kab/kota: Paris

  • Bikin Real Madrid Keok di Liga Champions, Liverpool Masuk Klub Paling Berharga di Dunia – Page 3

    Bikin Real Madrid Keok di Liga Champions, Liverpool Masuk Klub Paling Berharga di Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Selain menunjukkan performa gemilang di Liga Champions, Liverpool juga mencatat pencapaian luar biasa di luar lapangan. Klub asal Inggris ini berhasil masuk dalam daftar 10 klub sepak bola paling berharga di dunia versi Forbes.

    Liverpool saat ini menempati posisi keempat dengan nilai sebesar USD 5,37 miliar atau sekitar Rp 86 triliun (asumsi kurs Rp 16.030 per USD). Prestasi ini menegaskan posisi The Reds sebagai salah satu klub paling berpengaruh secara finansial dan kompetitif.

    Performa di Liga Champions

    Kesuksesan Liverpool di kancah Eropa terlihat dari kemenangan penting atas juara bertahan Real Madrid dalam laga matchday 5 League Phase Liga Champions 2024/2025. Bermain di Anfield, Liverpool menang 2-0 berkat gol Alexis Mac Allister di menit ke-52 dan Cody Gakpo pada menit ke-76.

    Kemenangan ini menjadikan Liverpool satu-satunya tim yang meraih rekor sempurna di fase liga Liga Champions musim ini. Selain prestasi di lapangan, performa luar biasa Liverpool turut mendukung penguatan nilai pasar klub.

    Daftar Klub Paling Berharga

    Forbes baru saja merilis daftar klub sepak bola paling bernilai di dunia. Real Madrid memimpin daftar dengan nilai USD 6,6 miliar, disusul Manchester United di posisi kedua dengan USD 6,55 miliar.

    Liverpool berada di urutan keempat, hanya terpaut sedikit dari Barcelona yang bernilai USD 5,6 miliar.

    Berikut daftar 10 klub paling berharga:

    Real Madrid: USD 6,6 miliar
    Manchester United: USD 6,55 miliar
    Barcelona: USD 5,6 miliar
    Liverpool: USD 5,37 miliar
    Manchester City: USD 5,1 miliar
    Bayern Munich: USD 5 miliar
    Paris Saint-Germain: USD 4,4 miliar
    Tottenham Hotspur: USD 3,2 miliar
    Chelsea: USD 3,1 miliar
    Arsenal: USD 2,6 miliar

    Dominasi Liga Premier

    Menariknya, Liga Premier mendominasi daftar ini dengan enam klub berada di 10 besar. Faktor pendapatan dari kesepakatan televisi yang besar menjadi salah satu pendorong utama tingginya nilai klub-klub Inggris.

    Bagi Liverpool, capaian ini adalah hasil dari konsistensi di lapangan, strategi manajemen yang efektif, dan loyalitas penggemar yang mendukung nilai komersial klub. Dengan performa stabil di Liga Champions dan Liga Inggris, Liverpool berpeluang terus naik dalam daftar klub paling berharga di dunia.

  • Pemuda dan Pilihan Cagub Peduli Krisis Iklim Jawa Barat

    Pemuda dan Pilihan Cagub Peduli Krisis Iklim Jawa Barat

    Oleh: Klistjart Tharisa

    RASANYA saat ini tidak ada masyarakat Jawa Barat yang tidak merasakan dampak perubahan Iklim di Jawa Barat. Cuaca makin panas, hujan dan panas tak menentu, bencana alam, abrasi, serta kekeringan di mana-mana.

    Seperti tahun lalu, dari bulan Januari hingga Oktober sebanyak 23 Kabupaten di Jawa Barat mengalami  kekeringan dan kekuarangan air bersih. Abrasi terjadi di hampir seluruh Pantai Utara Jawa Barat. Juga peristiwa yang sempat viral yaitu tornado perdana Indonesia di kawasan Rancaekek, Sumedang.

    Peristiwa di atas menunjukkan bumi Pasundan sudah tidak sedang baik-baik saja. Pemicunya utamanya adalah perubahan iklim akibat pemanasan global. Terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

    Menurut Copernicus Climate Change Service (C3S) Uni Eropa, peningkatan suhu dunia pada fase menghawatirkan. Kenaikan suhu dunia telah melampaui ambang batas 1,5 derajat celcius, seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris.

    Kondisi ini harus dihentikan. Perlu komitemen serius dari pemangku kebijakan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan menggunakan energi terbarukan. Bila tidak, generasi mendatang akan mengalami bisa mengalami situasi yang lebih ekstrem lagi.

    Momentum Pilkada

    Momentum Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat memberikan harapan adanya perubahan lingkungan Jawa Barat lebih baik lagi. Para calon gubernur dan wakilnya tersebut tak sekedar membuat janji, tapi juga mau berkomitmen mencegah kerusakan lingkungan di Jawa Barat.

    Namun adakah yang mau demikian? Bila membaca visi misi ke-empat calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, masing-masing memasukkan kata lingkungan dalam misi mereka. Ini menunjukkan ada kepedulian dari para calon Gubernur Jawa Barat. Masalahnya adalah tak jelas arah kebijakan lingkungan yang akan diambil. Ini juga terlihat dari debat-debat yang menyinggung isu lingkungan. Pemahaman para kandidat hanya mencoba menyelesaikan isu lingkungan dengan hanya dengan “go green”. Ini tak salah, namun ada banyak hal yang bisa dilakukan.

     

    Harus Dengarkan Pemuda

     

    Sudah saatnya pemimpin Jawa Barat mendengarkan aspirasi pemuda. Kaum generasi Z yang suaranya banyak dinanti-nanti kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Suara ini penting karena merekalah yang bakal menanggung malapetaka lebih lama, bila krisis iklim segera dicegah dari sekarang.

  • Gencatan Senjata dengan Hizbullah Kesalahan Besar!

    Gencatan Senjata dengan Hizbullah Kesalahan Besar!

    Lebih lanjut, dia menyerukan Netanyahu untuk terus bertempur melawan Hizbullah hingga mendapatkan “kemenangan mutlak”.

