Noumea –
Kaledonia Baru, wilayah otonomi Prancis yang terletak di timur laut Australia, tengah mengalami hari-hari yang penuh gejolak.
Jalan-jalan diblokir, mobil-mobil hangus terbakar, sedangkan tempat usaha ditutup hingga dijarah. Kerusuhan ini terjadi lebih dari sepekan terakhir di wilayah yang dulu dijadikan penjara bagi tahanan politik Prancis.
Pecahnya aksi-aksi kekerasan dipicu oleh sebuah proposal atas reformasi pemilu oleh Majelis Nasional di Paris yang ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun.
Selama kerusuhan ini, enam orang dilaporkan tewas, dua di antaranya adalah petugas polisi. Selain itu, ratusan orang lainnya cedera dan memaksa sejumlah besar wisatawan dievakuasi via jalur udara.
Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat sejak Rabu (22/05) lalu di wilayah kepulauan yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pun terbang dari Paris untuk meredam gejolak politik yang terjadi.
Di Noumea, ibu kota Kaledonia Baru, Macron mengatakan bahwa wilayah tersebut sedang menghadapi “gerakan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Selain itu, Macron berjanji bahwa proposal reformasi politik yang kontroversial itu tidak akan disetujui untuk saat ini. Dia akan menganalisis situasinya lagi dalam sebulan ke depan.
“Kami akan memberikan waktu beberapa minggu untuk meredakan ketegangan dan memperbarui dialog untuk menemukan kesepakatan yang luas,” katanya.
Bagaimana sejarah Kaledonia Baru dan mengapa masuk wilayah Prancis?
Terletak di perairan hangat di barat daya Samudra Pasifik, berjarak sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, Kaledonia Baru adalah wilayah otonom kepulauan yang dihuni sekitar 270.000 orang.
Penduduk asli bernama Kanak tinggal di sana. Etnis ini mewakili sekitar 41% populasi. Kemudian disusul 24% penduduk yang berasal dari Eropa, mayoritas keturunan Prancis.
BBC
Pulau-pulau di Kaledonia Baru ditemukan oleh penjelajah Inggris James Cook pada tahun 1774.
Pada tahun 1853, Kaisar Napoleon III memutuskan untuk mencaploknya menjadi bagian Prancis.
Hingga awal abad ke-20, Prancis menggunakan wilayah ini sebagai tempat pengasingan bagi ribuan narapidana yang dihukum.
Di negara itu juga, ribuan warga keturunan Jawa tinggal. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai buruh tambang nikel.
Apakah pernah ada protes sebelumnya di Kaledonia Baru?
Kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir bukan kali pertama terjadi di Kaledonia Baru.
Sejarah bergabungnya wilayah ini menjadi bagian Prancis diwarnai kekerasan dan konflik.
Pada tahun 1946, kepulauan ini resmi menjadi wilayah Prancis di luar negeri.
Sejak tahun 1970, setelah cadangan nikel yang penting mulai dieksploitasi di Kaledonia Baru, ketegangan mulai muncul antara Paris dan gerakan kemerdekaan masyarakat adat Kanak.
Semuanya dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara masyarakat adat dengan pemukim yang berasal dari Eropa.
Antara tahun 1976 dan 1988, konflik telah menewaskan puluhan korban jiwa, belum termasuk mereka yang terluka dan juga kerugian materil lainnya.
Pada tahun 1998, Perjanjian Noumea ditandatangani. Prancis berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar dan partisipasi politik kepada penduduk asli Kanak.
Baca juga:
Berdasarkan Perjanjian Noumea pada 1998, Prancis setuju untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada wilayah tersebut dan membatasi pemberian suara dalam pemilihan provinsi dan majelis kepada mereka yang merupakan penduduk pada saat itu.
Perjanjian itu juga memberi ruang untuk dilakukannya tiga kali referendum mengenai masa depan Kaledonia Baru.
Usulan kemerdekaan wilayah itu ditolak dalam dua referendum sebelumnya, di mana mayoritas memilih untuk tetap menjadi wilayah Prancis.
Sementara itu pada referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan menyangkal keabsahannya karena diadakan pada tahun 2021, di tengah pandemi virus corona.
Mengapa kini protes kembali berkecamuk?
Dalam Perjanjian Noumea itu ditetapkan bahwa hanya penduduk yang tinggal di Kaledonia Baru pada tahun 1998 dan keturunan mereka yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu lokal.
Hal ini bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Kanak.
Namun di Paris, aturan ini mulai dianggap sebagai tindakan yang tidak demokratis.
Selasa (14/05) lalu, Parlemen Prancis memberikan suara mereka untuk mendukung proposal yang akan mengakui hak pilih bagi setiap orang yang tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun terakhir.
Otoritas Prancis meningkatkan pengerahan keamanan di Kaledonia Baru (Getty Images)
Namun proposal itu ditolak. Para pemimpin kelompok kemerdekaan khawatir bahwa usulan itu akan melemahkan pengaruh suku Kanak dalam pemilu.
Selain itu, reformasi pemilu itu juga dicurigai sebagai upaya Paris untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Kaledonia Baru.
Sejak Rabu (15/05), beragam aksi pemberontakan dan kekerasan terjadi.
Apa yang dapat terjadi saat ini?
Pemerintah Prancis telah meningkatkan pasukan keamanan dan Presiden Macron mengatakan selama kunjungannya ke Noumea bahwa memulihkan keadaan normal adalah “prioritas mutlak.”
Kaledonia Baru memiliki nilai strategis yang besar bagi Prancis.
Macron melihat wilayah itu sebagai platform untuk memastikan kehadiran dan kendali Prancis atas nikel di wilayah itu, yang kini banyak dikuasai oleh investor China.
Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks), organisasi utama pro-kemerdekaan, menolak usulan reformasi konstitusi, namun juga menyerukan kondisi “tenang dan tenteram”.
Pemerintah Prancis membuka pintu untuk berdialog, yang dianggap oleh Flnks sebagai “kesempatan” untuk memastikan bahwa “tuntutan setiap orang, termasuk mereka yang melakukan protes, dapat didengar dan diperhitungkan.”
Pembahasan tentang reformasi konstitusi masih harus berjalan dan memerlukan pemungutan suara bersama oleh kedua majelis di Parlemen Prancis.
Parahnya situasi memaksa Presiden Macron melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru (Getty Images)
Pemerintah Prancis berjanji bahwa usulan tersebut tidak akan berlaku setidaknya sampai akhir Juni.
Beberapa sekutu Macron telah memintanya untuk menunda reformasi. Sonia Lagarde, Wali Kota Noumea, yang berasal dari partai presiden, adalah salah satunya.
“Kita harus berhenti sejenak dan menenangkan keadaan. Segalanya sudah keterlaluan,” katanya.
Macron tampaknya mendengarkan permintaan tersebut dengan mengumumkan bahwa ia akan memberikan lebih banyak waktu untuk dilakukannya dialog.
Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa hasil referendum terakhir yang meminta kemerdekaan telah ditolak.
Selama kunjungannya ke Kaledonia Baru ia bertemu dengan para pemimpin lokal yang mendukung dan menentang kemerdekaan.
Macron mengatakan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, referendum baru dapat diadakan mengenai status wilayah dari Kaledonia Baru.
(nvc/nvc)
