Xcloud.id

kab/kota: Pasar Baru

  • Pengusaha Hotel Ngadu ke Prabowo: Pendapatan Turun 60% Imbas Efisiensi

    Pengusaha Hotel Ngadu ke Prabowo: Pendapatan Turun 60% Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan, pendapatan hotel di Indonesia rata-rata turun hingga 60% imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran menyampaikan, meski belum ada laporan secara tertulis, anggota PHRI secara lisan telah melaporkan ihwal penurunan pendapatan, buntut dari kebijakan hemat anggaran Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau laporan secara lisan ke PHRI memang sudah banyak yang melaporkan bahwa itu terjadi masalah penurunan pendapatan,” kata Maulana kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Dia menuturkan, segmen pemerintah berkontribusi besar rata-rata sekitar 40%-60% terhadap industri perhotelan. Bahkan di beberapa daerah, kontribusinya mencapai 80%.

    “Kontribusinya antara 40%-60%. Otomatis rata-rata penurunannya bisa sampai segitu kalau dia nggak ada kegiatan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maulana menyebut bahwa kontribusi dari sektor swasta masih minim sehingga banyak perhotelan yang mengandalkan pada kegiatan pemerintahan.

    “Makanya selama efisiensi ini memang kelihatan dampaknya pada pendapatan hotel itu cukup besar,” ujarnya. 

    Di sisi lain, banyaknya hari libur nyatanya tidak cukup mampu mengisi kekosongan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang cukup memukul industri perhotelan.

    Dia mengatakan, kontribusi segmen leisure tidak cukup mampu untuk menutup segmen perjalanan dinas yang cukup besar.

    “Jadi kalau mau dikejar untuk menggantikannya [segmen pemerintah], tentu mesti konteksnya kegiatan-kegiatan event atau MICE,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya menyampaikan bahwa ini industri perhotelan sudah tidak bisa mengharapkan segmen pemerintah yang selama ini menjadi pangsa pasar terbesar industri ini. 

    “Industri hotel harus sungguh-sungguh untuk menggarap pasar yang non-pemerintah,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025). 

    Meski diakuinya tidak mudah untuk beralih ke pasar lain, Hariyadi menyebut bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar bisnis perhotelan tetap dapat berjalan.

    Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan ini, banyak banyak hotel yang terdampak bahkan berhenti beroperasi. Hotel-hotel ini utamanya sangat bergantung pada belanja perjalanan dinas pemerintah. 

    Untuk itu, dia mengimbau industri perhotelan untuk mulai mencari pasar baru seperti korporasi, komunitas, kegiatan-kegiatan individual, dan wisatawan mancanegara (wisman).

  • BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan Nasional 9 Juni 2025

    BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan Nasional 9 Juni 2025

    BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) bukan hanya menjadi solusi pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar sebagai pasar baru (captive market) untuk investasi sektor pangan dan peternakan nasional.
    “Ini uang dari pajak rakyat yang kembali lagi ke rakyat. MBG menciptakan pasar baru yang pasti, karena negara akan membeli bahan pangan setiap hari,” ujar Tim Pakar Bidang Susu BGN yang juga Guru Besar IPB, Epi Taufik, dalam acara BGN Talks Episode 2: “Susu, Kunci Gizi Anak Indonesia?” yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BGN, Senin (9/6/2025).
    Epi menjelaskan, saat nantinya 30.000 dapur MBG beroperasi, kebutuhan harian untuk produk peternakan akan melonjak drastis.
    Estimasinya, setiap dapur membutuhkan sekitar 300 kilogram daging ayam, 3.000 butir telur, dan 400 liter susu per hari.
    “Kalau baru 10.000 dapur saja, produksi nasional saat ini sudah tidak cukup. Tidak ada satu perusahaan besar pun yang mampu menyuplai kebutuhan itu sendirian,” katanya.
    Dengan begitu, MBG menjadi pendorong nyata bagi peternak rakyat dan pelaku industri pangan untuk meningkatkan produksi.
    Bahkan, menurut Epi, program ini berpotensi menjadi insentif langsung bagi para investor untuk masuk ke sektor peternakan dan susu.
    “Kalau dulu cari investor sulit, sekarang sudah jelas ada yang membeli setiap hari. Ini yang disebut Kepala BGN sebagai new emerging market,” jelasnya.
    Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 3,7 juta ton susu per tahun, dan angka tersebut bisa meningkat menjadi lebih dari 8 juta ton seiring berjalan dan meluasnya program MBG.
    Namun, target jangka panjangnya bukan untuk memperbesar impor, melainkan meningkatkan produksi dalam negeri dan
    swasembada pangan
    .
    “Negara tidak ingin bergantung pada impor. Program ini justru menjadi stimulus agar peternak menambah sapi, membuka peternakan baru, dan meningkatkan kapasitas,” ujarnya.
    Menurut Epi, MBG juga dianggap sebagai strategi nasional untuk menghadapi krisis masa depan.
    Dia bilang, ada dua hal yang paling menentukan ketahanan negara adalah pangan dan energi, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti perang atau pandemi.
    “Waktu Covid-19, semua negara menahan cadangan pangan. Kita mau beli pun susah. Kalau kita punya produksi sendiri, kita bisa bertahan. MBG ini salah satu jalan menuju swasembada pangan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Baru Dulu Ramai Sekarang Sepi Kayak Kuburan, Ini Penampakannya

