ANTARA – Pimpinan Cabang Perum Bulog Bangka Akhmad Fahmi Yasin di Pangkalpinang, Selasa (18/2) mengatakan, ketersediaan stok beras di masyarakat cukup hinggal tiga bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan.
(Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)
kab/kota: Pangkalpinang
-
Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri
-
481 Kepala Daerah Dilantik di Istana Negara 20 Februari, Berikut Rincian Acaranya
loading…
Istana Negara Jakarta akan menggelar pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Foto/SindoNews
JAKARTA – Istana Negara Jakarta akan menjadi saksi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Sebanyak 481 dari total 505 Kepala Daerah terpilih yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sedangkan yang tidak dilantik, terdiri dari 40 Provinsi karena masih tahap sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, ada 22 kepala daerah yang sudah ditetapkan tetapi tidak dilantik serentak oleh Presiden berasal dari wilayah Aceh.
Diketahui, Gubernur Aceh terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan bupati dan wali kota akan dilantik oleh Gubernur di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
Sementara itu, dua kepala daerah lain yang tidak dilantik serentak yakni di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Kedua daerah itu harus dilakukan Pilkada ulang karena kemenangan kotak kosong.
Dari informasi yang diterima, Selasa (18/2/2025), berikut rencana rundown kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Serentak 2025 di Istana Negara Jakarta:
Pelaksanaan acara:
a. Hari/tanggal : Kamis, 20 Februari 2025.
b. Pukul: 10.00 WIB.
c. Tempat: Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.
-
Driver Ojol Demo di Depan Kantor Kemnaker, Minta Dapat THR
Jakarta –
Para pengemudi ojek online (driver ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR).
Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Senin (17/2/2025), massa ojol mulai berkumpul di depan kantor Kemnaker sekitar pukul 10.37 WIB. Massa datang menggunakan satu mobil komando berwarna hitam dengan bendera SPAI.
Mobil komando ini datang dengan iring-iringan sejumlah driver. Meski begitu saat tiba massa terlihat masih sepi, sekitar 20-30 orang.
Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan aksi ini sejatinya akan diikuti oleh 1.000 pengemudi online. Ia menyebut kelompok massa ini terdiri dari tiga konfederasi, lima serikat, dan sekitar 90 komunitas driver online.
“Untuk hari ini kita rencananya ada sekitar 1.000, cuman karena terhalang macet di jalan, orang-orang agak telat datang ya, yang pasti itu kita akan konsisten,” kata Lily kepada awak media.
Di luar itu, ia mengatakan sejumlah driver ojol di beberapa daerah ikut melakukan aksi solidaritas berupa off beat alias tidak menarik penumpang untuk sementara waktu.
“kebetulan Tanjung Pinang, Pontianak, Pangkalpinang, Sukabumi, Bandung, kita ada off beat masal hari ini,” terangnya.
Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir.
Padahal menurutnya selama ini pengemudi ojol telah memenuhi kriteria sebagai pekerja sehingga berhak menerima THR. Selain itu ia merasa para driver ini jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.
Terakhir ia menekankan jika permintaan mereka tidak dipengaruhi pemerintah dan pengelola aplikasi, para driver ojol akan melanjutkan aksi demonstrasi.
“Lanjut, kami akan lanjut. Karena ini hak kami untuk mendapatkan kebenaran. Kami percaya Pak Menteri dan Pak Wamen punya kepedulian terhadap driver,” pungkasnya.
Saksikan juga Sosok: Mice, Kritik Menggelitik Lewat Kartun
(fdl/fdl)
-
Olahan Mangut Jamur Tiram, Kuliner Unik Pangkalpinang Bercita Rasa Asam Pedas
Pangkalpinang, Beritasatu.com – Mangut jamur tiram, kuliner unik dengan cita rasa asam pedas yang gurih dan menggugah selera, patut dicoba saat berkunjung ke Pangkalpinang, Bangka Belitung. Hidangan ini juga cocok bagi mereka yang menerapkan pola makan vegetarian.
Terinspirasi dari masakan tradisional Indonesia, olahan ini memadukan kelezatan jamur tiram dengan bumbu khas yang kaya rempah, menjadikannya pilihan menarik bagi pecinta makanan vegetarian maupun non-vegetarian.
