Xcloud.id

kab/kota: Paris

  • Jerat Hukum Kembali Menanti Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud

    Jerat Hukum Kembali Menanti Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkara dugaan korupsi Google Cloud kembali menjadi sorotan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan calon tersangka yang merupakan pihak sama ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus dugaan korupsi pengadaan Laptop Chromebook, yakni Nadiem Makarim (NM).

    Jika menarik mundur, perkara Google Cloud sempat redup dari pemberitaan media massa. Sebab, KPK menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail konstruksi perkara karena masih tahap penyelidikan.

    Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu terakhir kali diperiksa oleh lembaga antirasuah pada bulan 7 Agustus 2025. Kala itu, dia didampingi Hotman Paris Hutapea.

    Nadiem diperiksa sekitar 9 jam mulai dari 09.20 WIB hingga 18.35 WIB. Usai pemeriksaan, Nadiem mengatakan pemeriksaannya berlangsung lancar dan mengapresiasi KPK dalam pengusutan kasus ini.

    “Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar saya bisa berikan keterangan dan saya ingin berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga telah berikan kesempatan untuk melakukan keterangan,” kata Nadiem, Kamis (7/8/2025).

    Nadiem enggan menjawab pertanyaan dari awak media terkait materi pemeriksaan. Dia mengatakan ingin segera menemui keluarga dan langsung bergegas menuju mobil untuk segera meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Semenjak pemeriksaan itu, KPK tidak memanggil kembali Naidem Makarim. Di sisi lain, Kejaksaan Agung mulai menjalankan penyidikan dugaan korupsi Laptop Chromebook yang turut menyeret Nadiem. 

    Pada dasarnya Google Cloud dan Laptop Chormebook merupakan kasus yang saling beririsan. Google Cloud dari aspek software, sedangkan Laptop Chromebok aspek Hardware.

    Nadiem beberapa kali diperiksa oleh Kejagung untuk dimintai keterangan. Pada Kamis, 4 September 2025, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Laptop Chromebook.

    Dalam catatan Bisnis, Nadiem keluar dengan mengenakan baju hijau tua yang dibalut dengan rompi pink khas tahanan Kejaksaan RI.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem nampak geram serta muka sedikit memerah. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun.

    “Saya tidak melakukan [tindak pidana] apapun. Tuhan akan melindungi saya. Kebenaran akan keluar,” ujar Nadiem di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Dia terus meneriakkan bahwa tuhan mengetahui kebenaran dalam perkara yang menyeretnya ini. Dia juga menekankan bahwa dirinya menerapkan kejujuran di sepanjang hidupnya selama ini.

    Nadiem melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan Kejagung.

    Penasihat Hukum Nadiem Makarim, Hana Pertiwi menilai bahwa penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan belum ada laporan kerugian negara dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan Nadiem Makarim tersangka dan langsung ditahan.

    “Jadi yang kami permasalahkan itu belum ada 2 alat bukti yang cukup dan belum ada bukti kerugian negara dari lembaga yang berwenang,” tuturnya di PN Jaksel, Selasa (23/9/2025).

    Pada 13 Oktober 2025, sidang praperadilan dilaksanakan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim

    “Mengadili dan menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Darpawan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2025).

    Darpawan menilai penetapan tersangka Tom oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

    Terbaru, Kejagung telah limpahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ke Kejari Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    KPK Umumkan Calon Tersangka Google Cloud

    Awak media sempat menanyakan beberapa hal terkait kasus Google Cloud, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Barulah pada Selasa, 18 November 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan sosok tersangka di kasus Google Cloud.

    Setyo mengatakan sosok tersangka perkara Google Cloud adalah pihak yang sama ditetapkan oleh Kejagung.

    “Ya, tersangkanya sama,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

    Setyo menyebut para calon tersangka tersebut akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung saat KPK menyerahkan penanganan kasus Google Cloud.

    “Tiap pihak yang dimintai pertanggungjawaban dari hasil koordinasi sama, makanya sudah dikoordinasikan, dan nanti proyeksinya akan diserahkan,” katanya.

    Tak hanya itu, Setyo turut mengemukakan bahwa kasus ini akan dilimpahkan ke Kejagung. Pelimpahan juga sekaligus meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya setelah pelimpahan perkara akan naik ke penyidikan.

    “Dari hasil koordinasi untuk Google Cloud itu, nanti penanganannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung karena irisannya sangat besar dengan proses Google Cloud yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” ujar Setyo.

