Xcloud.id

kab/kota: Paris

  • Deretan Film Wajib Tonton di Bulan Desember 2024

    Deretan Film Wajib Tonton di Bulan Desember 2024

    JABAR EKSPRES – Memasuki Desember 2024, dunia film kembali menghadirkan sederet tayangan menarik yang siap menemani akhir tahun.

    Dari genre romansa hingga aksi dan biografi, pilihan film kali ini menawarkan sesuatu untuk setiap penikmat layar lebar.

    Baca juga : Daftar Film Tema Natal Terbaru 2024 yang Bisa Anda Tonton Bersama Keluarga

    Deretan Film Wajib Tonton di Bulan Desember 2024

    Berikut ulasan lengkap film yang paling dinantikan beserta sinopsis dan jadwal rilisnya:

    1. Nightbitch

    Film adaptasi dari novel karya Rachel Yoder ini bercerita tentang seorang ibu yang mengalami tekanan akibat ekspektasi masyarakat terhadap perannya.

    Namun, naluri keibuannya justru memunculkan sisi lain dirinya yang tidak terduga.

    Nightbitch dijadwalkan tayang pada 6 Desember 2024.

    2. Mufasa: The Lion King

    Prekuel dari The Lion King ini menggali kisah asal-usul keluarga Simba dan Nala.

    Penonton akan diajak menjelajahi masa lalu dan masa kini yang saling berkaitan.

    Film ini siap tayang di bioskop pada 20 Desember 2024.

    3. September 5

    Film ini mengangkat tragedi penyanderaan yang terjadi selama Olimpiade Munich pada 5 September 1972.

    Tim ABC Sports yang meliput peristiwa ini terjebak dalam situasi yang penuh ketegangan.

    September 5 akan hadir di bioskop pada 13 Desember 2024.

    4. Cinta Tak Seindah Drama Korea

    Mengisahkan Dhea (Lutesha) yang terjebak dalam dilema cinta segitiga antara Bimo (Ganindra Bimo) dan Julian (Jerome Kurnia).

    Film ini penuh drama dan romansa, siap tayang mulai 5 Desember 2024.

    5. RM: Right People, Wrong Place

    Film dokumenter ini menghadirkan perjalanan hidup Kim Namjoon alias RM dari BTS.

    Para penggemar akan diajak menyelami sisi pribadi sang idola.

    Jadwal tayang di Indonesia adalah 5 Desember 2024.

    6. Maria

    Bintang utama Angelina Jolie membawakan kisah seorang mantan penyanyi opera yang menjalani hidup tenang di Paris.

    Maria mengangkat tema pencarian jati diri dan akan tayang di platform streaming pada 11 Desember 2024.

    7. Modal Nekad

    Kisah kakak-beradik yang nekat menjadi pencuri demi melunasi utang keluarga.

    Situasi kocak dan penuh tantangan mewarnai perjalanan mereka.

    Film bergenre komedi ini tayang pada 19 Desember 2024.

    8. Werewolves

    Dua ilmuwan berjuang melawan mutasi manusia menjadi manusia serigala akibat fenomena Supermoon.

  • PD 3 Kian Dekat, Raksasa NATO Ungkap Rencana Kirim Pasukan ke Ukraina

    PD 3 Kian Dekat, Raksasa NATO Ungkap Rencana Kirim Pasukan ke Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkapkan opsi terkait pengiriman pasukan ke Ukraina. Hal ini terjadi saat Kyiv masih terus berperang dengan Rusia dan mendapatkan tekanan dari pasukan Moskow di Front Timur.

    Dalam sebuah pertemuan diplomat tinggi NATO pada Selasa, (3/12/2024), Baerbock menyatakan bahwa Berlin terbuka terhadap gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Meski begitu, ia menyebut tentara Jerman hanya dapat dikerahkan jika ada gencatan senjata yang nyata.

    “Pihak Jerman akan mendukung segala hal yang mendukung perdamaian di masa mendatang,” katanya, dikutip Russia Today.

    Jerman sendiri merupakan anggota NATO kedua terbesar dari segi pembelanjaan militer, yang mencapai US$ 97,7 miliar atau setara Rp 1.549 triliun pada 2024. Negeri Rhein ini juga merupakan salah satu penyokong Kyiv paling kuat dalam perang melawan Rusia di wilayah Donbass dan Krimea.

    Pernyataan ini muncul di tengah laporan media yang menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris telah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Baik London dan Paris menyebut niatnya adalah untuk menjaga gencatan senjata jika Rusia dan Ukraina benar-benar bernegosiasi.

    Pernyataan Baerbock pun kemudian memicu spekulasi luas tentang bagaimana tepatnya pengerahan semacam itu dapat terwujud. Hal ini pun membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz bereaksi.

    Di depan parlemen, Scholz memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan apa pun dari pernyataan Baerbock. Ia bersikeras bahwa Baerbock sengaja mengatakan kemungkinan ini dengan istilah yang sangat samar di dalam forum NATO.

    “Dia ditanya apa yang mungkin terjadi dalam fase perdamaian, dan sebenarnya dia mencoba menjawabnya tanpa mengatakan ya atau tidak. Karena sangat tidak tepat untuk berspekulasi sekarang tentang apa yang akan terjadi nanti jika terjadi gencatan senjata yang dinegosiasikan,” kata Scholz kepada parlemen.

