kab/kota: Pangkalpinang

  • Ada Kota Bersejarah Terancam Hilang Gara-gara Tambang dan Perkebunan Sawit

    Ada Kota Bersejarah Terancam Hilang Gara-gara Tambang dan Perkebunan Sawit

    Liputan6.com, Jakarta Kota Kapur, sebuah kota bersejarah di Provinsi bangka Belitung terancam hilang karena maraknya penambangan bijih timah dan perkebunan sawit. Hal ini disampaikan oleh Bupati Bangka Fery Insani.

    “Jika ini tidak segera diatasi maka situs Kota Kapur ini hilang dan tinggal cerita saja,” kata Fery Insani di Pangkalpinang, Selasa (2/12/2025). Dikutip dari Antara.

    Dia menjelaskan, dalam mengatasi masalah penambangan bijih timah dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan situs bersejarah ini, Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan status Cagar Budaya Kota Kapur dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi dan nasional.

    “Kami berharap pemerintah provinsi untuk segera menetapkan Cagar Budaya Kota Kapur, agar bisa ditingkatkan lagi sebagai cagar budaya nasional,” ujarnya.

    Dia mengakui kandungan bijih timah di kawasan Kota Kapur ini sangat banyak, terlebih di arah pesisir timur, sehingga marak aktivitas penambangan timah ilegal yang beroperasi di kawasan tersebut.

    Tidak hanya itu, saat ini perkebunan kelapa sawit sudah masuk ke dalam kawasan situs Kota Kapur, sehingga perluasan perkebunan kelapa sawit ini sangat mengancam keberadaan situs-situs warisan budaya bersejarah di daerah ini.

    “Saat ini perluasan perkebunan kelapa sawit sudah masuk di situs Kota Kapur dan ini sudah mengancam keberadaan situs bersejarah ini,” terangnya.

    Dia menambahkan, situs Kota Kapur ini berada pada bentang lahan perbukitan kecil. Dari arah utara, bukit-bukit di Situs Kota Kapur semakin meninggi. Dataran tinggi Kota Kapur ditandai alam bernama Bukit Besar yang terlihat dari Selat Bangka.

    Daerah perbukitan ini merupakan sumber air dan hulu dari sejumlah sungai yang mengalir. Namun lingkungan sekitar kaki Bukit Besar saat ini telah menjadi lahan tambang, mengakibatkan rusaknya lingkungan dan hilangnya vegetasi.

    Sementara itu, di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mendo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penagan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Rukam.

    “Kami berharap perusahaan dan masyarakat tidak lagi membuka perkebunan sawit dan menambang di kawasan situs bersejarah ini, agar warisan budaya ini terjaga dengan baik,” pungkasnya.

  • Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat pelestarian situs sejarah dan budaya di kawasan Situs Kota Kapur, Bangka, Bangka Belitung, yang menyimpan sejumlah peninggalan berusia ratusan tahun.

    “Kalau kita melihat secara keseluruhan, yang ada pada Situs Kota Kapur ini sangat luar biasa. Di sini ada tiga candi, dan sangat disayangkan karena candi ini belum dibuka. Secara teknis harus diligar dulu, kemudian dibuka dan dilakukan perbaikan candinya,” kata La Tinro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Pangkal Pinang. Dalam kunjungan tersebut tim Komisi X juga mengunjungi Situs Kota Kapur di desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

    Selain tiga candi, ia juga menyoroti keberadaan benteng, sungai buatan, serta dermaga yang pernah dibuka namun kini ditutup kembali.

    Menurutnya, kekayaan situs tersebut merupakan warisan berharga yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

    “Harapan kita semua, jaga budaya yang ada ini, warisan-warisan kita yang sangat berharga. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersama-sama melakukan yang terbaik agar candi-candi ini bisa diperbaiki, dilihat, dan mampu membawa ekonomi masyarakat sekitar lebih baik, termasuk menarik wisatawan,” ujarnya.

    La Tinro juga menyinggung persoalan lahan yang belum dibebaskan dan mendesak pemerintah pusat mempercepat proses tersebut.

    Ia menegaskan bahwa informasi yang mereka terima menunjukkan bahwa peninggalan di kawasan Batu Kapur diperkirakan berasal dari abad ke-5,
    6, dan 7, menjadikan situs tersebut sangat penting dalam sejarah Nusantara.

    “Tanah-tanah yang belum dibebaskan sebaiknya segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dari informasi yang kami dapatkan, situs ini berada pada sekitar abad ke-5, 6, dan 7. Dengan kunjungan spesifik kami ke Pangkalpinang ini, kami berharap candi-candi tersebut dapat benar-benar dilestarikan,” ujarnya.

