Xcloud.id

kab/kota: Paris

  • Tanggal 17 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Ini Jawabannya! – Page 3

    Tanggal 17 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Ini Jawabannya! – Page 3

    Pada tanggal 17 Oktober setiap tahunnya dunia memperingati Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan.

    Mengutip dari laman UNESCO, Peringatan Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan dapat ditelusuri kembali ke 17 Oktober 1987.

    Pada hari itu, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di Trocadéro, Paris, tempat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani pada tahun 1948, untuk menghormati para korban kemiskinan ekstrem, kekerasan, dan kelaparan.

    Mereka mengatakan bahwa kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan perlunya bersatu untuk memastikan hak-hak ini dihormati.

    Sejak saat itu, orang-orang dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan asal-usul sosial berkumpul setiap tahun pada tanggal 17 Oktober untuk memperbarui komitmen dan menunjukkan solidaritas mereka dengan kaum miskin.

    Pada tahun 2025, Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan mengangkat tema ‘Mengakhiri penganiayaan sosial dan institusional dengan memastikan rasa hormat dan dukungan efektif bagi keluarga’.

    Tema yang diangkat mendesak tiga perubahan di peringatan pada tahun ini, yaitu dari kendali ke kepedulian, dari pengawasan ke dukungan, dan dari atas ke bawah hingga solusi yang diciptakan bersama.

    Seperti dilansir dari laman PBB, Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan (17 Oktober) menggarisbawahi bahwa mengakhiri kemiskinan adalah tentang martabat, keadilan, dan rasa memiliki, bukan hanya pendapatan.

    Tema tahun ini berfokus pada mengakhiri perlakuan buruk sosial dan kelembagaan dengan memastikan rasa hormat dan dukungan efektif bagi keluarga, dengan tujuan yang jelas: mengutamakan mereka yang terbelakang dan membangun lembaga yang membantu keluarga tetap bersatu, berkembang, dan membentuk masa depan mereka sendiri.

    Keluarga miskin sering menghadapi stigma dan praktik hukuman di tempat-tempat yang seharusnya membantu: sekolah, klinik, kantor kesejahteraan sosial, dan sistem perlindungan anak. Para ibu tunggal, keluarga adat, dan kelompok-kelompok yang secara historis terdiskriminasi melaporkan adanya penghakiman dan kendali yang mengikis kepercayaan dan wewenang, terkadang berujung pada perpisahan keluarga akibat kemiskinan yang mengakibatkan dampak emosional dan sosial yang berkepanjangan bagi anak-anak dan orang tua.

  • Dunia di Ambang Petaka Baru: 57 Hari “Neraka” dalam Setahun

    Dunia di Ambang Petaka Baru: 57 Hari “Neraka” dalam Setahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa ancaman hari-hari dengan suhu ekstrem meningkat tajam dan dampaknya akan paling berat dirasakan oleh negara-negara kecil yang paling sedikit menyumbang polusi karbon.

    Laporan World Weather Attribution bersama lembaga berbasis Amerika Serikat, Climate Central yang dirilis Kamis (16/10/2025), menghitung peningkatan jumlah “hari superpanas” atau dengan suhu lebih tinggi dari 90% hari serupa antara 1991 dan 2020 yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

    Meskipun laporan ini belum ditinjau sejawat, para peneliti menggunakan metode atribusi iklim yang telah mapan untuk menilai sejauh mana pemanasan global memperburuk suhu ekstrem. Temuan mereka menunjukkan bahwa meski Kesepakatan Paris berhasil mengurangi laju pemanasan global, dampak yang tersisa masih akan sangat serius bagi miliaran manusia.

    Sebelum perjanjian iklim itu ditandatangani pada 2015, dunia diperkirakan menuju pemanasan hingga 4% Celsius pada akhir abad ini, skenario yang akan menambah 114 hari superpanas setiap tahun. Namun, dengan komitmen pengurangan emisi yang telah berjalan, tren tersebut kini turun menuju 2,6 derajat Celsius, yang berarti peningkatan sekitar 57 hari superpanas per tahun pada 2100, separuh dari skenario terburuk.

