Xcloud.id

kab/kota: Paris

  • Marine Le Pen Divonis 4 Tahun Penjara, Terancam Gagal Ikut Pilpres Prancis

    Marine Le Pen Divonis 4 Tahun Penjara, Terancam Gagal Ikut Pilpres Prancis

    Jakarta –

    Pemimpin politik sayap kanan di Prancis, Marine Le Pen, terancam gagal mengikuti pemilihan presiden (pilpres) Prancis pada 2027 mendatang. Pengadilan Prancis telah menyatakan Le Pen bersalah atas kasus skema pekerjaan palsu.

    Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Le Pen. Namun, ia tidak akan dikurung karena dua tahun masa hukumannya ditangguhkan dan dua tahun sisanya akan dijalani di luar penjara dengan gelang elektronik.

    Selain Le Pen, sembilan orang dari partainya, National Rally (RN), juga dihukum atas skema di mana mereka memanfaatkan pengeluaran Parlemen Eropa untuk mempekerjakan asisten yang sebenarnya bekerja untuk partai tersebut.

    Bagi Le Pen, hukuman empat tahun ini membuat peluangnya berlaga di Pilpres Prancis 2027 mendatang mengecil. Pasalnya, dia dan pejabat lainnya dilarang mencalonkan diri usai dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

    “Pengadilan mempertimbangkan, selain risiko mengulangi tindak pidana, gangguan besar terhadap ketertiban umum jika seseorang yang sudah dihukum… adalah kandidat dalam pemilihan presiden,” kata hakim ketua Benedicte de Perthuis dilansir AFP, Senin (31/3/2025).

    Le Pen masih dapat mengajukan banding atas seluruh putusan, termasuk larangan mencalonkan diri, dalam kasus yang biasanya membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk disidangkan oleh pengadilan banding.

    Jika banding itu ditolak, ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi Prancis, tetapi dalam kasus yang rumit seperti itu, waktunya bisa berlarut-larut.

    (ygs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Idulfitri 2025 Pacu Mental Juara Veddriq Leonardo

    Idulfitri 2025 Pacu Mental Juara Veddriq Leonardo

    JAKARTA – Hari Raya Idulfitri 2025 semakin memacu mental juara Veddriq Leonardo, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dari cabang olahraga panjat tebing.

    Altet berusia 28 tahun tersebut saat ini tengah mengambil momentum Lebaran bersama dengan keluarga di kampung halamannya di Pontianak, Kalimantan Barat.

    “Idulfitri merupakan hari kemenangan sehingga momentum ini sangat tepat untuk terus menjaga mental menang, mental juara saya untuk menambah prestasi olahraga,” kata Veddriq.

    Ini kali pertama setelah empat tahun Veddriq bisa Lebaran bersama dengan keluarganya. Momentum penting ini pun sudah ditunggu-tunggu olehnya untuk bersilahturahmi dengan sanak famili.

    Veddriq mengatakan bahwa Lebaran merupakan kesempatan yang paling tepat untuk bersua dengan orang-orang terdekat dan terutama bisa menikmati masakan rumah.

    “Sudah lama saya tidak merasakan Lebaran di rumah bersama keluarga. Jadi, ini kesempatan yang sangat berharga, bisa santap masakan khas di rumah, juga bersilaturahmi bersama kerabat,” ujar dia.

    Veddriq adalah satu dari dua atlet Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 bersama Rizki Juniansyah dari angkat besi. Dia naik podium tertinggi dengan catatan waktu 4,75 detik.

    Veddriq akan kembali menjalani pemusatan latihan di Bekasi usai Idulfitri guna persiapan menghadapi Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di Wuijang, China, pada 25-27 April 2025. Kejuaraan itu menjadi ajang pertama yang dilakoni Veddriq di tahun ini.

    Adapun setelah dari China, Veddriq dan kawan-kawan bakal tampil di Indonesia. Mereka akan turun di Bali, yang terpilih menjadi tuan rumah seri Piala Dunia pada 3-4 Mei 2025.

  • Lisa Mariana Dapat DM dari Hotman Paris Diajak Ngopi Bareng, Tegaskan Belum Tunjuk Kuasa Hukum

    Lisa Mariana Dapat DM dari Hotman Paris Diajak Ngopi Bareng, Tegaskan Belum Tunjuk Kuasa Hukum

    GELORA.CO – Lisa Mariana, wanita yang tengah menjadi sorotan setelah mengaku memiliki hubungan dengan Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat pesan langsung (DM) dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

    Dalam pesan tersebut, Hotman mengajaknya bertemu dan ngopi bareng,

    Lisa Mariana membenarkan adanya komunikasi dari Hotman Paris, namun ia menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menunjuk kuasa hukum resmi untuk mendampinginya dalam menghadapi kasus yang tengah menjadi perhatian publik ini.