    Nama Nadiem begitu kuat sebagai calon tersangka setelah diungkapkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Senada dengan Setyo, Asep menyampaikan sosok tersangka adalah pihak yang sama ditetapkan oleh Kejagung. Bahkan Asep menyebut inisial tersangka yaitu NM

    “Cloud ini sama. Ya yang sama itu NM, kemudian stafsusnya,” kata,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Kendati demikian, Kuasa Hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, membantah kliennya terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. 

    Dodi mengatakan, Nadiem telah menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa pengadaan Google Cloud merupakan wewenang pelaksana operasional di Kemendikbudristek, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

    “Sehingga tidak ada keterlibatan Pak Nadiem sebagai Mendikbudristek saat itu,” kata Dodi dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (23/11/2025).

    Terlebih, kata Dodi, sampai saat ini Nadiem belum dipanggil kembali mengenai kelanjutan kasus Google Cloud oleh KPK. 

    Dodi menilai, dalam kasus Google Cloud keputusan berada ditingkat operasional, bukan tingkat menteri sehingga tidak ada perbuatan hukum dari kliennya.

  • Negosiator Kebut Kesepakatan Iklim di Pekan Penentu COP30 Brasil: Nasib Hutan Tropis dan Penandaan Global jadi Taruhan

    Negosiator Kebut Kesepakatan Iklim di Pekan Penentu COP30 Brasil: Nasib Hutan Tropis dan Penandaan Global jadi Taruhan

    Pekan kedua COP selalu nmenandai rtime yang drastic. Selama satu pekan Pertama, Ribuan negosiator teknis, birokrat, ilmuwan, dan ahli hukum telah bekerja siang malam di ruanga-ruang sidang yang dingin.

    Tugas mereka adalah membersihkan teks perjanjian dari opsi-opsi yang tidak mungkin, memperjelas definisi, dan Menyusun kerangka Kerja.

    Namun, mandat mereka terbatas. Mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat konsesi politik besar atau mengubah garis merah kebijakan diluar negeri negara masing-masing.

    Akibatnya, naskah yang mereka serahkan opada akhir pekan Pertama seringkali masih berupa ‘menu pilihan ganda’ yang rumit, penuh dengan opsi yang sangat saling bertentangan.

    Inilah saatnya Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim mengambil alih panggung.

    Senin ini, pesawat-pesawat kenegaraan mendarat di Bandara Internasional Val de Cans, membawa pada pengambil Keputusan politik yang memiliki mandat langsung dari kepala negara masing-masing.

    Dinamika ‘Green Rooms’ dan Lobi Tingkat Tinggi

    Menteri Lingkungan Hidup Brasil sekaligus Presiden COP30, Marina Silva, menghadapi tugas herculean. Yang dimana harus mengelola ego dan kepentingan hamper 200 negara. Strategi Brasil di pekan kedua ini adalah membagi isu-isu tersulit ke dalam kelompok kerja tingkat menteri.

    Pasangan menteri biasanya satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang, yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk memimpin konsultasi informasi tertutup, yang dikenal sebagai ‘Green Rooms’.

    Didalam ruangan inilah ‘perdagangan’ sesungguhnya terjadi, para menteri dipaksa untuk melihat gambaran besar, delegasi Amerika Serikat, misalnya, mungkin menolak bahasa yang terlalu keras soal ‘tanggung jawab historis’, tetapi mungkin mereka bersedia melunakkan posisi soal transfer teknologi jika negara berkembang setuju untuk meningkatkan transparasi pelaporan emisi mereka.

    NDCs 3.0 dan Global Stucktake

    Salah satu agenda terberat bagi pada menteri di pekan ini adalah menyepakato panduan final untuk Nationally Determined Contribution (NDCs) putaran ketiga atau NDC 3.0.

    Sesuai siklus Perjanjian Paris, tahun 2025 adalah batas waktu bagi negara-negara untuk menyerahkan rencana iklim baru mereka yang mencakup periode hinggal 2025.

    Negosiasi saat ini masih terbelah, blok negara maju (dipimpin Uni Eropa) dan negara kepulauan kecil (AOSIS) menuntut agar keputusan COP30 secara eksplisit mewajibkan NDC 3.0 mencakup target penurunan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi, temasuk pertanian dan transparasi, serta selaras dengan jalur 1,5 derajat Celcius.

    Sebaliknya, blok Like-Minded Developing Countries (LMDC), didalamnya seringkali terdapat China, India, dan Arab Saudi yang menolak mandat yang terlalu preskriptif (mengatur).

    Mereka berargumen bahwa Perjanjian Paris bersifat bottom-up (dari bawah ke atas), dimana setiap negara berdaulat menentukan targetnya sendiri sesuai kapabilitas nasional.