    Scholz kemudian mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina sebelum gencatan senjata abadi antara Moskow dan Kyiv ditetapkan.

    “Kami sepakat dengan menteri pertahanan dan menteri luar negeri bahwa kami harus melakukan segalanya untuk memastikan bahwa perang ini tidak menjadi perang antara Rusia dan NATO. Dan itulah mengapa mengirim pasukan darat tidak mungkin bagi saya dalam situasi perang ini,” jelasnya.

    Sementara itu, seorang pejabat tinggi NATO, yang tidak menyebut nama, menjelaskan kepada Radio Free Europe bahwa tujuan sebenarnya dari potensi pengerahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anggota NATO Eropa akan membantu Ukraina setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari.

    Di sisi lain, Badan Intelijen Luar Negeri Rusia telah melaporkan bahwa negara-negara Barat sedang mempertimbangkan untuk mengirim sebanyak 100.000 personil yang disebut pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.

    “Kekuatan yang cukup besar itu pada dasarnya akan menjadi pendudukan dan hanya akan berfungsi untuk memberi waktu bagi Kiev untuk membangun kembali kekuatan militernya sebelum memperbarui permusuhan dengan Moskow,” tutur peringatan itu.

    (luc/luc)

  • Persidangan Ungkap Dugaan Kuat Peran Budi Said sebagai Dalang Rekayasa Transaksi Emas

    Persidangan Ungkap Dugaan Kuat Peran Budi Said sebagai Dalang Rekayasa Transaksi Emas

    Jakarta: Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan terdakwa ‘Crazy Rich’ Surabaya Budi Said terus bergulir. Sejumlah fakta baru yang diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan pun semakin membuat titik terang kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,16 triliun tersebut.

    Salah satu kuasa hukum Antam, Fernandes Raja Saor, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap indikasi kerugian negara dalam kasus Budi Said. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sektor pertambangan, serta menjaga aset negara dari praktik yang merugikan. 

    Fernandes menilai bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Harapannya, langkah ini dapat menjadi pendorong untuk tindakan lebih lanjut dalam mengatasi berbagai kasus serupa.

    “Kami menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Semua bukti yang dihadirkan menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan yang merugikan keuangan negara,” ujar Fernandes kepada wartawan, Rabu, 4 Desember 2024.  

    Dia mencontohkan, dalam persidangan sebelumnya, ahli forensik digital Dimas Perdana memaparkan hasil analisis yang mengungkap komunikasi mencurigakan dalam grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa dan pihak terkait lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi terencana yang menjadi salah satu kunci dalam pola transaksi yang sedang disidangkan.

    Grup WhatsApp ini diduga digunakan untuk menyusun strategi terkait jual beli emas di luar prosedur resmi. Hal ini bertentangan dengan klaim terdakwa Budi Said yang menyebut dirinya sebagai korban. 

    Ahli lainnya, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., menjelaskan sejumlah unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Salah satu tindakan krusial adalah pembelian emas dengan harga di bawah harga resmi dan penerimaan emas melebihi faktur resmi dan juga adanya pemberian (gratifikasi) kepada mantan karyawan Antam. 

     

    Selain itu, adanya saksi yang menyatakan bahwa pemberian fee oleh terdakwa sebesar Rp92 miliar, hadiah mobil, rumah, serta perjalanan umrah kepada pihak tertentu juga merupakan bukti adanya pihak yang diuntungkan dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. Sehingga klaim terdakwa sebagai korban tidak dapat diterima dan tidak menghapus tanggung jawab pidana. 

    “Terdapat saksi yang mengaku diperintahkan Terdakwa untuk memberikan uang miliaran, mobil, rumah bahkan umrah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan emas. Ini kan menjadi dugaan adanya transaksi mencurigakan, tidak ada transaksi halal yang skemanya begitu,” tegas Fernandes. 
     
    Antam tegaskan tidak ada diskon emas
    Lebih lanjut Fernandes menegaskan, klaim diskon emas yang sangat besar sehingga harganya jauh di bawah harga pasar tidak pernah menjadi kebijakan resmi Antam. 

    “Diskon seperti itu tidak pernah ada di Antam, tidak ada di SOP ataupun aturan manapun. Nilai diskon juga tidak masuk akal, bisa mencapai 15 persen lebih murah dari harga buyback Antam. Kalau begitu saya beli emas diskon dari antam, saya jual lagi hari yang sama di Antam, saya untung? Kan tidak mungkin,” ujar Fernandes. 

    Dia juga membantah pernyataan bahwa Antam gagal menyerahkan emas kepada Budi Said. 

    “Terdakwa mendasarkan adanya emas terutang dari Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, padahal saksi mengakui surat keterangan itu disusun sendiri oleh Budi Said dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dari Budi Said,” tambahnya.

    Menanggapi pernyataan kuasa hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea yang menyebut bahwa kasus ini telah diputus secara perdata, Fernandes menegaskan aspek pidana dan perdata memiliki ruang lingkup berbeda.

    “Putusan perdata tidak menghilangkan dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, ada indikasi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.  

     

    Fernandes pun berharap masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan membiarkan proses hukum berjalan secara objektif.