    Kendati demikian, peneliti menegaskan bahwa hasil ini tidak bisa dianggap melegakan. Sejak 2015, dunia sudah mengalami rata-rata tambahan 11 hari superpanas per tahun.

    Direktur Potsdam Climate Institute, Johan Rockstrom, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengingatkan bahwa perubahan arah dari 4 derajat ke 2,6 derajat tidak seharusnya membuat masyarakat merasa aman.

    “Kita tidak boleh lega karena keluar dari jalur pemanasan 4 derajat. Jalur saat ini tetap berarti masa depan yang bencana bagi miliaran manusia di Bumi,” ujarnya, dikutip Al Jazeera.

    Studi ini tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak orang yang akan terdampak akibat lonjakan hari panas ekstrem tersebut. Namun, salah satu penulis, Friederike Otto dari Imperial College London, menegaskan bahwa jumlahnya “pasti akan mencapai puluhan ribu atau jutaan orang, bukan kurang dari itu”.

    “Setiap tahun sudah ada ribuan orang yang meninggal akibat gelombang panas,” tambahnya.

    Selain peningkatan suhu, laporan ini juga menyoroti ketimpangan global dalam beban dampak perubahan iklim. Negara-negara yang paling kecil kontribusinya terhadap polusi karbon justru akan menanggung konsekuensi paling berat.

    Sepuluh negara yang diperkirakan akan mengalami peningkatan terbesar dalam jumlah hari panas berbahaya hampir semuanya adalah negara kepulauan kecil yang bergantung pada laut, seperti Panama, Kepulauan Solomon, dan Samoa.

    Panama, misalnya, diprediksi akan menghadapi 149 hari superpanas tambahan setiap tahun. Secara kolektif, kesepuluh negara itu hanya menghasilkan sekitar 1% dari total gas rumah kaca global.

    Sebaliknya, negara-negara penghasil emisi terbesar seperti Amerika Serikat, China, dan India diperkirakan hanya akan menghadapi 23 hingga 30 hari superpanas tambahan per tahun. Padahal, tiga negara tersebut bertanggung jawab atas sekitar 42% emisi karbon dioksida dunia, namun hanya akan mengalami kurang dari 1% dari total peningkatan hari panas ekstrem secara global.

    Kondisi ini, menurut para ilmuwan, mempertegas jurang ketidakadilan iklim yang terus melebar antara negara maju dan negara berkembang.

    Ahli iklim dari University of Victoria, Andrew Weaver, yang juga tidak terlibat dalam penelitian ini, menyebut ketimpangan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan baru antarnegara.

    “Ketidakadilan panas ini menambah jurang antara negara ‘punya’ dan ‘tidak punya’, yang pada akhirnya bisa menabur benih ketidakstabilan geopolitik,” katanya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Garuda Indonesia sediakan 300 ribu kursi pada GATF 2025

    Garuda Indonesia sediakan 300 ribu kursi pada GATF 2025

    Setidaknya ada 300 ribu kursi yang kita sediakan dengan harga khusus. Ini disediakan di seluruh rangkaian Garuda Travel Fair

    Tangerang (ANTARA) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia menyediakan 300 ribu kursi penerbangan rute domestik dan internasional pada Program Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2025.

    Corporate & Channel Group Head Garuda Indonesia Purwa Adi Gurnita di Tangerang, Banten, Kamis menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kesempatan penawaran dengan harga khusus tersebut, calon penumpang dapat mengunjungi langsung pagelaran GATF di tujuh kota besar yakni di Jakarta di Hall 8, NICE PIK 2, Palembang, Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya dan Jayapura.

    “Setidaknya ada 300 ribu kursi yang kita sediakan dengan harga khusus. Ini disediakan di seluruh rangkaian Garuda Travel Fair,” jelasnya.