    Sentimen serupa juga dimiliki oleh para pemimpin politik sayap kanan lainnya di Israel terkait perang melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Peringatan Ben Gvir itu disampaikan ketika laporan media lokal Israel pada Senin (25/11) menyebut Netanyahu kemungkinan akan menyetujui proposal gencatan senjata dengan Hizbullah, yang diajukan AS, meskipun ada keberatan dari menteri-menterinya.

    Ada juga kekhawatiran atas diskusi mengenai keterlibatan Prancis dalam kemungkinan penegakan gencatan senjata di Lebanon nantinya. Paris diketahui mendukung upaya-upaya Washington untuk mewujudkan gencatan senjata di Lebanon.

    Laporan situs berita AS, Axios, yang mengutip seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, seperti dilansir Reuters menyebutkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyetujui persyaratan untuk kesepakatan gencatan senjata.

    Secara terpisah, seorang pejabat senior Israel menuturkan kepada Reuters bahwa kabinet Israel akan menggelar rapat pada Selasa (26/11) waktu setempat untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah. Kantor Netanyahu menolak untuk mengomentari laporan tersebut.

    Bou Saab menyebut proposal AS itu akan mengatur penarikan pasukan militer Israel dari wilayah Lebanon bagian selatan dan penempatan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan, yang merupakan markas Hizbullah, dalam waktu 60 hari.

    Dia mengatakan masalah mengenai siapa yang akan memantau kepatuhan terhadap gencatan senjata telah diselesaikan dalam 24 jam terakhir, dengan kesepakatan untuk membentuk komite lima negara, yang mencakup Prancis dan diketuai AS.

    (nvc/ita)

  • Sederet Tantangan Wujudkan Transisi Energi Listrik di Perdesaan

    Sederet Tantangan Wujudkan Transisi Energi Listrik di Perdesaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia, termasuk di perdesaan.

    Melalui arahan Presiden Prabowo pada Pidato Pelantikan (20/10/2024), Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.

    Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan bahwa untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

    Menurutnya, transisi energi di Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber nonpemerintah, dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenagalistrikan.

    Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan investasi swasta tersebut.

    “Kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta dan lembaga pemilik modal sangat diperlukan. Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan kepada perusahaan adalah penggunaan dana environment, sustainability and governance [ESG] yang diarahkan untuk mendukung proyek energi terbarukan di desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas bisnis yang dilakukan,” tegas Ervan dalam siaran pers, Senin (25/11/2024).

    Sementara itu, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menyatakan bahwa perencanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas, tidak hanya ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa.

    “Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Kita harus mendukung saudara-saudari kita yang berada di desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman dan terjangkau dengan potensi energi terbarukan di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Dengan listrik yang berkualitas, sambungnya, masyarakat desa bisa menerima berbagai manfaat di berbagai bidang, salah satunya modernisasi dalam aktivitas pertanian atau yang sering disebut dengan electrifying agriculture.

    “Sedangkan di desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lama,” imbuhnya.

    Taufiq menjelaskan bahwa untuk menghasilkan listrik yang andal di desa, tantangan terkait spatial mismatch antara lokasi energi terbarukan listrik dengan lokasi pusat industri dan kegiatan ekonomi, serta masyarakat, perlu dijawab melalui perencanaan yang holistik, integratif, dan komprehensif.

    Caranya adalah dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terintegrasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik terbarukan.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menegaskan Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah, menjamin kehandalan pasokan yang optimal, dan berkeadilan.

    Menurut Fabby, lewat transisi energi terbarukan Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi GRK yang selaras dengan target 1,5 derajat celcius yang disasar oleh Persetujuan Paris.

    “Penurunan emisi menjadi hal sangat penting bagi Indonesia, karena sebagai negara kepulauan, masyarakat di daerah 3T [terdepan, terluar dan tertinggal] sangat rentan terhadap -dampak yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi,” ujarnya.

    Dia menilai, menyediakan listrik, andal, terjangkau, dan bersih di daerah perdesaan dan 3T sangat dimungkinkan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk mengganti 3 GW PLT Diesel yang tersebar.

    Di lain sisi, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, Deni Gumilang, Project Lead Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE for SEA) di Indonesia, GIZ Energy Program for Indonesia/Asean menggarisbawahi pentingnya pengembangan instrumen policy derisking yang bertujuan untuk memitigasi risiko transaksi, mengingat tantangan dalam kebijakan dan regulasi masih dianggap sebagai hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    Selain itu, instrumen mitigasi risiko keuangan juga perlu dikembangkan secara paralel untuk menciptakan momentum yang memungkinkan optimalisasi penyaluran pendanaan dari para investor, guna mendorong pertumbuhan pasar energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang menarik minat banyak investor. Namun, tingginya risiko dalam proyek-proyek energi terbarukan menjadi hambatan bagi masuknya investasi. Penerapan instrumen-instrumen policy and finance derisking diharapkan dapat membuka peluang implementasi pembiayaan yang real bagi Indonesia,” jelas Deni.

    Adapun, berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.

    Bahkan kajian IESR (2022) mengindikasikan adanya potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan lebih dari 75 persen merupakan sumber energi surya.

    Namun, besarnya potensi energi terbarukan yang ada belum termanfaatkan secara optimal, khususnya di daerah perdesaan.

  • IESR nilai RI bisa sediakan listrik bersih di pedesaan dan wilayah 3T

    IESR nilai RI bisa sediakan listrik bersih di pedesaan dan wilayah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Pemerintah Indonesia sangat memungkinkan untuk menyediakan listrik bersih dan terjangkau di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T), mengingat potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki cukup besar.

    “Menyediakan listrik dan handal, terjangkau dan bersih di daerah perdesaan dan 3T sangat dimungkinkan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk mengganti 3 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar. Dengan ini selain akses listrik jadi lebih merata, penurunan emisi dan biaya penyediaan tenaga listrik dapat terjadi,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

    Disampaikannya, menurut Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Bahkan kajian pihaknya pada 2022 mengindikasikan ada potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 gigawatt, dengan lebih dari 75 persen merupakan sumber energi surya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah, menjamin kehandalan pasokan yang optimal, dan berkeadilan.

    Menurut Fabby, lewat transisi energi terbarukan, Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan target 1,5 derajat celcius yang disasar oleh Persetujuan Paris (Paris Agreement).

    Lebih lanjut, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan bahwa untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

    Transisi energi di Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenagalistrikan.

    Di sisi lain, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menyatakan bahwa perencanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas, tidak hanya ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa.