    “Kami percaya bahwa pengadilan akan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Antam berkomitmen untuk selalu transparan dan mendukung proses penegakan hukum,” pungkas Fernandes.  

    Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas Antam dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaannya, Budi Said diduga merekayasa transaksi pembelian 5,9 ton emas agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari BELM Surabaya 01.

    Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,16 triliun, yang terdiri dari Rp92.257.257.820 pada pembelian pertama dan Rp1.073.786.839.584 pada pembelian kedua. Angka ini dihitung berdasarkan kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 dan kewajiban Antam untuk menyerahkan 1.136 kilogram emas kepada Budi Said sesuai Putusan Mahkamah Agung No.1666K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022.

    Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    Selain itu, Budi Said juga terancam pidana berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

    Jakarta: Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan terdakwa ‘Crazy Rich’ Surabaya Budi Said terus bergulir. Sejumlah fakta baru yang diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan pun semakin membuat titik terang kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,16 triliun tersebut.
     
    Salah satu kuasa hukum Antam, Fernandes Raja Saor, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap indikasi kerugian negara dalam kasus Budi Said. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sektor pertambangan, serta menjaga aset negara dari praktik yang merugikan. 
     
    Fernandes menilai bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Harapannya, langkah ini dapat menjadi pendorong untuk tindakan lebih lanjut dalam mengatasi berbagai kasus serupa.
    “Kami menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Semua bukti yang dihadirkan menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan yang merugikan keuangan negara,” ujar Fernandes kepada wartawan, Rabu, 4 Desember 2024.  
     
    Dia mencontohkan, dalam persidangan sebelumnya, ahli forensik digital Dimas Perdana memaparkan hasil analisis yang mengungkap komunikasi mencurigakan dalam grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa dan pihak terkait lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi terencana yang menjadi salah satu kunci dalam pola transaksi yang sedang disidangkan.
     
    Grup WhatsApp ini diduga digunakan untuk menyusun strategi terkait jual beli emas di luar prosedur resmi. Hal ini bertentangan dengan klaim terdakwa Budi Said yang menyebut dirinya sebagai korban. 
     
    Ahli lainnya, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., menjelaskan sejumlah unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Salah satu tindakan krusial adalah pembelian emas dengan harga di bawah harga resmi dan penerimaan emas melebihi faktur resmi dan juga adanya pemberian (gratifikasi) kepada mantan karyawan Antam. 
     
     

     
    Selain itu, adanya saksi yang menyatakan bahwa pemberian fee oleh terdakwa sebesar Rp92 miliar, hadiah mobil, rumah, serta perjalanan umrah kepada pihak tertentu juga merupakan bukti adanya pihak yang diuntungkan dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. Sehingga klaim terdakwa sebagai korban tidak dapat diterima dan tidak menghapus tanggung jawab pidana. 
     
    “Terdapat saksi yang mengaku diperintahkan Terdakwa untuk memberikan uang miliaran, mobil, rumah bahkan umrah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan emas. Ini kan menjadi dugaan adanya transaksi mencurigakan, tidak ada transaksi halal yang skemanya begitu,” tegas Fernandes. 
     
    Antam tegaskan tidak ada diskon emas
    Lebih lanjut Fernandes menegaskan, klaim diskon emas yang sangat besar sehingga harganya jauh di bawah harga pasar tidak pernah menjadi kebijakan resmi Antam. 
     
    “Diskon seperti itu tidak pernah ada di Antam, tidak ada di SOP ataupun aturan manapun. Nilai diskon juga tidak masuk akal, bisa mencapai 15 persen lebih murah dari harga buyback Antam. Kalau begitu saya beli emas diskon dari antam, saya jual lagi hari yang sama di Antam, saya untung? Kan tidak mungkin,” ujar Fernandes. 
     
    Dia juga membantah pernyataan bahwa Antam gagal menyerahkan emas kepada Budi Said. 
     
    “Terdakwa mendasarkan adanya emas terutang dari Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, padahal saksi mengakui surat keterangan itu disusun sendiri oleh Budi Said dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dari Budi Said,” tambahnya.
     
    Menanggapi pernyataan kuasa hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea yang menyebut bahwa kasus ini telah diputus secara perdata, Fernandes menegaskan aspek pidana dan perdata memiliki ruang lingkup berbeda.
     
    “Putusan perdata tidak menghilangkan dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, ada indikasi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.  
     
     

     
    Fernandes pun berharap masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan membiarkan proses hukum berjalan secara objektif.
     
    “Kami percaya bahwa pengadilan akan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Antam berkomitmen untuk selalu transparan dan mendukung proses penegakan hukum,” pungkas Fernandes.  
     
    Adapun dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas Antam dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaannya, Budi Said diduga merekayasa transaksi pembelian 5,9 ton emas agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari BELM Surabaya 01.
     
    Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,16 triliun, yang terdiri dari Rp92.257.257.820 pada pembelian pertama dan Rp1.073.786.839.584 pada pembelian kedua. Angka ini dihitung berdasarkan kekurangan fisik emas Antam di BELM Surabaya 01 dan kewajiban Antam untuk menyerahkan 1.136 kilogram emas kepada Budi Said sesuai Putusan Mahkamah Agung No.1666K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022.
     
    Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
     
    Selain itu, Budi Said juga terancam pidana berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Persidangan Ungkap Dugaan Peran Budi Said sebagai Dalang Rekayasa Transaksi Emas Antam

    Persidangan Ungkap Dugaan Peran Budi Said sebagai Dalang Rekayasa Transaksi Emas Antam

    Jakarta, Beritasatu.com  – Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli atau transaksi emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dengan terdakwa crazy rich Surabaya Budi Said terus bergulir. Sejumlah fakta baru yang diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan semakin membuat titik terang kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,16 triliun tersebut.

    Salah satu kuasa hukum Antam, Fernandes Raja Saor mengatakan, dalam persidangan sebelumnya, ahli forensik digital Dimas Perdana memaparkan hasil analisis yang mengungkap komunikasi mencurigakan dalam grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa dan pihak terkait lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi terencana yang menjadi kunci dalam pola transaksi yang sedang disidangkan.

    “Grup WhatsApp ini diduga digunakan untuk menyusun strategi terkait transaksi emas Antam di luar prosedur resmi. Hal ini bertentangan dengan klaim terdakwa Budi Said yang menyebut dirinya sebagai korban,” ujar Fernandes kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).  

    Fernandes mengatakan, ahli lainnya, Suparji Ahmad menjelaskan sejumlah unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Salah satu tindakan krusial adalah pembelian emas Antam di bawah harga resmi dan penerimaan emas melebihi faktur resmi. Selain itu, pemberian (gratifikasi) kepada mantan karyawan Antam.

    Bukti lain adalah ada pihak yang diuntungkan dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. “Salah satu saksi menyatakan pemberian fee oleh Budi Said sebesar Rp 92 miliar, hadiah mobil, rumah, serta perjalanan umrah kepada pihak tertentu,” kata dia.

    Lebih lanjut Fernandes menegaskan, klaim diskon emas yang sangat besar sehingga harganya jauh di bawah harga pasar tidak pernah menjadi kebijakan resmi Antam. “Tidak ada di SOP (standar operating procedur) atau aturan mana pun. Nilai diskon juga tidak masuk akal, bisa mencapai 15% lebih murah dari harga buyback Antam. Kalau begitu saya beli emas diskon dari Antam, saya jual lagi hari yang sama di Antam, saya untung? Kan tidak mungkin,” ujar Fernandes 

    Dia membantah pernyataan bahwa Antam gagal menyerahkan emas kepada Budi Said. “Terdakwa mendasarkan adanya emas terutang dari surat keterangan pada 16 November 2018, padahal saksi mengakui surat keterangan itu disusun sendiri oleh Budi Said dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dari Budi Said,” tambahnya.

    Menanggapi pernyataan kuasa hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea yang menyebut kasus ini telah diputus secara perdata, Fernandes menegaskan aspek pidana dan perdata memiliki ruang lingkup berbeda. 

    “Putusan perdata tidak menghilangkan dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, ada indikasi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.  

    Adapun dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas Antam dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaannya, Budi Said diduga merekayasa transaksi pembelian 5,9 ton emas agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari BELM Surabaya 01. Kasus transaksi emas Antam ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,16 triliun.

  • Notre Dame Dibuka Lagi, Kisah Sukses yang Bonafide atau Terburu-buru?

    Notre Dame Dibuka Lagi, Kisah Sukses yang Bonafide atau Terburu-buru?

    Jakarta –

    Notre Dame bukan hanya sekadar rumah ibadah yang indah, tetapi juga merupakan harta nasional Prancis. Jadi, sudah sepantasnya Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato kepada rakyat sehari setelah kebakaran yang merusak katedral tersebut pada tanggal 15 April 2019.

    Ia berjanji bahwa hanya dalam waktu lima tahun, katedral bergaya Gotik itu akan direnovasi dan dibangun kembali “lebih indah dari sebelumnya.”

    Banyak cuan yang dikucurkan untuk proyek yang dinyatakan sebagai proyek nasional dan banyak rintangan birokrasi yang berhasil diatasi. Hasilnya, pekerjaan berlangsung sesuai jadwal. Notre Dame akan dibuka kembali dengan upacara meriah pada tanggal 8 Desember 2024.

    Presiden Macron dijadwalkan untuk mengumandangkan pidato di halaman depan di hadapan banyak kepala negara dan pemerintahan. Keesokan harinya, Uskup Agung Laurent Ulrich akan memimpin misa untuk pertama kalinya sejak kebakaran. Altar baru juga akan diberkati.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Notre Dame dalam angka

    Mereka yang pernah mengunjungi Notre Dame sebelum kebakaran akan merasa kagum karena dinding katedral telah dibersihkan dari jelaga dan kotoran yang telah ada selama berabad-abad. Kini lebih banyak cahaya bersinar melalui jendela yang baru dibersihkan, membuat warna-warna segar dan daun emas pada mural berkilauan.

    2.300 patung dan 8.000 pipa organ Notre Dame juga baru-baru ini dibersihkan, dan 1.500 kursi baru dipasang- Semuanya juga diberkati dahulu.

    Katedral yang dibangun antara tahun 1163 dan 1345 ini sekali lagi menjadi “lokasi konstruksi abad ini,” demikian menurut media Prancis.