    Bagi pada negara berkembang, mereka menyetujui target ambisiis tanpa adanya jaminan dukungan implementasi (uang dan teknologi) adalah tindakan bunuh diri dalam politik didalam negeri mereka, mengingat tekanan kebutuhan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

    Hantu Pasal 6 (Pasar Karbon)

    Pembahsaan lain yang harus dieselesaikan pada menteri adalah operasionalisasi Pasal 6 Perjanjian Paris mengenai pasar karbon global.

    Meski kerangka dasarnya telah disepakati di COP sebelumnya, detail integrasi lingkungan dan pencegahan perhitungan ganda masi macet.

    Di Belém, para menteri dihdapkan pada pilihan sulit, yaitu meloloskan aturan yang longgar demi memacu aliran dana investasi dengan cepat, atau memperketat aturan demi integrasi lingkungan namun dengan resiko memperlambat pasar.

    Brasil, sebagai negara yang memiliki potensi kredit karbosn hutan terbesar,bekepentingan besar agar pasar ini segara berjalan, namum juga ditekan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memastikan mekanismen ini tidak menjadi alat greenwashing bagi korporasi pencemar.

  • Sudah Banyak Dipesan, Ini 10 Destinasi Dunia Paling Populer untuk Liburan pada 2026

    Sudah Banyak Dipesan, Ini 10 Destinasi Dunia Paling Populer untuk Liburan pada 2026

    JAKARTA – Tahun 2025 belum berakhir, tetapi banyak orang yang sudah merencanakan liburan untuk sepanjang tahun 2026 mendatang. Hal ini terungkap dalam data perusahaan perjalanan online, eDreams ODIGEO, yang merilis daftar destinasi wisata yang populer tahun 2026.

    Berdasarkan data yang dirilis, sejauh ini sudah banyak wisatawan yang mencari destinasi liburan untuk tahun 2026. Beberapa negara tujuan diperkirakan akan menjadi populer tahun depan, karena banyak calon wisatawan yang sudah memesan tiket perjalanan.

    Pada daftar yang dirilis, Bangkok berada di posisi pertama sebagai wisata yang makin diminati wisatawan tahun 2026. Kota ini yang paling banyak dicari, bahkan pelancong dari seluruh dunia sudah mengamankan tiketnya.

    Menyusul Bangkok, pada posisi kedua adalah ibu kota Prancis, Paris. Sudah bertahun-tahun Paris mempertahankan keunikannya menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan, terlebih dengan Menara Eiffel dan museumnya yang menjadi magnet bagi wisatwan di seluruh dunia.

    Mengutip dari Time Out, pada Selasa, 18 November 2025, posisi ketiga ditempati oleh Rio De Janeiro. Pemesanan tiket untuk ke kota ini terus meningkat, dengan karnaval ikoniknya yang menjadi tujuan utama liburan wisatawan.

    Adapun untuk daftar lengkap 10 destinasi dunia yang menjadi populer di tahun 2026 karena sudah banyak dipesan adalah sebagai berikut.

    1. Bangkok, Thailand

    2. Paris, Prancis

    3. Rio de Janeiro, Brasil

    4. Barcelona, Spanyol

    5. Roma, Italia

    6. London, Inggris

    7. Madrid, Spanyol

    8. Florianopolis, Brasil

    9. Amsterdam, Belanda

    10. Marrakech, Maroko

  • China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    China, Raksasa Energi Bersih yang Enggan Pimpin Aksi Iklim Global

    B –

    Setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat (AS), perintah eksekutif pertama yang ia bubuhkan justru membuka jalan bagi keluarnya AS dari Perjanjian Paris—kesepakatan global yang dibangun susah payah untuk membatasi pemanasan global dan memperlambat perubahan iklim.

    Sejak saat itu, serangkaian kebijakan iklim diputar balik: program energi bersih dipangkas, regulasi emisi dilucuti.

    Tindakan Trump menandai mundurnya AS dari perang melawan krisis iklim di dunia. Padahal, ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya memainkan peran kunci dalam merundingkan kesepakatan iklim bersejarah Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, sementara Joe Biden, bertahun kemudian, meloloskan paket legislatif untuk mendorong pengembangan energi hijau dan memangkas emisi secara domestik.

    Ketika Amerika angkat kaki, kevakuman yang tercipta menunggu munculnya pemimpin baru. Mata dunia pun beralih ke penghasil emisi gas rumah kaca terbesar: China.

    Beijing sejatinya bukan kandidat alami untuk memimpin aksi iklim global. Betapapun juga, China masih giat menambah deretan pembangkit batu bara untuk mengamankan suplai energi nasional.

    Namun di sisi lain, negeri tirai bambu itu juga tumbuh sebagai raksasa energi bersih.