    Pasar Baru Dulu Ramai Sekarang Sepi Kayak Kuburan, Ini Penampakannya

    Sepinya Pasar Baru membuat para pedagang dan petugas keamanan mengeluh karena sudah mempengaruhi kehidupan mereka. Salah satu penjaga toko di Pasar Baru, mengatakan kondisi sepi sudah terjadi sejak Covid-19 hingga saat ini. Meski demikian, Pasar Baru tetap menyimpan nilai sejarah dengan bangunan bergaya arsitektur Tionghoa dan Eropa yang masih berdiri meski mulai kusam. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

  • Menanti Janji Pramono Benahi Pasar Baru yang Kian Lesu… Megapolitan 6 Juni 2025

    Menanti Janji Pramono Benahi Pasar Baru yang Kian Lesu… Megapolitan 6 Juni 2025

    Menanti Janji Pramono Benahi Pasar Baru yang Kian Lesu…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kawasan
    Pasar Baru
    di Sawah Besar, Jakarta Pusat kini bak kota mati. Tak banyak aktivitas orang-orang yang berlalu lalang.
    Kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan tertua di Jakarta ini kini tampak meredup, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas niaga seperti masa kejayaannya dulu.
    Dari arah Jalan Pos, tampak sebuah gapura tua bertuliskan “Batavia Passer Baroe 1820” sebagai penanda kawasan ini.
    Gapura itu berdiri membisu seakan menyambut siapa pun yang datang meski tak banyak orang yang melintas.
    Jalanan yang sepi hanya dilewati oleh segelintir pengendara bermotor dan pejalan kaki.
    Setelah melewati gerbang, terlihat deretan ruko dengan berbagai jenis usaha, mulai dari toko pakaian, perlengkapan ibadah, hingga makanan.
    Beberapa ruko di sana mulai sepi, bahkan tutup. Di sejumlah ruko terlihat spanduk bertuliskan “Disewakan” dan “Dijual”.
    Kondisi beberapa ruko juga tampak lusuh dengan pintu berkarat, cat dinding memudar, atap triplek mengelupas, dan jendela tertutup debu tebal.
    Di sisi kiri, bangunan modern H. Residence Pasar Baru Square berdiri mencolok di antara bangunan tua, menciptakan tampilan kontras antara masa kini dan masa lalu.
    Jalanan berlapis paving block tampak mulai rusak. Beberapa bagian bergeser dan berlubang, menambah kesan terbengkalai.
    Meski demikian, Pasar Baru tetap menyimpan nilai sejarah dengan bangunan bergaya arsitektur Tionghoa dan Eropa yang masih berdiri meski mulai kusam.
    Bahkan, sebuah
    departement store
    yang menjual pakaian dan celana di sana hanya buka setahun sekali, pada saat bulan Ramadhan.
    Sementara
    departement store
    lainnya sudah tutup selama hampir lima tahun terakhir setelah pandemi Covid-19.
    “Dulu ramai, sekarang sepi sekali. Banyak yang tidak tahan karena pengunjungnya berkurang drastis,” ujar petugas keamanan Pasar Baru, Sandra, saat ditemui 
    Kompas.com, 
    Rabu (4/6/2025).
    Pedagang uang kuno bernama Baharu (59) yang aktif berjualan sejak 1985 menuturkan,
    departement store
    tersebut sebelumnya ramai didatangi pembeli.
    “Dulu ramai dengan karyawannya, sekarang hanya buka setahun sekali, itu artinya banyak pengangguran bertambah,” kata dia.
    Menurut dia, aktivitas jual beli di Pasar Baru jauh sebelum pandemi berjalan lancar dan laris manis, tetapi saat ini sangat menurun.
    Di sisi lain, di balik Pasar Baru yang membentang sepanjang kurang lebih 550 meter, masih ada pedagang yang bertahan membuka lapaknya.
    “Saya sudah jualan di sini lebih dari 30 tahun,” ujar Aminah (58), pemilik toko perlengkapan ibadah.
    Pedagang lain, Rudi (46), pemilik toko sepatu kulit, mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi saat ini.
    “Kalau tidak buka, siapa yang mau bayar listrik, sewa, gaji karyawan? Tapi pembeli makin sedikit. Yang bertahan di sini cuma yang sudah lama, sudah punya pelanggan tetap,” kata dia.
    “Sayang kalau kawasan bersejarah ini dibiarkan mati perlahan,” ujar Rudi.
    Menanggapi kondisi itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan membenahi kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
    “Kami sedang mengkaji untuk Pasar Baru, setelah Blok M hampir selesai, tentunya Pasar Baru sebagai salah satu simbol utama Jakarta, nanti akan kita lakukan perbaikan,” ucap Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada wartawan di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).
    Sebagai langkah awal, Pramono akan mencoba membersihkan kawasan Pasar Baru terlebih dahulu, sebelum nanti berlanjut ke revitalisasi sarana dan transportasi di sekitar kawasan itu.
    “Kemudian juga melakukan perbaikan sarana transportasi dan juga keindahan yang ada di Pasar Baru,” terang Pramono.
    “Karena bagaimanapun, Pasar Baru itu adalah simbol utama, salah satu simbol utama Jakarta,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Baru jadi simbol utama Jakarta dan pusat oleh-oleh