    Sekitar €840 juta dikumpulkan untuk mendanai proyek tersebut. Sekitar €700 juta menutupi biaya konstruksi, sementara sisanya akan digunakan untuk restorasi apse dan penopang yang utuh selama tiga tahun ke depan — pekerjaan yang memang tetap diperlukan bahkan tanpa kerusakan akibat kebakaran.

    ‘Keajaiban Notre Dame’

    Lima tahun lalu, kebakaran terjadi di loteng di bawah atap katedral. Lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran bekerja selama empat jam hingga mereka berhasil membatasi api pada struktur atap kayu.

    Tingkat kerusakannya tidak sebesar yang dikhawatirkan sebelumnya. Meskipun menara kayunya runtuh, patung Gotik Perawan Maria yang berada di sebelahnya tetap utuh.

    “Keajaiban Notre Dame” adalah sebutan bagi pakar katedral Jerman Barbara Schock-Werner dalam sebuah wawancara dengan DW saat itu.

    “Ada bahaya besar bahwa seluruh gereja akan runtuh,” kenangnya sekarang. “Hanya butuh satu badai, dan kerusakannya akan sangat besar.”

    Masalah lain yang lebih serius muncul. Lembaran atap timah Notre Dame berjatuhan, dan bagian lainnya meleleh. Debu timah beracun menutupi semuanya, yang membuat konstruksi menjadi lebih sulit. “Itu merupakan tantangan yang cukup besar,” kata Schock-Werner, mantan kepala pembangunan Katedral Kln.

    Terlalu dini untuk dibuka kembali?

    Schock-Werner mengoordinasikan bantuan dari Jerman bersama dengan perwakilan budaya Prancis-Jerman saat itu, Armin Laschet.

    Para pekerja membersihkan debu timbal dari empat jendela clerestory di basilika dan memperbaikinya di bengkel Katedral Kln. Sementara itu, pemukul lonceng dipasok oleh sebuah bisnis keluarga di Anzenkirchen, Bayern.

    Sementara Schock-Werner mengagumi restorasi Notre Dame yang cepat, ia memperingatkan bahwa kombinasi tekanan waktu dan uang juga memiliki sisi negatifnya.

    “Bangunan itu sebenarnya masih terlalu lembap,” katanya. “Kita hanya bisa berharap plester dinding akan bertahan di bagian dalam.”

    Ia juga yakin kayu ek yang digunakan untuk atap membutuhkan waktu lebih lama untuk mengering. “Biasanya, kayu ek dibiarkan hingga kering dan baru digunakan setelah itu. Namun, itu tentu saja karena tekanan waktu. Dan kita hanya bisa berharap semuanya berjalan lancar,” kata Schock-Werner.

    Tidak jelas bagaimana Paris akan menangani banyaknya pengunjung Notre Dame. Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati ingin mengenakan biaya masuk, tetapi Gereja Katolik menolak gagasan itu. Kota ini juga mempertimbangkan untuk mengubah tempat parkir bawah tanah di depan katedral menjadi pusat pengunjung.

    Namun, tidak satu pun dari pertanyaan yang tersisa ini menghentikan Macron, yang sedang berjuang di dalam negeri dalam hal popularitas, untuk memuji rekonstruksi Notre Dame sebagai “kisah sukses Prancis” yang bonafide.

    Diadaptasi dari artikel berbahasa Jerman.

    (ita/ita)

  • PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    Paris (ANTARA) – Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen pada 2024 dan 3,3 persen pada 2025 dan 2026, menurut prospek ekonomi terbaru yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) pada Rabu (4/12).

    Meskipun pertumbuhan global menunjukkan tanda-tanda ketahanan, laporan tersebut menyoroti kesenjangan regional yang signifikan dan sederet tantangan yang ada saat ini.

    Negara-negara Asia yang sedang berkembang (emerging) terus menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan global, sementara ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh 2,8 persen pada 2025 sebelum melambat menjadi 2,4 persen pada 2026.

    Sebaliknya, zona euro diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,3 persen pada 2025 dan 1,5 persen pada 2026, yang didukung oleh peningkatan pendapatan riil rumah tangga, pasar tenaga kerja yang ketat, dan penurunan suku bunga kebijakan.

    Namun, organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa ketidakpastian yang lebih tinggi dan berlanjutnya peningkatan dalam langkah-langkah pembatasan perdagangan dapat memicu kenaikan biaya dan harga, menghalangi investasi, melemahkan inovasi, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan.

    “Ekonomi global telah terbukti tangguh. Inflasi semakin menurun hingga mendekati target bank sentral, sementara pertumbuhan tetap stabil,” kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebelum memperingatkan bahwa sejumlah tantangan signifikan tetaplah ada.

    Berkenaan dengan inflasi, OECD menyatakan bahwa inflasi umum (headline inflation) telah kembali ke level target di sejumlah perekonomian maju dan perekonomian emerging market meskipun masih ada banyak tekanan di sektor jasa.

    Di negara-negara anggota OECD, inflasi diproyeksikan turun dari 5,4 persen pada 2024 menjadi 3,8 persen pada 2025, dan semakin menurun ke angka 3,0 persen pada 2026, dibantu oleh kebijakan moneter restriktif yang sedang dijalankan.

