Xcloud.id

kab/kota: Paris

  • Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Mendag Resmikan Desa BISA Ekspor, Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso meresmikan Program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, kemarin. Budi menyebut, Desa BISA Ekspor menjadi gerakan kolaboratif antara pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia.

    “Hari ini, kita bersinergi meluncurkan Program Desa BISA Ekspor. Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu, (10/9/2025).

    Menurut Budi, Desa BISA Ekspor yang merupakan kolaborasi Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat menggali potensi produk unggulan lokal yang ada di desa. Program ini diyakini akan membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa.

    “Saat ini, kita patut berbangga karena beberapa desa telah berhasil mengekspor produk mereka. Ini adalah capaian awal yang membanggakan dan semoga terus meningkat di masa mendatang,” kata Budi.

    Selain itu, program Desa BISA Ekspor menyinergikan berbagai inisiatif pemerintah yang telah lebih dulu berjalan, meliputi Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (BISA Ekspor) dari Kemendag; Program Desa Ekspor dari Kemendes PDT; Program Desa Organik dari Kementerian Pertanian; Program Desa Devisa dari LPEI; serta Program Desa Sejahtera Astra.

    Ke depannya, Budi berharap Program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) diharapkan dapat bergabung dalam program ini. Budi menjelaskan, hingga September 2025, pemerintah bersama mitra-mitra strategis berhasil memetakan 2.357 desa ke dalam dua klaster. Tercatat, 741 desa masuk dalam Klaster 1 yang sudah siap ekspor, sementara 1.616 desa berada di Klaster 2 yang butuh pendampingan untuk menjadi siap ekspor.

    “Kemendag bersama Kemendes PDT, Kementan, LPEI, dan Astra telah memetakan 2.357 desa. Sebanyak 741 desa terkategori siap ekspor dan sisanya desa yang perlu pembinaan lanjutan. Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta,” terang Budi.

    Di kesempatan yang sama, Wamendes PDT, Ariza Patria mengatakan saat ini setidaknya ada lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik (BUM) Desa aktif dan 80.000 lebih KDMP yang mengelola berbagai unit usaha. Unit-unit usaha ini termasuk sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik.

    Ariza menuturkan kehadiran BUM Desa dan KDMP akan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Jika dikelola dengan baik, BUM Desa dan KDMP dapat menjadi motor pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

    “Hari ini, kita meluncurkan Desa BISA Ekspor, sebuah inisiatif kolaboratif yang telah melakukan pemetaan terhadap lebih dari 2.300 desa binaan dengan klasifikasi desa yang siap ekspor maupun desa yang masih perlu pendampingan,” ujar Ariza.

    Dari Kakao hingga Hortikultura, Produk Desa Devisa Tembus Pasar Dunia

    Foto: dok. Kemendag

    Pelepasan Ekspor Produk Desa Devisa Peluncuran program Desa BISA Ekspor juga ditandai dengan pelepasan ekspor simbolis dari Desa Devisa binaan LPEI. Desa Devisa Kakao Jembrana melepas ekspor kakao fermentasi senilai Rp 2,4 miliar ke Prancis, Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng mengekspor benih bandeng senilai Rp45 juta ke Filipina, sementara Desa Devisa Benih Hortikultura Bali mengekspor buah, sayur, dan bunga senilai Rp6 juta ke Singapura.

    Plt. Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan program perdana di Desa Devisa Kakao Jembrana telah melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan, yang berfokus pada produk kakao fermentasi. Produk tersebut telah berhasil menembus pasar Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

    “Desa Devisa Kakao Jembrana resmi berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk pendampingan berkelanjutan agar semakin mendunia. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan. Manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal,” jelas Sukatmo.

    Sementara itu, Pembina Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), Agung Widiastuti mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendampingan kepada petani kakao di Jembrana untuk meningkatkan kualitas produksi, khususnya pada biji kakao fermentasi (BKF). Upaya ini membuahkan hasil dengan berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara.

    “Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar Kemendag yang hadir sebagai fasilitator, terutama melalui dukungan Atase Perdagangan RI yang menjadi jembatan penting dalam memperluas akses pasar global,” kata Agung.

    Agung menambahkan, Koperasi KSS berhasil menjalin kolaborasi dengan produsen cokelat ternama dunia, yaitu Valrhona di Perancis. Kendala regulasi ekspor yang sempat dihadapi dapat diatasi berkat fasilitasi penuh Atase Perdagangan RI di Paris.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi koperasi lokal dengan pemerintah mampu mengangkat potensi kakao Jembrana ke pasar internasional,” imbuh Agung.