Dari segi rasa, tak perlu diragukan lagi. Asam pedas khas mangut yang berpadu dengan aroma rempah dominan serta tekstur jamur tiram yang kenyal dan gurih, semakin menggugah selera. Tak heran, mangut jamur tiram menjadi buruan para pecinta kuliner di Pangkalpinang.
Seorang penikmat kuliner Desta mengatakan, selain lezat, mangut jamur tiram juga kaya akan nutrisi, menjadikannya pilihan sehat untuk keluarga.
“Mangut jamur tiram ini rasanya gurih dengan tekstur kenyal seperti daging, padahal ini berasal dari tumbuhan. Bagi yang vegetarian, kuliner ini sangat cocok karena rasanya enak banget,” ujarnya.
Sementara itu, Jack, penikmat kuliner lainnya menjelaskan, apabila biasanya bumbu mangut khas Bangka digunakan untuk memasak ikan atau daging, kali ini olahan tersebut dikreasikan dengan jamur tiram yang lebih menyehatkan.
“Dari berbagai macam kuliner, baru kali ini aku menemukan lempah kuning berbahan dasar jamur. Biasanya, jamur hanya digoreng crispy, tetapi yang satu ini berbeda. Jamur dimasak dengan bumbu mangut lempah kuning, sehingga teksturnya kenyal dan rasanya mirip daging. Ini paling cocok buat vegetarian yang tidak mau makan ikan atau daging,” jelas Jack.
Proses pembuatannya cukup sederhana. Siapkan jamur tiram, kunyit, bawang merah, cabai, penyedap rasa, garam, terasi, dan asam jawa. Tumbuk semua rempah hingga halus.
Bersihkan jamur tiram dengan air mengalir sambil disuwir-suwir. Setelah itu, rebus jamur dalam air mendidih, lalu angkat dan tiriskan.
Juru masak mangut jamur tiram Adinda menjelaskan, setelah bumbu rempah ditumis hingga harum, tambahkan air secukupnya, lalu masukkan jamur ke dalamnya. Setelah diaduk hingga matang, angkat dan Mangut Jamur Tiram siap disajikan bersama sepiring nasi hangat.
“Diharapkan kuliner ini dapat menjadi salah satu andalan dalam dunia gastronomi Indonesia, memperkenalkan cita rasa lokal yang unik kepada tantangan modern,” ujarnya dalam menjelaskan proses memasak mangut jamur tiram, kuliner khas Pangkalpinang.
-
Kerugian Lingkungan Rp 271 Triliun Korupsi Timah Segera Dibahas di Bamus DPRD Bangka Belitung – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memastikan desakan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung yang meminta pembentukan pansus dan dibukanya data terkait kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung di Gedung DPRD, Senin (10/2/2025).
“Secara mekanisme akan kami sampaikan apa yang jadi perhatian kawan-kawan untuk disampaikan kepada pimpinan yang lain dan juga Badan Musyawarah. DPRD ini punya alat kelengkapan namanya komisi dan juga Bamus. Terkait dengan komisi akan saya sampaikan ke komisi masing-masing karena berbagai pihak yang jadi target pengumpulan data, terkait dengan mitra kerja kawan-kawan komisi,” kata Eddy saat audiensi berlangsung.
“Aspirasi ini juga akan dirapatkan di Badan Musyawarah. Setiap kegiatan dewan itu dimusyawarahkan dulu di Badan Musyawarah. Ini sedang berlangsung Bamus membahas berbagai isu, termasuk aspirasi kanwa-kawan yang demo kemarin,” sambungnya.
Dalam audiensi itu, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani, berharap DPRD dapat membentuk pansus kerugian lingkungan tata niaga timah sehingga berbagai informasi pro kontra atas kerugian Rp271 triliun seperti disampaikan penyidik Kejagung dan diputuskan hakim tipikor dapat diketahui kebenarannya.
Hal ini menurutnya untuk mencegah adanya fitnah yang akan merugikan penambang dan masyarakat Bangka Belitung.
Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung melampirkan surat resmi berisi sejumlah desakan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil langkah cepat menghentikan kegaduhan di masyarakat.
Eddy menekankan masyarakat Bangka Belitung turut merasakan efek dari munculnya nilai kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam perkara itu.