    Oleh karena itu, bank-bank sentral diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga kebijakan moneter. “Di sebagian besar perekonomian, suku bunga riil dapat turun hingga berada di kisaran level netral pada 2026,” imbuh laporan tersebut.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, OECD menyerukan agar semua negara mengurangi inflasi secara berkelanjutan, menangani tekanan fiskal yang meningkat, dan mengatasi krisis tenaga kerja guna mengurangi hambatan struktural bagi pertumbuhan tren yang lebih tinggi.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hotman Paris Persoalkan Status Hukum Crazy Rich Surabaya Budi Said yang Tersandung Dugaan Korupsi PT Antam

    Hotman Paris Persoalkan Status Hukum Crazy Rich Surabaya Budi Said yang Tersandung Dugaan Korupsi PT Antam

    GELORA.CO – Tim kuasa hukum crazy rich Surabaya Budi Said, Hotman Paris merasa bingung dengan status hukum yang menjerat kliennya dalam kasus dugaan korupsi jual beli emas di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Padahal, kliennya telah memenangkan gugatan pidana dan perdata. 

     

    Menurut Hotman, ada 21 hakim di pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), dan pengadilan tingkat kasasi yang menyatakan bahwa Budi Said merupakan korban penipuan oleh pegawai Antam. 

     

    “Inilah kasus teraneh di dunia. 12 hakim pidana dan 9 hakim perdata sebelumnya menyatakan bahwa Budi Said adalah korban penipuan. Putusan itu semua sudah inkrah, sudah final,” kata Hotman kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

     

    Ia mempertanyakan, justru kini kliennya dipermasalahkan, bukan sebagai korban. Tetapi terjerat kasus dugaan korupsi di PT Antam.

     

    “Tiba-tiba, sekarang ini, dalam kasus yang sama, Budi Said malah dianggap bukan korban, tetapi pelaku,” ucap Hotman.

     

    Hotman juga mempersoalkan fakta bahwa emas diskon 1,1 ton yang dijanjikan belum pernah diterima pihak Budi Said. Ia menyebut, putusan Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan negeri juga menyatakan bahwa PT Antam Tbk belum pernah menyerahkan emas yang dijanjikan kepada crazy rich Surabaya itu.

     

    “Karena emas itu belum pernah dikasih, berarti belum ada kerugian negara, berarti tidak ada korupsi dong?” ujar Hotman. 

     

    Lebih lanjut, Hotman menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap kliennya. 

     

    “Sepertinya kasus ini memang sengaja dilontarkan untuk mencegah agar jangan sampai Budi Said ini berhasil memenangkan eksekusi putusan perdata di mana dia menang,” cetus Hotman. 

     

    Dalam kasus ini, Budi Said didakwa merugikan keuangan negara Rp 1 triliun. Selain itu, Budi Said juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk.

     

    Budi diduga melakukan tindakan koruptif bersama dengan broker Eksi Anggraeni, Kepala BELM 01 Surabaya Endang Kumoro, bagian administrasi BELM 01 Surabaya Misdianto, mantan General Trading and Manufacturing Service PT Antam Pulo Gadung Ahmad Purwanto, dan General Manager pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Pulogadung PT Antam Abdul Hadi Aviciena.

     

    Tindakan koruptif dalam kasus ini berjudi dari 2018 sampai 2022. Transaksi jual beli ini dipermasalahkan, karena tidak sesuai dengan penetapan harga emas Antam.

     

    Transaksi yang dipermasalahkan yakni saat Budi dan Eksi menerima emas seratus kilogram dari Endang, Ahmad, dan Misdianto melalui pengiriman dari UBPPLM Pulo Gadung Antam. Penerimaan itu diyakini tidak sesuai dengan spesifikasi jumlah berat yang seharusnya.

     

    Penuntut umum menyebut pengiriman seharusnya yakni 41,8 kilogram emas dengan pembayaran Rp 25,2 miliar. Ada selisih 58,1 kilogram yang tidak masuk dalam pembayaran resmi.

  • Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham di Asia menguat setelah pasar global mencapai rekor seiring dengan komentar optimistis Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang mendukung aset berisiko. Sementara itu, pedagang mata uang tetap waspada karena pemerintah Prancis jatuh setelah mosi tidak percaya.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (5/12/2024), indeks saham Topix Jepang menguat 0,5%, indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,7%, sementara saham berjangka di Hong Kong sedikit lebih rendah.

    Saham berjangka AS sedikit berubah setelah kenaikan pada Rabu untuk S&P 500 dan Nasdaq 100 yang sarat teknologi mendorong indeks utama saham global ke level tertinggi baru.

    Pergerakan tersebut didorong oleh perusahaan teknologi AS yang disebut Magnificent Seven menguat selama empat sesi berturut-turut. Reli tersebut dibantu oleh kenaikan untuk Nvidia Corp dan Meta Platforms Inc.

    Imbal Hasil obligasi AS atau US Treasury stabil setelah reli di sesi sebelumnya di seluruh kurva. Imbal hasil 10 tahun turun empat basis poin pada hari Rabu, sementara imbal hasil dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan turun lima basis poin. 