    Ia mengatakan GATF tahun ini kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat dengan menawarkan harga tiket penerbangan yang kompetitif.

    Di mana, katanya, harga dengan diskon yang disediakan sampai dengan 60 persen, bahkan terdapat juga produk yang disediakan Garuda Indonesia yaitu perjalanan rute ke Korea.

    “Kami jual dengan harga Rp19 juta untuk terbang berempat ke Korea. Kemudian ada satu lagi, jadi kita ada pembelian 4 tiket, bisa berkesempatan mendapatkan satu tiket gratis,” katanya.

    Ia mengatakan sebagai wujud dari komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor pariwisata.

    Dalam hal ini, terdapat manfaat tambahan ekstra bagi nasabah Bank Mandiri pada saat transaksi, termasuk cashback hingga Rp7,27 juta, ekstra cashback hingga Rp1,27 juta, serta cicilan 0 persen hingga 12 bulan.

    Ada pula jam-jam khusus untuk mendapatkan kesempatan Flash Sale untuk rute domestik dengan penawaran harga khusus di antaranya; Jakarta – Bali pulang pergi (pp) mulai dari Rp2,4 jutaan, Jakarta – Medan pp mulai dari Rp2,4 jutaan, Jakarta – Makassar pp mulai dari Rp2,2 jutaan, Jakarta – Jayapura pp mulai dari Rp4,6 jutaan, Jakarta – Bengkulu pp mulai dari Rp1,4 jutaan, Jakarta – Labuan Bajo pp mulai dari Rp2 jutaan.

    Sementara itu, untuk rute internasional, penawaran harga spesial ditawarkan pada sejumlah rute, antara lain; Jakarta – Singapura pp mulai dari Rp2,8 jutaan, Jakarta – Haneda pp mulai dari Rp4,9 jutaan, Jakarta – Seoul pp mulai dari Rp4,7 jutaan, Jakarta – Bangkok pp mulai dari Rp4 jutaan, Jakarta – Hongkong pp mulai dari Rp3,8 jutaan, Jakarta – Amsterdam pp mulai dari Rp9,3 jutaan.

    Para pengguna jasa juga dapat mengakses berbagai destinasi yang dilayani oleh airline partner Garuda Indonesia dengan harga menarik seperti; Jakarta – Paris pp (via Amsterdam) mulai dari Rp9,9 jutaan, Jakarta – Barcelona pp (via Doha) mulai dari Rp12 jutaan, Jakarta – Sapporo pp (via Haneda) mulai dari Rp5,8 jutaan, Jakarta – Osaka pp (via Haneda) mulai dari Rp6,7 jutaan, Jakarta – Ho Chi Minh City pp mulai dari Rp4,7 jutaan, Jakarta – Fuzhou pp (via Guangzhou) mulai dari Rp9,9 jutaan.

    Sementara itu, Miles & Ancillary Group Head Garuda Indonesia Rahmaniar menambahkan beragam produk Garuda Miles juga turut meramaikan gelaran GATF dengan penawaran spesial, seperti Bonus hingga 3x Miles dan bonus 2.025 Miles untuk pengguna baru.

    Terdapat pula diskon 50 persen berbagai layanan tambahan seperti GarudaPriority Service (Signature), layanan pilih seat lebih awal, akses lounge, hingga pembelian prepaid baggage.

    “Untuk pembelian tiket ya dapat up to 3x miles. Kemudian untuk bagi para pengguna baru member Garuda Miles dapat 2025 welcome bonus miles,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan untuk menambah semarak penyelenggaraan GATF 2025, para pengunjung dengan nilai akumulasi transaksi pembelian tiket terbesar (top spender) selama periode GATF berkesempatan untuk mendapatkan hadiah satu unit mobil Mitsubishi Destinator ber-design Sky Explorer, IP kolaborasi Garuda Indonesia dan Tahilalats.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 15 Oktober Hari Hak Asasi Hewan, Simak Cara Merayakannya

    15 Oktober Hari Hak Asasi Hewan, Simak Cara Merayakannya

    Jakarta –

    Setiap 15 Oktober, dunia memperingati Hari Hak Asasi Hewan Internasional atau International Animal Rights Day. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa hewan juga berhak hidup dan diperlakukan dengan layak oleh manusia.