    Terkait dukungan anggaran, La Tinro menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk membawa hasil temuan lapangan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan.

    “Insya Allah setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan menyampaikan temuan-temuan ini kepada Pak Menteri Kebudayaan agar bisa mengupayakan penganggaran, khususnya agar candi ini segera dapat dibuka dan terus mengungkap warisan-warisan berharga lainnya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi X DPR Republik Indonesia menyoroti pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua yang tenggelam di Perairan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu.

    “Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati saat melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan kapal-kapal perang dunia kedua yang tenggelam di laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan aset sejarah dan kekayaan cagar budaya Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi.

    “Pada rapat panja nanti, kita bersama kementerian-kementerian terkait akan membahas masalah pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua dan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka agar bisa dapat segera dihentikan,” katanya.

    Menurut dia, kondisi tersebut kemungkinan tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Babel, tetapi juga terjadi di provinsi lainnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di sini yang telah memberikan informasi dan data terkait pengambilan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka ini,” katanya.

    Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Babel Ichsan Mukoginta mengatakan besi-besi kapal perang kedua itu diangkat dan dipotong untuk dijual oleh salah satu perusahaan swasta.

    “Bangkai kapal-kapal perang dunia kedua ini berada di perbatasan perairan Bangka dengan Bangka Tengah dan berada di dalam kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional, sehingga pengambilan besi kapal ini sudah mengganggu aktivitas nelayan tradisional,” katanya.

    Ia menyatakan selama ini bangkai kapal-kapal perang ini sudah menjadi tempat gerombolan ikan dan wisata bawah laut bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini.

    “Perusahaan ini tidak hanya mengambil besi-besi kapal tetapi juga barang antik seperti guci, piring-piring kuno dan aktivitas pengambilan barang-barang bernilai sejarah ini masih berlangsung,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Babel kendalikan harga akhir tahun

    Pemprov Babel kendalikan harga akhir tahun

    ANTARA – Menjelang Natal dan Tahun baru 2026, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mulai menyiapkan langkah untuk meredam gejolak harga atas naiknya kebutuhan pokok. Salah satu upaya adalah menggelar pasar murah di Taman UMKM Pangkalpinang, yang menjadi bagian dari strategi besar pemprov dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga di wilayah tersebut. (Chandrika Purnama Dewi/Arif Prada/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KLH Bakal Terbitkan Permen LH Perketat Pengawasan Tambang

    KLH Bakal Terbitkan Permen LH Perketat Pengawasan Tambang

    PANGKALPINANG – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)  akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup (LH), guna memperketat pengawasan penambangan di Indonesia.

    “Kita berharap dengan Permen LH ini, kita bisa mengantisipasi kerusakan lingkungan dampak penambangan ini,” kata Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup  Ardhi Yusuf di Pangkalpinang, Senin, 24 November.

    Dalam memperketat pengawasan penambangan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan ini, Menteri Lingkungan Hidup akan mengeluarkan Permen LH Nomor 20 Tahun 2025 dengan aspek pengawasan sangat tegas.

    “Perusahaan-perusahaan yang aktif diawasi dengan ketat, sehingga kerusakan lingkungan dapat diantisipasi dengan baik,” katanya.

    Ia mengatakan dengan adanya permen lingkungan hidup ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas penambangan di daerah ini.

    “Pemerintah harus memperketat pengawasan tambang ini, karena banyak pemerintah provinsi, kabupaten yang mengeluar izin perusahaan tambang ini di daerahnya,” katanya.

    Ardhi berharap dengan adanya  Permen LH Nomor 20 Tahun 2025 terkait kerusakan lingkungan akibat tambang ini dapat memperkuat pengawasan penambangan di izin usaha penambangan (IUP) maupun di luar IUP.

    “Kalau dulu kita tidak bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum pidana terhadap aktivitas tambang di dalam Kawasan IUP dan hanya dilakukan di luar IUP. Dengan adanya permen ini maka kita bisa melakukan tindakan pidana terhadap tambang-tambang aktif di dalam maupun luar IUP,” katanya.

