Kronologi Kasus Hendry Lie yang Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara Kasus Timah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pendiri Sriwijaya Air, Hendry Lie, tetap dihukum pidana penjara 14 tahun meski telah menyatakan banding dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.
Hendry diyakini melakukan korupsi hingga merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis amar putusan yang dikutip dari SIPP PN Jakarta Pusat pada Senin (11/8/2025).
Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) juga menjatuhkan hukuman pidana pengganti sebesar Rp 1,05 triliun.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.052.577.589.599,19,” lanjut amar putusan.
Angka Rp 1,05 triliun ini sama seperti yang didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam dakwaan yang dibacakan pada 30 Januari 2025, para terdakwa dinilai memperkaya perusahaan Hendry hingga lebih dari Rp 1 triliun.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, JPU mengungkap bahwa Hendry Lie menggunakan PT Tinindo Internusa (TIN) untuk menjalankan akal bulusnya meraup keuntungan di kasus timah.
PT TIN ini merupakan salah satu perusahaan smelter timah swasta.
Hendry merupakan pemegang saham terbesar di sana.
Untuk menjalankan aksinya, Hendry tidak bekerja sendiri.
General Manager Operasional PT TIN, Rosalina, dan Marketing PT TIN tahun 2008-2018, Fandy Lingga, ikut dikerahkan.
Salah satu tugas mereka adalah menyusun surat penawaran kerja sama sewa smelter dengan PT Timah Tbk.
Selain itu, Hendry Lie juga disebut menyetujui hingga memerintahkan dua bawahannya itu mengikuti pertemuan dengan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Emil Ermindra, dan eks Direktur Operasi PT Timah Tbk, Alwin Albar, di Pangkalpinang.
Dalam pertemuan itu dibahas permintaan Riza dan koleganya agar puluhan smelter timah swasta di Babel menyerahkan lima persen kuota ekspor mereka kepada PT Timah Tbk.
“Karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di wilayah IUP PT Timah,” ujar jaksa saat itu.
Dalam kasus ini, Hendry juga menerima pembayaran bijih timah hingga biaya kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal.
Padahal, bijih timah bersumber dari penambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Jaksa mengungkap bahwa Hendry saat itu pernah menyetorkan sejumlah uang kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai biaya pengamanan.
Hendry disebut membayar sebesar 500-750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton timah kepada Harvey yang dalam kasus ini merupakan perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).
Biaya pengamanan ini dikumpulkan dari smelter swasta lainnya yang turut meneken perjanjian kerja sama sewa alat pengolahan dengan PT Timah Tbk.
Perusahaan yang turut menyetor adalah CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa.
Biaya pengamanan ini disetorkan dengan kedok dana CSR yang dikelola Harvey Moeis atas nama PT RBT.
Sebelum menghadapi proses persidangan, Hendry lebih dahulu ditetapkan sebagai buronan karena tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik yang hendak memeriksanya.
Setelah berkali-kali dipanggil penyidik, Hendry akhirnya ditangkap pada 18 November 2024 malam.
Saat itu, Hendry baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai izin menetapnya di Singapura habis.
Berdasarkan informasi dari Imigrasi, Hendry berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.
Saat itu, ia mengaku hendak berobat.
Kemudian, pada 15 April 2024, ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka.
Proses hukum terus berjalan dan Hendry beberapa kali dipanggil untuk memberikan kesaksian.
Namun, karena tidak kunjung mengindahkan panggilan penyidik, ia menjadi target untuk segera dipulangkan.
Sebelum ditangkap, Hendry yang masa izin tinggalnya habis pada tanggal 27 November 2024 ini hendak masuk ke Indonesia secara diam-diam.
Namun, usaha tersebut gagal hingga ia pun diborgol dan dikenakan rompi tahanan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Pangkalpinang
-
/data/photo/2025/06/12/684ac2dd9d7e3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kronologi Kasus Hendry Lie yang Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara Kasus Timah Nasional 11 Agustus 2025
-
Mancing Ikan Berujung Petaka, Warga Payabenua Hilang Diterkam Buaya
Liputan6.com, Bangka Belitung – Seorang pria berinisial I (53) di Bangka Belitung menjadi korban terkaman buaya ganas saat sedang memancing ikan di Sungai menduk, Kabupaten Bangka, Sabtu malam (2/8/2025). Basarnas Kota Pangkalpinang yang mendengar kabar itu langsung bergerak mengerahkan satu tim rescue untuk mencari tubuh korban.
“Kami juga mengerahkan alat utama drone thermal dan crocodile attack protection equipment (Cape) untuk mempermudah pencarian terhadap korban diterkam buaya ini,” kata Kepala Basarnas Kota Pangkalpinang I Made Oka Astawa di Pangkalpinang, Minggu (3/8/2025).
Made Oka mengatakan, informasi kejadian yang menimpa seorang pria berinisial I (53), warga Desa Payabenua, Kabupaten Bangka, yang hilang diterkam buaya saat mencari ikan di Sungai Menduk, diterima Basarnas pada Sabtu malam (2/8/2025).