    Adanya peringatan ini berawal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Hewan oleh UNESCO. Melalui Hari Hak Asasi Hewan Internasional ini, masyarakat dunia diingatkan untuk menghormati hak hewan dan menjaga kesejahteraannya.

    Latar Belakang

    Menurut laman UNESCO, Hari Hak Asasi Hewan Internasional ditetapkan pada 15 Oktober 1978 di Markas Besar UNESCO, Paris. Penetapan ini dituangkan dalam Universal Declaration of Animal Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Hewan.

    Deklarasi tersebut menegaskan bahwa manusia tidak berhak mengeksploitasi hewan secara kejam. Jika hewan harus dibunuh, prosesnya harus dilakukan tanpa penderitaan. Hewan liar berhak hidup bebas di alamnya, sedangkan hewan pekerja berhak atas makanan, istirahat, dan batas kerja yang wajar.

    Pada tahun 1989, deklarasi ini direvisi oleh Liga Hak Asasi Hewan Internasional dan diserahkan kembali ke UNESCO. Hasil revisinya kemudian dipublikasikan pada tahun 1990 dan menjadi dasar peringatan tahunan setiap 15 Oktober.

    Tujuan Peringatan

    Peringatan ini juga mendorong masyarakat menolak segala bentuk kekerasan terhadap hewan, seperti penyiksaan atau eksploitasi. Selain itu, momen ini menjadi ajakan untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati kehidupan hewan di sekitar kita.

    Pada Hari Hak Asasi Hewan Internasional, berbagai organisasi pecinta hewan memanfaatkan momen ini untuk memperjuangkan kebijakan perlindungan hewan, termasuk peningkatan standar kesejahteraan di penangkaran, peternakan, hingga laboratorium.

    Cara MerayakanMemberikan donasi ke lembaga penyelamat hewan.Mengikuti kampanye edukatif tentang kesejahteraan hewan.Mengadopsi hewan terlantar dari penampungan.Mengurangi konsumsi produk hewani, setidaknya satu hari.Mengikuti kegiatan komunitas seperti seminar atau pameran.Menyemarakkan kampanye terkait di media sosial.

    Melalui langkah-langkah kecil tersebut, peringatan Hari Hak Asasi Hewan Internasional diharapkan bisa menjadi gerakan nyata untuk memperlakukan hewan dengan lebih beradab.

    (wia/imk)

  • Tanda Kiamat Makin Terlihat di Bawah Laut, Ilmuwan Teriak Petaka

    Tanda Kiamat Makin Terlihat di Bawah Laut, Ilmuwan Teriak Petaka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ilmuwan memperingatkan bahwa tanda-tanda kiamat sudah mulai terlihat di bawah laut. Lonjakan suhu global yang ekstrem telah mendorong ekosistem terumbu karang ke ambang kehancuran. Ini menandai pertama kalinya Bumi mencapai titik balik iklim.

    Peringatan tersebut disampaikan oleh tim peneliti dari University of Exeter, Inggris, dalam laporan terbaru. Mereka menyebutkan bahwa pemanasan global kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang terjadi.

    “Kita tidak bisa lagi membicarakan titik balik sebagai risiko masa depan. Ini adalah realitas baru kita,” ujar Steve Smith, ilmuwan sosial sekaligus penulis utama laporan tersebut, dikutip dari Nature, Senin (13/10/2025).

    Laporan tersebut menilai risiko tercapainya sekitar 20 titik balik planet, termasuk potensi runtuhnya lapisan es, naiknya permukaan laut, hingga kematian massal hutan hujan Amazon. Namun, kerusakan ekosistem terumbu karang menjadi bukti paling nyata bahwa salah satu titik balik itu telah terlewati.