    Pasar Baru jadi simbol utama Jakarta dan pusat oleh-oleh

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan Pasar Baru akan dipersiapkan menjadi salah satu simbol utama Jakarta sekaligus tempat oleh-oleh khas Jakarta yang menjual aneka makanan atau hal-hal lainnya.

    “Kami sedang mengkaji untuk Pasar Baru, setelah Blok M hampir selesai. Tentunya Pasar Baru sebagai salah satu simbol utama Jakarta dan pusat oleh-oleh,” kata Pramono usai meninjau lokasi penampungan hewan kurban di Perumda Dharma Jaya, Jalan Penggilingan Raya Nomor 25, Cakung, Jakarta Timur, Kamis.

    Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji lebih mendalam terkait penataan, perbaikan, dan kebersihan kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

    “Nanti akan kita lakukan perbaikan, termasuk yang di awal adalah membersihkan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses masyarakat yang ingin ke Pasar Baru.

    “Kami juga melakukan perbaikan sarana transportasi dan juga keindahan yang ada di Pasar Baru. Karena bagaimanapun Pasar Baru itu adalah simbol utama Jakarta,” ucap Pramono.

    Pramono berharap adanya oleh-oleh khas Jakarta, beragam kuliner atau budaya Jakarta bisa semakin dikenal dan lestari. Hal ini sekaligus menjadi wadah bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno berharap Jakarta bisa memiliki tempat oleh-oleh khas yang menjual aneka makanan atau hal-hal lainnya.

    Menurut Bang Doel (panggilan akrab Rano Karno, menjelang lima abad Kota Jakarta, masih tersisa waktu dua tahun lagi menuju tahun 2027. Sehingga dia berharap Jakarta bisa membangun pusat oleh-oleh.

    “Jakarta ini belum punya pusat oleh-oleh. Kalau punya pusat oleh-oleh, baru sedap tuh. Ongol-ongol ada, kue serabi ada. Mudah-mudahan, ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” kata Bang Doel di Jakarta, Senin (24/2).