    “Temu yokk ngopi,” tulis Hotman Paris dalam unggahan tangkapan layar di akun media sosial Lisa Mariana, Minggu 30 Maret 2025.

    Mendapat pesan dari pengacara ternama itu, Lisa mengaku terkejut dan tidak menyangka bisa diajak bertemu langsung oleh Hotman Paris.

    “Baru bangun tidur diajak ngopi sama abang @hotmanparisofficial,” tulis Lisa dalam unggahannya.

    Lisa Mariana: Saya Belum Menunjukkan Kuasa Hukum

    Dalam pernyataannya kepada media, Lisa Mariana mengungkapkan bahwa ia memang mendapatkan pesan dari Hotman Paris, namun ia belum memutuskan untuk menerima bantuan hukum dari siapa pun.

    “Betul, saya dapat DM dari Bang Hotman Paris. Beliau ajak saya ngopi bareng. Tapi saya tegaskan, saya belum menunjuk kuasa hukum siapa pun. Saya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya,” ujar Lisa.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Hotman Paris belum memberikan pernyataan resmi terkait komunikasi yang ia lakukan dengan Lisa Mariana.

    Namun, mengingat jejak Hotman sebagai pengacara yang sering menangani kasus-kasus besar, tak menutup kemungkinan ia akan ikut terlibat dalam kasus ini.

    Kasus yang Masih Bergulir

    Lisa Mariana sebelumnya mengklaim bahwa dirinya pernah memiliki hubungan dengan Ridwan Kamil dan bahkan menyinggung soal adanya anak dari hubungan tersebut.

    Namun, pihak Ridwan Kamil dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menantang Lisa untuk melakukan tes DNA guna membuktikan kebenaran klaimnya.

    Di tengah kontroversi ini, Lisa mengaku menerima berbagai tekanan, termasuk dugaan adanya upaya intimidasi terhadap dirinya dan keluarganya.

    “Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Kalau ada yang meragukan, silakan buktikan dengan cara yang benar,” kata Lisa Mariana.

  • Indonesia Resmi Ajukan Tempe, Teater Mak Yong dan Jaranan ke UNESCO

    Indonesia Resmi Ajukan Tempe, Teater Mak Yong dan Jaranan ke UNESCO

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan secara resmi mengajukan Budaya Tempe, Teater Mak Yong (ekstensi Mak Yong Malaysia), Jaranan: Seni Pertunjukan dan Ritual (usulan bersama dengan Suriname) ke UNESCO. Ketiganya diajukan untuk masuk dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity).

    Proses panjang telah dilalui sebelum akhirnya ketiga warisan budaya takbenda Indonesia ini resmi diajukan. Tahapan pengajuan telah dimulai dari dukungan komunitas budaya, diikuti dengan penyusunan dokumen nominasi oleh komunitas, akademisi, dan pemerintah daerah yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan.

    Proses ini mencakup kajian literatur, survei lapangan, wawancara, serta dokumentasi mendalam. Dengan tenggat waktu pengiriman naskah usulan hingga 31 Maret 2025, dokumen nominasi telah disusun sesuai persyaratan yang ditetapkan UNESCO dan siap untuk dievaluasi oleh badan evaluasi UNESCO.

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, pada Culture Ministerial Meeting Indonesia-Suriname yang dilaksanakan secara daring menyatakan komitmen Indonesia dalam upaya melestarikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan mengusulkannya ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO.

    “Indonesia berkomitmen untuk menjaga warisan budaya takbenda dan kami telah meratifikasi Konvensi 2003 untuk menjaga warisan budaya takbenda dan terus secara aktif mendaftarkan berbagai elemen tradisi budaya kita dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO. Kami percaya bahwa pengakuan internasional bukanlah tujuan akhir, tetapi cara untuk memastikan bahwa tradisi ini dilestarikan, dirayakan, dan diwariskan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).