    Dalam dua tahun terakhir, suhu laut yang terus meningkat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching secara besar-besaran. Fenomena ini terjadi ketika karang mengeluarkan alga simbiotik yang menjadi sumber makanan dan warna cerahnya.

    Sejak Januari 2023, dunia telah mengalami peristiwa pemutihan global keempat dalam beberapa dekade terakhir. Peneliti memperkirakan lebih dari 84% ekosistem terumbu karang di seluruh dunia terdampak.

    “Kita sudah sampai di titik itu,” kata Michael Studivan, ahli ekologi karang dari University of Miami, AS. “Gangguan yang terjadi semakin parah dan sering, dan masa pemulihan di antaranya kini hampir tidak ada lagi. Itu masalah besar bagi terumbu karang,” ujarnya.

    Peneliti memperingatkan, bahkan jika manusia berhasil menstabilkan suhu global di 1,5°C di atas tingkat pra-industri, sesuai target Perjanjian Paris 2015, kerusakan pada terumbu karang tetap akan berlanjut.

    Untuk menjaga terumbu karang tetap hidup dalam skala yang berarti, Bumi perlu didinginkan kembali ke sekitar 1°C di atas tingkat pra-industri, salah satunya dengan menyerap kembali karbon dioksida dari atmosfer.

    Namun, pencapaian itu dinilai sulit dilakukan tanpa perubahan kebijakan dan tata kelola global yang radikal.

    “Kita sudah memiliki pengetahuan dan teknologinya,” ujar Manjana Milkoreit, ilmuwan politik dari University of Oslo yang ikut menulis laporan. “Yang kita butuhkan sekarang adalah sistem pemerintahan global yang mampu menghadapi tantangan sebesar ini.”

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    BRI Raih 2 Penghargaan Bergengsi Pada Indonesia Economic Summit 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan atas konsistensi kinerja unggulnya. Dalam rangkaian Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group melalui The Asian Post di Shangri-La Hotel, Jakarta (2/10), BRI berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni “Titanium Champion” dan “The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025”. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris.

    Predikat Titanium Champion diberikan atas konsistensi kinerja BRI selama periode 2010 hingga 2024 yang menunjukkan ketangguhan dan keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Sementara penghargaan The Asianpost Best State-Owned Enterprise 2025 mencerminkan keberhasilan BRI menjaga momentum kinerja unggul sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Kedua penghargaan tersebut menunjukan kemampuan BRI dalam menjaga kualitas pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi yang menantang.

    BRI mampu menunjukkan ketangguhan kinerja dan resiliensi bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Hingga akhir tahun 2024, BRI membukukan laba bersih sebesar Rp60,64 triliun, yang mencerminkan kemampuan perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat. Total aset mencapai Rp1.992,98 triliun, seiring dengan strategi penyaluran kredit yang selektif dan berkualitas dengan fokus pada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.354,64 triliun, dengan porsi UMKM yang dominan mencapai 81,97% dari total portofolio. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp1.365,45 triliun, di mana CASA mendominasi dengan porsi 67,30%, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan BRI yang luas, inklusif, dan andal.

  • Bantah Keterangan Hotman Paris, Ketua Tim JPU Roy Riadi Tegask Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Ada Kerugiaan Negara

    Bantah Keterangan Hotman Paris, Ketua Tim JPU Roy Riadi Tegask Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Ada Kerugiaan Negara

    GELORA.CO  – Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Jumat (10/10), Hotman Paris selaku penasihat hukum tersangka Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang menyeret kliennya. 

    Atas pernyataan tersebut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Menurut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan ada kerugian negara dalam kasus yang kini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut. 

    ”Tidak benar (pernyataan Hotman Paris yang menyebut) dalam penetapan tersangka tidak ada kerugian negara perkara chromebook,” tegasnya pada Sabtu (11/10).