    Bang Doel mengatakan, pusat oleh-oleh memang tersedia di Pasar Baru dengan nama Istana Pasar Baru sehingga ke depan mungkin tempat tersebut diperindah agar bisa mendorong kunjungan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta –

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • Pasar Baru Dulu Ramai Sekarang Sepi Kayak Kuburan, Ini Penampakannya

    Saking Pasar Baru Sepi Bak Kuburan, Pedagang Tiarap-Belasan Toko Tutup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepinya Pasar Baru di Jakarta Pusat membuat pedagang terpaksa menutup tokonya secara permanen karena tak kuat membayar sewa toko di saat pemasukan berkurang.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Baru, Selasa (3/6/2025), ada belasan ruko yang sudah ditutup. Bahkan, ada yang bertulisan dijual. Tampak satu toko yang juga bakal tutup permanen, pemiliknya [un sudah menumpuk barang sisa dagangannya yang belum terjual.

    Menurut salah satu petugas keamanan Pasar Baru bernama Andi, setidaknya sudah ada 18 unit toko yang tutup.

    “Ada belasan, mungkin sekitar 18 toko, mereka tidak sanggup karena pendapatan nol, tapi biaya sewa jalan terus. Ya sudah terpaksa mereka menutup permanen tokonya,” kata Andi kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/6/2025).

    Menurutnya, mereka tak mampu membayar sewa toko karena tidak ada lagi pemasukan efek sepi pembeli.

    “Ya karena pemasukan mereka seret, mereka kemudian tidak kuat lagi untuk membayar sewa toko dan jasa keamanan, alhasil ya terpaksa ditutup permanen,” tambah Andi.

    Meski begitu, toko yang tutup merupakan pedagang tergolong baru, sedangkan pedagang lama masih memilih bertahan.

    “Tapi yang tutup sih pedagang yang tergolong baru, atau barang yang dijual memang sudah tidak menarik. Kalau pedagang lama mungkin masih bertahan, atau barang yang mereka jual masih ada pasarnya,” ungkap Andi.

    Tampak dari pintu selatan pemandangan di kawasan pusat perbelanjaan legendaris ini memang sepi. Jika dulu orang-orang ramai berbelanja ke Pasar Baru, juga ramai pedagang makanan menjajakan jualannya ke pengunjung, kini tampak lengang. Bahkan, tak terlihat pengunjung yang sekadar berfoto di gerbang yang jadi ikon pasar ini.

    Bahkan, saking sepinya, kini mobil dan motor sudah diizinkan bebas masuk ke dalam kawasan Pasar Baru. Padahal, dulu pengunjung harus parkir di luar karena akan membahayakan pengunjung yang berbondong-bondong ke Pasar Baru.

    “Dulu kan mobil-motor tidak boleh masuk, khusus pejalan kaki, kendaraan diparkir di luar, sekarang sudah boleh masuk, ya kami pindah ke dalam,” kata petugas parkir Pasar Baru, Sardi.

    Foto: Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    (dce)

  • Pasar Baru Bak Kuburan, Nasib Tukang Parkir Merana-Satpam Terancam PHK

    Pasar Baru Bak Kuburan, Nasib Tukang Parkir Merana-Satpam Terancam PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepinya Pasar Baru yang merupakan salah satu pasar legendaris di Jakarta tak hanya berdampak cukup parah bagi para pedagang, tetapi juga ke petugas keamanan dan tukang parkir.

    Andi, salah satu petugas keamanan di Pasar Baru mengatakan sepinya pelanggan di Pasar Baru telah mengubah kehidupannya. Kini, dia khawatir kehidupannya tidak secerah dahulu.

    “Dulu pas masih ramai sekali, kehidupan saya cukup baik, sekarang saking sepinya, hidup saya mulai susah, apalagi gaji saya bulan ini belum dibayar,” kata Andi saat ditemui wartawan di Pasar Baru, Selasa (3/6/2025).

    Bahkan, dia dan rekannya yang juga menjadi petugas keamanan khawatir tidak dapat bekerja di pasar karena terus sepi, membuat adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kalau sepi terus, yang ada potensi kena PHK bisa terjadi, tidak mungkin donk pedagang bisa bayar uang keamanan terus kalau tidak ada pemasukan,” tambah Andi.

    Senada dengan Andi, Supardi, salah satu tukang parkir juga resah akan sepinya Pasar Baru. Dahulu, ketika masih ramai, ia mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari parkir.

    Foto: Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Pusat belanja di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat tampak sepi tidak seperti dulu yang banyak pengunjung pada Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    “Iya, sepi jadi pendapatan dari parkir berkurang drastis, bisa sampai 50% turunnya, dulu bisa sampai jutaan, sekarang susah,” kata Supardi.