Berdasarkan informasi dari rekan korban, mereka mencari ikan dengan memancing di alur Sungai Menduk menggunakan perahu kecil. Pada pukul 21.03 WIB saat hendak memasang pancing miliknya, tiba-tiba korban diterkam buaya dan diseret ke dalam air.
Teriakan korban terdengar oleh rekan korban yang berada tidak jauh dari korban. Rekan korban bergegas menghampiri dan melihat seekor buaya menyeret tubuh korban ke dalam air.
Melihat hal tersebut, rekan korban bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Payabenua dan informasi tersebut diteruskan ke Basarnas Pangkalpinang untuk meminta bantuan SAR.
“Informasi yang kita terima semalam dan tim rescue segera dikirim ke lokasi untuk membantu mencari korban,” katanya.
Selain itu pihaknya melakukan pencarian pada malam hari dengan visual drone thermal, namun keberadaan korban dan predator buas tersebut tidak terlihat.
“Hari ini kami melanjutkan pencarian dan semoga upaya pencarian dapat segera membuahkan hasil,” katanya.
-

BPIP RI gandeng pemuda sebar nilai Pancasila melalui medsos
Pangkalpinang (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI menggandeng para pemuda untuk bersama-sama menyebarkan nilai-nilai kebaikan Pancasila melalui media sosial agar ideologi tertanam dalam diri pribadi dan terus tumbuh di masyarakat.
“Kami terus mengajak mereka melakukan hal positif, salah satunya membuat konten untuk disebarkan ke medsos atau platform digital guna menangkal dan menghindari berita buruk, hoaks dan hal-hal negatif yang sudah banyak tersebar di media sosial,” kata Direktur Jaringan dan Pemberdayaan BPIP RI Toto Kurdianto di Pangkalpinang, Jumat.
Hal ini disampaikan Toto saat menghadiri kegiatan penguatan Relawan Kebajikan Pancasila yang digelar di Pangkalpinang.
Menurut dia, BPIP mendorong para relawan kebajikan Pancasila di semua daerah, termasuk di Babel, untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat bicara kebaikan dari Pancasila.
Dengan mengumandangkan hal-hal baik yang berlangsung diyakini akan memperkuat nilai kebaikan yang telah dilakukan, dan hal itu bisa dijadikan konten agar rasa kebudayaan dan kebangsaan selalu ada.
“Konten seperti itu penting dibuat dan disebarkan dengan cara mereka anak muda ke sesama anak muda agar nilai-nilai baik Pancasila bisa diekspos, itu juga bagian dari Pancasila,” katanya.
BPIP akan terus menguatkan ideologi Pancasila agar generasi muda benar-benar memahami tentang Pancasila, salah satunya pendidikan Pancasila yang wajib diberikan di sekolah tingkat SD sampai SMA karena dulunya saat pendidikan pancasila dihentikan, banyak anak menanamkan ideologi asing dalam dirinya.
“Saat kita berhenti bicara Pancasila, akhirnya mereka menanamkan ideologi asing, contohnya berlaku tidak sopan terhadap orang tua, guru, merundung temannya, itu karena ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, yaitu Pancasila,” katanya.
Dengan memberikan pendidikan formal Pancasila, kata dia, generasi muda diajarkan nilai baik dan buruk yang terus diulang agar tidak hilang dari dirinya, sehingga semua hal baik dan positif tertanam dalam keseharian pribadi masing-masing yang diterapkan saat berada di lingkungan dan di tengah masyarakat.
“Ini harus di ulang terus dengan penguatan-penguatan, hal penting seperti kebudayaan dan gotong royong perlu terus dilakukan dalam keseharian agar tertanam semangat tersebut,” katanya.
Anggota Komisi XIII DPR Melati Erzaldi mengatakan DPR bermitra dengan BPIP untuk mengimplementasikan Pancasila ke masyarakat agar generasi muda di Babel memiliki karakter berbangsa dan bernegara.
“Kami bermitra dan saya ditugaskan di komisi 13 terus menjalin kolaborasi untuk menjalankan program-program sosialisasi dan edukasi Pancasila agar nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk generasi. Presiden untuk dibuatkan Undang-undang agar lebih kuat.
“Ini sedang kita godok dan responnya positif meski sederhana. Dan ini upaya kita agar Pancasila dipahami dan memberikan dampak baik untuk masyarakat,” katanya.
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Dewan Komisaris Pertamina Patra Niaga tinjau ketahanan energi di Babel
Pangkalpinang, Babel (ANTARA) – Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kondisi operasional Integrated Terminal (IT) Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai basis ketahanan energi masyarakat di Bangka Belitung.
“Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi operasional terminal energi di daerah ini,” kata Komisaris Pertamina Patra Niaga Ferry Juliantono di Pangkalpinang, Babel, Jumat.