  • Komisi IX DPR RI tekankan pentingnya pembentukan BLK di Pangkalpinang

    Komisi IX DPR RI tekankan pentingnya pembentukan BLK di Pangkalpinang

    ANTARA – Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Pangkalpinang untuk memfasilitasi para pencari kerja mendapatkan pelatihan sekaligus informasi ketenagakerjaan yang resmi. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IX di Kota Pangkalpinang, Senin (24/11), merespons tingginya kasus pekerja migran ilegal di wilayah setempat. (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangka Belitung Siap Naik Kelas Jadi Destinasi Wisata Unggulan RI

    Bangka Belitung Siap Naik Kelas Jadi Destinasi Wisata Unggulan RI

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan kesiapan naik kelas sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Beragam potensi yang dimiliki daerah ini dinilai komprehensif untuk bersaing di level nasional hingga internasional.

    Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudkepora) Babel Widya Kumala Sari mengatakan, Babel memiliki kekayaan alam memukau, mulai dari garis pantai panjang, danau eksotis, bukit granit, hingga pesona bawah laut. 

    Belitong UNESCO Global Geopark dan KEK Tanjung Kelayang juga menjadi ikon penting yang memperkuat identitas wisata geologi dan bahari.

    “Dari sisi budaya, Babel punya warisan yang unik, seperti musik dambus, seni dul muluk, dan berbagai tarian tradisional. UMKM dan ekonomi kreatif juga mendorong daya tarik wisata lewat kopiah resam, batik cual, hingga kerajinan pewter. Kuliner lempah kuning, otak-otak, hingga martabak menjadi pelengkap pengalaman wisatawan,” tutur Widya, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, jejak sejarah nasional, seperti Wisma Ranggam dan Bukit Menumbing turut memperkaya ragam atraksi. Semua ini dibalut karakter masyarakat Babel yang memegang nilai Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong, simbol persaudaraan Melayu-Tionghoa yang menjadi identitas sosial daerah.

    “Semua kekayaan ini adalah energi penggerak Babel untuk naik kelas sebagai destinasi berkelas dunia,” katanya.

    Lokasi Babel yang strategis dan dekat dengan Jakarta juga menjadi modal penting untuk memperluas pasar wisatawan.

    Untuk mempercepat pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, Babel tengah menjalankan sejumlah strategi kunci.

    Beberapa di antaranya yaitu penyusunan regulasi besar, seperti Raperda Ripparprov 2025-2045, peningkatan fasilitas destinasi melalui kolaborasi masyarakat, swasta, dan pemerintah, hingga optimalisasi dukungan pendanaan dari pusat, BUMN, dan industri pariwisata.

    Babel juga meningkatkan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan intensif, diplomasi aviasi untuk membuka lebih banyak rute penerbangan, promosi besar-besaran di berbagai platform, serta memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan komunitas global.

    “Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pengembangan pariwisata tidak hanya mempercantik destinasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang merata,” ucapnya.

    Memasuki usia ke-25 sebagai provinsi, Babel kini fokus pada transformasi ekonomi nontambang. Pariwisata dipilih sebagai lokomotif baru untuk membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi kreatif, dan menumbuhkan lebih banyak desa wisata.

    “Targetnya jelas, yakni peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tumbuhnya pelaku UMKM, dan terciptanya ekosistem pariwisata yang semakin kompetitif,” kata Widya.

    Ia menegaskan, Babel ingin hadir sebagai destinasi internasional yang berkelanjutan dan memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

    “Pariwisata bukan sekadar soal tempat yang indah, tetapi tentang perubahan kehidupan di sekitarnya dan Babel kini sedang bergerak ke arah itu,” pungkasnya.

  • Menhan RI ingatkan pentingnya sinergi antara satuan kepada TNI Natuna

    Menhan RI ingatkan pentingnya sinergi antara satuan kepada TNI Natuna

    “Jadikan Lanud ini posko depan yang kokoh dan tangguh untuk pengamanan wilayah utara kedaulatan NKRI,”

    Natuna (ANTARA) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Jenderal TNI (Hor) Purn Sjafrie Sjamsoeddin mengingatkan pentingnya sinergi antara satuan dalam menjaga pertahanan di wilayah perbatasan kepada TNI yang bertugas di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

    Pesan itu disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Jenderal TNI (Hor) Purn Sjafrie Sjamsoeddin, di Lanud RSA Natuna pada Selasa (18/11) malam di depan para pemimpin TNI di Natuna.

    “Jadikan Lanud ini posko depan yang kokoh dan tangguh untuk pengamanan wilayah utara kedaulatan NKRI,” ucap Jenderal TNI (Hor) Purn Sjafrie Sjamsoeddin melalui keterangan yang diterima di Natuna, pada Rabu.

    Sementara Komandan Lanud RSA Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan kehadiran Menhan RI di Natuna merupakan merupakan rangkaian transit usai melaksanakan agenda kerja di Tokyo, Jepang, sehari sebelumnya.