    “China memproduksi sebagian besar produk teknologi bersih yang dibutuhkan dunia untuk mendekarbonisasi,” kata Li Shuo, direktur China Climate Hub di Asia Society Policy Institute (ASPI) yang berbasis di AS.

    China mendominasi pasar energi bersih

    China kini memproduksi lebih dari 85% panel surya dunia dan mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) serta teknologi baterai. Hanya pada tahun 2024, negara ini menginvestasikan $625 miliar (sekitar Rp10,44 kuadriliun) dalam teknologi bersih, tertinggi di antara semua negara.

    “Mereka menyadari sekitar 20 tahun lalu bahwa teknologi bersih punya nilai strategis dan mereka bisa memanfaatkan keahlian serta kekuatan industri yang sedang mereka bangun untuk benar-benar mengembangkan sektor-sektor ini dan mendapatkan keunggulan strategis,” kata Chris Aylett, peneliti di Environment and Society Centre, think tank Chatham House yang berbasis di London.

    Strategi ini membuahkan hasil. Industri energi bersih berkontribusi sekitar seperempat dari pertumbuhan PDB China tahun lalu, dan angka itu bisa berlipat ganda dalam satu dekade ke depan. Hal ini sebagian karena pergeseran global menuju energi bersih yang mempercepat permintaan teknologi dan peralatan, kata Muyi Yang, analis energi senior untuk Asia di think tank energi global Ember.

    “China sebenarnya dapat memenuhi permintaan itu dengan menyediakan teknologi yang lebih terjangkau dan lebih inovatif,” ujarnya kepada DW, menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mempercepat transisi energi China sendiri tetapi juga memfasilitasi perubahan secara global.

    Pengaruh China mengalir ke Global South

    Kapasitas energi terbarukan domestik China telah berkembang pesat. Tenaga angin dan surya tercatat memenuhi 84% dari permintaan listrik baru pada 2024.

    Kemampuan China memproduksi panel surya secara murah juga terlihat di negara-negara di belahan Bumi Selatan atau Global South. Pada tahun yang sama, impor panel surya dari China meningkat 32 persen, melampaui pengiriman ke negara industri maju di belahan utara.

    Negara-negara yang mengimpor teknologi bersih dari China termasuk pasar berkembang besar seperti Brasil, Meksiko, dan Pakistan. Pertumbuhan pesat juga terlihat di pasar Asia Tenggara dan seluruh Afrika.

    Aylett mencatat bahwa meskipun impor energi hijau ini membantu negara-negara memenuhi target iklim mereka, pertimbangan yang lebih “praktis” kemungkinan besar mendorong tren tersebut.

    “Ini bagus untuk ketahanan energi,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara kemungkinan berpikir, “Kami sebenarnya tidak ingin mengimpor minyak dan gas. Harganya tidak stabil, kami tidak tahu asalnya dari mana, dan kami tidak bisa yakin dengan pemasoknya.”

    Secara keseluruhan, lonjakan ekspor teknologi terbarukan China memiliki efek terukur, membantu mengurangi emisi karbon global sebesar 1% pada 2024.

    Melampaui target yang ‘tidak ambisius’

    Namun, tidak semuanya positif. Para pengamat mengkritik target pengurangan emisi China karena dianggap tidak ambisius. Emisi global mencapai rekor tertinggi tahun ini, dengan cuaca ekstrem meningkat di seluruh dunia. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa pada awal 2030-an, dunia kemungkinan akan melampaui batas 1,5 derajat Celsius (2,7 Fahrenheit), yang berpotensi memicu kerusakan iklim yang tidak dapat diubah.

    Di bawah Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C dan berusaha menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk tetap pada jalurnya, negara-negara wajib mengajukan target pengurangan emisi baru setiap lima tahun.

    Namun, target China yang baru diajukan, yang menjanjikan pengurangan emisi gas rumah kaca secara keseluruhan sebesar 7-10%, jauh dari cukup untuk menghentikan pemanasan global pada level yang berpotensi katastrofik.

    Meski demikian, negara ini memiliki sejarah menetapkan target rendah tetapi melampauinya.

    Angka-angka ini mungkin tampak tidak ambisius, “Tetapi jika dilihat lebih dalam, Anda bisa melihat semua perubahan ini yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut,” kata Aylett kepada DW.

    Pada 2020, Presiden China Xi Jinping berjanji negara itu akan mencapai puncak emisi pada akhir dekade ini, target yang diyakini para ahli sudah atau hampir tercapai lima tahun lebih cepat. Itu, bersama dengan tercapainya target pengurangan emisi absolut pertama mereka, merupakan langkah maju yang baik, kata Yang.