    Sementara itu, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, Project Lead Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE for SEA) di Indonesia, GIZ Energy Program for Indonesia/ASEAN Deni Gumilang menggarisbawahi pentingnya pengembangan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi risiko transaksi, mengingat tantangan dalam kebijakan dan regulasi masih dianggap sebagai hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di tanah air.

    Adapun data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukkan masih ada sekitar 86 desa yang belum memiliki akses listrik.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia Perjuangkan Akses Pendanaan Iklim untuk Kelompok Rentan di COP29

    Indonesia Perjuangkan Akses Pendanaan Iklim untuk Kelompok Rentan di COP29

    Azerbaijan: Negara-negara berkembang dan rentan kembali menyerukan keadilan pendanaan iklim dalam Konferensi Para Pihak (COP29) yang berlangsung pada 11-22 November 2024. Komitmen pendanaan dari negara-negara maju, yang bertanggung jawab atas 80% emisi historis global, dinilai belum mencukupi untuk memenuhi prinsip “polluters pay” dan mendorong upaya global membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

    “Keterlambatan mobilisasi pendanaan iklim hanya memperburuk kondisi kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target iklim,” ujar Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL, Syaharani dalam keterangan tertulisnya.

    Sesuai Perjanjian Paris 2015, negara maju yang tergabung dalam Annex I dan II diwajibkan memberikan pendanaan iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (CBDR). Namun, hingga kini, realisasi komitmen itu masih jauh dari harapan.

    Sejak Copenhagen Accord 2009, negara maju sepakat mengucurkan US$100 miliar per tahun untuk negara miskin dan berkembang. Namun, angka ini bersifat tidak mengikat dan jauh dari kebutuhan global, yang diperkirakan mencapai US$ 8 triliun per tahun hingga 2030.

    Azis Kurniawan, Manager Policy Koaksi Indonesia, menyebut negara berkembang memerlukan US$ 1,1 triliun per tahun untuk mengatasi tantangan adaptasi dan mitigasi iklim. “Pendanaan ini sangat penting untuk mempercepat transisi energi terbarukan sekaligus menghadapi dampak krisis iklim,” ujarnya.

    Sayangnya, hampir 90% dana iklim global masih berfokus pada mitigasi. Padahal, dampak ekonomi perubahan iklim diproyeksikan mencapai US$ 447-894 miliar per tahun pada 2030. Syaharani menegaskan, “Pendanaan harus lebih merata, termasuk untuk adaptasi dan loss and damage.”

    Di Indonesia, beberapa proyek mitigasi seperti co-firing PLTU dan PLTA skala besar justru menurunkan daya adaptasi masyarakat karena merusak ekosistem. Eka Melisa dari Kemitraan mengingatkan pentingnya indikator pendanaan yang berkelanjutan agar proyek tidak memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan.

    “Sebagian besar pendanaan yang ditawarkan berbentuk pinjaman (loan) atau bersyarat (concessional). Indonesia perlu memastikan mekanisme pendanaan yang tidak membebani utang,” kata Eka.

    Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, menambahkan mekanisme pendanaan harus berfokus pada masyarakat adat dan komunitas lokal. “Mereka adalah penjaga utama ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Saat ini, dana untuk mereka sangat minim,” tegasnya.

    Menurut Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund, mekanisme pendanaan langsung adalah cara paling efektif. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan lokal di Indonesia senilai US$ 950 ribu hingga Oktober 2024 dan akan menyalurkan tambahan US$ 600 ribu pada akhir November.

    “Pendanaan langsung memperkuat ketahanan sosial dan ekosistem karena masyarakat adat lebih memahami solusi lokal yang berkelanjutan,” kata Ode.

    Indonesia perlu mendorong reformasi arsitektur pendanaan global, termasuk pengalihan investasi dari sektor intensif emisi ke sektor hijau. Nadia menyatakan, “Distribusi pendanaan harus mendukung perlindungan ekosistem, restorasi lingkungan, dan transisi energi terbarukan.”

    Mekanisme pendanaan yang adil juga harus mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan kecil, perempuan, dan kaum muda. Langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial di tengah ancaman krisis iklim yang semakin mendesak.

    Azerbaijan: Negara-negara berkembang dan rentan kembali menyerukan keadilan pendanaan iklim dalam Konferensi Para Pihak (COP29) yang berlangsung pada 11-22 November 2024. Komitmen pendanaan dari negara-negara maju, yang bertanggung jawab atas 80% emisi historis global, dinilai belum mencukupi untuk memenuhi prinsip “polluters pay” dan mendorong upaya global membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.
     
    “Keterlambatan mobilisasi pendanaan iklim hanya memperburuk kondisi kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target iklim,” ujar Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL, Syaharani dalam keterangan tertulisnya.
     
    Sesuai Perjanjian Paris 2015, negara maju yang tergabung dalam Annex I dan II diwajibkan memberikan pendanaan iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (CBDR). Namun, hingga kini, realisasi komitmen itu masih jauh dari harapan.
    Sejak Copenhagen Accord 2009, negara maju sepakat mengucurkan US$100 miliar per tahun untuk negara miskin dan berkembang. Namun, angka ini bersifat tidak mengikat dan jauh dari kebutuhan global, yang diperkirakan mencapai US$ 8 triliun per tahun hingga 2030.
     
    Azis Kurniawan, Manager Policy Koaksi Indonesia, menyebut negara berkembang memerlukan US$ 1,1 triliun per tahun untuk mengatasi tantangan adaptasi dan mitigasi iklim. “Pendanaan ini sangat penting untuk mempercepat transisi energi terbarukan sekaligus menghadapi dampak krisis iklim,” ujarnya.
     
    Sayangnya, hampir 90% dana iklim global masih berfokus pada mitigasi. Padahal, dampak ekonomi perubahan iklim diproyeksikan mencapai US$ 447-894 miliar per tahun pada 2030. Syaharani menegaskan, “Pendanaan harus lebih merata, termasuk untuk adaptasi dan loss and damage.”
     
    Di Indonesia, beberapa proyek mitigasi seperti co-firing PLTU dan PLTA skala besar justru menurunkan daya adaptasi masyarakat karena merusak ekosistem. Eka Melisa dari Kemitraan mengingatkan pentingnya indikator pendanaan yang berkelanjutan agar proyek tidak memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan.
     