    Kolaborasi Lintas Pihak untuk Ekspor Desa Berkelanjutan

    Sebagai wujud dukungan, telah diluncurkan pula Logo Desa BISA Ekspor. Logo Desa BISA Ekspor merupakan kombinasi TUNESA (Tunas Desa) dan ANYASA (Anyaman Desa). TUNESA menggambarkan desa sebagai benih dengan daya tumbuh besar. Melalui kolaborasi, digitalisasi, keberanian bertransformasi, peran pemerintah dan swasta, benih desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu bersaing di pasar global.

    ANYESA menggambarkan simpul yang kuat seperti desa, pelaku usaha, pemerintah, swasta dan mitra global yang terhubung dalam satu ekosistem kolaboratif. Selain itu terdapat Dashboard Desa BISA Ekspor yang menyajikan data komoditas dari setiap desa di seluruh Indonesia. Dashboard ini akan terus diperbarui sehingga mampu menampilkan data suplai yang akurat dan transparan, sekaligus menjadi panduan penting bagi pelaku usaha khususnya agregator, pemerintah dan pembina desa.

    Lebih rinci, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berdayakan Desa Dalam ditandatangani oleh oleh Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional. Kerja sama ketiga lembaga juga akan meliputi fasilitasi pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi.

    Dalam perjanjian ini, beberapa ruang lingkup strategis diikutsertakan, termasuk pertukaran data dan informasi antarinstansi sebagai dasar pengembangan desa berorientasi ekspor, pemetaan dan klasterisasi desa ekspor yang dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, serta penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa BISA Ekspor.

    Para pihak juga sepakat mendorong kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa dan membuka ruang bagi berbagai kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas pengembangan ekspor.

    Selanjutnya, untuk desa yang sudah siap ekspor, sejumlah langkah promosi telah dilakukan, meliputi integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon buyer luar negeri, memfasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

    Sementara itu, desa yang perlu pembinaan lanjutan akan mendapatkan pendampingan intensif untuk memperkuat ekosistem ekspor. Program ini meliputi pengembangan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pemasaran, dukungan pembiayaan, serta pendampingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

    Turut hadir pada acara ini, yaitu Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tabrani, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso, serta Head of Corporate Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.

    (prf/ega)

  • Heboh Temuan 9 Kepala Babi di Masjid-masjid Paris, Ditulisi Nama Macron

    Heboh Temuan 9 Kepala Babi di Masjid-masjid Paris, Ditulisi Nama Macron

    Paris –

    Temuan potongan kepala babi terus berlanjut, dengan sedikitnya sembilan kepala babi ditemukan di luar beberapa masjid di wilayah Paris, ibu kota Prancis, yang semakin memicu kekhawatiran atas meningkatnya kebencian anti-Islam di negara itu.

    Beberapa kepala babi yang ditemukan itu bertuliskan nama belakang Presiden Emmanuel Macron.

    Penyelidikan tengah dilakukan oleh otoritas penegak hukum Prancis terhadap temuan tersebut, dengan Kepala Kepolisian Paris Laurent Nunez, seperti dilansir AFP, Rabu (10/9/2025), menyebut aksi semacam itu “tercela”.

    “Kepala-kepala babi telah ditinggalkan di depan beberapa masjid… Empat di Paris dan lima di pinggiran kota,” kata Nunez dalam konferensi pers pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Dia menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak “menutup kemungkinan untuk menemukan lebih banyak lagi” temuan serupa.

    Kepolisian Paris telah membuka penyelidikan terhadap temuan-temuan kepala babi di luar masjid setempat itu. Untuk saat ini, sebut Nunez, penyelidikan fokus pada dugaan penghasutan kebencian yang diperburuk oleh diskriminasi rasial atau agama.

    Kantor kejaksaan Paris mengatakan kepada AFP bahwa beberapa kepala babi yang ditemukan di luar masjid itu ditulisi nama belakang Macron dengan tinta biru.

    Nunez mengatakan mungkin ada kesamaan dengan insiden-insiden masa lalu yang terkait dengan “campur tangan asing”. Namun dia juga menyerukan “kehati-hatian yang ekstrem” dalam penyelidikan kasus ini.