    “Ini semua tanda positif bahwa transisi di konsumen energi terbesar dunia sedang mempercepat dan memperdalam, bukan melambat, dan itu berita sangat baik untuk seluruh dunia,” ujarnya.

    Memimpin diplomasi iklim internasional

    Namun, meski ada kemajuan, Beijing belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pemimpin diplomasi iklim global. Meskipun penyebaran energi terbarukan dan pembiayaan teknologi bersih di luar negeri “secara tidak langsung merupakan bentuk kepemimpinan,” kata Aylett, ada “keengganan” untuk secara resmi mengambil peran itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu konsep yang benar-benar nyaman bagi mereka,” tambahnya.

    Sebaliknya, Yang dari Ember menggambarkan upaya iklim China terutama fokus pada percepatan transisi sendiri dan pendekatan “memimpin dengan memberi contoh.”

    Secara resmi, China terus mendorong keterlibatan AS dalam isu iklim. Pada KTT iklim COP30 di Belem, kepala delegasi China, Li Gao, menyatakan harapannya agar negara itu kembali berpartisipasi dalam pembicaraan iklim.

    “Mengatasi perubahan iklim membutuhkan semua negara. Kami berharap suatu hari, dan kami juga percaya bahwa suatu hari di masa depan, AS akan kembali,” kata Gao.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Kredit Karbon Indonesia Sentuh USD 1 Miliar di COP30

    Kredit Karbon Indonesia Sentuh USD 1 Miliar di COP30

    Liputan6.com, Jakarta Lebih dari 50.000 orang dari lebih dari 190 negara, termasuk diplomat dan ahli iklim, berkumpul di Belém untuk menghadiri event selama 11 hari yang diadakan di pinggiran hutan hujan Amazon Brazil, yang fokus pada implementasi dan pengembangan komitmen-komitmen dari Perjanjian Paris yang ditandatangani sepuluh tahun lalu.

    KTT ini berlangsung di tengah proyeksi kenaikan suhu global sebesar 2–3°C pada tahun 2100, menjadikan aksi iklim yang terkoordinasi semakin mendesak.

    “COP30 adalah momen di mana komitmen iklim bertemu dengan kenyataan pasar. Negara berkembang membutuhkan sekitar USD 1,4 triliun, sementara negara-negara maju berjanji USD 300 miliar, sebuah kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana janji-janji ini diimplementasikan akan memiliki dampak nyata terhadap investasi dan penetapan harga pasar,” ujar Kepala APAC EBC Financial Group Samuel Hertz, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Indonesia di COP30

    Setelah pertemuan baru-baru ini, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bertujuan untuk menghasilkan sekitar USD 1 miliar (IDR 16 triliun) dalam transaksi kredit karbon selama KTT tersebut, dengan target penjualan 90 juta ton kredit karbon dari proyek berbasis alam dan teknologi.

    Pemerintah memposisikan diri sebagai “jembatan hijau”, siap untuk memonetisasi kredit karbon berkualitas tinggi, menarik investasi asing, dan mengalihkan potensi aset alamnya menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekosistem hutan Indonesia, ambisi pasar karbon, dan kemitraan internasional menempatkannya sebagai pemain kunci dalam agenda keuangan iklim COP30.

    Namun, kelompok lingkungan mengingatkan bahwa penekanan pada perdagangan karbon berskala besar berisiko menjadi bentuk greenwashing, di mana nilai tanah dan hutan dikomersialisasikan tanpa mengurangi emisi saat ini.

    “Penting untuk memastikan bahwa kredit karbon mematuhi kerangka kerja yang mengatur kriteria penting seperti tambahan dan keberlanjutan – tanpa itu, ‘integritas tinggi’ menjadi dipertanyakan,” kata Hertz.

    “Tanpa upaya atau peta jalan untuk mengurangi bahan bakar fosil, kredit karbon berisiko menjadi alat perdagangan tanpa manfaat bersih yang nyata saat ini,” lanjut dia.

     

  • Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Partisipasi Publik di Kebijakan Iklim, Masyarakat Adat dan Generasi Muda Masih Terpinggirkan?

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.

    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.

    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.

    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.

    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.

    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.

    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.

    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”

    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.

    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.

    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Baca Juga :

    CEO Talks di COP30 Soroti Peran Korporasi Wujudkan Net Zero Indonesia

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.

    Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global di Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil yang saat ini sedang berlangsung hingga 21 November. Pemerintah menyatakan kesiapan mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.
     
    Namun, di tengah janji ambisius tersebut, kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan Indonesia masih belum sepenuhnya menjawab tantangan keadilan iklim. Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh terhadap Perjanjian Paris, dengan menyanggupi pemenuhan target emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat tahun 2060, disertai target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen.
     