Menurutnya, selain membuat turunnya kepercayaan investor atas tambang di Bangka Belitung, kasus dengan dasar perhitungan yang disampaikan Guru Besar IPB, Bambang Hero, itu telah membuat ekonomi masyarakat setempat terpuruk.
“Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendudukkan permasalahan ini bahwa salah satu penyebabnya berhubungan dengan data lingkungan dan kehutanan di Bangka Belitung. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk mendapatkan data yang valid tersebut dari instansi yang kompeten dan berwenang bukan berdasarkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kurniadi melalui pesan elektronik diterima.
Dalam surat yang diserahkan kepada DPRD Povinsi Banten, Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inspektur tambang untuk mengeluarkan Data SIUJP dan data mitra PT Timah yang bekerja sama serta data kemajuan tambang selama tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didesak memberikan data bukaan lahan serta reklamasi dari PT Timah pada periode tersebut.
Tak hanya itu,Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendereral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga didorong mengeluarkan data, termasuk rona awal sebelum kerjasama dilakukan di tahun 2014.
Selain itu data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.
Kurniadi berharap kepada DPD Bangka Belitung untuk dapat mendukung dan mengakhiri pro kontra kerugian lingkungan Rp27 triliun di kasus korupsi tata niaga timah itu.
Dia mengaku miris penyelundupan terjadi di banyak tempat dan bahkan pabrik hilirisasi tidak menjadikan Bangka Belitung sebagai tempat investasi padahal bahak baku utama ada di Negeri Serumpun Sebalai itu.
“Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung utuk dapat menindaklanjuti aspirasi kami, karena diam dan pembiaran terhadap permasalahan ini sangat berdampak dengan ekonomi Bangka Belitung yang hingga hari ini semakin sangat tidak kondsif. Kami mohon kepada DPRD Bangka Belitung untuk bentuk pansus untuk memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Serumpun Sebalai ini,” tukasnya.
“Jangan sampai seolah-olah opini atau isu-isu menjadi fitnah,” sambungnya.
Menanggapi desakan itu, Edy memastikan aspirasi disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung akan diteruskan ke komisi terkait dan Badan Musyarawah.
“Ini aspirasi dari masyarakat, dari kawan-kawan aliansi masyarakat cinta Bangka Belitung kami terima untuk kami teruskan kepada Badan Musyawarah untuk dibawa bagaimana kelanjutannya bersama dengan kawan-kawan fraksi yang lain,” ujar Eddy.
-
Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta Pertamina gencar melakukan sosialisasi kepada para pengecer gas LPG atau elpiji 3 kilogram (kg) yang akan menjadi subpangkalan dalam mata rantai distribusi gas elpiji.
Menurut Bambang, sosialisasi ini penting agar para pengecer dan juga masyarakat mengerti maksud subpangkalan dan tujuan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan gas elpiji 3 kg.
“Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini, terutama dalam pembentukan sub pangkalan,” ujar Bambang di sela-sela kegiatan inspeksi ke agen dan pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (9/2/2025).
Bambang mengatakan kunjungan dan inspeksi di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk fungsi pengawasan Komisi XII DPR dalam memastikan distribusi gas elpiji 3 kg dan memantau harga jual ke masyarakat.
“Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan,” kata Bambang.
Bambang menerangkan maksud pembentukan subpangkalan agar mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat. Tujuannya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan mudah dan harga yang terjangkau.
“Pembentukan subpangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 jg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi,” jelas Bambang.
Dalam inspeksi di Kota Pangkalpinang, Bambang didampingi oleh petinggi PT Pertamina Parta Niaga, seperti Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Sumbagsel dan Andrew Wisnuwardhana sebagai sales area manager wilayah Babel.
Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, anggota DPRD Kota Pangkalpinang Zupriadi dan Feri Sardani, dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Sofi.
Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) menyampaikan, pasokan gas elpiji 3 kg di Sumbagsel aman. Sumbagsel ini mencakup lima provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.
“Secara umum kondisi distribusi elpiji 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat,” kata Drestanto terkait sosialisasi pentingnya subpangkalan elpiji 3 kg.
-
Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Bangka Belitung yang Dilantik 20 Februari 2025, Ada 2 Pasangan
PIKIRAN RAKYAT – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menetapkan tanggal 20 Februari 2025 sebagai waktu pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih untuk wilayah yang tidak sengketa dan hasil putusan tetap. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya direncanakan pada tanggal 6 Februari 2025.
Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, sebanyak 54,31 persen daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024 mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan.
Hidayat Arsani-Hellyana ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bangka Belitung. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Urut 1, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam Pilgub Kepulauan Bangka Belitung 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erzaldi-Yuri (Pemohon) dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung di Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 9 Januari 2025.
Sementara itu, daftar Bupati terpilih Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
Kabupaten Bangka Barat: Markus-Yus Derahman Kabupaten Belitung Timur: Kamarudin Muten-Khairil Anwar.
Di sisi lain, dua wilayah di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, belum memiliki kepala daerah terpilih karena Pilkada di kedua daerah tersebut dimenangkan oleh kotak kosong.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah ulang yang disebabkan oleh kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024, dilaksanakan pada Agustus 2025.
Hal ini bertujuan agar proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dan tetap sesuai dengan periode jabatan kepala daerah 2025–2030. Dia menyatakan bahwa masyarakat di daerah tersebut perlu segera mendapatkan kepastian terkait hasil pilkada.
Hal ini juga telah dicantumkan dalam kesimpulan rapat antara Komisi II DPR RI dan KPU RI. Hingga saat ini, diperkirakan dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, menjadi wilayah yang dimenangkan oleh kotak kosong dalam Pilkada 2024.
KPU telah mengajukan dua pilihan jadwal tahapan pilkada ulang kepada Komisi II DPR, yakni opsi pertama pada 24 September 2025 dan opsi kedua pada 24 Agustus 2025. Komisi II DPR akhirnya menyetujui pelaksanaan pilkada ulang pada Agustus 2025.
Rifqi menambahkan, dengan keputusan tersebut, kedua daerah itu akan dipimpin oleh penjabat sementara hingga kepala daerah yang definitif dilantik. Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR akan melakukan pengawasan terhadap kinerja penjabat kepala daerah tersebut.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Banjir Rob Akibat Bulan Purnama hingga 28 Februari, Ini Daftar Daerah Terdampak
loading…
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob akibat fenomena Bulan Purnama periode 6-28 Februari 2025. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob akibat fenomena Bulan Purnama periode 6-28 Februari 2025.
“Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Februari 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” ujar Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, Jumat (7/2/2025).
Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia.
Sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob diantaranya di Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Banten.
Selanjutnya di Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Barat, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Nusa Tenggara Timur, Pesisir Kalimantan Selatan, Pesisir Sulawesi Utara, Pesisir Maluku Utara, dan Pesisir Papua Selatan.
Eko mengatakan potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.
“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut,” imbaunya.
Daerah Terdampak Banjir Rob 6 hingga 28 Februari 2025
1. Pesisir Kepulauan Riau
Pesisir Batam 12 – 16 Februari 2025
Pesisir Dabo Singkep 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Karimun 11 – 16 Februari 2025
Pesisir Bintan 14 – 15 Februari 2025
Pesisir Tanjung Pinang 12 – 14 Februari 20252. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung
Pesisir Kota Pangkalpinang, Mentok, Pesisir Timur Belitung 09 – 14 Februari 2025
3. Pesisir Sumatera Barat
Pesisir Kota Padang 12 dan 28 Februari 2025
Pesisir Padang Pariaman, Pantai Pariaman, Padang, Painan 12 dan 28 Februari 20254. Pesisir Banten
Perairan Utara Tangerang 06 – 12 Februari 2025
Selat Sunda Bagian Utara 28 Februari 2025
Perairan Selatan Pandeglang 07, 10 – 14, dan 27 – 28
Februari 2025
Perairan Selatan Lebak 07, 10 – 14, dan 27 – 28 Februari 20255. Pesisir Jakarta
Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara,
Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing,
Tanjung Priok dan Kalibaru (Jakarta