    Proses dan nilai budaya pembuatan tempe telah diwariskan oleh nenek moyang kita dan tetap lestari hingga saat ini. Bukti historis menunjukkan bahwa kata ‘tempe’ telah ditemukan dalam Serat Centhini, naskah sastra Jawa abad ke-19, yang menceritakan kehidupan masyarakat Jawa abad ke-16 yang menandakan bahwa tempe telah dikonsumsi secara luas sejak berabad-abad lalu.

    “Tempe bukan sekadar makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga mencerminkan pengetahuan, budaya dan teknologi pangan tradisional yang terus hidup dan berkembang. Masuknya Budaya Tempe dalam daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO akan semakin memperkuat tempe sebagai warisan budaya yang harus dijaga, sekaligus mendorong kesadaran global akan nilai budaya, manfaat gizi dan kesehatan, serta keberlanjutannya,” jelas Fadli Zon.

    Prinsip kerja sama internasional dalam pengajuan beberapa nominasi Teater Mak Yong yang didaftarkan melalui mekanisme ekstensi budaya, merupakan seni pertunjukan tradisional masyarakat Melayu yang memadukan seni peran, musik, vokal, dan gerak tubuh.

    Fadli Zon menyampaikan nominasi ekstensi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama budaya antara Indonesia dan Malaysia. Nominasi melalui ekstensi budaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita dan menumbuhkan rasa saling menghargai antar berbagai bangsa yang memiliki budaya yang sama atau mirip dan menjalin kerja sama internasional.

    “Mak Yong hidup dinamis juga di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dan Sumatera. Dengan pengajuan ekstensi ini, Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam pelestarian Mak Yong sebagai seni pertunjukan tradisional yang kaya nilai budaya. Kami berharap kerja sama dengan Malaysia akan semakin erat, sehingga upaya pelindungan dan pengembangan Mak Yong dapat terus berkelanjutan,” tuturnya.

    Adapun prinsip kerja sama internasional selanjutnya turut dikedepankan melalui pengajuan Jaranan, seni pertunjukan dan ritual yang menggabungkan tari, musik, dan unsur spiritual, sebagai warisan budaya takbenda.

    Nominasi ini mencakup berbagai varian yang telah masuk sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, seperti Jaran Kepang, Jaran Bodhag, Jaranan Pegon, Jaranan Tril, Jaranan Jur Ngasinan (Jawa Timur), Ebeg Banyumas, Jaranan Margowati Temanggung, Turonggo Seto Boyolali (Jawa Tengah), Jathilan, Jathilan Lancur (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Kuda Gipang (Kalimantan Selatan), serta didukung oleh komunitas kesenian lainnya yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kuda Lumping.

    Dokumen nominasi bersama untuk Jaranan sebagai bagian dari ICH UNESCO menandai tonggak penting dalam kemitraan budaya Indonesia dan Suriname. Nominasi ini mencerminkan komitmen bersama terhadap ikatan sejarah dan hubungan antar masyarakat yang menghubungkan kedua negara, khususnya melalui budaya Jawa yang terus berkembang di Suriname.

    “Pengajuan ini merupakan upaya memperkuat ikatan budaya kita dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya bersama. Saya juga menyampaikan penghargaan terdalam saya atas upaya kolaboratif dan pencapaian signifikan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dalam mempersiapkan nominasi bersama ini,” ungkap Fadli Zon.

    Lebih lanjut Fadli Zon menyampaikan bahwa usulan bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan Suriname.

    “Ini membutuhkan peran aktif masyarakat di setiap tahap dari identifikasi hingga perlindungan dan kerja sama yang kuat dengan mitra Internasional. Memang menjaga warisan budaya takbenda tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, hal ini menuntut kolaborasi lintas batas yang bermakna dan efektif seperti yang tengah kita lakukan saat ini,” jelasnya.

    Jaranan merupakan ekspresi yang hidup dari identitas spiritualitas dan kehidupan komunitas yang dipraktikkan di antara keturunan Jawa di Suriname.

    “Kami percaya nominasi ini menawarkan kesempatan untuk merayakan warisan budaya kita di panggung global. Kami juga menyambut dukungan dan kolaborasi berkelanjutan dalam penelitian, dokumentasi, dan promosi sebagai bagian dari upaya perlindungan yang akan datang,” tambahnya.

    Fadli Zon juga menyampaikan Indonesia juga akan mulai menjajaki peluang untuk nominasi bersama berikutnya mengingat kekayaan warisan sastra dan bahasa yang dimiliki bersama antara Indonesia dan Suriname khususnya melalui diaspora Jawa.