    “Strategi pertumbuhan hijau kami tercermin dan terukir dalam dokumen komitmen kontribusi nasional kedua (Second Nationally Determined Contribution atau SNDC), yaitu target 1,2 gigaton setara karbon dioksida pada skenario rendah dan 1,5 gigaton setara karbon dioksida pada skenario tinggi pada tahun 2035,” jelas Hashim yang menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 dalam pidatonya pada Leader Summit.

    Seperti dilansir indonesiadicop.id, Hasyim juga menyatakan, tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia,” jelasnya.
     
    Sebagai wujud komitmen nyata, lanjut Hashim, Presiden Prabowo salah satunya telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektar hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. “Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis,” ungkapnya.
     
    GIS Analyst Trend Asia, ​Masagus Achmad Fathan Mubina yang turut hadir di COP30 menyoroti pernyataan pemerintah terkait dimensi keberpihakan dalam aksi iklim yang adil, inklusif, dan berpusat pada manusia yang masih bias kepentingan. “Keberpihakan masih dipertanyakan selama komoditas yang menimbulkan konflik seperti fosil dan nikel tidak dikeluarkan dalam skema transisi energi berkeadilan untuk mendukung aksi iklim,” ujar Fathan.
     
    Menurutnya, komitmen keadilan iklim yang digaungkan pemerintah hanya akan sebatas ucapan jika tidak dibarengi upaya perlindungan pada pihak yang terdampak seperti masyarakat adat. “Proyek-proyek bioenergi yang dijalankan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan menunjukkan belum adanya komitmen perlindungan masyarakat dan ruang hidupnya yang terancam karena kebijakan transisi energi pemerintah,” jelas Fathan.
     
    Ia berharap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya berperan lebih jauh dalam memperjuangan kepentingan ekologis dan sosial ketika berhadapan dengan institusi lain. Rosi Yow dari Greenpeace Indonesia yang menjadi perwakilan dari Papua mempertanyakan transparansi komitmen pemerintah Indonesia untuk aksi iklim di pertemuan akbar ini.
     
    “Indonesia menyampaikan target transisi energi di pembukaaan COP30 namun di sisi lain industri ekstraktif yang mengambil keuntungan dari eksploitasi mineral dan deforestasi masif menjadi sponsor Paviliun Indonesia selama kegiatan ini,” terangnya.
     
    Dirinya juga menyinggung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat adat yang selama ini seringkali diabaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk aksi iklim. Melihat langsung negosiasi delegasi Indonesia di COP30 Rosi berharap, “Semoga COP30 menghasilkan keputusan yang meyakinkan masyarakat adat untuk dilibatkan karena selama ini mereka tidak mengetahui apa rencana pemerintah.”
     
    Fadilla Miftahul perwakilan dari Climate Rangers menilai negosiasi Indonesia dalam aksi iklim global selama di COP30 masih terlalu berhati-hati dan belum mencerminkan urgensi krisis iklim khususnya bagi mereka yang terdampak. “Pembahasan masih berkutat di perdagangan karbon yang fokusnya hanya memindahkan emisi, bukan mengurangi emisi. Kalau tetap seperti ini, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang,” jelas Fadilla.
     
    Dirinya mengungkapkan dialog-dialog dalam aksi iklim sejauh ini belum memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi generasi muda.
     
    Di sela COP30, sebagai bentuk inisiatif partisipasi generasi muda untuk aksi iklim, dirinya menyerahkan secara langsung kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia di COP30 sebuah dokumen hasil kesepakatan dari ribuan orang muda dari lebih dari 150 negara yang menyerukan perubahan arah kebijakan iklim global menuju transisi energi yang adil, pendanaan tanpa utang, dan keterlibatan bermakna bagi kelompok muda serta masyarakat rentan.

    Dari Indonesia, Climate Rangers menjadi satu-satunya organisasi yang hadir dan memastikan aspirasi orang muda Indonesia tertuang dalam National Children and Youth Statement (NYS) sehingga turut menjadi bagian dari mandat global tersebut. “Dokumen ini adalah pernyataan penolakan kami sebagai generasi yang mewarisi krisis,” tegas Fadilla yang juga penerima Training Program COP30 yang didukung Koalisi Orang Muda Global dan Smith School University of Oxford.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Fashion Mewah Masuk ke Dunia Gaming

    Fashion Mewah Masuk ke Dunia Gaming

    Jakarta –

    Dunia game dan fashion mewah bertemu dalam kolaborasi terbaru antara PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, dan rumah mode global Balenciaga. Kerja sama ini menjadi kolaborasi pertama Balenciaga dengan kedua game sekaligus, menghadirkan konten in-game eksklusif, koleksi apparel dunia nyata, hadiah spesial, hingga peta bertema fashion.