    Temuan kepala babi di luar masjid itu menuai kecaman dari para pemimpin politik dan masyarakat di Prancis. Macron, menurut kantor kepresidenan Prancis, telah bertemu dengan perwakilan komunitas Muslim di Paris setelah insiden tersebut untuk menyatakan “dukungannya”.

    Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, mengecam aksi semacam itu sebagai “aksi rasis, dan mengatakan otoritas ibu kota telah mengambil tindakan hukum. Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau, menyebut aksi tersebut “keterlaluan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Imam Masjid Agung Paris, Chems-Eddine Hafiz, mengecam apa yang disebutnya sebagai “aksi Islamofobia” itu sebagai “tahap baru dan menyedihkan dalam kebangkitan kebencian anti-Muslim”.

    Tonton juga video “Inggris dan Prancis Kompak Mengecam Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Alasan Nadiem Pilih Chromebook Buat Pengadaan Laptop Diungkap Hotman

    Alasan Nadiem Pilih Chromebook Buat Pengadaan Laptop Diungkap Hotman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nadiem Makarim terjerat dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada 2019-2022 saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). Ternyata ada alasan dia memilih Chromebook dibandingkan laptop Windows saat itu.

    Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea mengatakan sistem pengelolaan perangkat Chromebook atau Chrome Device Management senilai US$30 per laptop. Ini hanya dibayarkan satu kali saja.

    Berbeda dengan sistem yang dijalankan Windows yang mencapai US$200-US$300. Dia menuturkan pembayaran perlu dilakukan setiap tiga tahun sekali.

    “Kalau dibandingkan harga device management ini dengan Windows. Windows jauh lebih mahal harga hidup kalau Windows harganya US$ 200 sampai US$ 230 dolar itu pun per 3 tahun,” jelas Hotman dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025).

    “Sedangkan Google hanya hanya sekali seumur hidup hanya 30 dolar,” dia menambahkan.

    Sebagai informasi Chrome Device Management adalah lisensi pengelolaan Chromebook secara terpusat. Laman Support Google menjelaskan admin IT untuk bisnis dan sekolah dapat mengelola laptop Chromebook untuk melakukan seperti menginstall aplikasi tertentu dan menerapkan kebijakan tertentu.

    “Itu bisa mengontrol di mana para murid tidak bisa nonton video porno dan sebagainya,” kata Hotman.

    Hotman juga mengatakan harga laptop juga lebih murah dibandingkan dengan harga awalnya. Saat itu pengadaan 2021-2022 dibanderol Rp 6.499.000 menjadi Rp 5,8 juta per laptop.

    “Dari Rp 6.499.000 menjadi Rp 5.800.000 berkurang hampir Rp 700.000. Cuma setiap laptop berbeda-beda tapi semuanya terjadi penurunan. Ini hasil audit dari BPKP, inilah dasarnya BPKP mengatakan tidak ada hal-hal signifikan mempengaruhi memengaruhi penentuan anggaran itu ada di auditnya,” ucapnya.

    Pada Juni lalu, Nadiem juga buka suara soal pemilihan Chromebook dalam proyeknya saat itu. Dia mengatakan pemilihannya telah melakukan kajian pihak kementerian, dari harga dan spesifikasi perangkat.

    Nadiem mengatakan Chromebook lebih murah dari laptop lainnya, serta sistemnya disebut mudah diakses dan gratis. Selain itu juga karena aplikasi yang masuk dapat langsung dipantau.

    “Di luar itu ada berbagai macam fungsi Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan. Di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbutristek, dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook,” jelasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Gempar Kepala Babi Ditemukan di Luar Masjid Prancis

    Paris –

    Kepolisian Prancis meluncurkan penyelidikan setelah potongan kepala babi ditemukan di luar sejumlah masjid di yang ada di wilayah ibu kota Paris. Penyelidikan bertujuan mencari pelaku di balik temuan kepala babi tersebut.

    “Segala upaya sedang dilakukan untuk menemukan pelaku dari tindakan tercela ini,” tegas Kepala Kepolisian Kota Paris, Laurent Nunez, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Seorang sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa beberapa kepala babi itu ditemukan di ruas jalanan umum di dalam wilayah Paris dan dua kepala babi lainnya ditemukan di area di luar kota Paris.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau, dalam pernyataannya, mengutuk keras tindakan itu. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”.

    “Saya ingin rekan-rekan Muslim kita dapat menjalankan keyakinan mereka dengan damai,” ucap Retailleau dalam pernyataannya.

    Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di kawasan Uni Eropa. Negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan Amerika Serikat (AS).

    Beberapa negara Uni Eropa, menurut Badan Hak Asasi Fundamental Uni Eropa, telah melaporkan lonjakan “kebencian anti-Muslim” dan “antisemitisme” sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

    Beberapa waktu lalu, Presiden Emmanuel Prancis mengumumkan rencana Prancis untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang pada September ini di markas PBB di New York, AS.

    Rencana itu menuai kecaman keras dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang menyebut rencana Macron itu justru “mengobarkan api antisemitisme”.

    Macron, dalam pernyataan terbarunya, menegaskan bahwa Israel tidak bisa menghentikan upaya untuk mengakui negara Palestina dengan perluasan serangan di Jalur Gaza atau dengan mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.

    “Tidak ada serangan, upaya aneksasi, atau pemindahan paksa penduduk yang akan menggagalkan momentum yang telah kami ciptakan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Jemaah di Masjid Prancis Tewas Ditikam Saat Salat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Diklaim Kini Masih Rendah

    Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Diklaim Kini Masih Rendah

    Jakarta –

    Tarif parkir di Jakarta bakal naik. Di antara kota-kota besar lain di dunia, tarif parkir di Jakarta dianggap masih sangat rendah.

    Akan ada kenaikan tarif parkir di Jakarta. Sebab, tarif parkir yang saat ini berlaku di Jakarta dianggap masih terlalu rendah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya menyebutkan tarif parkir itu masih minim. Tak cuma itu, tarif parkir di Jakarta juga dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

    “Tarif parkir Provinsi DKI Jakarta dirasa masih minim untuk mendukung push and pull strategy penanganan kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta,” demikian keterangannya.

    Perbandingan Biaya Parkir di Jakarta dan Kota Lain

    Tarif parkir itu juga dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia. Menurut Dishub DKI Jakarta, tarif parkir on-street di Jakarta 1,91 persen terhadap pendapatan rata-rata penduduk. Persentase itu dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk parkir mobil selama delapan jam di hari kerja.

    Dari data yang dijabarkan, angkanya memang paling rendah dibandingkan New York (17,26 persen), Buenos Aires (10,94 persen), Paris (51,3 persen), Delhi (27,36 persen), Amsterdam (32,2 persen), Seoul (26,77 persen, Hanoi (48,06 persen), Kuala Lumpur (17,41 persen), dan Singapura (10,71 persen).

    Sementara untuk parkir off-street, persentase biayanya 15,04 persen. Dibandingkan kota-kota lain di dunia, biaya parkir itu masih kalah rendah dari Singapura (13,35 persen), Kuala Lumpur (9,77 persen), dan Delhi (13,77 persen).

    Adapun kenaikan tarif parkir itu akan membawa enam manfaat baru. Berikut ini rinciannya.

    Manfaat Tarif Parkir Baru

    1. Digitalisasi perparkiran melalui aplikasi JakParkir dan Terminal Parkir Elektronik versi lokal
    2. Pengembangan inklusivitas pembayaran
    3. Mendukung percepatan penerapan digitalisasi daerah
    4. Pengembangan dan integrasi pembayaran park and ride dengan angkutan umum
    5. Mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum
    6. Meningkatkan sarana dan prasaran perparkiran

    (dry/din)

  • Hotman Bongkar Alasan Nadiem Pilih Google Bukan Windows, untuk Proyek Chromebook – Page 3

    Hotman Bongkar Alasan Nadiem Pilih Google Bukan Windows, untuk Proyek Chromebook – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan Chromebook. Diketahui, Chromebook adalah bagian device management dari perusahaan raksasa dunia, google.

    Menurut Hotman Paris, pengacara dari Nadiem Makarim, ada alasan khusus mengapa sistem device google dan bukan windows yang dipilih kliennya. Selain faktor harga, efisiensi jangka penggunaan juga menjadi penentu kebijakan.

    “Kemudian (disebut) ada kerugian dari namanya device apa? Device management, dimana setiap laptop harus membayar ke Google 30 dolar untuk seumur hidup, seumur laptop tersebut. Jadi (disebut) kerugian. Kalau Windows, harganya 200 sampai 230 dolar. Itu pun per 3 tahun. Sedangkan Google hanya, hanya sekali seumur hidup, hanya 30 dolar,” kata Hotman saat jumpa pers di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    “Kalau dibandingkan harga device manajemen ini dengan Windows, Windows jauh lebih mahal,” imbuh dia.