    “Kami melihat potensi dalam berkolaborasi dalam nominasi aksara tradisional seperti aksara Jawa atau aksara Pegon. Saya yakin ada potensi besar untuk memperluas kerja sama budaya kita lebih jauh,” ucapnya.

    Selain itu Pemerintah Indonesia juga turut mendukung Brunei Darussalam untuk ekstensi Pantun. Sebelumnya Pantun sudah masuk dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda UNESCO tahun 2020. Indonesia bersama Malaysia merupakan negara yang mendaftarkan Pantun ke UNESCO pada waktu itu.

    Dengan mendukung ekstensi Pantun oleh Brunei Darussalam diharapkan semakin memperkokoh kerjasama budaya antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan berharap pengusulan nominasi bersama dengan negara sahabat akan memperkaya hubungan antar negara.

    “Upaya ini akan memperkaya hubungan bilateral kita dan memastikan bahwa warisan budaya bersama ini terus berkembang untuk generasi mendatang di kedua negara,” katanya.

    Dengan pengajuan ketiga warisan budaya takbenda ini ke UNESCO, Fadli Zon menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia.

    “Ke depannya, saya yakin penting bagi kita untuk mengembangkan roadmap yang jelas dan terkoordinasi guna mendukung proses pengajuan dan memadukan kerja sama budaya di masa mendatang,” tambahnya.

    Formulir pengusulan tersebut akan diserahkan ke Sekretariat UNESCO melalui delegasi tetap di Paris sebelum tanggal 31 Maret 2025. Diharapkan, masuknya budaya Indonesia dalam daftar ICH UNESCO tidak hanya meningkatkan kesadaran global akan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pelindungan tradisi budaya ini bagi generasi mendatang.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prancis dan Inggris Serukan ‘Pasukan Keamanan’ untuk Ukraina

    Prancis dan Inggris Serukan ‘Pasukan Keamanan’ untuk Ukraina

    Paris –

    Setelah pertemuan antara sekitar 30 pemimpin Eropa dan NATO di Paris, pada Kamis (27/03), Presiden Prancis Emmanuel Macron umumkan rencana untuk mengerahkan pasukan dari “beberapa” negara Eropa ke Ukraina jika kesepakatan damai yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

    Rincian mengenai skema ini masih belum jelas, tetapi kemungkinan akan lebih konkret dalam beberapa minggu ke depan. Pejabat pertahanan Inggris dan Prancis akan segera mengunjungi Ukraina untuk menilai kebutuhan pasukan keamanan atau yang disebut sebagai ‘reassurance force’ di lapangan, kata Macron.

    “Akan ada pasukan penjamin keamanan dengan beberapa negara Eropa yang akan dikerahkan ke Ukraina,” ujar Macron kepada pers setelah pertemuan tiga jam dengan para pemimpin, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz.

    Macron mengakui bahwa tidak ada kesepakatan bulat, dan tidak semua sekutu Ukraina di Eropa akan berpartisipasi. Beberapa negara tidak memiliki “kapasitas”, sementara negara yang lain menolak karena “konteks politik” di negara mereka.

    Selama beberapa minggu terakhir, Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah bekerja sama untuk menyediakan “pasukan penjaga keamanan” bagi Pemerintah Ukraina.

    Alasan rencana Prancis dan Inggris mengirim pasukan?

    Amerika Serikat mengejutkan Eropa pada awal tahun ini dengan membuka pembicaraan bilateral dengan Moskow, dan untuk sementara waktu menghentikan bantuan militer bagi Ukraina. AS bertekad menengahi perdamaian di Ukraina, meskipun pemerintahan Zelenskyy menentang keras kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan Rusia.

    Para pejabat Eropa khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dapat semakin berani untuk menyerang Ukraina, atau bahkan negara-negara lain di Eropa jika diberikan kesepakatan yang terlalu menguntungkan baginya.

    Namun, perjanjian itu tampaknya mulai goyah pada Kamis (27/03) setelah Rusia menyatakan bahwa mereka mengharapkan pencabutan beberapa sanksi Barat sebagai bagian dari kesepakatan, sesuatu yang tidak disebutkan dalam pengumuman resmi AS. Para pemimpin Eropa yang bertemu di Paris menolak kemungkinan pencabutan sanksi dan menegaskan bahwa sanksi akan tetap berlaku selama Rusia terus melakukan agresi terhadap Ukraina.