    Kolaborasi bertajuk Balenciaga I PUBG ini berlangsung mulai hari ini hingga 14 Desember 2025, membawa estetika khas Balenciaga ke dalam medan pertempuran PUBG Mobile, lengkap dengan berbagai outfit couture dan streetstyle yang diadaptasi dari koleksi Balenciaga Winter 2025.

    Pemain PUBG Mobile dapat memperoleh sejumlah item premium, termasuk Couture Armor yang terinspirasi dari armor couture cetak 3D Balenciaga yang dipamerkan pada couture show ke-52 di Paris.

    Selain itu, ada pula Winter 25 Corseted Hoodie, Winter 25 Pink Puffer, dan Winter 25 Standard sebagai reinterpretasi koleksi ready-to-wear Balenciaga.

    Item in-game lainnya mencakup Invisible Rectangle Sunglasses, Faux Fur Helmet, dan Balenciaga Backpack dengan tiga level upgrade. Kolaborasi ini juga menghadirkan Balenciaga Parachute, avatar, avatar frame, graffiti, serta tiga Space Gifts bertema Balenciaga yang akan tampil di medan pertempuran.

    Di mode World of Wonder, pemain dapat menjelajahi Official Balenciaga World of Wonder map, lengkap dengan papan snowboard ikonik Balenciaga dan opsi membuat peta bertema fashion versi mereka sendiri.

    Kolaborasi ini tidak hanya hadir di dunia digital. Balenciaga juga merilis capsule merch collection berupa T-shirt, topi, dan gantungan kunci co-branded yang tersedia mulai hari ini di sejumlah flagship store dan Balenciaga.com untuk wilayah Australia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Thailand, UEA, dan AS.

    Kemitraan ini akan menjadi highlight di PUBG United 2025, ajang perdana yang menyatukan PUBG Global Championship (PGC) dan PUBG Mobile Global Championship (PMGC) dalam satu panggung esports global. Pemenang kompetisi akan mendapatkan Balenciaga bomber jacket eksklusif sebagai simbol prestise dan pencapaian.

    PUBG: BATTLEGROUNDS juga akan mendapatkan update item Balenciaga secara bertahap, sejalan dengan positioning barunya sebagai pengalaman premium di bawah brand luxury global.

    “Pendekatan desain Balenciaga yang berani dan melampaui batas sangat selaras dengan komitmen kami pada kreativitas dan inovasi. Kolaborasi ini menandai babak baru dalam perjalanan PUBG Mobile–yang mempertemukan dunia gaming dan fashion,” ujar Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Sementara itu, Taeseok Jang, Head of PUBG IP Franchise & PUBG Studios, mengatakan bahwa kolaborasi ini membuka cara baru bagi pemain untuk berekspresi.

    “Kami berharap pemain di seluruh dunia dapat merasakan gaya ikonik Balenciaga di PUBG: BATTLEGROUNDS dan mengekspresikan individualitas mereka dengan cara baru dan kreatif,” jelasnya.

    (asj/asj)

  • Indonesia Targetkan Mobilisasi Pembiayaan Rp200 Triliun dari Pasar Karbon

    Indonesia Targetkan Mobilisasi Pembiayaan Rp200 Triliun dari Pasar Karbon

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan ambisi besar pemerintah dalam memobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

    Target itu akan disukseskan melalui pembangunan pasar karbon berintegritas tinggi di sektor kehutanan.

    Adapun, komitmen tersebut disampaikan pada sesi “Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development” di Paviliun ASEAN, COP 30 UNFCCC, Belem, Brasil, Jumat (14/11/2025). 

    Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengatakan bahwa hutan bukan hanya bagian dari identitas Indonesia, melainkan pusat dari strategi iklim nasional dan pilar utama nilai ekonomi karbon.

    “Dalam ekonomi iklim baru, hutan juga berada di pusat sistem nilai ekonomi karbon kami yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga untuk menciptakan insentif nyata bagi penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi dalam solusi berbasis alam,” ujarnya. 

    Haruni menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang kuat melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang diperbarui dengan Perpres 110/2025.

    Kebijakan itu menghadirkan tata kelola terintegrasi yang meliputi pasar berbasis kepatuhan maupun sukarela, sistem registri nasional yang sudah beroperasi penuh, mekanisme MRV yang transparan, penghindaran penghitungan ganda, dan keselarasan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris.