    Menurut Roy, dalam uji praperadilan di PN Jaksel jaksa selaku pihak termohon sudah menghadirkan 4 alat bukti. Alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli dari BPKP. Isinya tegas menyebut ada kerugian negara dan alat bukti surat hasil ekspose bersama antara penyidik dan auditor BPKP. 

    ”Menyatakan ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara serta ada surat tugas pimpinan BPKP untuk ahli auditor menghitung kerugian negara,” ucap Roy.

    Lebih lanjut, Roy mengungkapkan, keterangan yang disampaikan oleh Hotman Paris merupakan hasil pengawasan BPKP. Sayangnya, Hotman menyampaikan keterangan hanya sepotong-sepotong atau tidak utuh. Padahal, dia menyebutkan bahwa pada audit pengawasan BPKP sudah ditemukan kerugian negara dalam kasus tersebut. 

    ”Namun di praperadilan itu semua masuk substansi pokok perkara, bukan kewenangan pengujian praperadilan,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Hotman menyampaikan bahwa BPKP telah menyatakan secara resmi bahwa proyek digitalisasi pendidikan tersebut tidak mengandung unsur kerugian negara. Karena itu, dia menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem bertentangan dengan hasil audit lembaga negara. 

    ”BPKP adalah lembaga sah negara. Mereka menyimpulkan tak ada kerugian negara dalam proyek laptop itu. Dalam seluruh berita acara pemeriksaan, tak satu pun pertanyaan menyangkut kerugian negara. Yang ditanya justru hal-hal umum,” ucap Hotman

  • Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Bisnis.com, BANDUNG— Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). 

    Kebijakan yang tengah digulirkan pemerintah melalui penggunaan campuran etanol ke dalam BBM jenis bensin dinilai sebagai salah satu terobosan penting mencapai tujuan itu.

    Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba) Ima Amaliah mengatakan, program swasembada energi sudah seharusnya dijalankan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia di era 1980-an. Saat itu, kata dia, hasil dari sektor migas seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk ‘Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi saat ini sangat tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun sudah terikat pada komitmen Paris Agreement atau Perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2050. Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global. 

    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.

    “Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.

    Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45% kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.

    “Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.

    Selain program etanol, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai positif kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.  

    Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks. 

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujar Yogi. 

    Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja.

    Para akademisi itu sepakat bahwa kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat. 

  • Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Prancis Krisis Fiskal, Bisakah Reformasi ala Italia Jadi Solusi?

    Jakarta –

    Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.

    Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.

    Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.

    Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.

    Prancis dalam prahara utang

    Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.

    Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.

    Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.

    Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.

    Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.

    Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.

    Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.

    “Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”

    “Pekerjaan Italia”

    Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.

    Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.

    Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.

    Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”

    Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.

    Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.

    “Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”

    Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.

    Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.

    “Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”

    Italia sebagai model reformasi?

    Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.

    Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.

    Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.

    Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.

    “RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti dampak krisis iklim yang mulai nyata di sejumlah wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa alam terjadi, mulai dari kekeringan hingga kenaikan muka air laut.

    Dody mengatakan, tantangan tersebut melanda sejumlah kawasan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya di Semarang yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilanda kekeringan, serta banjir yang melanda Bali.

    “Krisis iklim bukan sesuatu yang abstrak. Ia nyata dan terjadi di Indonesia saat ini. Misalnya kota Semarang menghadapi kenaikan air laut, NTT mengalami kekeringan, Bali dilanda banjir,” kata Dody dalam acara Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Padahal, menurut Dody, kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sekitar 45,5%. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tantangan baru yang harus segera diantisipasi.

    “Permukiman mulai tenggelam, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.

    Menurut Dody, kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan terhadap krisis iklim. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi pembangunan dengan pendekatan satu peta, satu data, dan satu rencana.

    Dengan pendekatan tersebut, diharapkan realisasi investasi dapat lebih terarah dan berkontribusi dalam membangun ketahanan jangka panjang. Dody menegaskan, infrastruktur bukan sekadar mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.

    “Pekerjaan kami dipandu oleh tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Paris, Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana, dan agenda perkotaan baru. Ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas,” tegasnya.

    (shc/rrd)