    Inisiatif Prancis-Inggris ini merupakan bagian dari upaya Eropa untuk terlibat dalam proses perdamaian dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, meskipun tidak semua negara sepakat.

    Uni Eropa juga telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi pertahanan secara besar-besaran guna mengurangi ketergantungan pada AS. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS semakin menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap Ukraina dan Eropa.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Upaya mencegah agresi Rusia

    Pada Kamis (27/03), Macron menegaskan bahwa pasukan yang dikerahkan tidak akan berada di garis depan, tidak akan bertindak sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan tidak akan menggantikan tentara Ukraina. Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Rusia.

    Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa London telah menjadi tuan rumah bagi “lebih dari 200 perencana militer dari 30 negara” pekan ini, dan bahwa berbagai negara telah menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam hal logistik, komando dan kontrol, serta penempatan di darat, laut, dan udara.

    Jumlah pasti pasukan yang akan dikerahkan masih belum jelas. Namun, menurut Rafael Loss, seorang peneliti di European Council on Foreign Relations (ECFR), kemungkinan akan ada sekitar 15.000 hingga 20.000 tentara yang ditempatkan di Ukraina.

    Namun, sebelum itu terjadi, perlu ada “kesepakatan yang kuat untuk menghentikan pertempuran, menetapkan garis kendali, membangun jalur komunikasi politik antara pihak yang berperang, serta melibatkan mediator untuk mencegah perselisihan di masa depan.”

    “Ide utamanya adalah menciptakan risiko bagi Rusia, sehingga kepemimpinan Rusia berpikir dua kali sebelum menyerang Ukraina,” kata Loss kepada DW.

    “Namun, itu juga berarti bahwa pasukan Eropa di Ukraina akan menghadapi risiko, dan ada kemungkinan konflik meluas ke luar wilayah Ukraina.”

    Putin telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan menerima kehadiran pasukan dari negara-negara NATO di Ukraina.

    Negara mana saja yang akan terlibat?

    Sejauh ini, selain Inggris dan Prancis, negara-negara Nordik dan Baltik telah menyatakan minat untuk berpartisipasi. Posisi Jerman masih belum jelas karena pemerintah baru sedang dalam proses pembentukan, meskipun kandidat kanselir yang kemungkinan besar terpilih, Friedrich Merz, menunjukkan sikap lebih terbuka dibandingkan kanselir petahana Olaf Scholz.

    Sementara itu, negara-negara selatan seperti Italia dan Spanyol lebih skeptis terhadap inisiatif ini.

    AS telah menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam misi ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa misi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan AS, sementara yang lain menyerukan agar misi ini berada di bawah mandat PBB. Namun, mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, hal ini tampaknya sulit untuk diwujudkan dalam kesepakatan yang dapat diterima oleh Kyiv dan Moskow.

    Pada Kamis (27/03), Macron menegaskan bahwa Eropa harus siap bertindak sendiri.

    “Kita harus berharap yang terbaik, tetapi bersiap untuk yang terburuk,” katanya. “Saya berharap Amerika akan berada di pihak kita dan bahkan berperan aktif. Namun, kita harus siap menghadapi kemungkinan di mana mereka tidak ikut serta.”

    Di Paris, Macron dan Starmer menegaskan bahwa mereka secara aktif merencanakan skenario pasca-konflik, meskipun mereka skeptis terhadap komitmen Rusia untuk berdamai saat ini. Starmer mengatakan bahwa Eropa akan “siap menjalankan kesepakatan damai, apa pun bentuk akhirnya” dan “bekerja sama untuk memastikan keamanan Ukraina sehingga negara itu dapat mempertahankan diri dan mencegah agresi di masa depan.”

    Bagi ECFR’s Loss, ini adalah pesan yang ditujukan kepada AS dan juga kepada Kyiv.

    “Salah satu tujuan utama adalah menunjukkan bahwa Eropa tidak lepas tangan, bahwa meskipun ada kabar yang mungkin mengecewakan dari perundingan gencatan senjata dan pernyataan pejabat tertentu, Eropa tetap berkomitmen dalam percakapan ini,” katanya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video: Drone Rusia Bombardir Apartemen di Ukraina, 3 Tewas

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saham produsen mobil Eropa anjlok terdampak kebijakan tarif Trump

    Saham produsen mobil Eropa anjlok terdampak kebijakan tarif Trump

    Roma (ANTARA) – Saham berbagai produsen mobil Eropa anjlok tajam pada Kamis (27/3) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif permanen sebesar 25 persen untuk mobil dan suku cadang otomotif yang dibuat di luar AS, yang akan mulai berlaku pekan depan.