    “Sebagian besar pendanaan yang ditawarkan berbentuk pinjaman (loan) atau bersyarat (concessional). Indonesia perlu memastikan mekanisme pendanaan yang tidak membebani utang,” kata Eka.
     
    Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, menambahkan mekanisme pendanaan harus berfokus pada masyarakat adat dan komunitas lokal. “Mereka adalah penjaga utama ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Saat ini, dana untuk mereka sangat minim,” tegasnya.
     
    Menurut Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund, mekanisme pendanaan langsung adalah cara paling efektif. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan lokal di Indonesia senilai US$ 950 ribu hingga Oktober 2024 dan akan menyalurkan tambahan US$ 600 ribu pada akhir November.
     
    “Pendanaan langsung memperkuat ketahanan sosial dan ekosistem karena masyarakat adat lebih memahami solusi lokal yang berkelanjutan,” kata Ode.
     
    Indonesia perlu mendorong reformasi arsitektur pendanaan global, termasuk pengalihan investasi dari sektor intensif emisi ke sektor hijau. Nadia menyatakan, “Distribusi pendanaan harus mendukung perlindungan ekosistem, restorasi lingkungan, dan transisi energi terbarukan.”
     
    Mekanisme pendanaan yang adil juga harus mengutamakan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan kecil, perempuan, dan kaum muda. Langkah ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial di tengah ancaman krisis iklim yang semakin mendesak.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Raja Minyak Teriak Kiamat, Ngeri Trump Jadi Presiden

    Raja Minyak Teriak Kiamat, Ngeri Trump Jadi Presiden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja minyak Darren Woods mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal emisi karbon. Bos Exxon Mobil itu memperingatkan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak menarik negaranya dari Perjanjian Paris.

    Trump diketahui mengancam mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris. Termasuk menyebut Green New Deal sebagai penipuan baru yang hijau.

    Namun langkah itu dilarang oleh Woods. Menurutnya tindakan keluar dari Perjanjian Paris akan melemahkan upaya global mengekang emisi karbon dikutip dari Futurism, Jumat (22/11/2024).

    Pernyataannya cukup mengejutkan mengingat apa yang dia lakukan. Exxon Mobil dilaporkan menjadi penyumbang emisi terbesar yang dimiliki investor dalam basis data 122 pencemar yang disusun Carbon Majors Database pada awal 2024 lalu.

    “Kita membutuhkan sistem global dalam mengelola emisi global,” ujarnya kepada NYT dalam Conference of the Parties (COP) PBB di Azerbaijan.

    Ia meminta pemerintahan Trump untuk menggunakan akal sehat mereka. Dia menyoroti peran pemerintah sangat penting untuk masalah ini.

    Bahkan, ia menyebut gaya pemerintahan Trump yang tidak bisa diprediksi bukan menguntungkan perusahaan minyak dan gas. Melainkan akan merugikan para perusahaan.

    Belum lagi pemerintah dinilai gagal menciptakan insentif yang cukup bagi perusahaan minyak dan gas untuk beralih ke sumber energi terbarukan.

    (fab/fab)

  • Sejak Tahun 2005 hingga 2024, Ada 11 Kasus Polisi Tembak Polisi, Teranyar Kasus Ferdy Sambo

    Sejak Tahun 2005 hingga 2024, Ada 11 Kasus Polisi Tembak Polisi, Teranyar Kasus Ferdy Sambo

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aksi polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat (22/11/2024) sekitar pukul 00.15 WIB menambah panjang deretan kasus serupa yang terjadi di Indonesia.

    Diketahui, pada dini hari tadi, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

    Peristiwa mencekam itu terjadi Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

    Ulil diduga ditembak dari jarak dekat dan meninggal dunia. Kemudian jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses.

    Berikut ini kasus polisi tembak polisi yang dirangkum Tribun Jakarta sejak tahun 2005:

    1. Pembunuhan AKP Ibrahim Gani di Jombang tahun 2005

    Pada Rabu (27/4/2005) silam sekitar pukul 06.30 WIB, AKP Ibrahim Gani yang merupakan Kepala Samapta Polres Jombang, Jawa Timur ditembak rekannya sendiri, Iptu Sugeng Triyono.

    Pelaku saat itu berstatus sebagai perwira di bagian administrasi, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit Lalu Lintas Polres Jombang.

    Saat kejadian, korban tengah membaca koran di ruangan, kemudian pelaku tiba-tiba masuk dan meraih pistol milik korban yang tergeletak di atas meja.

    Ibrahim ditembak dua kali oleh pelaku dan satu peluru mengenai dada kiri dan tembus ke ketiak.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea Memberikan Informasi Bahwa Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono meninggal dunia

    Usai menembak Ibrahim, pelaku mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri.

    Sementara korban yang masih bernapas kemudian dibawa ke RSUD Swadana Jombang sebelum akhirnya dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Jatim untuk menjalani perawatan.

    2. Pembunuhan Wakapolrestabes Semarang AKBP Lilik Purwanto oleh anak buahnya

    Pada Rabu (14/3/2007) sekitar pukul 08.00 WIB, Wakapolrestabes Semarang AKBP Lilik Purwanto tewas ditembak anak buahnya sendiri, Brigadir Satu Hance atas dugaan kecewa dimutasi ke Polres Kendal.

    Kejadian ini terjadi di ruangan kerja Lilik usai apel pagi di halaman Markas Polwiltabes.

    Padahal sebelum penembakan terjadi Hance masuk ke ruangan Lilik dengan dikawal polwan Aiptu Titik. Namun tak lama kemudian terdengar suara tembakan beruntun.

    Lilik ditemukan tewas dengan 4 luka tembak di tubuhnya. Sementara Hance sempat menyendara Aiptu Titik, hingga terjadi baku tembak antara Hance dengan anggota gegana.

    Hance yang menjadi anggota Provost tewas dengan luka tembak. Sementara Aiptu Titik mengalami luka karena ditembak Hance.

    3. Pembunuhan Kombes dr Purwadi di Makassar

    Pada Sabtu (6/6/2013), Kombes dr Purwadi (50) yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Tingkat II Ujung Pandang Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Sulsel ditembak Briptu Ishak Trianda (35), yang menjabat sebagai Bintara Pengamanan di Satuan Pengamanan (PAM) Operasi Votal (Obvit) Polrestabes Makssar.