    Adapun sekarang, karena kendaraan boleh masuk ke dalam pasar, alhasil ia berpindah ke dalam agar bisa mendapatkan penghasilan dari parkir.

    “Dulu orang-orang parkirnya di luar, karena kan tidak boleh masuk ke dalam kendaraan, hanya pejalan kaki, sekarang kendaraan sudah boleh masuk, dan kami terpaksa pindah, kalau tidak ya mungkin nasibnya tidak tahu lagi bagaimana,” ungkap Supardi.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025), tampak dari pintu selatan pemandangan cukup sepi. Ikon pasar baru pun tak banyak orang yang mengabadikan.

    Kendaraan baik roda empat maupun roda dua pun kini diperbolehkan masuk ke dalam pasar legendaris tersebut.

    Selain itu, tak nampak pengunjung yang berjubel dan para pedagang yang menjajakan dagangannya dipinggir jalan atau di depan tokonya demi memikat pembeli.

    (chd/wur)

  • Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC

    Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC

    Aktivitas perniagaan pedagang kaki lima Pasar Baru Cikarang di badan jalan area Sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jabar, Sabtu (31/5/2025). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di SGC
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, melibatkan sejumlah unsur gabungan dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di area Sentra Grosir Cikarang (SGC) termasuk lembaga nonpemerintah seperti organisasi kemasyarakatan.

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan penertiban sekaligus penataan pedagang kaki lima di sekitar SGC sudah menjadi perhatian khusus pemerintah daerah terutama menyangkut aktivitas jual beli yang masih dilakukan pada area badan jalan, agar tidak mengganggu kenyamanan pengendara.

    “Saya juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forkopimda terkait penertiban dan penataan PKL di sekitar SGC, agar jangan sampai mengganggu lalu lintas pengguna jalan,” katanya, di Cikarang, Sabtu.

    Dia mengatakan skema relokasi menjadi opsi solusi jangka pendek, mengingat kondisi pasar tersebut dinilai tidak layak bagi para pedagang maupun untuk aktivitas berniaga sehingga dibutuhkan penataan ulang.

    “Menata Pasar Baru Cikarang yang berlokasi tepat di area SGC itu dimulai dengan penertiban. Saya juga akan libatkan ormas agar kondusif. Sebab ada pedagang yang perlu mendapatkan perlindungan untuk bisa berjualan. Nanti setelah ditertibkan akan direlokasi di tempat yang telah disediakan pemerintah daerah,” katanya.

    Pemerintah daerah juga tengah menjajaki kemungkinan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pusat, guna mewujudkan rencana revitalisasi Pasar Baru Cikarang setelah proses penataan dan relokasi tuntas.

    “Revitalisasi butuh waktu dan musyawarah. Bisa melalui APBD, bantuan provinsi, pusat atau bahkan kerja sama dengan pihak ketiga. Tapi itu semua masih dalam tahap pembahasan,” katanya.

    Ade menegaskan pemerintah daerah tidak ingin ada lagi pungutan liar dari oknum mana pun terhadap para pedagang kaki lima di sekitar SGC seperti kasus yang diungkap Polda Metro Jaya belum lama ini.

    “Yang terpenting hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa tetap berjualan dan tidak ada lagi oknum-oknum yang mengutip dari pedagang. Apabila masih ada, komitmen kami bersama Forkopimda perlu ada tindak tegas,” katanya lagi.

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Mustofa menegaskan penataan PKL di area SGC membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar berjalan aman dan kondusif.

    “Kami sudah melakukan rapat dengan unsur pemerintah daerah, ada Dishub, Satpol PP dan Dinas Perdagangan, maupun bersama pengelola SGC. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan,” katanya.

    Mustofa menekankan penanganan persoalan pedagang kaki lima di SGC bukan semata-mata soal penegakan hukum atau menjaga ketertiban umum maupun pengamanan arus lalu lintas. Lebih dari itu, perlu pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial serta ekonomi warga.

    “Ada beberapa pihak yang harus terlibat. Kan kalau berjualan di jalan tidak boleh juga. Namun di sisi lain orang butuh mata pencaharian untuk kehidupan. Oleh sebab itu perlu ada solusi yang dihasilkan melalui pembahasan bersama,” kata dia pula.

    Sumber : Antara