    Hotman mengungkap, mengapa setiap laptop harus dibekali device management berbasis chromebok. Tujuannya, agar para murid bisa menggunakannya khusus untuk belajar dan bukan akses hal lain.

    “Antara lain itu bisa mengontrol, para murid tidak bisa menonton video porno dan sebagainya,” jelas Hotman.

     

  • Hotman: ‘Presiden Percaya Sama Aku’, Mau Bela Nadiem di Depan Prabowo

    Hotman: ‘Presiden Percaya Sama Aku’, Mau Bela Nadiem di Depan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengacara Hotman Paris mengungkapkan soal permintaannya kepada Presiden Prabowo Subianto membuktikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama kliennya dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dia mengatakan permintaan itu sebagai usahanya dalam kasus ini.

    Hotman juga mengatakan Prabowo pernah menjadi kliennya selama 25 tahun. Jadi permintaan itu wajar mengingat dirinya pernah dipercaya Prabowo.

    “Kita kan namanya pengacara kan berusaha. Apalagi karena waktu susah jaman dulu, jaman perjuangan, tahun 2000 itu Presiden RI percaya benar sama aku. 25 tahun ya dari klienku. Honorku nggak tau berapa banyak dia bayar. Jadi wajar dong kalau saya yang dulunya dipercaya berkeluh kesal. Apa salahnya? Soal dikagumkan itu hal lain lah.
    Namanya juga minta. Namanya juga usaha,” kata Hotman dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025).

    Permintaan pada Prabowo itu disampaikan Hotman pada unggahan Instagram resminya. Dia mengatakan Nadiem tak menerima uang sepeserpun dari pengadaan laptop Kemendikbudristek yang disangkakan padanya.

    Selain itu, tidak ada penggelembungan harga perangkat atau markup. Terakhir Hotman mengklaim tidak ada pihak yang diperkaya dalam kasus ini.

    Hotman juga memastikan hanya butuh waktu 10 menit melakukan pembuktian kliennya tidak bersalah di depan Prabowo.

    “Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Saya akan membuktikan Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hotman dalam unggahan Instagram-nya.

    Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga telah menjawab permintaan tersebut. Dia mengatakan pemerintah tak akan ikut campur dalam proses hukum Nadiem dan menyerahkannya kepada penegak hukum.

    “Kita serahkan saja kepada penegak hukum ya. Pemerintah tidak intervensi proses hukum,” kata Hasan dikutip dari Detik.com.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nadiem Makarim Tersangka Korupsi, Hotman Beberkan Hasil Audit BPKP

    Nadiem Makarim Tersangka Korupsi, Hotman Beberkan Hasil Audit BPKP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris, mengungkapkan tuduhan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat kliennya saat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dia mengutip beberapa hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

    “Tidak ada satu sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang, tidak ada,” kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Hotman menambahkan tidak ada bukti pada unsur memperkaya diri. Sementara, itu hasil audit BPKP mengatakan pengadaan laptop Chromebook pada 2020, 2021 dan 2022 tersebut sudah tepat sasaran.

    “Tujuan BPKP melakukan audit ini adalah mengaudit Program Bantuan laptop tersebut di SD, SMP, dan SLB yang
    bersumber dari APBN untuk memeriksa apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat manfaat,” jelasnya.

    Mengutip hasil audit, BPKP menilai bahwa pengadaan itu tepat harga, tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu juga tidak ditemukan ada markup harga dari pengadaan laptop tersebut.

    Selain itu juga terdapat pemanfaatan program. Salah satunya dimanfaatkan murid mencapai 95%.

    “Berdasarkan hasil jawaban responden pada 2.733 satuan pendidikan yang menerima bantuan peralatan TIK Tahun 2021 dan 2022 menyatakan pemanfaatan Chromebook oleh peserta didik sebanyak 95%, guru 86%, dan kepala sekolah 57%. Demikian juga hasil jawaban responden pada 23 satuan pendidikan SLB yang menerima bantuan peralatan TIK Tahun 2022 menyatakan pemanfaatan Chromebook oleh peserta didik sebanyak 91%, guru 91%, dan kepala sekolah 52%,” kata hasil audit BPKP.