    Dalam acara New York Times DealBook Summit di New York, Powell mengatakan ekonomi AS dalam kondisi yang sangat baik, dan menyampaikan bahwa risiko penurunan dari pasar tenaga kerja telah surut.

    Powell juga mengatakan pejabat Federal Reserve mampu bersikap hati-hati saat mereka menurunkan suku bunga ke tingkat netral — yang tidak merangsang atau menahan ekonomi.

    Di Eropa, euro menghadapi tantangan lebih lanjut menyusul perselisihan mengenai anggaran tahun depan di Paris. Pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen dan koalisi sayap kiri memberikan suara menentang pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier, sehingga memperburuk prospek bagi investor. 

    Pasar sebagian besar telah memperkirakan hasil tersebut sebelum waktunya yang terjadi setelah perdagangan reguler ditutup.

    Mata uang won stabil setelah kekacauan awal minggu ini di Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan berpidato di hadapan rakyat pada Kamis malam.

    Yen stabil di sekitar 150 per dolar pada perdagangan Kamis pagi. Imbal hasil untuk utang pemerintah Australia dan Selandia Baru turun pada Kamis pagi, mencerminkan pergerakan dalam Obligasi Pemerintah pada hari sebelumnya.

  • 5 Profesi Ini Telah Punah dari Muka Bumi

    5 Profesi Ini Telah Punah dari Muka Bumi

    3. Penyala Lampu Jalanan

    Pada era sebelum listrik, lampu jalanan menggunakan gas sebagai bahan bakar. Pekerja khusus bertugas menyala satu per satu lampu jalanan menggunakan tongkat panjang dengan ujung yang menyala.

    Mereka harus berkeliling kota setiap malam untuk memastikan semua lampu menyala. Profesi ini muncul di berbagai kota besar di dunia, terutama di Eropa dan Amerika Utara.

    Profesi ini muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kota-kota seperti London, Paris, dan New York adalah beberapa contoh tempat di mana profesi ini pernah ada.

    4. Pemburu Tikus

    Pernah ada masa di mana populasi tikus sangat mengganggu kehidupan manusia, terutama di kota-kota besar. Untuk mengatasi masalah ini, muncullah profesi pemburu tikus.

    Mereka menggunakan berbagai cara untuk menangkap tikus, mulai dari perangkap sederhana hingga racun tikus. Profesi pemburu tikus telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum manusia membangun peradaban yang besar.

    Sebagai sebuah profesi yang diakui dan dibayar, profesi ini mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-19. Profesi ini banyak ditemukan di negara Inggris.

    5. Juru Baca Berita Publik

    Ketika akses informasi masih terbatas, pabrik-pabrik besar sering mempekerjakan seorang juru baca berita. Tugasnya adalah membacakan berita terkini kepada para pekerja selama istirahat dengan tujuan untuk menghibur para pekerja dan memberikan mereka informasi terbaru.

    Profesi juru baca berita publik muncul dan berkembang di berbagai belahan dunia secara hampir bersamaan. Pekerjaan ini muncul pada abad ke 19 di kota-kota besar seperti Roma, London, Paris, dan New York.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Mahkamah Internasional Memulai Sidang Bersejarah terkait Perubahan Iklim

    Mahkamah Internasional Memulai Sidang Bersejarah terkait Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Masyarakat Kepulauan Pasifik dulunya hidup harmonis dengan lautan, kini rumah mereka terancam oleh naiknya permukaan air laut. Biang keroknya sebagian besar disebabkan oleh pemanasan suhu global yang terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil untuk produksi energi dan transportasi.

    “Kenaikan permukaan air laut merupakan masalah besar bagi negara-negara kepulauan kecil dengan lahan terbatas yang bisa ditinggali penduduknya,” papar pejabat eksekutif World’s Youth for Climate Justice Jule Schnakenberg. Ia menambahkan, problem itu juga membatasi akses penduduk terhadap air bersih untuk minum, menanam bahan makanan, dan memasak.

    Para pegiat lingkungan mengatakan, pelanggaran hak asasi manusia seperti inilah yang memotivasi mereka untuk melobi pemerintah agar mengambil tindakan hukum.

    Terkait hal ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pengadilan tertinggi, Mahkamah Internasional (ICJ), untuk memberikan pendapat hukum tentang kewajiban negara-negara terkait perubahan iklim.

    Dipimpin oleh Kepulauan Pasifik Vanuatu, 98 negara dari seluruh dunia dan 12 organisasi internasional siap memberikan pernyataan lisan kepada ICJ selama dua minggu ke depan.

    Hakim di pengadilan akan mengeluarkan “advisory opinion” atau pendapat atau opini nasihat mengenai masalah tersebut — dan konsekuensi hukum bagi pemerintah yang gagal bertindak atau telah mengambil tindakan yang secara signifikan membahayakan lingkungan.

    “Bagi sebagian dari kami, ini adalah perjalanan yang memakan waktu lima tahun dan kami menyadari tonggak sejarah ini bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai titik pengecekan, titik memeriksa kembali, karena ini adalah langkah lain ke arah yang benar dalam perjuangan untuk keadilan iklim ini,” ujar Siosiua Veikune, seorang juru kampanye dari kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim.