    Para investor bereaksi cepat terhadap pengumuman tersebut, yang menyebabkan aksi penjualan aset secara masif dan cepat (sell-off) pada saham otomotif Eropa.

    Indeks Stoxx Europe 600 untuk produsen mobil dan suku cadang turun 1,6 persen pada hari itu, memperburuk tren penurunan indeks tersebut selama setahun terakhir yang hampir menyentuh 25 persen, karena sektor ini sudah berada di bawah tekanan akibat melemahnya permintaan, meningkatnya biaya bahan bakar, dan transisi ke kendaraan listrik.

    Di antara produsen mobil individual, Stellantis, raksasa otomotif Italia-Prancis, mengalami penurunan terbesar dengan merosot 4,5 persen.

    Volkswagen, produsen mobil terbesar di Eropa, turun 1,5 persen, sementara Mercedes (-2,6 persen), BMW (-2,4 persen), dan Porsche (-3,4 persen) juga mengalami penurunan yang signifikan.

    Renault menjadi satu-satunya produsen mobil besar yang bertahan dari tren negatif ini, ditutup naik 0,6 persen setelah pulih dari kerugian awal.

    Gejolak pasar ini terjadi setelah pengumuman tarif Trump pada Rabu (26/3) malam waktu setempat, dan para analis mengaitkan penurunan tajam pada saham-saham produsen mobil secara langsung dengan kekhawatiran investor atas dampak tarif terhadap ekspor Eropa ke AS.

    Uni Eropa (UE) awalnya berencana memperkenalkan tarifnya sendiri terhadap impor dari AS mulai 1 April, tetapi pekan lalu, para pemimpin Eropa memutuskan untuk menunda langkah tersebut setidaknya selama dua pekan.

    Para pemimpin Eropa terlibat dalam negosiasi dengan Washington untuk menunda, mengurangi, atau membatalkan tarif tersebut, tetapi sejauh ini, belum ada kesepakatan yang dicapai.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyerukan sikap hati-hati dan memperingatkan agar tidak meningkatkan ketegangan perdagangan dengan menerapkan tarif balasan terhadap barang-barang asal AS.

    Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyerukan respons tegas dari Uni Eropa untuk menghadapi kebijakan baru AS tersebut.

    Terlepas dari aksi sell-off di saham otomotif itu, pasar saham Eropa secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang beragam pada Kamis. Indeks FTSE MIB di Milan, Italia, stagnan, sementara DAX di Frankfurt, Jerman, turun 0,7 persen, dan CAC 40 di Paris, Prancis, turun 0,6 persen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.129: Zelensky Desak AS Bereaksi saat Rusia Langgar Perjanjian Energi – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.129: Zelensky Desak AS Bereaksi saat Rusia Langgar Perjanjian Energi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.129 pada Jumat (28/3/2025).

    Pada tengah malam, peringatan serangan udara dicabut di Kyiv.

    Pada pukul 01.50 waktu setempat, ledakan terdengar di Odessa, seperti diberitakan Suspilne.

    Berkat Ceko, Ukraina Akan Mendapat 1,5 Juta Peluru Artileri Tahun Ini

    Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, mengatakan prakarsa amunisi yang dipimpin Ceko untuk Ukraina dapat mengirimkan 1,5 juta butir peluru artileri lagi pada tahun 2025 seperti tahun lalu.

    Prakarsa tersebut diluncurkan tahun lalu dan didanai oleh sejumlah sekutu.

    Di antara butir peluru yang disediakan pada 2024 adalah 500.000 unit peluru kaliber 155 mm pada bulan Februari tahun ini, yang cocok dengan senjata artileri NATO yang disediakan oleh sekutu Barat untuk Ukraina.

    Eropa Kembali Tegaskan Dukungan untuk Ukraina

    Para pemimpin Eropa menegaskan dukungan mereka untuk Ukraina pada pertemuan puncak di Paris pada hari Kamis (27/3/2025).

    Mereka sepakat, sekarang bukan saatnya untuk mencabut sanksi terhadap Rusia.

    Sebaliknya, para pemimpin Eropa membahas bagaimana sanksi dapat ditingkatkan “untuk mendukung inisiatif AS untuk membawa Rusia ke meja perundingan.