    Hotman juga menyinggung soal kabar program Chromebook diperuntukkan bagi wilayah 3T. Ia menekankan proyek tidak menuju wilayah tersebut karena sebatas yang bisa mengakses internet.

    “Ternyata pengadaan laptop itu tidak mencakup di sana ya. Memang ini hanya yang sebatas bagi ada akses internetnya. Jadi, tuduhan bahwa dikirimkan ke 3T itu tidak benar. Hanya terhadap yang ada akses internetnya karena waktu itu keadaan COVID sangat sangat kesulitan semua untuk proses belajar,” tutur Hotman.

    Dia membenarkan telah ada uji coba penggunaan laptop di 3T oleh menteri sebelumnya, Muhadjir Effendy. Dari hasilnya perangkat tidak cocok untuk wilayah tersebut.

    Oleh karena itu, Nadiem pun tidak mengirimkan laptop untuk wilayah 3T. “Makanya program Nadiem tidak mencakup program 3T, tidak ada laptop yang dikirim ke 3T sia-sia,” tegasnya.

    Harga Laptop dan Sistem Pengelolaan

    Terkait pengadaan laptop, Hotman mengutip hasil audit BPKP mengatakan dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia juga membandingkan harga awal dan harga satuan dalam program.

    Harga awal pada pengadaan 2021-2022 sebesar Rp 6.499.000. Kemudian harga turun menjadi Rp 5,8 juta per laptop atau berkurang sekitar Rp 700 ribu.

    Selain itu terdapat pengadaan sistem pengelolaan perangkat Chromebook atau Chrome Device Management. Disebutkan bahwa pengadaan ini membuat kerugiaan negara mencapai Rp 498 miliar.

    Karena per laptop perlu membayar US$30. Dengan begitu tidak bisa membuka situs atau layanan yang dilarang.

    “Kalau dibandingkan harga device management ini dengan Windows. Windows jauh lebih mahal harga hidup kalau Windows harganya 200 sampai 230 dolar itu pun per 3 tahun,” jelas Hotman.

    “Sedangkan Google hanya hanya sekali seumur hidup hanya 30 dolar,” dia menambahkan.

    Hotman juga mengatakan pembayaran kepada Google dilakukan oleh vendor yang ikut dalam LKPP. Bukan berasal dari kementerian pendidikan dan budaya untuk raksasa mesin pencarian tersebut.

    “Tapi vendor swasta yang dalam rangka untuk membuat laptopnya lengkap maka dia beli device management yang sistem dijual oleh Google, yang Google jauh lebih murah ya jauh lebih murah dari Windows,” ungkapnya.

    Keterlibatan Nadiem Versi Kejagung

    Nadiem sendiri telah ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung pekan lalu. Pihak kejaksaan juga mengatakan telah mendapatkan bukti permulaan seperti keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat dan barang bukti lain.

    Salah satunya adalah Nadiem saat menjadi menteri melakukan pertemuan bersama pihak Google Indonesia. Pertemuan membahas program Google for Education dengan Chromebook dipakai oleh para murid.

    Kemudian, Nadiem melakukan rapat tertutup dengan sejumlah jajarannya pada 6 Mei 2020. Padahal saat itu belum dimulai pengadaan alat TIK.

    Selain itu juga disebutkan Muhadjir Effendy tidak merespon surat Google untuk pengadaan Chromebook karena ujicoba terbukti gagal dan tidak bisa digunakan di wilayah 3T. Namun Kejagung mengungkapkan pejabat kementerian atas perintah Nadiem menyusun petunjuk teknis dan pelaksaan untuk perangkat dengan spesifikasi ChromeOS.

    Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Dalam lampiran peraturan tersebut, spesifikasi perangkat juga telah mengunci Chrome OS.

    Dari perbuatan tersebut diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun. Nadiem juga ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyedikan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Berikut kronologi lengkap peran Nadiem versi Kejagung:

    – Pada bulan Februari 2020, Tersangka NAM (yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) melakukan pertemuan dengan Pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari google salah satunya adalah program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh NAM dengan pihak Google Indonesia telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu ChromeOS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

    – Dalam mewujudkan kesepakatan antara Tersangka NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, Tersangka NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen Paud Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku Staf Khusus Menteri, telah melakukan rapat tertutup melalui zoom meeting dan mewajibkan para peserta rapat menggunakan headset atau sejenisnya, yang membahas pengadaan alat TIK menggunakan chromebook sebagaimana perintah dari NAM, sedangkan saat itu pengadaan alat TIK belum dimulai.

    – Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud, sekitar awal Tahun 2020 Tersangka NAM (Selaku Menteri) menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud, padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh pejabat Menteri sebelumnya (ME) yang tidak merespon karena ujicoba pengadaan chromebook Tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam (3T).

    – Atas perintah Tersangka NAM, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Tahun 2020 yang akan menggunakan chromebook, SW selaku Direktur SD dan MUL selaku Direktur SMP membuat juknis/juklak yang spesifikasinya sudah mengunci (chromeOS), selanjutnya Tim Teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut chromeOS.

    – Tersangka NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran. 2021, yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Alasan Medis di Balik Kim Jong Un-Putin Simpan Feses usai dari Luar Negeri

    Alasan Medis di Balik Kim Jong Un-Putin Simpan Feses usai dari Luar Negeri

    Jakarta –

    Saat Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan kunjungan terbaru ke Beijing, China, ia tidak hanya membawa rombongan diplomatik, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih tak biasa yakni toilet pribadi berkeamanan tinggi.

    Meski terdengar aneh, sumber intelijen dari Korea Selatan dan Jepang menyebut hal itu bukan sekadar kemewahan unik. Korea Utara dilaporkan mengambil langkah luar biasa untuk melindungi segala hal yang bisa memberi petunjuk tentang kesehatan Kim, termasuk fesesnya.

    “Ada protokol khusus untuk memastikan tidak ada jejak, bahkan sehelai rambut atau materi biologis, yang tertinggal,” ujar seorang perwira intelijen Korea Selatan kepada Nikkei Asia, dikutip dari Financial Express.

    Obsesi terhadap kerahasiaan ini terlihat jelas selama pertemuan terbaru antara Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing.

    Menurut wartawan yang hadir, staf Kim terlihat secara metodis menggosok setiap permukaan yang disentuh pemimpin Korea Utara itu, mulai dari pelapis kursi hingga gelas tempat ia minum, sebelum pergi.

    Adapun prosedur ini bukan hanya diterapkan oleh Kim Jong Un. Para pemimpin dunia, baik dari negara otoriter maupun demokrasi, telah mengadopsi kebiasaan serupa untuk melindungi informasi biologis yang sensitif.

    Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, diyakini bepergian dengan tim khusus yang bertugas mengambil dan membuang fesesnya dengan aman saat berada di luar negeri.

    Menurut Paris Match, tim ini memastikan tidak ada sampel yang tertinggal, karena hal ini dapat digunakan untuk menganalisis kesehatan atau perawatan medis presiden.

    Para ahli mengatakan alasannya sederhana, sampel tinja atau urine, secara teori, dapat mengungkap banyak hal tentang kesehatan seseorang, termasuk tanda-tanda penyakit, penggunaan obat-obatan, atau bahkan kondisi medis jangka panjang.

    Kondisi Apa Saja yang Bisa Terdeteksi Lewat Feses?

    Di sisi lain, tes feses atau tinja (stool test) digunakan untuk mencari patogen berupa bakteri, virus, hingga parasit, yang dapat menyebabkan penyakit. Tes feses juga dapat mencari tanda-tanda lain, seperti darah tersembunyi yang menandakan adanya masalah pada pencernaan, termasuk infeksi dan kanker.

    Dikutip dari Cleveland Clinic, tes feses dapat memeriksa beberapa kondisi gastrointestinal, seperti:

    Fisura ani (luka kecil pada anus, tempat keluarnya kotoran).Anemia (kekurangan sel darah merah).Kolitis (pembengkakan atau iritasi pada usus besar, bagian dari usus).Polip usus besar (gumpalan sel kecil di usus besar).Kanker kolorektal (usus besar) .Divertikulosis (kantong menonjol dalam usus).Insufisiensi pankreas eksokrin atau Exocrine pancreatic insufficiency (EPC) (tidak mampu memecah makanan di usus).Perdarahan gastrointestinal (GI) .Wasir (pembengkakan pembuluh darah di anus).Infeksi ( bakteri , virus , atau parasit ).Penyakit radang usus atau Inflammatory bowel disease (IBD) (iritasi pada saluran pencernaan).Steatorrhea (lemak berlebih pada kotoran).Tukak lambung (luka pada lambung).