Ia mengatakan kunjungan ke IT Pangkalbalam ini dalam rangka evaluasi dan pengawasan operasional perusahaan di lini hilir energi nasional.
“Dalam kunjungan ini, kami juga menyerap masukan terkait tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian energi, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
Ia menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung atas keberlangsungan distribusi energi dan antisipasi terhadap potensi gangguan operasional.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat langsung proses operasional IT Pangkalbalam serta mendalami isu pendangkalan alur yang berpotensi mempengaruhi kelancaran distribusi energi di Pulau Bangka ini,” ujarnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Erwin Dwiyanto mengapresiasi atas dukungan dan perhatian Dewan Komisaris terhadap keberlangsungan operasional energi di wilayah Bangka Belitung.
“Kami menyambut baik arahan dari Dewan Komisaris dan terus berkomitmen menjaga kelancaran distribusi energi di Bangka Belitung. Upaya mitigasi telah kami siapkan termasuk koordinasi intensif dengan para stakeholder terkait untuk mengatasi tantangan operasional di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan pelayanan energi berjalan dengan aman, andal, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Sebagai tindak lanjut, Pertamina juga telah melakukan kunjungan audiensi ke Gubernur Bangka Belitung guna memperkuat sinergi dan dukungan terhadap kelancaran operasional energi, khususnya di wilayah kerja regional Sumbagsel di provinsi kepulauan ini,” katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Lapas Narkotika Pangkalpinang Kelebihan Kapasitas Dua Kali Lipat
JAKARTA – Jumlah warga binaan permasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang sudah mencapai 1.008 orang atau sudah melebihi kapasitas dua kali lipat.
“Penghuni lapas sudah over kapasitas dua kali lipat, karena banyaknya kasus peredaran narkoba di daerah ini,” kata Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maman mengutip Antara.
Ia mengatakan saat ini jumlah WBP di Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang mencapai 1.008 orang atau sudah over kapasitas dua kali lipat dibandingkan kapasitas lapas hanya 450 orang.
“Inilah kenyataannya, namun kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pembinaan kepada WBP, agar mereka setelah bebas nanti tidak mengulangi perbuatan pidana narkoba ini,” ujarnya.
Ia menyatakan WBP terlibat perkara narkotika di Provinsi Kepulauan Babel sudah melebihi setengah dari jumlah perkara pidana yang ada di daerah ini.
“Lapas Narkotika ini adalah rumah keselamatan, tempat kami mawas diri dan berbakti untuk membina WBP yang terlibat perkara pidana narkotika ini,” katanya.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kepulauan Babel Herman Sawiran mengatakan saat ini jumlah WBP di lapas dan rutan se-Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.830 orang, atau melebihi kapasitas 160 persen dibandingkan daya tampung lapas dan rutan.
“Saat ini jumlah hunian lapas dan rutan sudah melebihi kapasitas, karena kapasitas lapas dan rutan kita ini berukuran kecil-kecil,” katanya.
-
/data/photo/2025/07/25/688392dbb92b8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara Nasional 25 Juli 2025
Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri (Wamen) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Lodewijck F. Paulus, mengatakan, lima daerah akan melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang
(PSU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang pada Agustus 2025.
Lodewijk menyebutkan bahwa PSU akan dilangsungkan di tiga wilayah pada 6 Agustus, sedangkan dua wilayah lainnya pada 27 Agustus.
“Dari rapat tadi ya sekarang itulah kita melaksanakan rapat kita mengecek sejauh mana
kesiapan logistik
dan administrasi,” kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Lodewijk mengatakan PSU pada 6 Agustus akan digelar di Provinsi Papua, Kabupaten Boven, dan Kabupaten Barito Utara.
Sedangkan
Pilkada ulang
akan digelar di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pada 27 Agustus.
“Dan ada juga Pilkada ulang yang 2 kabupaten/kota saya sampaikan tadi yaitu Bangka dan Pangkalpinang,” ujarnya.
Lodewijk bersama stakeholder terkait memastikan bahwa pemerintah sudah siap menggelar PSU dan Pilkada ulang ini.
Dia memastikan logistik dan administrasinya sudah 100 persen.
“Saat ini sudah sampai di kabupaten/kota masing-masing, ya tinggal distribusi ke TPS, kemudian kesiapan anggaran sudah 100 persen,” ujarnya.
Dia berharap PSU dan Pilkada ulang yang akan digelar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan judil), aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga berharap proses PSU dan Pilkada ulang berjalan demokratis, serta stabilitas politik dan keamanannya dapat terjaga dengan baik.
“Ya kita harapkan tingkat partisipasinya tinggi, ya, karena ini menjadi salah satu tolok ukur dari indeks demokrasi Indonesia,” tegas Lodewijk.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mendagri pastikan PSU dan Pilkada Ulang siap digelar di 5 daerah
ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang siap digelar di lima daerah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel dan Barito Utara, sedangkan Pilkada Ulang akan digelar pada 27 Agustus di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat. (Dian Hardiana/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


