pertumbuhan fisik dan kognitif yang optimal.

    “Dengan makan bergizi gratis, diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh secara seimbang dan berkualitas,” tutupnya.

  • Saatnya Ekspor Besar-besaran ke Timur Tengah

    Saatnya Ekspor Besar-besaran ke Timur Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga nyaris menyentuh angka Rp 17.000. Ketua MPR Ahmad Muzani menilai kondisi ini justru peluang strategis untuk mendorong ekspor Indonesia ke pasar nontradisional, terutama di luar AS, seperti di Timur Tengah.

    “Ini harus jadi momentum untuk meningkatkan ekspor kita ke negara-negara lain, di luar Amerika karena harga barang kita jadi lebih kompetitif,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut Muzani, pemerintah sudah mengambil langkah strategis dalam merespons situasi ini. Presiden Prabowo Subianto diketahui tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara yang dinilai potensial untuk menyerap lebih banyak produk dari Indonesia.

    Prabowo Buka Peluang Ekspor di Timur Tengah dan Afrika Utara

    Lima negara yang dikunjungi Prabowo meliputi Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Dalam lawatan tersebut, Presiden akan membahas kerja sama perdagangan dan membuka peluang ekspor baru.

    “Pak Prabowo ingin menjadikan hubungan dengan negara-negara tersebut sebagai peluang strategis bagi ekspor Indonesia. Ini waktunya produk kita diperluas ke pasar-pasar baru,” tambah sekjen Partai Gerindra itu terkait upaya pemerintah memperluas pasar ekspor ke Timur Tengah.

    Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Selain itu untuk mengantisipasi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap perdagangan internasional.

    IHSG Masih Lesu, Rupiah Sedikit Menguat

    Di sisi lain, kondisi pasar modal Indonesia juga belum stabil. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,47% atau 28,15 poin ke level 5.967,9 pada Rabu (9/4/2025). IHSG sempat dibuka menguat, tetapi kembali tergelincir ke zona merah menjelang siang.

    Perdagangan hari ini mencatatkan 1,09 juta transaksi dengan total nilai Rp 12,08 triliun. Dari 793 saham yang ditransaksikan, 298 saham menguat, 307 turun, dan 188 stagnan.

    Meski begitu, nilai tukar rupiah sedikit menguat terhadap dolar AS. Data Bloomberg menunjukkan rupiah berada pada level Rp 16.872 per dolar AS, menguat 18,5 poin atau 0,11% dibanding hari sebelumnya.

    Dorongan Perluas Ekspor Jadi Solusi Jangka Menengah

    Melemahnya rupiah memang memberikan tekanan pada impor, tetapi membuka celah untuk ekspor. Dengan harga produk lokal yang lebih kompetitif, pemerintah diharapkan bisa segera mengeksekusi kebijakan yang mendorong sektor produksi dan distribusi ekspor.

    Langkah Prabowo menjajaki kerja sama perdagangan untuk ekspor dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi sinyal Indonesia mulai serius membidik pasar alternatif untuk memperkuat rupiah yang melemah.

  • Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan stimulus untuk perekonomian dalam negeri.

    Yang menjadi sorotan, stimulus khusus untuk industri padat karya, dimana pajak penghasilan (PPh) pekerja ditanggung pemerintah.

    Hal ini menjadi dasar kuat agar para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di tengah situasi ekonomi global tidak stabil.

    “Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai Rp 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” tutur Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan pajak pekerja ditanggung pemerintah, ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama mencari peluang dan pasar baru untuk berkembang.

    “Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, untuk membantu para pengusaha, pemerintah juga telah menyiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp 300 triliun, utamanya untuk sektor padat karya.

    “KUR juga kita siapkan Rp 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makanan dan minuman, produk tekstil, kulit dan furniture,” jelasnya.