    Dia juga menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan kini mempersiapkan empat regulasi turunan untuk memperkuat tata kelola, termasuk revisi perdagangan karbon, zonasi dan rencana pengelolaan hutan, kehutanan sosial, dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. 

    Indonesia disebut memasuki fase implementasi pasar karbon melalui program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, integrasi proyek karbon sukarela dengan akuntansi nasional, serta operasionalisasi platform bursa karbon di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Indonesia menargetkan mobilisasi pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030,” tegas Haruni. 

    Sektor kehutanan menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi Indonesia. Target FOLU Net Sink 2030 sebesar –140 juta ton CO₂e didorong melalui lima pilar utama yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hingga 600 ribu hektare per tahun, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, pemulihan lebih dari 3 juta hektare ekosistem gambut, dan penguatan regulasi dan sistem informasi.

    Haruni menekankan bahwa mobilisasi pembiayaan besar ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.

    “Partisipasi sektor swasta sangat penting, tetapi manfaat perdagangan karbon harus kembali pada masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi landasan kami,” ujarnya.

    Indonesia juga menggunakan momentum COP 30 untuk mendorong Asean tampil sebagai kekuatan regional di pasar karbon global.

    Usulan yang dibawa meliputi pembentukan platform dialog standar karbon Asean, kerja sama Selatan–Selatan untuk implementasi Pasal 6, serta program kehutanan bersama lintas negara.

    “Kerja sama ini tidak hanya akan memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi tawar kolektif kita membuat kawasan kita dapat berbicara dengan satu suara dalam mempromosikan integritas, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan di pasar karbon global,” tandas Haruni.

  • Pria Bawa Senjata Tajam ke Stasiun Kereta, Polisi Langsung Tembak

    Pria Bawa Senjata Tajam ke Stasiun Kereta, Polisi Langsung Tembak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Insiden kriminal terjadi di negara Paris, Prancis. Polisi terpaksa menembak seorang pria yang membawa senjata tajam berupa pisau di stasiun kereta api Montparnasse, pusat kota Paris.

    Berdasarkan pernyataan kantor kejaksaan, petugas kepolisian telah menembak kaki pria berusia 34 tahun tersebut. Pria itu membawa pisau kemudian menikam dirinya sendiri di tenggorokan.

    “Dia dengan cepat ditangani oleh layanan darurat,” tulis kejaksaan kota mengutip Reuters, Sabtu (15/11).

    Tindakan kepolisian saat menambak pria tersebut terkena seorang pejalan kaki yang lewat.

    Berdasarkan investigasi kepolisian setempat, pria yang sempat mengayunkan pisau ke arah petugas tersebut terlibat dalam kekerasan rumah tangga. Ia menerima hukuman percobaan 18 bulan pada September lalu karena beberapa dugaan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.

    Insiden ini menyebabkan kepanikan di antara para penumpang kereta dan wisatawan yang beraktivitas di akhir pekan. Peristiwa itu tepat sehari setelah Prancis memperingati 10 tahun serangan oleh kelompok jihadis di Paris yang menewaskan 130 orang.

    “Kenangan serangan 13 November (2015) masih ada,” kata seorang saksi mata, Elvire Vaisse.

    “Saya berpikir, ‘Ini dia lagi.’ Tiba-tiba saya merasa sangat tertekan,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polisi Tembak Pria Pelaku KDRT yang Acungkan Pisau di Stasiun Paris

    Polisi Tembak Pria Pelaku KDRT yang Acungkan Pisau di Stasiun Paris

    Paris –

    Seorang pria mengacungkan pisau ke arah polisi di stasiun kereta Montparnasse di pusat kota Paris, Prancis. Polisi mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki pria tersebut.

    Dilansir Reuters, Sabtu (15/11/2025), setelah ditembak polisi, pelaku justru menikam lehernya sendiri.

    “Ia segera ditangani oleh layanan darurat,” pernyataan Kantor Kejaksaan Paris.

    Seorang pejalan kaki terkena salah satu tembakan yang dilepaskan polisi. Belum diketahui keadaan terkini pejalan kaki tersebut.

    Diketahui, pria itu mengacungkan pisau ke arah petugas yang menunggunya di Montparnasse sebagai bagian dari penyelidikan kekerasan dalam rumah tangga. Ia menerima hukuman percobaan selama 18 bulan pada bulan September karena beberapa dugaan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.

    “Kenangan akan serangan (teror) pada 13 November (2015) masih ada,” kata seorang saksi mata, Elvire Vaisse.

    “Saya berpikir, ‘Ini dia lagi.’ Tiba-tiba saya merasa sangat tertekan,” lanjutnya.

    (isa/isa)