    Insiden ini terjadi di ruang Komite Medik Rumah Sakit Bhayangkara Polri.

    Dikutip dari Tribunnews.com, Ishak Trianda nekat menembak Purwadi karena tersinggung dengan ucapan dokter perwira tinggi tiga bunga itu.

    Ada tiga peluru yang bersarang yakni di dada kiri, selakangan kiri, dan paha kiri bawah Purwadi.

    Ishak diduga kecewa kepada Purwadi lantaran dianggap mengabaikan tata kelola proyek perluasan rumah sakit.

    Pembangunan rumah sakit dianggap Ishak tak memperhatikan keselamatan ratusan penghuni asrama polisi yang hanya dipisahkan oleh tembak dengan rumah sakit Polri Kelas B.

    Peluasan setengah meter membuat akses jalannya bertambah sempit. Hal ini yang menjadi pemicu anak Ishak sering jatuh ke lubang.

    Sehari sebelum penembakan, Briptu Ishak sempat mendatangi Purwadi dan berkata, “Bagimana ini Komandan, galian di depan rumah saya. Nanti anak saya main-main lalu jatuh lagi. Lubangnya dalam.”

    Lalu disahuti Kombes Purwadi, “Kalau anakmu jatuh kamu kubur saja di galian. Terus kalau kamu jatuh juga kamu kubur dirimu bersama anakmu di situ… sekalian”

    Hal itu memicu kemarahan Ishak hingga melepaskan tembakan ke Purwadi.

    4. Pembunuhan Bripka Lasmidi di Tangerang 

    Pada Sabtu (15/2/2014) petang, Bripka Lasmidi, anggota Tim Buser Satreskrim Polreskro Jatiuwung baku tembak dengan Aipda NBB, anggota Reskrim Polsektro Tigaraksa 

    Insiden ini terjadi di Jalan Gatot Subroto KM 2, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang, hingga menyebabkan Lasmidi tertembak di dada sebelah kiri.

    Mulanya kasus ini berawal saat NBB sedang menyelidiki kasus pencurian kendaraan bermotor dan narkotika.

    Ia dan anggota polisi lain serta 2 informan naik angkot untuk menelusuri adanya transaksi curanmor serta narkotika. Saat di angkot, ponsel milik informan diambil oleh anggota Polres Tangerang Kota.

    Anggota YON 203 AK yang melihat kejadian tersebut mengira ada perampokan dan kemudian melaporkan kejadian kepada temannya yang bertugas di Polsek Jatiuwung dan diteruskan ke Lasmidi. 

    Lasmidi langsung melakukan pengejaran dan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali.

    NBB yang berada di angkot juga melepas tembakan hingga terjadi baku tembak.

    Polda Metro Jaya menyebut polisi yang terlibat dalam baku tembak itu memiliki tugas pengungkapan masing-masing dan sama sekali tidak tahu jika saling terkait.

    5. Aiptu Purwanto Tembak Aipda Nabud di Donggala

    Kasus penembakan di Donggala Sulawesi Tengah ini bermula dari adu mulut antara Kanit Sabhara Polsek Sirenja, Aiptu Purwanto dengan rekannya sendiri, KSPKT 1 Polsek Sirenja, Aipda Nabud Salama di Polsek Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat (8/11/2019) silam pada pukul 09.30 WIB.

    Saat itu, Aiptu P yang tengah membersihkan senjata di Polsek Sirenja sempat adu mulut dengan Aipda NS.

    “Tiba-tiba P menembakan senjata apinya ke arah NS hingga mengenai rahang. Karena panik P kemudian menembak dirinya sendiri,” kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto.

    Usai kejadian tersebut, dua anggota polisi dari Polsek Sirenja segera dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah.

    6. Kasus Pembunuhan Bripka Rachmat Effendi di Depok

    pada Kamis (25/7/2019), Brigadir Rangga Tianto menembak rekan seprofesinya Bripka Rachmat Effendi di ruang SPK Polsek Cimanggis, Depok.

    Dengan demikian, kejadian ini hanya berselang empat bulan dari kasus penembakan di Donggala.

    Berdasarkan keterangan saksi, Brigadir Rangga diduga emosi karena permintaannya tidak dipenuhi oleh Rachmat.

    Keduanya lantas berselisih, sebelum akhirnya Rangga menarik pelatuk pistolnya dan penembakan tersebut berawal dari penangkapan pelaku tawuran, Fachrul oleh Bripka Rachmat.

    Tidak lama setelah Fachrul diperiksa, orangtua Fachrul dan Brigadir Rangga datang dan meminta Fachrul dibina oleh orangtuanya.

    Namun, saat itu Rachmat menolak permintaan Rangga dengan nada tinggi.

    Akibatnya, Rangga yang emosi langsung mengeluarkan senjata api dan menembak Rachmat tujuh kali dan mengenai dada, leher, paha, serta perut.

    Rangga dianggap telah melakukan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.

    Dilansir dari Kompas.com, Brigadir Rangga Tianto pada 26 divonis kurungan 13 tahun penjara.

    Vonis ini selaras dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum, yang meminta Rangga dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan tuntutan 13 tahun kurungan. 

    “Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum,” ujar Hakim Ketua, Yuanne Marietta membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (26/2/2020) sore.

    “Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan terdakwa agar tetap ditahan,” tambah Hakim.

    7. Kasus Penembakan Briptu HT di Lombok Timur

    Pada Senin (25/10/2021), Briptu HT yang bertugas di bagian Seksi Humas Polres Lombok Timur, NTB tewas ditembak rekannya sesama anggota polisi, Bripka MN (36).

    Bripka MN yang sedang piket menembak rekannya dengan menggunakan senjata laras panjang jenis V2. 

    Adapun kronoloinya yakni secara diam-diam MN mengambil laras panjang V2 dan pergi mendatangi rumah HT di BTN Griya Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur.

    Sesampainya di rumah HT, ia langsung menembak korban dan HT ditemukan tergeletak berlumurah darah dengan berbalut handuk.

    Tak berselang lama, MN ditangkap dan dipecat dari Kepolisian dan divonis 17 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Lombok Timur.

    Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni 18 Tahun penjara.