    Bersembunyi di Balik Perjanjian Paris

    Di sana, permukaan air naik hampir dua kali lebih cepat dari rata-rata global, dengan peningkatan 10 hingga 15 sentimeter di barat Pasifik sejak 1993, demikian menurut Organisasi Meteorologi Dunia.

    Penilaian PBB menempatkan target pengurangan emisi saat ini yang dijanjikan oleh negara-negara berdasarkan Perjanjian Paris Internasional, di jalur kenaikan suhu global hingga 2,9 derajat Celsius. Itu jauh di atas batas yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut yaitu dua derajat dengan upaya untuk menjaga pemanasan global hingga 1,5 Celsius.

    “Ada kesenjangan yang tidak masuk akal antara kebijakan negara yang seharusnya dan di mana kebijakan tersebut berada saat ini dan apa yang dituntut oleh keadilan dan sains untuk mencegah bencana iklim,” papar Joie Chowdhury, yang merupakan pengacara senior di Pusat Hukum Lingkungan Internasional (CIEL), kepada DW.

    Pakar hukum mengatakan, pendapat nasihat tersebut akan memperjelas kewajiban negara berdasarkan undang-undang yang sudah ada dan melampaui cakupan Perjanjian Paris.

    “Para pencemar lingkungan besar ini mencoba bersembunyi di balik Perjanjian Paris,” ujar Margaretha Wewerinke-Singh, yang mewakili Vanuatu dalam sidang iklim ICJ. Dia mengatakan pertanyaan sebenarnya adalah, apakah pengadilan akan “mengkonfirmasi bahwa ada lebih dari Perjanjian Paris dan bahwa kewajiban-kewajiban lain ini juga berlaku secara paralel.”

    ICJ adalah satu dari tiga pengadilan yang diminta untuk menerbitkan opini atau pendapat nasihat tentang kewajiban negara-negara terkait perubahan iklim.

    Pada bulan Mei, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut adalah yang pertama mengeluarkan pendapat nasihatnya, yang mengakui gas rumah kaca sebagai bentuk polusi laut. Pengadilan ini menyoroti kewajiban negara-negara berdasarkan hukum laut sebagai tambahan dari kewajiban dalam Perjanjian Paris.

    Setelah sidang awal tahun ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika diharapkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang kewajiban negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia terkait perubahan iklim sebelum ICJ mengeluarkan pendapatnya.

    Selain mempertimbangkan dua pendapat atau opini nasihat sebelumnya, para ahli mengatakan ICJ juga akan mempertimbangkan putusan-putusan iklim penting lainnya, seperti putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa bahwa Swiss telah melanggar hak asasi manusia warganya dengan tidak memenuhi target pengurangan emisi sebelumnya.

    “Kami ingin bergerak ke arah aksi iklim berbasis hak asasi manusia, sehingga masyarakat tahu bahwa mereka memiliki satu atau banyak hak asasi manusia, dan bahwa negara mereka harus mengambil semua langkah yang diperlukan, dan melakukannya berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, dan jika negara tidak melakukannya, Anda memiliki hak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atau perusahaan Anda,” tegas Schnakenberg.

    Cetak biru untuk litigasi iklim

    Meskipun pendapat nasihat dari ICJ tidak mengikat secara hukum, pendapat tersebut memiliki signifikansi politik dan hukum.

    Pada bulan Oktober, pemerintah Irlandia memutuskan untuk menangguhkan perdagangan dengan Israel secara sepihak atas produk-produk yang berasal dari Tepi Barat yang diduduki, menyusul pendapat nasihat ICJ atas pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.

    Para ahli hukum mengatakan, pendapat nasihat ICJ tentang perubahan iklim dapat memiliki konsekuensi politik yang serupa – khususnya karena negara-negara bersiap untuk mengajukan target pengurangan emisi gas rumah kaca baru menjelang pertemuan puncak iklim COP berikutnya pada bulan November 2025.

    “Itu mungkin akan menjadi hasil yang ideal, bahwa pengadilan hanya memberikan koreksi arah yang diperlukan untuk negosiasi itu sendiri, sehingga ambisinya meningkat,” kata Wewerinke-Singh.

    Jika bukan itu hasilnya, Chowdhury mengatakan pendapat tersebut dapat memberikan “cetak biru hukum” internasional yang berlaku untuk perubahan iklim, dengan potensi litigasi melalui pengadilan domestik dan internasional.

    Saat ini, terdapat lebih dari 2.000 kasus iklim yang terjadi di seluruh dunia terhadap negara dan perusahaan.

    “Tentu saja, Anda harus membuktikan hubungan sebab-akibatnya dan itu akan bergantung pada kasus per kasus, tetapi yang dapat dilakukan pengadilan adalah menetapkan bahwa prinsip hukum untuk pemulihan dan ganti rugi memang ada menurut hukum internasional,” tambah Chowdhury.

    Setelah bertahun-tahun berjuang dan akhirnya berhasil mencapai sidang ICJ di Den Haag, Schakenberg mengatakan, ia dan para pegiat yang bekerja dengannya di Pasifik dan di seluruh dunia merasa penuh harapan.

    “Sepanjang kampanye ini, kami selalu mengatakan, kami adalah orang-orang optimistis yang keras kepala, dan saya rasa kita hanya perlu percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi,” tandasnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)