    “Itu berarti meningkatkan tekanan ekonomi pada Rusia, mempercepat sanksi baru yang lebih keras yang menekan pendapatan energi Rusia dan bekerja sama untuk membuat tekanan ini berarti,” kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    Kepala Angkatan Darat Prancis, Inggris, dan Jerman Akan Kunjungi Ukraina

    Dalam pertemuan di Paris pada hari Kamis, Keir Starmer, mengonfirmasi kepala angkatan darat Prancis, Inggris, dan juga Jerman akan pergi ke Kyiv untuk membantu merencanakan dukungan bagi angkatan darat Ukraina.

    Mereka akan bertemu dengan kelompok kontak pertahanan Ukraina yang bertugas mengumpulkan lebih banyak bantuan militer dan menjaga Ukraina dalam pertempuran.

    Presiden Prancis: Eropa Pasti Akan Kirim Pasukan Perdamaian

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berbicara tentang rencana “Coalition of the willing” Prancis dan Inggris untuk mengirim pasukan ke Ukraina untuk membantu mempertahankan gencatan senjata pada akhirnya dalam pertemuan kelompok tersebut di Paris.

    “Tidak ada suara bulat hari ini, tetapi kita tidak memerlukan suara bulat untuk melakukan ini,” kata Macron. 

    Italia termasuk di antara sekutu Ukraina yang mengatakan mereka tidak akan mengirim pasukan.

    “Akan ada pasukan jaminan dengan beberapa negara Eropa yang akan dikerahkan (ke Ukraina),” kata Macron, seperti diberitakan The Guardian.

    Ukraina Tuduh Rusia Langgar Gencatan Senjata Energi

    Gubernur Kherson mengatakan Rusia melakukan penembakan besar-besaran di sebuah stasiun transportasi umum di kota Kherson, Ukraina selatan pada hari Kamis.

    Infrastruktur kereta api rusak dan pasokan listrik terganggu.

    Dampak pemadaman listrik atas serangan itu menyebabkan Ukraina menuduh Rusia melanggar komitmen untuk tidak menyerang target energi Ukraina dalam kesepakatan gencatan senjata 30 hari.

    Sementara itu, Ukraina menolak tuduhan Rusia, pesawat tak berawak Ukraina menyerang fasilitas energi di wilayah Kursk dan Bryansk Rusia, dan di semenanjung Krimea yang diduduki.

    Zelensky Minta AS Respons Pelanggaran Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis meminta AS untuk menanggapi apa yang disebutnya pelanggaran Moskow terhadap komitmennya untuk tidak menyerang target energi Ukraina.

    “Saya pikir harus ada reaksi dari AS,” kata presiden Ukraina itu kepada wartawan di Paris pada hari Kamis.

    Ia mengatakan bahwa fasilitas energi telah rusak dalam serangan pada hari Kamis dan tidak jelas siapa yang memantau janji untuk menghentikan serangan tersebut.

    Zelensky Optimis AS Akan Kehilangan Kepercayaan pada Rusia

    Zelensky menunjukkan nada optimisme strategis minggu ini, AS mungkin akan kehilangan kepercayaan kepada Rusia

    Meskipun ia mengeluh tentang pesan Kremlin yang diulang oleh Steve Witkoff, utusan Donald Trump, Zelensky beralasan bahwa seiring waktu tim Gedung Putih akan menghargai Kremlin tidak bertindak dengan itikad baik.

    “Akan menjadi jelas bahwa Rusia tidak menginginkan gencatan senjata tanpa syarat karena mereka semakin banyak mengajukan keberatan. Orang-orang tidak akan semakin mempercayai Rusia setiap hari,” katanya.

    Jet Tempur Jerman Cegat Pesawat Pengintai Rusia

    Jet tempur Eurofighter Jerman mencegat dan mengawal pesawat pengintai Ilyushin Il-20 Rusia yang mendekati Jerman timur laut di atas Laut Baltik pada hari Kamis. 

    “Penyebabnya adalah pesawat tak dikenal di atas Laut Baltik, yang terbang tanpa rencana penerbangan atau transponder yang diaktifkan,” kata angkatan udara Jerman.

    Pesawat itu diarahkan kembali ke daerah kantong Rusia Kaliningrad dari tempat pertama kali dilacak, seperti diberitakan kantor berita Jerman, Bild.