    Menhan RI dan rombongan lanjut dia, menggunakan pesawat VIP/VVIP TNI AU Boeing 737-800 NG tail number A-7309.

    Penyambutan kedatangan Menhan RI turut dihadiri Danlanal Ranai, Dandim 0318/Natuna, Para Kepala Dinas Lanud RSA, Dansatrad 201 Ranai, Danskadron Udara 52, Dandenhanud 477 Korpasgat, serta Para Pejabat di lingkungan Lanud RSA sebagai bentuk sinergi antar instansi.

    Lanud RSA memastikan seluruh rangkaian penyambutan berlangsung tertib, aman, dan sesuai protokol, mencerminkan kesiapan satuan dalam mendukung tugas pertahanan di wilayah perbatasan.

    “Usai transit di Lanud RSA, Menhan RI dan rombongan kemudian bertolak menuju Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ucap dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pejabat negara hadiri latihan Prajurit TNI di Bangka

    Pejabat negara hadiri latihan Prajurit TNI di Bangka

    “Kehadiran menteri dan pejabat negara ini dalam rangka menyaksikan Latihan gabungan prajurit TNI,”

    Pangkalpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyambut kedatangan para menteri dan pejabat Negara Republik Indonesia, guna menyaksikan latihan gabungan prajurit TNI di Pulau Bangka.

    “Kehadiran menteri dan pejabat negara ini dalam rangka menyaksikan Latihan gabungan prajurit TNI,” kata Hidayat Arsani di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Rabu.

    Ia mengatakan para Menteri Repulik Indonesia yang hadir untuk menyaksikan Latihan prajurit TNI ini diantaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Selain itu, Kepala Angkatan Darat, Kepala Angkatan Laut, Kepala Angkatan Udara dan jajaran jenderal dari Mabes TNI serta pejabat negara lainnya juga ikut hadir menyaksikan latihan dan simulasi prajurit TNI di Desa Mabat Kabupaten Bangka, Perairan Mako Lanal Bangka Belitung di Belinyu dan simulasi di kawasan Dusun Nadi Desa Perlang Kabupaten Bangka Tengah.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada para menteri dan pejabat negara yang hadir di Kepulauan Bangka Belitung ini,” katanya.

    Ia menyatakan kehadiran para menteri dan pejabat negara hadir di Pulau Bangka ini tentunya memiliki misi.

    “Misi ini bukan ranah saya untuk menjelaskannya,” katanya.

    Ia menegaskan Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung siap mendampingi para menteri dan pejabat negara ini, demi kelancaran latihan gabungan prajurit TNI di Pulau Bangka ini.

    “Kami siap mendampingi sebatas kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah ini,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU Rampungkan Kampus Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia Senilai Rp46 Miliar

    Kementerian PU Rampungkan Kampus Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia Senilai Rp46 Miliar

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) di Kawasan Tanjung Bunga, Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

    Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi pembangunan karena demografi umat Khonghucu di provinsi itu menjadi salah satu terbanyak di Indonesia serta kebutuhan pengembangan pusat pendidikan Khonghucu yang representatif, sekaligus memperkuat layanan pendidikan tinggi keagamaan inklusif di wilayah Sumatera bagian selatan.

    Pembangunan STiAKIN Pangkalpinang dilaksanakan dengan skema multiyears sejak Oktober 2024 dan telah selesai 100 persen sesuai rencana pada September 2025.

    Pekerjaan konstruksi bangunan STiAKIN Pangkalpinang di bawah tanggungjawab Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dengan biaya sebesar Rp46 miliar.

    Kampus STiAKIN dibangun di atas lahan 29.430 meter persegi untuk area kampus dan 5.392 meter persegi untuk area akses kampus, dengan total luas bangunan mencapai 2.330 meter persegi.

    Fasilitas utama mencakup gedung rektorat, bangunan peribadatan Konghucu, seperti Klenteng Dacheng Dian dan dua bangunan Qifudian. Selain itu, tersedia pula gerbang utama, kantor klenteng, bangunan utilitas, area parkir, jogging track serta pos jaga dan power house sebagai pendukung operasional kampus.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dukungan infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari tugas Kementerian PU untuk memastikan layanan pendidikan merata, inklusif dan berkualitas.

    “Kami berharap, lembaga pendidikan tinggi keagamaan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat moderasi beragama,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 15 November.

    STiAKIN Pangkalpinang merupakan Sekolah Tinggi Negeri Khonghucu Pertama di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi pusat pengembangan pendidikan Khonghucu modern, inklusif dan berdaya saing.