    Jenis-jenis tes feses

    Ada beberapa jenis pemeriksaan feses. Dokter akan memilih tes yang paling sesuai berdasarkan gejala yang dialami:

    Fecal Occult Blood Test (FOBT): Tes ini memeriksa adanya jejak darah tersembunyi dalam feses. Jika hasilnya positif, berarti ada perdarahan di suatu bagian saluran pencernaan.

    FIT-DNA test: Mirip dengan FOBT karena sama-sama mendeteksi jejak darah kecil di feses. Bedanya, tes ini juga memeriksa adanya DNA yang berubah (mutasi) yang bisa menjadi tanda kondisi prakanker atau kanker. (FIT adalah singkatan dari Fecal Immunochemical Test).

    Tes infeksi: Tes ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Intinya, tujuannya mencari kuman (bakteri, virus, atau parasit) di feses, baik dengan menumbuhkan kuman di laboratorium, melihatnya di bawah mikroskop, atau mendeteksi DNA kuman.

    Halaman 2 dari 3

    (suc/kna)

  • Hotman Minta Waktu Prabowo 10 Menit Buktikan Nadiem Tidak Korupsi

    Hotman Minta Waktu Prabowo 10 Menit Buktikan Nadiem Tidak Korupsi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hotman Paris selaku pengacara Nadiem Makarim mengklaim hanya butuh waktu 10 menit untuk membuktikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Hotman menegaskan tiga hal. Pertama, Nadiem tidak menerima uang sepeser pun dari pengadaan tersebut.

    Kedua, tidak ada upaya penggelembungan harga atau markup. Terakhir, tidak ada orang yang diperkaya dalam kasus tersebut.

    “Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Saya akan membuktikan Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hotman dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Senin (8/9/2025).

    Lebih perinci, dalam unggahan setelahnya, Hotman menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah 2 kali melakukan audit terkait pengadaan laptop Chromebook tersebut. Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengadaan itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas.

    Adapun kutipan pada hasil audit BPKP yang diungkap Hotman adalah sebagai berikut:

    “Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan terhadap BPK [Badan Pemeriksaan Keuangan], serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan memengaruhi ketepatan harga”.

    Hotman menegaskan kutipan tersebut secara tidak langsung berarti BPKP mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop. Hotman juga menekankan bahwa hasil audit BPKP menyebut sudah 98,83% sekolah mengakui menerima manfaat dari pengadaan laptop Chromebook yang jumlah 1,2 juta unit.

    Peran Nadiem dalam Kasus Korupsi Laptop Chromebook

    Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa Chromebook di Kemendikbudristek, pada Kamis (4/9) pekan lalu.

    Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Nurcahyo Jungkung, mengatakan penetapan tersangka baru tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, serta barang bukti lain.

    Berikut adalah kronologi lengkap peran Nadiem Makarim menurut Kejagung:

    Pada bulan Februari 2020, Tersangka NAM (yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) melakukan pertemuan dengan Pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari google salah satunya adalah program google for education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh NAM dengan pihak Google Indonesia telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu ChromeOS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
    Dalam mewujudkan kesepakatan antara Tersangka NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, Tersangka NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen Paud Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku Staf Khusus Menteri, telah melakukan rapat tertutup melalui zoom meeting dan mewajibkan para peserta rapat menggunakan headset atau sejenisnya, yang membahas pengadaan alat TIK menggunakan chromebook sebagaimana perintah dari NAM, sedangkan saat itu pengadaan alat TIK belum dimulai.
    Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud, sekitar awal Tahun 2020 Tersangka NAM (Selaku Menteri) menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud, padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh pejabat Menteri sebelumnya (ME) yang tidak merespon karena ujicoba pengadaan chromebook Tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam (3T).
    Atas perintah Tersangka NAM, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Tahun 2020 yang akan menggunakan chromebook, SW selaku Direktur SD dan MUL selaku Direktur SMP membuat juknis/juklak yang spesifikasinya sudah mengunci (chromeOS), selanjutnya Tim Teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut chromeOS.
    Tersangka NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran. 2021, yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Menurut Nurcahyo, tindakan tersebut melanggar sejumlah aturan, yakni:

    Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 2021.
    Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Akibat perbuatan itu, negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp1,98 triliun. Angka tersebut masih dalam proses penghitungan resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Atas perbuatannya, Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 untuk Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Kejagung lantas menahan Nadiem selama 20 hari, terhitung sejak 4 September 2025, di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]