    8. Penembakan Aipda Ahmad Karnain di Lampung

    Pada Minggu (4/9/2022), penembakan Bhabinkamtibmas di Lampung Tengah, Aipda Ahmad Karnain oleh Pejabat Sementara (Ps) Kepala Unit (Kanit) Provos Polsek Way Pengubuan, Lampung Tengah, Aipda Rudi Suryanto. 

    Korban ditembak mati pelaku di rumahnya Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar saat malam hari. 

    Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, korban dengan pelaku merupakan rekan kerja di Polsek Way Pengubuan.

    “Jabatan sebelumnya kanit SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu), tapi karena jabatan kanit provos kosong, yang bersangkutan mengisi sebagai pejabat sementara,” kata Pandra saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

    Dari hasil penyelidikan setelah peristiwa penembakan, korban memiliki riwayat perselisihan dengan Aipda Rudi.

    “Kami lakukan pendalaman di lingkungan kerja dan keluarga korban, didapati korban punya hubungan yang tidak baik dengan pelaku,” kata Pandra.

    Anggota Satreskrim Polres Lampung Tengah lalu menuju lokasi rumah pelaku di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar.

    Setelah upaya paksa dan ditunjukkan fakta-fakta yang ada, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku ditangkap tiga jam setelah penembakan itu.

    Belakangan diketahui, kemarahan pelaku memuncak setelah Aipda Ahmad Karnain menyebarkan informasi di grup WhatsApp bahwa istri Aipda Rudi belum juga membayar uang arisan online.

    Pada Minggu malam, Rudi yang yang masih berdinas, diminta pulang oleh istri yang sedang sakit.

    Saat di perjalanan, Rudi tiba-tiba membelokkan motornya ke rumah Karnain yang memang tidak terlalu jauh dari rumah pelaku.

    Saat itu Karnain sedang berada di teras rumah dan menyuruh Rudi untuk masuk. Tiba-tiba, Rudi mengeluarkan pistol dan menembak Karnain tepat di dada.

    Karnain yang terluka berusaha lari ke kamar diduga untuk mengambil pistol miliknya.

    Namun, Karnain roboh karena mengeluarkan banyak darah. Sementara Rudi bergegas meninggalkan lokasi.

    Pelaku sudah ditangkap dan dipecat sebagai anggota Polri. Rudy divonis 12 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Kamis (5/1/2023).

    9. Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Pada Jumat (8/7/2022) lalu, Brigadir J tewas di rumah dinas atasannya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

    Saat awal kabar ini beredar, nyawa Brigadir J disebut-sebut melayang setelah ditembak oleh ajudan Ferdy Sambo lainnya, Bharada E.

    Dimana Brigadir J dikabarkan melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga tersebut.

    Peristiwa itu nyaris ketahuan oleh Bharada E yang kebetulan juga berada di rumah dinas itu.

    Kemudian, Brigadir J menembakkan pistolnya ke arah Bharada E dan Bharada E seketika membalas tembakan Brigadir J. 

    Aksi saling tembak antara dua ajudan Ferdy Sambo tersebut tak terelakkan dan berujung pada tewasnya Brigadir J.

    Namun, cerita itu hanya karangan Sambo. Faktanya, tak ada peristiwa saling tembak, melainkan Brigadir J yang tewas karena sengaja ditembak.

    Selama satu bulan lamanya skenario palsu kasus kematian Brigadir J beredar di publik dan Ferdy Sambo baru ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 9 Agustus 2022.

    Berbarengan dengan hal ini, akhirnya terkuak juga jika Sambo merupakan sosok yang mengarang cerita tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E yang berujung pada tewasnya Brigadir J.

    “Timsus (tim khusus) sudah menetapkan saudara FS sebagai tersangka,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

    Skenario palsu Sambo dibongkar oleh Bharada E yang saat itu lebih dulu menjadi tersangka pembunuhan berencana.

    Bharada E menyebut, tak ada pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.

    Peristiwa sebenarnya, ia diperintahkan oleh Sambo untuk menembak Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga, pada Jumat (8/7/2022) sore.

    Merasa tak punya pilihan, Bharada E menembak Brigadir J dalam jarak dekat sebanyak empat sampai lima kali. Seketika Brigadir J tersungkur ke lantai bersimbah darah, namun masih bergerak dan mengerang kesakitan.

    Saat itulah, Sambo mengambil pistol dan turut melepaskan tembakan ke arah Brigadir J hingga membuat brigadir polisi itu kehilangan nyawa.

    Setelahnya, Sambo menembakkan pistol ke dinding-dinding rumah, untuk menciptakan narasi tembak menembak antara Bharada E dan Brigadir J.

    Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

    Namun pada Agustus 2023 lalu, Ferdy Sambo batal divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

    Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman mantan jenderal bintang dua Polri itu menjadi penjara seumur hidup. Dalam putusannya, Majelis Hakim MA mempertimbangkan bahwa Sambo telah mengakui kesalahannya. 

    “Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan,” demikian pertimbangan hakim dalam salinan putusan yang diterima Kompas.com, Senin (28/8/2023).

    Menurut hakim, Sambo memang terbukti bersalah karena memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J.

    Namun, hal itu dipicu oleh peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. 

    Peristiwa di Magelang tersebut dikabarkan mengguncang jiwa Sambo karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri keluarga, sehingga ia marah besar kepada Brigadir J.

    Meski tak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang, menurut hakim, hal itu tak dapat menghilangkan perbuatan pidana Sambo.

    “Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi trdakwa dilihat dari segi alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan,” bunyi pertimbangan hakim.

    Tak hanya itu, hakim juga mempertimbangkan karier Sambo di kepolisian selama 30 tahun.

    “Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di Tanah Air,” demikian pertimbangan hakim.

    “Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara a quo, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan judex facti kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup,” lanjut hakim.

    Sementara itu, Bharada E atau Bharada Richard Elizer Pudihang Lumiu sudah bebas  dari penjara dan sudah naik pangkat.

    Selain itu, Bharada E sudah menikahi kekasihnya di Manado pada April 2024 lalu.

    10. Pembunuhan Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage di Bogor

    Di tahun 2023, Kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage terjadi di rumah susun (Rusun) Polri Cikeas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat.

    Pada Minggu (23/7/2023), Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage ditembak rekannya anggota Densus 88, yakni Bripda Ifan Muhamad Saefullah Pelupessy.