    Zelensky: AS Terus Mengubah Ketentuan Perjanjian Mineral

    Zelensky mengatakan kepada wartawan bahwa AS terus-menerus mengubah ketentuan kesepakatan mineral yang diusulkan, tetapi ia tidak ingin Washington berpikir Kyiv menentangnya.

    Menurut Financial Times, proposal baru akan memberikan AS hak pertama untuk membeli sumber daya yang diekstraksi berdasarkan perjanjian tersebut.

    Selain itu, AS akan mendapatkan kembali semua uang yang telah diberikannya kepada Ukraina sejak 2022, di samping tingkat bunga tahunan 4 persen, sebelum Ukraina mulai mendapatkan akses ke keuntungan.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan Ukraina harus mengembalikan bantuan yang diberikan oleh AS selama perang melawan Rusia dan memberikannya dalam bentuk perjanjian mineral.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan mengajukan banding atas putusan pengadilan Perancis dalam kasus
    Navayo International AG
    kontra Kementerian Pertahanan RI. Sidang dijadwalkan dimulai pada Mei 2025.
    “Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI
    Yusril Ihza Mahendra
    , melansir Antara, Kamis (27/3/2025).
    Lewat banding, ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan keberatan, sanggahan dan bantahan atas putusan yang telah diambil sebelumnya.
    Untuk menghadapi sidang tersebut, KBRI Paris telah menunjuk pengacara Perancis yang telah berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara. 
    Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.
    Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
    Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.
    Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau
    fraud
    dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.
    “Dugaan
    fraud
    ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut,” ungkapnya.
    Yusril menambahkan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Perancis dalam kasus ini. Namun, ada sejumlah prosedur yang perlu disorot karena tidak diambil pengadilan.
    Misalnya, pengadilan menetapkan penyitaan terhadap aset diplomatik tanpa memanggil pihak pemerintah Indonesia dalam persidangan.
    Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.
    “Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Perancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” kata Menko menegaskan.
    Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.
    Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.
    Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Perancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Perancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.
    Untuk itu, pengadilan Perancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
    Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.
    Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.
    Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Perancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.
    Adapun pada tahun 2024, pengadilan Perancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.
    Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.
    Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aset Mau Disita, Yusril Protes ke Prancis Soal Kasus Navayo

    Aset Mau Disita, Yusril Protes ke Prancis Soal Kasus Navayo

    Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah Indonesia protes kepada Pemerintah  Prancis soal penyitaan aset milik negara Indonesia di Paris terkait kasus dengan Navayo.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan alasan pihaknya protes terkait kasus tersebut, lantaran pihak  Pengadilan Prancis tidak pernah memanggil pihak Indonesia namun langsung menyita aset diplomatik.

    “Kami sangat memerhatikan keputusan ini, karena pengadilan Prancis menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan,” tutur Yusril di Jakarta, Kamis (26/3/2025).

    Menurut Yusril, hal itu bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya turut diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan. 

    “Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” katanya.

    Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina. 

    “Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional,” ujarnya.

  • Gabung OECD, Status Indonesia Meningkat Jadi Negara Maju

    Gabung OECD, Status Indonesia Meningkat Jadi Negara Maju

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergabungnya Indonesia dengan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan status negara dari berkembang menjadi maju. 

    Keanggotaan ini akan membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

    “Bergabung dengan OECD bukan hanya meningkatkan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara anggota,” ujar Yusril dalam keterangan resminya kepada media, Kamis (27/3/2025). 

    Yusril mengikuti langsung sidang OECD di Paris, Prancis pada Rabu (26/3/2025), mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    Yusril menyebutkan Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang, dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung setelah Jepang dan Korea Selatan. 

    Sebelum keanggotaan ini diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan, Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju. 

    Reformasi regulasi di bidang antikorupsi, penyuapan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

    Pada sidang OECD di Paris, Menko Yusril menyampaikan pidato yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Yusril berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo, mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958, serta perkembangannya setelah meratifikasi United Nations Convention on Transnational Organized Crime dan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2006.

    “Kami menyadari bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan signifikan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Yusril.

    Selain harus menandatangani konvensi mengenai penyuapan serta berbagai instrumen hukum lainnya sebelum bergabung dengan OECD, Yusril menambahkan, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban melakukan reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi guna memperbaiki regulasi terkait korupsi, penyuapan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

    “OECD tidak hanya akan menilai aturan-aturan normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tiga tahun ke depan,” jelas Yusril.

    Dengan bergabungnya Indonesia dalam OECD, Menko Yusril berharap dapat semakin memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.