Utara) 07 – 13 Februari 2025
Peisir Muara Angke, Penjaringan 07 – 13 Februari 20256. Pesisir Jawa Barat
Pesisir Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu 07 – 13 Februari 2025
Pesisir Cirebon 06 – 08 Februari 2025
7. Pesisir Jawa Tengah
Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan 09 – 12 Februari 2025
Kab Brebes, Kota Tegal 08 – 13 Februari 2025
Kab Tegal, Kab Pemalang 08 – 13 Februari 20258. Pesisir Nusa Tenggara Timur
Pesisir Utara P. Flores 07 – 13 Februari 2025
Pesisir Selatan P. Flores 07 – 13 Februari 2025
Pesisir P. Sumba 07 – 13 Februari 2025
Pesisir P. Sabu – Raijua 07 – 14 Februari 2025
Pesisir P. Timor – Rote 07 – 13 Februari 2025
Pesisir utara P. Flores 07 – 13 Februari 20259. Pesisir Kalimantan Selatan
Perairan Muara Sungai Barito dan Perairan Kotabaru 08 – 15 Februari 2025
10. Pesisir Sulawesi Utara
Pesisir Utara Sulawesi Utara 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Bitung 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Likupang 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Utara Kepulauan Sangihe 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Timur Kepulauan Sangihe 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Utara Kepulauan Talaud 10 – 14 Februari 2025
Pesisir Timur Kepulauan Talaud 10 – 14 Februari 202511. Pesisir Maluku Utara
Pesisir Loloda, Pesisir Morotai, Pesisir Tobelo, Ternate, Pesisir Taliabu 11 – 15 Februari 2025
12. Pesisir Papua Selatan
Pesisir Merauke 14 – 18 Februari 2025
Pesisir Selat Muli 11 – 15 Februari 2025(shf)
-
KPU Pangkalpinang mulai tahapan pembentukan PPK dan PPS Pilkada ulang
ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang mulai melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Tahun 2025. Tahapan pembentukan ini dimulai dengan evaluasi kinerja PPK dan PPS yang dimulai dari tanggal 6-9 Februari.
(Chandrika Purnama Dewi/Soni Namura/I Gusti Agung Ayu N) -
Kejagung – PT Timah – Pemda Babel rapat koordinasi tata kelola timah
Pangkalpinang (ANTARA) – Kejaksaan Agung bersama PT Timah Tbk dan Pemerintah Daerah se-Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama rencana tata kelola kerja sama kemitraan terkait jasa penambangan komoditas timah di Kepulauan Babel.
Plt Direktur IV Jamintel Kejaksaan Agung Republik Indonesia Irene Putri di Pangkalpinang, Selasa mengatakan rakor ini membahas dua topik utama yakni kerja sama kemitraan PT Timah Tbk dengan kelompok masyarakat di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dan penambang rakyat di luar IUP PT Timah Tbk.
“Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ada dua isu besar di Bangka Belitung bagaimana masyarakat Babel secara keseluruhan bisa menikmati resources (sumber daya) di wilayah mereka untuk kesejahteraannya. Di sini sudah ada PT Timah punya IUP besar dan signifikan, bisa mengolah areal, sehingga masyarakat bisa bermitra dengan PT Timah dengan melaksanakan prinsip good governance (tata kelola yang baik).” katanya.
Menurut dia melalui pertemuan ini diharapkan Pemerintah Daerah nantinya dapat mengusulkan kelompok masyarakat yang bisa bermitra dengan PT Timah Tbk baik melalui koperasi maupun BUMDes.
“Setelah adanya MoU nantinya akan dilanjutkan dengan kerja sama, pemda hanya memfasilitasi kelompok masyarakat mana yang akan bermitra dengan PT Timah baik dalam bentuk BUMDes maupun koperasi. Kita sedang memperbaiki tata kelola kemitraan agar PT Timah dapat memenuhi GCG (tata kelola perusahaan yang baik),” katanya.
Ia menyatakan dengan adanya perbaikan kemitraan ini diharapkan dapat mencegah potensi kerugian negara dan juga mereduksi tambang ilegal yang terjadi di Bangka Belitung.
“Nantinya, kemitraan ini akan didampingi oleh pihak Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten,” katanya.
Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Dicky Octa Zahriadi mengatakan perbaikan tata kelola timah dalam hal ini kemitraan ini sangat penting, apalagi PT Timah sebagai BUMN mendapatkan mandat untuk memberikan profit kepada negara dan mensejahterakan masyarakat.
“Kami melihat hal ini sangat strategis untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, dengan adanya koordinasi, kolaborasi perbaikan tata kelola pertambangan timah oleh semua pihak. Kita dapat menuju tujuan bersama yakni mensejahterakan masyarakat dan memberikan profit bagi negara,” katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025