    Korban ditembak menggunakan pistol jenis colt milik Bripka Iqbal Gilang Dewangga.

    Penyidikan pun berlangsung cepat dan hanya dalam waktu dua bulan, berkas perkara kasus pembunuhan itu segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

    Mejelis Hakim PN Cibinong menyatakan kedua terdakwa bersalah.

    Dua terdakwa yang merupakan sesama anggota polisi ini dihukum 10 tahun dan 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada Senin (6/5/2024).

    Pelaku utama penembakan, Bripda Ifan Muhamad Saefullah Pelupessy, mendapat hukuman penjara selama 10 tahun.

    Sementara Bripka Iqbal Gilang Dewangga yang memiliki senjata api jenis Colt divonis hukuman penjara 8 tahun kurungan penjara.

    11. Kabag Ops AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar.

    Terbaru, di penghujung tahun 2024, AKP Ryanto Ulil Anshar ditembak mati oleh AKP Dadang Iskandar.

    Peristiwa mencekam itu terjadi Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir pada Jumat (22/11/2024) dini hari.

    Ulil dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses.

    Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, membenarkan peristiwa tersebut.

    “Diduga melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia,” kata Irjen Pol Suharyono.

    Ia menjelaskan, peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar.

    “Kejadiannya pada malam dini hari tadi, Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 WIB,” kata Irjen Pol Suharyono.

    Dikutip dari TribunPadang.com, insiden bermula ketika AKP Ryanto Ulil Anshar menerima panggilan telepon dari AKP Dadang Iskandar terkait penangkapan pelaku tambang galian C ilegal. 

    Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang Reskrim.

    Di tengah proses pemeriksaan, terdengar suara tembakan dari luar ruangan. 

    Ketika dicek, AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembak di kepala, tepatnya di bagian pelipis dan pipi kanan.

    Sementara itu, AKP Dadang terlihat meninggalkan Mapolres menggunakan mobil dinas Polri.

    Barang bukti berupa senjata api pendek jenis pistol yang diduga digunakan dalam insiden tersebut telah diamankan bersama beberapa selongsong peluru.

    Sedangkan Irjen Pol Suharyono menyebutkan, terduga oknum perwira melakukan tembakan dengan jarak dekat sebanyak dua kali.

    AKP Dadang Iskandar, pelaku penembakan pada Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar.

    Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan pelaku penembakan tunggal.

    “Kurang lebih pukul 03.30, saya mendapatkan informasi, pelaku menyerahkan diri,” kata Suharyono.

    Pihaknya mengamankan mobil  dan senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk menembak AKP Ulil Ryanto Anshari

    “Barang bukti yang kita amankan ada mobil yang digunakan untuk perjalanan Solok Selatan ke Padang,” kata Irjen Pol Suharyono.

    Irjen. Pol. Suharyono mengatakan senjata api dinas pelaku magazine berisi 15 peluru.

    Sudah digunakan sembilan peluru, dua peluru diduga digunakan kepada korban.

    “Tujuh lagi sedang kami dalami dimana digunakan,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Inovasi pendanaan untuk dukung aksi iklim masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dampak perubahan iklim belum pernah senyata saat ini, mulai dari rekor suhu panas di beberapa daerah di Indonesia karena meningkatnya temperatur planet, sampai banjir rob di pesisir akibat kenaikan tinggi muka air laut. Semua fakta ini memperlihatkan urgensi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia.

    Langkah mitigasi dan adaptasi sendiri sudah menjadi fokus pemerintah Indonesia, jauh sebelum meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, salah satunya melalui Program Kampung Iklim yang dimulai sejak 2012, sebagai bukti nyata upaya langsung di tingkat tapak untuk menyiapkan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

    Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Foresty and other land uses/FOLU) yang merupakan faktor penyumbang emisi terbesar untuk Indonesia, bersama dengan sektor energi. Salah satu langkah yang didorong adalah pemberdayaan masyarakat, tanpa mengkonversi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan, baik oleh perusahaan pemilik izin maupun oleh pemerintah.

    Dari beberapa contoh program yang dilakukan pemerintah tersebut memerlukan pendanaan yang besar, tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini juga memerlukan dana dari sumber lain, termasuk dari kerja sama dengan komunitas internasional dan perdagangan karbon.

    Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Laksmi Dhewanthi mengatakan pendanaan perubahan iklim sendiri merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

    Pemerintah terus melakukan pengembangan berbagai inovasi pendanaan lingkungan yang diperuntukkan bagi penanganan perubahan iklim dan isu lingkungan lain.

    Untuk dana hibah dari komunitas internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk skema pembayaran berdasarkan kinerja (result based payment/RBP) dari keberhasilan menekan deforestasi di Tanah Air.

    Indonesia sendiri menjadi salah satu penerima RBP terbesar karena kinerjanya dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut data pada awal 2024, Indonesia sudah menerima pembayaran untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 dari Green Climate Fund (GFC) sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).

    Selain itu, dari kerja sama dengan Norwegia telah diterima juga RBP untuk pengurangan emisi 11,7 juta ton CO2e pada 2016-2017 dan 20 juta ton CO2e pada 2017-2019.

    Pada Oktober 2022, Pemerintah Norwegia telah menyalurkan pendanaan berbasis kinerja sebesar 56 juta dolar AS atau sekitar Rp876 miliar. Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.

    Tidak hanya melalui pemerintah pusat, pendanaan juga diberikan kepada pihak regional, yaitu lewat JAMBI BioCarbon Fund atas pengurangan 14 juta ton CO2e dalam periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024, senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.

    Data yang terbaru, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp1 triliun dari GCF atas upaya pelestarian lingkungan dan hutan pada awal November 2024 ini.

    Pemerintah juga terus mengembangkan beragam skema nilai ekonomi karbon dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan untuk aksi iklim. Hal itu terus didorong mengingat Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen per tahun, didukung dengan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dalam pidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada Rabu (13/11), Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, sekaligus Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, menyatakan negara kita tengah fokus kepada pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari aksi iklim, sekaligus mendukung pendanaan.

    Potensi karbon Indonesia sendiri, saat ini berada dalam bentuk 557 juta ton kredit karbon yang telah terverifikasi.

    Untuk itu, Indonesia terus mencari negara mitra melaksanakan kerja sama bilateral terkait karbon. Kemitraan itu, salah satunya, yang telah diresmikan adalah kesepakatan penerapan mutual recognition arrangement (MRA) dengan Jepang sebagai model kerja sama bilateral antarnegara pertama di dunia dalam kerangka Perjanjian Paris, khususnya Pasal 6.2.

    MRA sendiri dijalankan atas prinsip kesetaraan antara sistem kredit karbon Indonesia dan negara mitra. Komponen sistem kredit karbon yang saling diakui itu mencakup metodologi aksi mitigasi, penghitungan pengurangan emisi, sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta sertifikasi kredit karbon.

    Di Indonesia, sertifikasi karbon itu dikenal dengan nama Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan sementara Jepang memiliki Joint Crediting Mechanism (JCM).

    Untuk masyarakat

    Seluruh dana, baik hibah maupun sumber lain, dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang selain mengelola berbagai dana dari sumber-sumber internasional, juga mengelola yang bersumber dari dalam negeri. Total terdapat Rp24,96 triliun yang dikelola BPDLH.

    Penyaluran dana itu sendiri tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan aksi iklim, upaya konservasi dan penataan lingkungan di tingkat nasional dan provinsi, tapi juga dapat diterima oleh masyarakat langsung lewat Program Layanan Dana Masyarakat Untuk Lingkungan yang diluncurkan pada tahun ini.

    Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto memastikan dukungan pemerintah untuk program aksi iklim di masyarakat, mulai dari komunitas dan kelompok sipil, sampai dengan akademisi yang melakukan penelitian terapan.

    Dana iklim dan dana karbon tersebut, kini dapat diberikan dalam bentuk hibah skala kecil untuk sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam operasinya atau dikenal dengan istilah Adiwiyata. Dana tersebut juga dapat diberikan kepada pejuang lingkungan, seperti penerima Penghargaan Kalptaru, bank sampah induk, pengelola sampah berkelanjutan, dan kelompok masyarakat lain yang melakukan aksi iklim.

    BPDLH juga mengelola beberapa dana filantropi yang dapat dipergunakan untuk mendukung riset terapan dilakukan oleh perguruan tinggi, yang saat ini sudah diberikan kepada 15 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

    Khusus untuk pendanaan langsung ke tingkat tapak, melalui BPDLH, lewat Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, terdapat skala nilai 2.000-50.000 dolar AS.

    Melalui implementasi tersebut, maka isu iklim dan karbon yang terkadang lebih sering dibahas dalam diskusi pemerintahan dan di konferensi internasional, kini menjadi lebih memiliki dampak nyata kepada masyarakat.

    Dengan demikian, inovasi pendanaan iklim dan lingkungan tersebut akan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendukung upaya aksi iklim Indonesia, sekaligus memastikan terjadinya pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menteri Hanif Pastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Terjaga

    Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menteri Hanif Pastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Terjaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan pihaknya siap mendukung misi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sejalan dengan misi tersebut, dia juga menegaskan keberlanjutan lingkungan hidup akan tetap terjaga.

    Menteri Hanif menyampaikan hal itu setelah menemui jajaran pimpinan B-Universe di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur, pada Kamis (20/11/2024) malam WIB.

    Hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B-Universe Rio Abdurachman, Wakil Direktur Utama B-Universe Apreyvita Wulansari, Corporate Secretary B-Universe Ida Dewiyanti, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, dan Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila.

    “Pak Presiden Prabowo mengamanatkan kepada saya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah upaya pemerintah kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Hanif.

    Menurut dia, mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen memiliki konsekuensi cukup besar terhadap lingkungan, mulai dari energi, sampah, pangan, hingga ketahanan air.

    Hanif mencontohkan, salah satu tantangan terbesar yang saat ini masih menjadi PR pemerintah adalah pengelolaan sampah. Disampaikannya, rata-rata setiap orang di Indonesia dalam data terkini menghasilkan 0,7-1 kilogram (kg) sampah per hari.

    Oleh karena itu, tantangan manajemen sampah akan semakin besar pula ke depan. Namun, dia menekankan pemerintahan Presiden Prabowo akan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup terjaga, disamping mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen ke depan.

    Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita dan jajaran pimpinan B-Universe menemui Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur pada Kamis, 20 November 2024 malam. – (Beritasatu.com/Joanito De Saojoao)

    Pemerintah, kata Hanif, juga menyiapkan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya sampah dengan waste management yang baik.

    “Di dalam pertumbuhan ekonomi cukup tinggi nanti, masalah yang selalu bersama kita yang hari ini belum terselesaikan secara sempurna adalah pengelolaan sampah. Jadi ini memang tugas kita bersama. Tidak hanya oleh satu stakeholder, tetapi semua stakeholder wajib untuk bersama-sama melakukan penanganan ini,” paparnya.

    Hanif juga menegaskan, triple planetary crisis berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah, menjadi isu yang terus diperhatikan pemerintah. Dia pun mengajak semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pegusaha, dan masyarakat untuk bersama-sama aktif mengatasi isu tersebut demi lingkungan hidup yang lebih baik.

    Selain itu, Hanif mengatakan pemerintah tetap berkomitmen kuat dalam misi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) demi mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui perdagangan karbon yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

    “Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, melalui perdagangan karbon, maka pencapaian NDC bisa kita wujudkan. Jadi kita tentu akan membatasi dari sektor yang menyebabkan emisi gas rumah kaca terkait dengan mandat-mandat yang harus kita ambil untuk negara. Kewajiban-kewajiban karbon yang kemudian kita gunakan untuk memenuhi NDC kita. Kemudian, ada karbon-karbon yang bisa kita perjualbelikan berdasarkan mandat dari Paris Agreement,” ungkapnya.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengatakan B-Universe sebagai perusahaan media nasional berkomitmen kuat untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Menurutnya, hal ini penting untuk diketahui masyarakat, termasuk mengenai masalah lingkungan hidup.

    “Apa pun yang diperlukan untuk kami sosialisasikan, sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, maka kami siap untuk melakukannya karena memang ini sudah menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Green economy dan berbagai hal lainnya, itu hal-hal yang nampaknya makro, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, harus kita turunkan ke bawah kepada masyarakat,” ucap Enggartiasto.